BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELELANGAN DALAM HUKUM POSITIF
A. Tinjauan Pelelangan Pada Umumnya 1. Pengertian Pelelangan Menurut Black’s Law Dictionary, Lelang atau auction is a public sale of property to the highest bidder by one licensed and authorized for the purpose. 14 (Penjualan di muka umum atas satu properti kepada penawar tertinggi oleh seorang yang mempunyai lisensi atau kewenangan untuk itu). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh pejabat lelang, sedangkan yang dimaksud melelangkan atau memperlelangkan adalah: 15 1. menjual dengan jalan lelang 2. memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang 3. memborongkan pekerjaan Pengertian lelang menurut kamus hukum dalam bahasa Inggris, lelang adalah auction, yaitu “public sale white goods are sold to the person making the highest bids or offers”(Penjualan di hadapan umum di mana barang-barang dijual kepada orang yang membuat tawaran atau penawaran tertinggi). 16
14
Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary with Pronunciations, Six Edition, hlm 130 15 Mantayborbir, S, Op.cit. hlm 3 16 Ibid, hlm 4
Universitas Sumatera Utara
Adapun pengertian lelang menurut peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908-189), Penjualan umum adalah ”openbare varkoopingen” verstaan veilingen en verkoopingen van zaken, walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de deiling of verkooping in kennis toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in te schrijven. 17 (Pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasuka harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang ataus sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawarkan harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup). Lelang menurut Kamus Istilah Ekonomi adalah penjualan umum yang diadakan setelah mengumumkan kepada masyarakat tentang diselenggarakannya suatu lelang melalui iklan pada media masa atau pemberitahuan lainnya. 18 Menurut Polderman, penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk sipenjual dengan cara menghimpun para peminat. 19 Roell menyatakan pengertian penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat di mana seorang hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk
17
Ibid, hlm 4 Frista widodo, Op.cit, hlm 430 19 Rochmat Soemitro, 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang, Ersesco, Bandung, hlm 160 18
Universitas Sumatera Utara
membeli barang-barang yang ditawarkan, sampai kepada saat dimana kesempatan itu lenyap. 20
2. Asas-asas Pelelangan Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas lelang namun apabila dicermati klausula-klausula dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang yaitu: Asas Keterbukaan, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum Asas Efisiensi, dan Asas Akuntabilitas. 21 Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.
20 21
Ibid, hlm 154 http://www.bppk.depkeu.go.id, diakses tanggal 18 Januari 2010
Universitas Sumatera Utara
Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin
adanya
perlindungan
hukum
bagi
para
pihak-pihak
yang
berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik. Risalah lelang digunakan penjual/ pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli di sahkan pada saat itu juga. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertangung jawabkan pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.
3. Fungsi dari Pelaksanaan Pelelangan Lembaga Lelang dalam aplikasinya dalam masyarakat memiliki dua fungsi,yaitu: 22 1.
Fungsi Privat : yang tercermin pada saat digunakan masyarakat yang secara sukarela memilih menjual barang miliknya secara lelang untuk memperoleh harga yang optimal. Dalam hal ini lelang akan memperlancar arus lalu lintas.
2.
Fungsi Publik : yang tercermin pada saat digunakan oleh aparatur Negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan
22
hukum dan
pelaksanaan
undang-undang
sesuai
Ibid
Universitas Sumatera Utara
ketentuan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan, antara lain: Undang-undang Perpajakan, Undangundang Acara Pidana dan Perdata. Selain itu lelang juga digunakan oleh aparatur negara dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, dan/ atau kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
dan/
atau
pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/ dikuasai negara sekaligus untuk mengumpulkan penerimaan negara. Menurut Mantayborbir fungsi lelang dibagi atas dua segi, yaitu: 23 1.
Dari segi privat: fungsi lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi mempelancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/ pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
2.
Dari segi pubik: fungsi lelang dibagi atas tiga fungsi, yaitu: 1.
memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan terhadap asset yang dimiliki/ dikuasai oleh Negara untuk meningkatkan
efisiensi
dan
tertib
administrasi
pengelolaannya.
23
Mantayborbir,S, Op.cit., hlm 9
Universitas Sumatera Utara
2.
memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar
3.
mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin
Jika dilihat dari segi perekonomian, lelang mempunyai fungsi antara lain: 1.
Lelang memberi jawaban yang pasti mengenai harga/ nilai suatu barang dalam hal subyektifitas seseorang berpengaruh terhadap kualitas barang, kreativitas pembuatan dan nilai artistik suatu barang.
2.
Lelang memberi jawaban yang pasti mengenai harga/ nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu
3.
Lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang
4.
Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer dalam sektor perekonomian tertentu
4. Jenis-Jenis Pelelangan Dalam Pasal 3 keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/ 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, menyebutkan bahwa terdapat 12 (dua belas) macam jenis lelang yaitu: 24 1.
Lelang penghapusan barang milik Pemerintah Pusat/ Derah
24
Agus Hari Widodo, 2002, Hukum Piutang dan Lelalng Negara Di Indonesia, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm 195
Universitas Sumatera Utara
Adalah pengalihan kepemilikan BUMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 2.
Lelang Fiducia Jaminan fidusia diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal melaksanakan kewajibannya/ cidera janji dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminkan tersebut. 25
3.
Lelang penghapusan barang milik BUMN/ BUMD Penghapusan barang milik BUMN/ BUMD dibagi atas dua yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, adapun pertimbangan pengahapusan barang bergerak milik BUMN/ BUMD tersebut yaitu: 1. Pertimbangan teknis karena secara fisik barang tidak dapat digunakan lagi karena rusak, kadaluarsa, aus, susut, dll 2. Karena hilang. 3. Karena pertimabangan ekonomis, seperti jumlahnya berlebih, lebih menguntungkan bila dihapus karena biaya perawatannya yang mahal, atau mati bagi tanaman atau hewan ternak. Sedangkan pertimbangan pengahapusan barang tidak bergerak milik BUMN/ BUMD tersebut yaitu:
25
Amelia Kosasih, http://74.125.153.132/search?q=cache:9sWuAWvGuKoJ:library.usu.ac.id/index.php/component/jo urnals/index.php%3, diakses pada tanggal 18 April 2010
Universitas Sumatera Utara
1. Rusak berat, terkena bencana alam/ force majeure, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (idle). 2. Terkena planologi kota. 3. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. 4. Penyatuan organisasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi 5. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam
Salah satu cara penghapusan barang milik BUMN/ BUMD adalah dengan penjualan, penjualan barang milik negara harus dilakukan dengan pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara. Penjualan barang milik negara dilakukan setelah memenuhi syarat: 26 1. Barang yang dijual bukan merupakan barang rahasia negara. 2. Barang yang dijual secara teknis operasional sudah tidak dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah secara efektif dan efisien. 3. Barang yang bersangkutan sudah harus dihapus dari daftar Inventaris.
Hasil penjualan barang milik negara merupakan penerimaan negara dan harus disetor seluruhnya ke rekening kas negara.
26
http://74.125.153.132/search?q=cache:47pXrbgW22cJ:elisa.ugm.ac.id/files/mailindahk/Zeyvhwdr/ HUKUM%2520BENDA, diakses pada tanggal 18 April 2010
Universitas Sumatera Utara
4.
Lelang Bea dan Cukai Lelang ini dapat diadakan terhadap: 27 a. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, contohnya: barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya. b. Barang yang dikuasai oleh negara contohnya: Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean. Pabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah dan pemungutan bea masuk 28 c. Barang yang jadi milik negara contohnya: Barang atau sarana pengangkut yang ditegah oleh penjabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal
5.
Lelang eksekusi pengadilan Lelang eksekusi dapat melalui Pengadilan Negeri (PN) dan dapat juga melalui Pengadilan Agama (PA). Lelang eksekusi Pengadilan adalah lelang yang diminta oleh panitera PN/ PA untuk melaksanakan keputusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan
27
Purnama Tioria, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Madju, Bandung, hlm 58 28 R.Felix Hadi Mulyanto, 1997, Pabean, Imigrasi, dan Karantina, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 4
Universitas Sumatera Utara
pasti, khususnya dalam rangka perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh hak pemegang hak tanggungan telah diminta fiat eksekusi kepada ketua pengadilan. 6.
Lelang eksekusi pajak Sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. Dasar hukum dari pelaksanaan lelang ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.
7.
Lelang barang rampasan, temuan, sitaan Lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dalam kerangka acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yang antara lain meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk negara, termasuk dalam kaitan itu adalah lelang eksekusi Pasal 45 KUHAP yaitu lelang barang bukti yang mudah rusak, busuk, dan perlu biaya penyimpanan tinggi.
8.
Lelang Kayu Perum Perhutani Lelang terhadap kayu-kayu yang berkualitas yang dilakukan oleh institusi yang dipercaya untuk mengelola hutan di Jawa memegang peran yang sangat penting dalam menjamin keberadaan kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura sebagai penunjang daya dukung lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat di Jawa. Perum Perhutani ini dituntut untuk menjadi perusahaan yang sehat ditinjau
dari
finansialnya.
sumberdaya Upaya-upaya
hutan, menjaga
operasional
dan
kinerja
kesinambungan
fungsi
Universitas Sumatera Utara
sumberdaya hutan senantiasa terus dilaksanakan baik dari aspek ekologis, sosial maupun ekonomi. 29 9.
Lelang Kepailitan/ Lelang Balai Harta Peninggalan Apabila perusahaan yang sudah memasuki tahap pemberesan, maka pada prinsipnya seluruh boedel pailit harus dapat dijual secara transparan. Dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No.37
Tahun 2004
tentang
Kepailitan
dan
Penundaaan
Pembayaran Utang ditentukan bahwa semua harta pailit harus dijual dimuka umum. Menurut hukum positif saat ini penjualan tersebut adalah secara lelang sebagaimana diatur dalam Vendu Reglement 30 10.
Lelang Barang Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak Berdasarkan PP No. 43 tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) bahwa Barangbarang yang dirampas atas kekuatan keputusan Pengadilan harus dijual
oleh
kepala
atau
pemimpim
kejaksaan
melakukan
penuntutan pada Pengadilan yang melakukan peradilan tingkat pertama. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak. 31 11.
Lelang sukarela Dibagi atas 2 (dua) yaitu
29
www.perumperhutani.com, diakses tanggal 22 April 2010 http://www.scribd.com, diakses tanggal 22 April 2010 31 http://www.hukumonline.com. diakses tanggal 22 April 2010 30
Universitas Sumatera Utara
a. Swasta, adalah jenis pelayanan lelang atas permohonan masyarakat secara sukarela. b. BUMN (persero), yaitu persero terbuka dalam melaksanakan usahanya, sehingga penjualan dan pengalihan barang yang dimiliki/ dikuasai negara, dinyatakan tidak berlaku. Jadi persero tidak wajib menjual barang asetnya tanpa melalui lelang, jika melalui lelang maka termasuk lelang sukarela. 12.
Lelang Eksekusi hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan apabila cidera janji.
B. Tinjauan Tentang Pelelangan Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007 1. Prinsip, Kebijakan dan Etika Pelelangan Pada dasarnya semua aspek memiliki prinsip masing-masing, begitu juga halnya dengan pelelangan yang memiliki prinsip, dimana prinsip tersebut terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003, adapun prinsip tersebut antara lain: 32 1. Efisien Pelelangan didalam pengadaan barang tersebut harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat di pertanggungjawabkan. 32
Adrian Sutedi, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12
Universitas Sumatera Utara
2. Efektif Pelelangan di dalam pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan 3. Terbuka dan bersaing Pelelangan di dalam pengadaan barang harus terbuka bagi penyedia barang yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. 4. Transaparan Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya 5. Adil/ tidak deskriminatif Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dalam pelelangan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun. 6. Akuntabel Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahandan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang.
Universitas Sumatera Utara
Jika menilik terhadap kebijakan umum pemerintah di dalam pelaksanaan pelelangan dalam pemenuhan barang adalah sebagai berikut: 33 1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negri dalam rangka meningkatkan daya saing barang produksi dalam negri pada perdagangan internasional 2. Meningkatakan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang 3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang 4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pengguna barang, panitia/ pejabat pengadaan, dan penyedia barang 5. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan 6. Menumbuhkembangkan perans serta usaha nasioanal 7. Menghapuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dilakukan didalam wilkayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 8. Menghapuskan
pengumuman
secara
terbuka
rencana
pengadaan
barang/jasa kecuali pengadaan barang yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.
Penggunaan barang, penyedia barang dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang harus mematuhi etika sebagai berikut:34 33
Pasal 4 Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34 Adrian Sutedi, Op cit, hlm 10
Universitas Sumatera Utara
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang di dalam pelaksanaan pelelangan b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar tujuan kejujuran, serta menjaga kerahasaiaan dokumen pengadaan barang yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang di dalam pelaksanaan pelelangan c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepeakatan para pihak e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang di dalam pelaksanaan pelelangan f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang. g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hibah, imbalan berupa apa saja kepada siapa yg diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang.
Universitas Sumatera Utara
2. Prosedur di dalam Pelaksanaan Pemenuhan Barang Proses pengadaan barang adalah urutan kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan pengadaan yang dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap. Tahapan-tahapan prosedur dari pelaksanaan pemenuhan barang oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2007, yaitu: 35 a. Perencanaan Pengadaan b. Pembentukan Panitia Lelang c. Prakualifikasi Perusahaan d. Penyusunan Dokumen Lelang e. Pengumuman Lelang f. Pengambilan Dokumen Lelang g. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) h. Penjelasan Lelang i. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembentukan Penawaran j. Evaluasi Penawaran k. Pengumuman Calon Pemenang l. Sanggahan Peserta Lelang m. Penunjukkan Pemenang Lelang n. Penandatangan Kontrak Perjanjian o. Amandemen Kontrak p. Penyerahan Barang kepada User
35
Sarwedi Oemarmadi, 2009, Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Indonesian Proucerement Watch,Jakarta, hlm 12
Universitas Sumatera Utara
3. Subjek Serta Objek dalam Pelaksanaan Pelelangan Pelelangan di dalam pengadaan barang melibatkan dua pihak yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang. Pembeli atau pengguna barang adalah pihak yang membutuhkan barang. Dalam pelaksanaan pelelangan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Penggunaan barang dapat merupakan suatu lembaga/ organisasi dan dapat pula orang perseorangan, yang tergolong lembaga antara lain: Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat, sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang. Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentuk panitia pengadaan. Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan di dalam pelelangan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan penyeleksi dan memilih para calon penyedia barang, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebahagian dari tugas tersebut. Pengguna yang kurang memahami seluk-beluk pengadaan dalam pelelangan dan atau kurang mengetahui detail teknis barang yang akan diadakan
Universitas Sumatera Utara
meminta bantuan kepada pihak ketiga atau kepada para ahli yang memahami baik dari segi teknis maupun seluk-beluk pengadaan yang diinginkan. Penyedia barang adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok. Berdasarkan
uraian
tersebut
untuk
pengadaan
barang
didalam
pelaksanaan pelelangan dibantu oleh panitia pengadaan, maka proses pengadaan yang melibatkan tiga pihak yang hubungannya masing-masing dapat digambarkan dalam diagram berikut: 36
Pengguna
a
Panitia
Barang
b
c
Penyedia
Keterangan: a: hubungan pelaksanaan tugas b: proses pemilihan penyedia barang c: hubungan transaksional
36
Arianto S Rusdi, Op cit, hlm 10
Universitas Sumatera Utara
4. Syarat Pelelangan dalam Pelaksanaan Pelelangan Telah diketahui bahwa para pihak/ subjek pengadaan barang di dalam pelaksanaan pelelangan melibatkan dua pihak yaitu pembeli atau pengguna barang dan penjual atau penyedia barang. Persyaratan Pembeli atau pengguna barang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden (Perpres) No.95 Tahun 2007 yaitu: 37 a. memiliki integritas moral b. memiliki disiplin tinggi c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manejerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang pemerintah e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tugas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. Persyaratan bagi penyedia barang atau penjual adalah sebagai berikut: 38 a. memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan, teknis dan manajerial untuk menyediakan barang
37
Salim, HS, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata Buku Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 164 38 Ibid Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007
Universitas Sumatera Utara
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
Bagi
panitia/
pejabat
pengadaan
harus
memenuhi
persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) sebagai berikut: a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/ pejabat bersangkutan d. memehami
isi
dokumen
pengadaan/
metode
dan
prosedur
berdasarkan Perpres ini e. tidak
mempunyai
hubungan
keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai pejabat/ panitia pengadaan f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang pemerintah.
Universitas Sumatera Utara
