BAB II TINJAUAN UMUM HAK CIPTA, PROGRAM KOMPUTER
2.1
Pengertian Hak Cipta, Program Komputer Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan
padanan kata dari Intellectual Property Rights. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, yang pertama adalah pengertian dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merk, desain, semi konduktor dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.1 Sementara menurut H.OK. Saidin, hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut dengan intellectual property rights. Itu yang menyebabkan hasil kerja otak dapat membuahkan Hak Atas Kekayaan yang bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.2
1
Yuliat, 2004, “Efektifitas Penerapan UNDANG-UNDANG 19/2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Indilable” ,URL : www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=10169,h.4. diakses pada tanggal 5 September 2013 2 H.OK. Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaaan Intelektual (Intelecctual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.9.
Hak cipta pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. UNDANG-UNDANG No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat memulai perlindungan hukum Hak Cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau di publikasikan. Misalnya : Hak Cipta mulai ada, saat dibacakan, disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan dengan alat apapundan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain.3 Secara substansif pengertian HKI dapat di deskripsikan sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”.4 Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak ilmiah atau dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah di ciptakan. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijin terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
3
Suyud Margono, 2003, Hukum & Penelitian Hak Cipta : Disesuaikan Dengan UndangUndang Hak Cipta TH 2002, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, (Selanjutnya Disingkat Suyud Margono III) h.30. 4 Suyud Margono,op.cit, h.5.
Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni: 1.
Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2.
Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).5 Dalam konsep Hak Cipta, terdapat 3 (tiga) jenis hak khusus yang
dilindungi Undang-Undang yaitu : 1.
Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan Yang dimaksud dengan "mengumumkan" adalah membacakan, menyuarakan, menyiarkan, atau menyebarkan ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Termasuk hak mengumumkan adalah distribution right, public performance right, broadcasting right, cable-casting right.
2.
Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan Yang dimaksud dengan "memperbanyak" adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Termasuk hak memperbanyak adalah printing right, copying right.
3.
Hak Untuk Memberi Izin 5
M. Hutauruk, 1997, Pengaturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, h.60.
Yang dimaksud dengan “memberi izin” adalah memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Perbuatan hak khusus ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan di dalam akta. Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh UndangUndang karena pada ciptaan itu melekat Hak Cipta. Setiap pencipta atau pemegang Hak Cipta bebas menggunakan Hak Ciptanya, tetapi Undang-Undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan Hak Cipta yaitu karena sudah ditentukan pembatasannya, maka kebebasan menggunakan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut.6 Pembatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Kesusilaan Dan Ketertiban Umum Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Termasuk contoh melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak VCD kebebasan seks. Termasuk
melanggar
ketertiban
umum
adalah
memperbanyak
dan
menyebarkan buku yang berisi ajaran yang memperbolehkan wanita bersuami lebih dari 1 (satu) poliandri. 2. Fungsi Sosial Hak Cipta
6
Ibid, hal 44.
Kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi, fungsi
sosial
Hak
Cipta
memberi
kesempatan
kepada
masyarakat
memanfaatkan ciptaan seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap. 3. Pemberi Lisensi Wajib. Pemegang Hak Cipta memberi lisensi (Compulsory Licensing) kepada pihak lain
untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasari pertimbangan bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan ketertiban.
2.2
Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta
dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan di bidang seni. Karya apa saja yang jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas : a.
Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c.
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.
Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e.
Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.
Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g.
Karya seni terapan;
h.
Karya arsitektur;
i.
Peta;
j.
Karya seni batik atau seni motif lain;
k.
Karya fotografi;
l.
Potret;
m. Karya sinematografi; n.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o.
Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p.
Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q.
Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r.
Permainan video; dan
s.
Program Komputer.
Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya. Untuk pengolahan dari ciptaan asli ini sering disebut dengan istilah tweedehandse auteursrecht (Hak Cipta saduran), untuk membedakan dari HakCipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran, dinamakan demikian karena seolah-oleh disadur dari ciptaan asli.7 Perlindungan Hak Cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari UndangUndang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (2) oleh karena itu wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada pengelola hak, dengan memperhatikan hak-hak pencipta asli itu, pengelola hak diharuskan pula mendapatkan izin lebih dahulu dari pengarang Hak Cipta asli. Demikianlah halnya jika hendak menterjemahkan karya orang lain, penerjemah harus terlebih dahulu menerima izin dari pemegang hak cipta asli. Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan yang sudah merupakan
suatu
bentuk
kesatuan
yang
nyata,
yang
memungkinkan
memperbanyak karya itu, tetapi belum diumumkan dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut unpublished works (karya cipta yang belum diumumkan), dan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nornor 28 Tahun 2014. Pasal tersebut berbunyi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau 7
Ibid., h. 50.
belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Program Komputer (Software) termasuk dalam Hak Cipta atau ciptaan yang dilindungi. Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwa : Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untukmencapai hasil tertentu. Program Komputer (Software) yang merupakan bagian dari pada perangkat lunak dalam sistem komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberikan perlindungan dalam rangka Hak Cipta. Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka perlu adanya pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang pembuatan Program Komputer (Software) dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta ini. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta Program Komputer (Software) harus ada kejelasan tentang siapa yang dimaksud dengan pemegang Hak Cipta atas karya yang dihasilkannya. Program Komputer (Software), baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi Berne 1971, komplikasi data atau materi lainnya,
yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan isinya merupakan karya intelektual mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek Hak Cipta atas data atau materi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan Program Komputer (Software), Pencipta atau pemegang Hak Cipta berkewajiban untuk memberikan izin atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat atas karya hak cipta yang asli maupun salinannya. Untuk Program Komputer (Software), tidak berlaku dari penyewaan tersebut. Sehingga dilarang untuk memperbanyak Program Komputer (Software) dan untuk menyewakannya kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik.
2.3
Sistem Perlindungan Hak Cipta Perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta adalah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan. Perlindungan hukum atas Karya Cipta Program Komputer menurut Undang-Undang Hak Cipta dilakukan dengan cara preventif dan represif, dan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta atas karya Program Komputer yang
digunakan tanpa izin dapat dilakukan melalui jalur perdata dan pidana, untuk jalur perdata dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi sedangkan upaya hukum pidana adalah melalui penyelesaian perkara pidana. Perlindungan terhadap Hak Cipta adalah berdasarkan pada kesepakatan The Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works tanggal 9 September 1886 di Bern, Swiss. Pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia pada tanggal 1 November 1912 memberlakukan keikutsertaannya pada Konvensi Berne melalui asas Konkordansi di Hindia Belanda dengan mengeluarkan suatu Auterswet 1912 berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Belanda pada tanggal 29 Juni 1911 (Stb Belanda No. 197).8 Perlindungan hukum merupakan merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta Program Komputer. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus di proses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta mengatur jenis perbuatan serta ancaman hukumannya, baik secara Perdata maupun Pidana.9 Adapun hak-hak yang terdapat didalaam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta antara lain :
8
Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, 2008, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran
Hak Cipta”, URL : http://buletinlittbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi = 9, h.4, diakses pada tanggal 17 Juli 2014 9
Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina
Ilmu, Surabaya, h.2
1.
Hak eksklusif Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak
cipta adalah hak untuk: a.
Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
b.
Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
c.
Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
d.
Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
e.
Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya
pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. 2.
Hak ekonomi dan hak moral Menurut pasal 5 dan 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak
Cipta, di Indonesia mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah
pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.10 Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.11
10
Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta,
2010, h. 45 11
Ibid, h. 46
2.4
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda
tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:
1.
Masa Berlaku Hak Moral Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal: a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal: a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
2.
Masa Berlaku Hak Ekonomi Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa: a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: 1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks 5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime 6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase 7. Karya arsitektur 8. Peta 9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. b. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya. c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa: a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: 1.
Karya fotografi
2.
Potret
3.
Karya sinematografi
4.
Permainan video
5.
Program Komputer
6.
Perwajahan karya tulis
7.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
8.
Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
9.
Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. b. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a.
Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
b.
Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya
c.
Gerak, mencakup antara lain tarian
d.
Teater, mencakup anatara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
e.
Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya
f.
Upacara adat, hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman. Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta
atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (rescommunis), maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya. Sedangkan negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.
Jangka waktu perlindungan untuk Hak Cipta Program Komputer, berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 60 ayat 2 menyebutkan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Dan pada pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Kemudian Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perhitungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Program Komputer (Software) secara tegas diberikan perlindungan seperti diketahui terutama Amerika Serikat yang selalu mendesak negara-negara berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih baik berkenaan dengan Program Komputer (Software).
2.5
Klasifikasi Program Komputer Berdasarkan kriteria tertentu, terdapat berbagai klasifikasi software,
diantaranya sebagai berikut.
2.5.1 Klasifikasi program berdasarkan kepemilikan12 1. Freeware Program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program, atau gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para hobbies atau peneliti. Biasanya pula, syarat untuk menggunakan program ini ialah tidak digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan. Beberapa program yang cukup terkenal dan bersifat freeware adalah LINUX, FreeBSD, dan GNU.
2. Shareware Program ini memiliki cara pembayaran yang unik dan saat ini makin popular. Hal ini dikenal pula dengan istilah program try and buy. Perusahaan akan mengirimkan manual dan up-grade yang dilakukan setelah membayar program. Beberapa program popular yang tergolong klasifikasi ini adalah PKZIP, PKUNZIP, Netscape. 3. Commercial ware Program jenis ini merupakan program yang biasa diperjualbelikan dan harus membeli program ini sebelum dapat menggunakannya. Pada saat ini membeli CD ROM programnya, berarti telah membeli program untuk jumlah pengguna tunggal atau yang ditentukan. Namun, tidak berarti bila 12
I Made Wiryana, Informasi Mengenai Permasalahan Hak Cipta Program Komputer,
http://.nakula.uni-bielefeld.de, h.1.
satu kantor ada lima komputer, berarti harus membeli lima copy program. Beberapa perusahaan memberikan on site license. Jadi, license memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut.
2.5.2 Klasifikasi Program Berdasarkan Penggunaan13 a. Sistem Operasi Sistem operasi adalah program yang dibutuhkan suatu komputer sebelum dapat digunakan dengan program lainnya. Biasanya, satu mesin komputer minimal harus memiliki satu system operasi. Beberapa contoh sistem operasi adalah DOS, Windows, Sistem 7, LINUX, AIX (commercial), dan FreeBSD (freeware). b. Program Aplikasi Program aplikasi adalah program yang digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya wordprocessor, spread sheet, graphics editor dan lain-lain. Setiap pengguna membutuhkan program aplikasi yang berbedabeda. Banyak proram aplikasi yang bersifat freeware, tetapi sebagian besar pengguna memakai program aplikasi yang commercial, seperti MS-Words, Wordstar, dan lain-lain. c. Compiler dan Application Development Program ini digunakan untuk membuat program, misalnya, basic compiler, pascal, dan lain-lain. 13
Ibid., hal.2.
d. Library Library adalah kumpulan komponen pembuat program yang digunakan untuk membuat program. Misalnya GKS, PHIGS, grampfish, dan lainlain. Beberapa library bersifat freeware, shareware dan ada yang commercial.
2.6
Lisensi Hak Cipta
2.6.1 Pengertian Lisensi Menurut PH Collin, pengertian lisensi ialah perjanjian di mana seseorang diberikan hak milik atau hak istimewa untuk memproduksi sesuatu atau menggunakan sesuatu, tapi tidak penjualan langsung.14 Betsyann Toffler dan Jane Imber mengemukakan pengertian lisensi, yang dimaksud lisensi adalah kontrak perjanjian antara dua entitas bisnis yang diberikan kepada pemegang lisensi untuk nama merek, paten, atau hak milik lainnya, dalam pertukaran untuk biaya atau royalti. Mereka juga mengatakan dalam lisensi dimungkinkan untuk keuntungan dari keterampilan, modal ekspansi, atau kapasitas lain dari lisensi. lisensi sering digunakan oleh produsen untuk memasuki pasar luar negeri di mana mereka tidak memiliki keahlian.15
14
URL
:
Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-lisensi-dan-macam-macam.html,
diakses pada tanggal 15 Agustus 2014. 15
Ibid.
Lisensi adalah izin yang di berikan oleh pemegang hak cipta kepada siapapun, baik untuk menggunakan maupun memperbanyak ciptaannya. Pemberian izin itu tentu saja ada persyaratannya. Selain melalui perjanjian lisensi (License Agreement), pemberian izin itu juga disertai royalti dan harus didaftarkan.16 Lisensi diberikan melalui sebuah Perjanjian Lisensi (License Agreement). Perjanjian itu mengatur bahwa pemegang hak cipta memberikan izinnya kepada penerima Lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan Pemegang Hak Cipta. Dalam Perjanjian lisensi diatur juga hak masing-masing pemegang dan penerima hak cipta secara teknis dan praktis. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Mengenai macam-macam lisensi, dalam praktek pemberian lisensi terdapat dua macam lisensi yaitu :17 1. lisensi umum 2. lisensi paksa, lisensi wajib, (lisensi wajib, lisensi non sukarela, penggunaan lain tanpa otorisasi dari pemegang hak).
16
Ibid.
17
Ibid.
Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi. Dari rumusan tersebut yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.18
2.6.2 Lisensi Hak Cipta Sebagai Perjanjian a.
Termasuk perjanjian obligatoire Pada dasarnya lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak sematamata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling timbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire.19 Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah konsensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti
18
Gatot Supramono, op.cit.,hlm. 47.
19
Ibid
asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan. Batasan-batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kebebasan dalam melakukan perjanjian lisensi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 bahwa: perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia, isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya. b.
Wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
c.
1.
Adanya kata sepakat
2.
Memiliki kecakapan
3.
Hal tertentu
4.
Sebab yang halal
Perjanjiannya harus tertulis Selain harus memenuhi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisensi hak cipta juga harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis ini
secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 yaitu terdapat pada kata izin tertulis, artinya perjanjian lisensi ini harus dalam bentuk tertulis tidak bisa lisan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
