BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. Data Perusahaan Identitas Perusahaan

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. Data Perusahaan 2.1.1. Identitas Perusahaan BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah nondepartemen/kementerian tugas dan fungsinya berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BNP2TKI mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi

melibatkan unsur-unsur instansi

pusat terkait pelayan TKI antara lain Kementerian luar Negeri, Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi, Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kemeterian Pendidikan, Kemeterian Kesehatan, Imigrasi(Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia), Kepolisian dan Sekretariat Negara.

2.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan. Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen

Tenaga

Kerja,

Transmigrasi,

dan

Koperasi

sampai

berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV

6

http://digilib.mercubuana.ac.id/

berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri. Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal. Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. 7


Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Sejak

kehadiran

Direktorat

Jenderal

PPTKLN,

pelayanan

penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada tahun 2004 lahir Undang-undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,yang dalam pasal 94 ayat [1] menegaskan, untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri

diperlukan

pelayanan

dan

tanggung

jawab

yang

terpadu,kemudian untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam 8


ayat [1] pasal [2] UU No39/2004 mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), merupakan lembaga Pemerintan nondepartemen/Kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden.

2.1.2.1.

Perkembangan Logo Perusahaan

Gambar 1. Atas Logo Lama, Bawah Logo Baru BNP2TKI (Sumber: BNP2TKI, 2016)

BNP2TKI sempat mengalami beberapa kali perubahan pada logo, yang terlihat adalah perubahan dari segi typografi.

9


2.1.3. Filosofi Logo Perusahaan

Gambar 2. Logo BNP2TKI (Sumber: BNP2TKI, 2016)

2.1.4. Visi, Misi dan Komitmen Perusahaan 2.1.4.1.

Visi Perusahaan

Terwujudnya TKI yang Berkualitas, Bermartabat dan Kompetitif

2.1.4.2.

Misi Perusahaan

1. Mengisi peluang kerja dan menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk pasar kerja luar Negeri 2. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia 3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia 4. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia

10


2.1.4.3.

Komitmen Perusahaan

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi 2. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri,di Negara tujuan,sampai kembali ketempat asal di Indonesia 3. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan Keluarganya

2.1.5. Kebijakan Managemen Perusahaan Dalam memulai proses kerja praktek, praktikan diberikan kebijakan dalam hal - hal yang dilakukan selama proses kerja praktek berlangsung seperti praktikan diberikan materi yang harus dikerjakan dan diwajibkan mengumpulkan tugas – tugas yang sudah diberikan dalam lingkup mendesain.

2.1.6. Penghargaan yang diraih 1. Meraih "Soegeng Sarjadi Award on Good Governance"

Masih dalam suasana Bulan Suci Ramadhan dan bertepatan dengan Hari Konstitusi ke-66 pada Kamis 18 Agustus 2011, BNP2TKI meraih "Soegeng Sarjadi Award on Good Governance". Penghargaan diterima oleh Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat. BNP2TKI menjadi satusatunya

lembaga

pemerintah

penerima

penghargaan

tata

kelola

pemerintahan yang baik atau Award on Good Governance dari "Soegeng Sarjadi

School

of Government" (SSSG). Penghargaan diberikan

sehubungan dengan peringatan dua tahun Sekolah Kepemerintahan Soegeng Sarjadi (Soegeng Sarjadi School of Government/SSSG). 11


Penghargaan yang diperoleh BNP2TKI adalah dalam kategori kecepatan melakukan

respon

publik

dan

tercapainya

akuntabilitas

(public

responsiveness and accountability) 2011. "Ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin publik," kata Direktur Eksekutif SSSG Fadjroel Rachman.

2. Penghargaan dari BPK RI

Disebutkan prestasi yang telah diraih BNP2TKI adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penilaian atas laporan keuangan BNP2TKI dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berurut-turut sejak 2008. Pada 2009, BNP2TKI mendapat penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki integritas tertinggi dalam pelayanan publik. Pada 2010, BNP2TKI mendapat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas keberhasilan memberikan pelayanan prima, khususnya pada sistem pelayanan terpadu satu pintu di NTB dan pelayanan kepulangan TKI di Gedung Pendataan Kepulangan TKI, Selapajang, Tangerang, Banten. Pada 2011, BNP2TKI membuat terobosan dalam pelayanan publik untuk TKI dengan mendirikan pengaduan (call center) TKI 24 jam nonstop gratis. Pada 2011, BNP2TKI membangun pelayanan TKI sistem "online" yang terintegrasi baik dari Perwakilan RI hingga ke dinas-dinas kabupaten/kota untuk meniadakan pemalsuan dokumen TKI. Pada 2011 juga BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang baru berusia lima tahun 12


telah memiliki website yang terbanyak dikunjungi masyarakat setelah website Kementerian Keuangan berdasarkan hasil penghitungan lembaga Alexa.

2.2. Cakupan Bidang Usaha BNP2TKI

sebagai

lembaga

pemerintah

nondepartemen

atau

kementerian tugas dan fungsinya berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BNP2TKI mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi melibatkan unsur-unsur instansi pusat terkait pelayan TKI antara lain Kementerian luar Negeri,Kementerian Tenagakerja

dan

Transmigrasi,Kemeterian

Perhubungan,Kementerian

Dalam

Sosial,Kemeterian

Negeri,Kementerian

Pendidikan,Kemeterian

Kesehatan,Imigrasi(Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia),Kepolisian dan Sekretariat Negara.

13


2.3. Struktur Perusahaan

Gambar 3. Struktur Perusahaan (Sumber: BNP2TKI, 2016

2.3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Para Divisi Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan bantuan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat. 2.3.1.1.

Bagian Perancangan Peraturan Per-UU-an

Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan perumusan penyusunan peraturan, penyusunan produk hukum lainnya serta pengundangannya.

2.3.1.2.

Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum

Mempunyai tugas memberikan bantuan dan perlindungan hukum.

14


2.3.1.3.

Bagian Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam

bidang hubungan masyarakat.

Melaksanakan

inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan pengumpulan dan penyajian informasi.

15


BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 2.1. Data Perusahaan Identitas Perusahaan

Recommend Documents