BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. dari istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari istilah Intellectuele Eigendomsrecht (BahasaBelanda) dalam sistem hukum Kontinental.23 HKI atau juga dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.24

23

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung , Pustaka Bani Quraisy, 2004, Hal. 1. 24

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Hal. 38.

Universitas Sumatera Utara

Pertama kalinya yakni pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Perancis, Negara-negara didunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya Paris Convention or the Protection of Industrial Property (dinamakan pula dengan Paris Union atau Paris Convention). Pada Prinsipnya, Paris Convention ini mengatur tentang perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten (inventions atau patents), model dan rancang bangun (utility models), desain industri (industrial design), merek dagang (trademarks), merek jasa (service mark), dan persaingan curang (unfair competition). Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 menyusul kesepakatan perlindungan hak cipta yakni dengan disahkannya Bern Convention for the Protection of Literay and Artistic Works. Pada dasarnya yang diatur dalam The Bern Convention ini menyangkut karya kesusasteraan dan kesenian (literary and artistic works) yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.25 Hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar Negara, terutama negara berkembang. Pada ujung abad ke 20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan Negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual kearah kesepakatan bersama dalam wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement).26 Sebelum terbentuknya WTO masalah hak kekayaan intelektual dalam dimensi internasional berada dibawah administrasi World Intellectual Property 25

Otto Hasibuan., Op.Cit, Hal. 22-23. Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung , Alumni, 2005, Hal. 1. 26


Organization (WIPO). Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm berdasarkan Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations.27 Salah satu bagian dari Agreement Establishing the World Trade Organization adalah perumusn mengenai aspek-aspek perdagangan hak kekayaan intelektual yang dikenal sebagai Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIP‟s greement tahun 1994. Perjanjian TRIP‟s dimaksudkan untuk menyeragamkan perlindungan hak kekayaan intelektual (asing) di suatu negara.28 Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga ha-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.29 Namun sejak Indonesia meratifikasi Paris Convention pada tahun 1979 dengan diubahnya Keputusan Presiden NO.24 Tahun 1979 dengan Keputusan Presiden NO. 15 tahun 1997. Indonesia telah ikut serta sebagai Negara anggota WTO sehingga harus tunduk pada ketentuan WTO yang mencakup Perjanjian TRIPs. Pembentukan TRIPs sebagai instrument hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. 27

Ibid., Hal. 6 Otto hasibuan., Op.Cit, Hal. 24. 29 Much. Nurachmad, Op.Cit, Hal.17. 28


Kanada sebagai salah satu anggota General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT.30 The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, Agreement ini mulai berlaku 1 Januari 1995, Indonesia telah meratifikasinya dan berkewajiban melaksanakah dan berlaku sejak tahun 2000. Indonesia meratifikasi TRIP,s melalui Undang-Undang NO. 7 tahun 1994, dan sebagai konsekuensi keikutsertaannya, maka Indonesia berkewajiban mengharmoniskan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektualnya sesuai dengan standard- standard yang ditetapkan TRIPs.31 Dalam pengertian luasnya intellectual property meliputi32: 1) Karya karya kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (literary, artistic and scientific works). 2) Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual (performances of performing artist, phonograms and broadcasts). 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (invention in all fields of human endeavor). 4) Penemuan ilmiah (scientific discoveries). 5) Penemuan industri (scientific design).

30

Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Edisi revisi ke4, , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 48. 31

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-412-bab2new.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2015 Pukul 20:18 32 Otto Hasibuan, Op.Cit., Hal.25.


6) Merek dagang,

nama usaha dan penentuan komersial (trademarks,

service marks, and commercial names and designations). 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (protection against unfair competition). 8) Segala hak yang timbul dari kemauan intelektualitas manusia di bidang industri,

ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian (all other

resulting from intellectual activity in industrial, scientific, literary or artistic fields). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengertian bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.33 Secara substantif, pengertian Hak kekayaan intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak kekayaan intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang melekat 33

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, http://e-tutorial.dgip.go.id/wpcontent/uploads/brosur/panduan-2013.pdf, diunduh pada tanggal 07 April 2015 Pukul 22:08


nmenumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi34 Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.Hasil Kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang mampu mempekerjakan otak secara maksimal. Hanya orang yang m mpu mempekerjakan otaknya sajalah yang mampu menghasilkian hak kebendaan yang di sebut sebagai intellectual property rights35 Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa didalam hak kekayaan intelektual melekat hak kebendaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intelectual Property Rights merupakan kebendaan inmmateriil yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik yaitu36 : a. Benda bergerak seperti emas , perak, kopi, teh, alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan sebagainya b. Benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, toko dan pabrik

34

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, Pt.RajaGrafindo Persada, 2004, Hal.31. 35 Ok.Saidin, Op.Cit, Hal.9. 36 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, Hal. 77.


c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek dan hak cipta Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pengaturan tentang benda diatur dalam buku II. Istilah zaak (benda) dipakai dalam dua arti yaitu pertama dalam arti barang yang berwujud yang kedua dalam bagian dari harta kekayaan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Dan jenis-jenis benda pada Pasal 503 yakni kebendaan adalah berwujud dan tidak berwujud. Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya Hak kekayaan intelektual.37 Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah Hak kekayaan intelektual.38 B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 37

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, Hal. 75. 38

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal.3.


Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu39: 1) Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait pada hak cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Pengaturan hukum tentang Hak Cipta saat ini terdapat dalam Undang-Undang NO. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Hak Kekayaan Industri terdiri dari40 : 1. Paten Pengaturan paten terdapat dalam Undang-Undang NO. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Merek Pengaturan Merek terdapat dalam Undang-Undang NO. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angkaangka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki 39

Much.Nurachmad, Op.Cit, Hal.22. Ibid., Hal.21

40


daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. 3. Desain Industri Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang NO. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang selanjutnya disebut UUDI. Dalam UUDI yang dimaksud dengan Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat dalam UndangUndang NO. 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta


dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 5. Rahasia Dagang Pengaturan Rahasia dagang terdapat dalam Undang-Undang NO. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini. 6. Perlindungan Varietas Tanaman Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang NO. 31 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi


persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Industri

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Paten Merek Desain Industri Rahasia Dagang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Perlindungan varietas tanaman

Sumber : Much. Nuracchmad, Segala tentang Haki Indonesia, Jogjakarta, Buku Biru, 2012, Hal.22

Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman berada dibawah Departemen Pertanian.41

41

Ibid., Hal.22


C. Sistem Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak kekayaan intelektual oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah diberikannya sertifikat HKI. Melalui proses pendaftaran Hak kekayaan intelektual akan mendapatkan pengakuan. Namun demikian, untuk hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran karena hak cipta dapat diperoleh melalui pengakuan hak. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan tersebut. Ada 2 (dua) cara sistem pendaftaran Hak kekayaan intelektual yaitu42; 1. Sistem Konstitutif atau first to file system ; bahwa Hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui oleh hukum bila didaftarkan sistem ini dianut oleh Undang-Undang paten, Undang-Undang merek, Undang-Undang desain industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Varietas Tanaman 2 Sistem Deklaratif atau First to use system ; bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pemegang atau pemakai pertama dari Hak kekayaan intelektual. Apabila pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu Hak kekayaan intelektual, maka pemegang/ pemakai pertama harus membuktikan 42

http://dyahayulestarri.blogspot.com/2013/05/kajian-implementasi-prinsip-prinsip.html, diakses pada tanggal 10 April 2015 Pukul 23:39.


bahwa dialah sebagai pemakai pertama yang berhak atas hak kekayaan intelektual tersebut. Pada sitem ini tidak mewajibkan pendaftaran akan tetapi pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang dapat memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta dan juga Undang-Undang Rahasia Dagang. Hak kekayaan intelektual pada dasarnya harus didaftarkan dan masingmasing bidang Hak kekayaan intelektual memiliki syarat dan tata cara yang berbeda. Berikut adalah sistem pendaftaran masing masing Hak kekayaan intelektual : 1. Hak Cipta Sistem pendaftaran hak cipta menganut sistem deklaratif atau sistem first to use yang dapat dilihat pada Pasal 64 Undang-Undang NO.28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Hal ini berarti suatu cipta, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetaplah dilindungi. 2. Paten Permohonan paten diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh pemohon hanya untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu-kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi merupakan beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Apabila permohonan paten diajukan oleh pemohon yang bukan inventor, maka permohonan yang diajukan tersebut harus disertai dengan bukti cukup bahwa dia berhak atas invensi yang bersangkutan.


Sistem paten yang diterapkan di Indonesia menganut sistem first to file, dalam Pasal 34 Undang-Undang NO. 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan “Apabila untuk satu invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan paten oleh pemohon yang berbeda, hanya permohonan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima”. Sistem first to file adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. 3. Merek Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum Civil Law,termasuk Indonesia, menganut sistem First to file dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukan buktibukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First to file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah43. Prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang NO. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menentukan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

43

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yangtidak-terdaftar-di-indonesia, diakses pada tanggal 11 April 2015 Pukul 12.20


Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya 4. Rahasia Dagang Dalam Pasal 1 Undang-Undang NO. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan pengertian bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Usaha dan jerih payah penemu serta nilai ekonomis atau komersial dari suatu informasi itu merupakan syarat suatu informasi dapat dinyatakan sebagai rahasia dagang. Ukuran yang diterapkan adalah sampai sejauh mana usaha atau dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan menjaga informasi itu. Hal ini akan menunjukkan tingkat upaya perusahaan itu dalam menemukan informasi tersebut. Hal ini pun akan menjadi salah satu bukti bahwa dia adalah penemu sebenarnya dan bukan memperolehnya dari inventor lain secara illegal. Seseorang yang menyatakan sebagai pemilik rahasia dagang juga harus dapat membuktikan bahwa informasi itu merupakan bagian dari hasil pemikirannya dan menunjukkan upaya untuk menjaga kerahasiaannya itu, karena informasi itu memang benarbenar memiliki nilai dalam aktivitas perdagangan yang dilakukannya.44

44

Tommi Ricky, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang, http://wacanahukum.blogspot.com/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html, diakses pada tanggal 02 Mei 2015 Pukul 15.12.


5. Desain Industri Hak desain industri akan diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak akan memberikan hak desain industri apabila tidak ada permohonan atau pendaftaran dari pengrajin atau pendesain, ini didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang NO.31 Tahun 2001 tentang Desain Industri yang mengatakan : “Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan”. 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya akan diperoleh atas dasar permohonan pendaftaran. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya pendaftaran dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Pengaturan tentang sistem First to file pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dilihat dalam Pasal 9 UndangUndang NO. 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang menyatakan bahwa “Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar Permohonan” 7. Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian yaitu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya


dilakukan oleh Kantor PerlindunganVarietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan varietas tanaman menganut sistem kostitutif. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Dalam Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, dan jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.


BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. dari istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum

Recommend Documents