BAB II TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

BAB II TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

A. EKSPOR-IMPOR 1. Pengertian Ekspor Impor Pada saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja melainkan perusahaan juga bahkan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau bisnis internasional (international business). Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor impor. Ekspor, dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedang impor, sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut

Universitas Sumatera Utara

jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. 26 Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing. Perjanjian ekspor impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor impor berbeda antara lain: Pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara 26

Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal 4.


negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya. 2. Cara Pembayaran dalam Ekspor Impor Kegiatan ekspor impor berkaitan erat dengan pembayaran. Kegiatan ekspor impor akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pembayaran yang lancar, praktis, aman, dan memberikan jaminan kepada para pihak. Adapun cara pembayaran yang dikenal dalam ekspor impor antara lain: a. secara tunai (cash payment). b. secara rekening terbuka (open account) c. secara penarikan wesel atau suatu Letter of Credit (L/C). Dalam pembayaran secara tunai importir melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barang dikirim. Pembayaran ini disebut pembayaran dimuka oleh importir kepada eksportir. Bagi eksportir cara pembayaran ini lebih menguntungkan. Sebaliknya, bagi importir cara pembayaran ini sangat berisiko sehingga jarang digunakan. Apabila eksportir sudah mengenal importir dengan baik, barang dapat dikirim oleh eksportir tanpa perlu pembayaran oleh importir terlebih dulu. Untuk keperluan pembayaran eksportir membuka suatu rekening. Pembayaran dilakukan importir melalui rekening tersebut kalau barang sudah terjual. Cara ini mengandung resiko yang besar bagi eksportir sehingga jarang dilakukan. 27

27

Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hal 71.


3. Pelaksanaan Ekspor Impor Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara didunia yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil ataupun negara besar, negara yang perekonomiannya sudah maju ataupun masih terbelakang, secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap neara tersebut. Transakasi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor impor ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi negaranegara yang mengimpor dan mengekspor. Transaksi

ekspor

impor

secara

langsung

berpengaruh

terhadap

pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, transaksi ekspor impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum terlalu menggembirakan saat ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan


sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan menarik investor asing ke Indonesia. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijaksanaan serta tindakan dengan jalan menyederhanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan di bidang lalu-lintas devisa dan ekspor impor. Penyederhanaan ketentuan-ketentuan itu antara lain mengenai: 28 a. Syarat-syarat sebagai eksportir b. Syarat-syarat sebagai importir c. Pajak ekspor d. Pajak impor e. Kebijaksanaan tentang devisa f. Kredit ekspor dan jaminan ekspor g. Tata niaga barang ekspor h. Tata niaga barang impor Penyederhanaan

tersebut

pada

umumnya

menitikberatkan

pada

penggunaan devisa dengan tanpa mengurangi pengawasan untuk mencegah halhal yang tidak diharapkan. Kebijaksanaan pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan ekspor impor. Jadi hendaknya para pengusaha dapat

memanfaatkan kesempatan dan

kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan para pengusaha diharapkan tidak menyalahgunakan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran tersebut untuk tujuan yang hanya 28

Alfred Hutauruk, Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 68


menguntungkan pribadi dan merugikan perekonomian negara Indonesia. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, maka penulis akan mengemukakan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan lalu-lintas devisa dan ekspor impor, yang tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

B. LETTER OF CREDIT 1. Pengertian Letter Of Credit Pengertian Letter of' Credit secara umum merupakan suatu pernyataan dari issuing bank atas permintaan importir yang merupakan nasabah dari bank tersebut, untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir). Pembukaan L/C oleh importir dilakukan melalui bank yang disebut opening bank atau Issuing Bank. Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kembali kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. 29 L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan merupakan garansi (guarantee) atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan (negotiable instrument).30 C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan:

29

Henry D. Gabriel, Standby Letter of Credit Does the Risk Out Weigh the Benefits? Columbia Business Law Review, vol 1988 Num3, hal. 139 - 153 30 David D. Command, “The Uniform Commercial Code Law Journal. Vol.17 Num 1, Summer 1984, hal. 44.


“Secara harfiah L/C dapat diterjemakan sebagai Surat Utang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syaratsyarat tertentu.” Sementara UCP 600 mengatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumendokumen (misalnya konosemen, faktur, sertfikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C. Inti dari pengertian L/C menurut UCP ialah bahwa L/C merupakan “Janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit. Dalam transaksi L/C terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut: a. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L/C sebagai kontrak. c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L/C sebagai kontrak. d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan.


e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L/C. Agoes Moeljono melihat hakikat L/C sebagai suatu “perikatan.” Berikutnya lagi, Amir M.S., penulis dan pelaku dagang, mengatakan: 31 “Letter of Credit atau biasa disingkat L/C adalah suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi HAK kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.” Inti dari definisi Amir M.S. yaitu bahwa L/C merupakan “Surat pembayaran.” 2. Dasar Pengaturan Letter Of Credit Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) adalah pedoman yang menjadi peraturan internasional dalam jual beli antar negara, mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pernbeli melalui Bank. Peraturan UCP ini telah diterima oleh banyak negara dan telah digunakan secara internasional. Demikian juga dengan Indonesia yang menggunakan UCP ini sebagai pedoman pembayaran perdagangan luar negeri. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum L/C di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 yang secara rinci mengatur L/C belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan L/C sejak tahun 1970-an. 32

31

Amir M.S, Seluk-beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri; Suatu Penuntun IMPOR & EKSPOR, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993), hal. 37 32 Ramlan Ginting, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba empat, 2000), hal. 18


Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur L/C yang diterbitkan bank devisa (bank umum) boleh tunduk atau tidak pada UCP. Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikap. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka agar UCP mempunyai kekuatan hukum mengikat atas L/C bank penerbit harus melakukan suatu tindakan yaitu mencantumkan suatu klausul dalam L/C yang menyatakan bahwa L/C tunduk pada UCP sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 1 UCP No. 600 tahun 2007 yang mengatakan: Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) Revisi 2007 No. 600, akan berlaku untuk semua "documentary credit" (termasuk standby letter of credit sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan) bilamana di dalam teks kredit tersebut menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 2007 Revision, ICC Publication No. 600. (UCP) mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut. 3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Letter Of Credit Dalam pelaksanaan pembukaan Letter of Credit, dalam bentuknya yang paling sederhana, ada beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu: a. Importir/Pembeli Merupakan pihak yang melaksanakan transaksi jual beli dengan penjual/eksportir. Pihak Importir mengajukan permintaan pembukaan L/C kepada bank pembuka atas nama eksportir, setelah memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk melakukan transaksi ekspor impor. Kewajiban-kewajiban importir, antara lain: 1) Mengirim surat kepada eksportir di luar negeri. 2) Menerima surat balasan dari eksportir berikut brosur.


3) Menyiapkan permintaan pembukaan L/C. 4) Menyiapkan uang pembayaran tunai kepada bank pembuka L/C. b. Bank Pembuka L/C atau Opening Bank atau Issuing Bank Tugas dari bank pembuka adalah melayani importir yang mengajukan permintaan pembukaan L/C. sedangkan tugas-tugas yang lain adalah: 1) Menerima, mencatat, dan meneliti pembukaan L/C. 2) Menyediakan devisa yang diperlukan oleh importir. 3) Melaksanakan permintaan perubahan L/C. 4) Menerima setoran uang tunai dari importir sebagai pelunasan harga barang sesuai nilai L/C. c. Bank Penerus L/C atau Advising Bank Merupakan bank yang meneruskan L/C kepada eksportir. Apabila bank ini dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C tersebut, maka disebut dengan Negotiating Bank. Jika bank ini diminta untuk ikut menjamin pembayaran, maka disebut dengan Confirming Bank. Tugas-tugas dari bank penerus L/C antara lain: 1) Meneruskan L/C kepada eksportir 2) Menerima dokumen yang disyaratkan dalam L/C dari eksportir. 3) Membayar harga barang kepada eksportir sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam L/C.


d. Eksportir/Penjual Merupakan pihak yang mengadakan transakasi jual beli dengan importir atau pembeli. Kewajiban-kewajiban eksportir, antara lain: 1) Menerima surat dari importir. 2) Membalas surat tersebut berikut brosur. 3) Menerima L/C dari bank penerus L/C. 4) Menyiapkan barang yang akan dikirimkan. 5) Menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam L/C. 6) Menerima uang pembayaran dari pembeli melalui bank penerus L/C. Suatu perjanjian, agar dapat terwujud, lazimnya ada suatu kesepakatan tentang harga dan barang antara pembeli dan penjual. Demikian juga di dalam pembukaan suatu L/C, pihak eksportir dan importir sebelumnya sudah harus mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian jual-beli atau kontrak jual-beli. e. Pihak-pihak yang lain Selain pihak-pihak yang telah dikemukakan, masih ada beberapa pihak yang secara tidak langsung terkait dalam transaksi ekspor impor, dimana pihakpihak ini merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa tertentu, antara lain: 1) Maskapai Asuransi, tugasnya antara lain: a) Membuat cover note b) Membuat polis asuransi c) Menagih pembayaran premi asuransi


d) Menyelesaikan klaim apabila terjadi suatu kerugian 2) Ekspedisi Muatan Kapal Laut, tugasnya antara lain: a) Menyiapkan angkutan untuk pengiriman barang b) Membantu importir mengeluarkan barang dari pelabuhan c) Membayar bea masuk 3) Superintending Company Untuk memastikan atas kebenaran barang yang diimpor, maka importir dapat meminta jasa dari superintending company untuk meneliti barang yang akan diimpor. Objek penelitian didasarkan atas permintaan pemberi amanat, dapat berupa penelitian atas keaslian barang, kelengkapan barang, dan lain sebagainya. 4. Tahapan Penerbitan Letter Of Credit Pada dasarnya tahapan penerbitan L/C luar negeri sama dengan mekanisme penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana telah dijelaskan diatas, hanya ada keterlibatan bank asing, tahapantahapannya adalah sebagai berikut: a. Pembeli dan penjual mengadakan kontrak jual beli. Dalam jual beli itu ditetapkan bahwa pembeli diwajibkan membuka kredit berdokumen atau L/ C kepada penjual. b. Pembeli lalu mengajukan kredit berdokumen kepada bank devisa langganannya. Kalau bank devisa tersebut setuju kredit berdokumen diterbitkan bagi kepentingan penjual. Dalam hubungan ini pembeli disebut pembuka dan penjual sebagai penerima (beneficiary)


c. Bank penerbit kredit (issuing bank) mengirim surat kredit berdokumen itu kepada beneficiary dengan melalui bank korespondennya dinegara beneficiary. Bank koresponden tersebut disebut advising bank atau confirming bank d. Advising bank memberitahu beneficiary bahwa baginya telah dikirim kredit berdokumen dari issuing bank atas permohonan pembeli. Sebagai advising bank tidak ada kewajiban, sedangkan sebagai confirming bank berkewajiban berkewajiban menjamin terlaksananya kredit tersebut e. Setelah beneficiary menerima surat kredit, dia lalu mengirimkan barangnya kepada pembuka kredit (pembeli). Untuk perbuatan ini beneficiary menerima dokumen pengangkutan dan dokumen-dokumen pembantu dari instansi-instansi yang berwenang f. Dokumen induk (pengangkutan) dan dokumen pembantu asli lalu diserahkan kepada advising bank, duplikatnya dikirim langsung kepada pembeli g. Setelah

advising

bank

meneliti

dokumen-dokumen

tersebut

dan

berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana mestinya, maka dokumen-dokumen tersebut diterima dan dibayar. h. Dokumen yang sudah diterima, oleh advising bank lalu dikirim kepada issuing bank i.

Issuing bank yang sudah menerima dokumen-dokumen, lalu membayar kepada advising bank


j.

Issuing bank memberitahu pembuka kredit bahwa dokumen telah datang, dan pembuka kredit lalu membayar semua kewajibannya kepada issuing bank

k. Issuing bank setelah mendapatkan pembayaran akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit (pembeli) berdasar dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengangkut 5. Macam Macam Jenis Letter Of Credit Mengenai jenis-jenis letter of credit, terdapat beberapa jenis L/C jika ditinjau dari beberapa sudut pandang berbeda. Untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa jenis L/C berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda. 33 a. Dari segi kekuatan berlaku 1) Revocable L/C Yaitu suatu L/C yang dapat ditarik atau dirubah atau dibatalkan kembali setiap waktu oleh pihak-pihak yang bersangkutan sepanjang belum terjadi pelaksanaan pembayaran. Dengan kata lain Revocable L/C merupakan L/C yang dapat dibatalkan setiap saat tanpa memerlukan persetujuan pihak lainnya. Mestinya Revocable L/C dapat dibatalkan kapan saja tanpa perlu pemberithuan terlebih dahulu kepada pihak penjual. Namun demikian, di dalam praktek pembatalan hanya boleh dilakukan apabila Revocable L/C belum dinegosiasi. Apabila pembatalan terjadi setelah L/C dinegosiasi, maka L/C tersebut akan dibayar oleh Bank Pembuka. Namun Revocable L/C ini dalam praktek jarang

33

Munir Fuady, Op. cit, hal. 95


sekali dipergunakan, karena sifatnya yang dapat dicabut sewaktu-waktu tanpa persetujuan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. 2) IrRevocable L/C Yaitu suatu L/C yang merupakan kebalikan dari Revocable L/C, dimana kredit hanya dapat ditarik atau dirubah atau dibatalkan di dalam masa berlakunya, dengan persetujuan pihak pembeli, bank pembuka, bank penerus, dan penjual. IrRevocable L/C ini banyak dipergunakan dalam praktek karena sifatnya yang tidak dapat dicabut tanpa persetujuan para pihak tersebut tidak akan menimbulkan kekhawatiran bahwa L/C tersebut akan ditarik atau diubah atau dibatalkan. 3) IrRevocable and Confirmed L/C Yaitu suatu L/C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali ada persetujuan dari para pihak. Dalam L/C jenis ini yang bertanggungjawab adalah bank pembuka selama jangka waktu berlakunya L/C, dan bank kedua juga bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Untuk setiap pembukaan L/C, harus disebutkan secara tegas dan jelas apakah L/C tersebut Revocable L/C atau IrRevocable L/C. menurut ketentuan Pasal 6 c UCP 500 1993, bahwa jika tidak terdapat petunjuk demikian, maka kredit tersebut akan dianggap sebagai IrRevocable L/C. b. Dari segi pihak yang mengeluarkan L/C 1) Banker’s L/C Yaitu suatu L/C yang pembukaannya dilakukan oleh suatu bank atas permintaan dari pembeli dan bertanggung jawab atas pembayarannya apabila


syarat yang ditentuka telah dipenuhi. L/C jenis ini paling banyak dijumpai dalam praktek, karena memberi jaminan akan dilaksanakannya suatu pembayaran. 2) Merchant’s L/C Yaitu suatu L/C yang dikeluarkan oleh seorang pedagang atau suatu perusahaan, sedangkan bank hanya meneruskan pemberitahuan kepada penjual bahwa telah dibuka suatu kredit pada bank tersebut, dan akan dibayar apabila penjual menerbitkan sepucuk wesel atas pembeli dengan menyerahkan beberapa dokumen. L/C jenis ini jarang dipergunakan karena pihak bank tidak bertanggung jawab, dan tidak menjamin akan adanya pelaksanaan pembayaran. c. Dari segi persyaratan L/C 1) Documentary L/C Yaitu suatu L/C yang syarat pembayarannya di dalam penarikan wesel harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disebutkan di dalam L/C tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: a) Bill of Lading / Konosemen b) Commercial Invoice / Faktur Perdagangan c) Insurance Certificate / Serifikat Asuransi d) Packing List / Daftar Pembungkus e) Brochure / Brosur


2) Open atau Clean L/C Yaitu suatu L/C yang syarat pembayarannya di dalam penarikan wesel tidak memerlukan adanya dokumen-dokumen. Bahwa untuk pengambilan kredit hanya dengan menyerahkan kuitansi atau rekening saja. d. Dari segi cara pembayaran 1) Sight L/C Yaitu suatu L/C yang cara pembayarannya dilakukan oleh negotiating bank pada saat wesel ditunjukkan oleh eksportir, dilengkapi dengan dokumendokumen yang sesuai dengan kondisi dan syarat yang disebutkan di dalam L/C 2) Usance L/C Yaitu suatu L/C yang cara pembayarannya dilaksanakan pada saat jatuh tempo wesel berjagka. Hal ini dilakukan apabila penjual dan pembeli sudah merupakan langganan dan saling percaya. Usance L/C harus memenuhi syaratsyarat antara lain: a) Wesel berjangka ditarik dan diaksep oleh bank pembuka b) Tanggal pembayaran wesel berjangka tersebut selambat-lambatnya dilakukan 180 hari setelah tanggal pengapalan e. Dari segi sifat 1) Transferable L/C Yaitu suatu L/C yang memberikan hak kepada penjual untuk memberikan memberikan instruksi kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada pihak


ketiga (penjual kedua). Transferable L/C tidak dapat dipindah-tangankan lebih dari satu kali. Hal ini ditentukan dalam artikel 48 d UCP 600 2007, yang menyatakan “kredit dapat ditransfer lebih dari satu second beneficiary sepanjang penarikan-penarikan atau pengiriman-pengiriman sebagian diperbolehkan. Transfered credit tidak dapat ditransfer atas permohonan beneficiary kepada setiap beneficiary berikutnya. First beneficiary tidak dianggap sebagai beneficiary berikutnya.” Menurut Hartono Hadisoeprapto, alasan ketentuan L/C transferable L/C dapat dipindah-tangankan untuk sekali adalah: 34 a) Faktor politik b) Faktor harga c) Faktor kerugian d) Faktor barang dan kualitas rendah 2) Non Transferable L/C Yaitu suatu L/C yang merupakan kebalikan dari transferable L/C, yang mana tidak dapat dipindahtangankan, sehingga yang berhak hanya penjual yang namanya tercantum pada L/C tersebut. f. Jenis-jenis L/C khusus Selain jenis-jenis L/C yang telah dikemukakan, masih ada beberapa jenis L/C lain yang merupakan jenis dari L/C khusus. Ada beberapa jenis L/C khusus, yaitu: 1) Revolving L/C

34

Hartono Hadisoeprapto, Op, cit., hal. 44


Yaitu suatu L/C yang dibuka untuk beberapa transaksi sehingga dapat dibayar beberapa kali. Dengan demikian pembayaran kredit itu bersambung hingga mencapai jumlah maksimum yang diperjanjikan. Revolving L/C terbagi atas: a) Revolving L/C yang kumulatif Pada L/C jenis ini, penjual diperbolehkan untuk menambah kekurangan pengiriman barang dari periode yang lalu untuk dihimpun di dalam pengiriman berikutnya. b) Revolving L/C yang non kumulatif Pada L/C jenis ini, penjual tidak diperbolehkan untuk menambah kekurangan pengiriman barang periode yang lalu untuk dihimpun di dalam pengiriman berikutnya. 2) Back to Back L/C Yaitu suatu L/C yang pembukaannya terpisah tetapi masih didasarkan atas data-data kredit yang semula. L/C yang telah dibuka sebelumnya menjadi dasar bagi dibukanya back to back L/C. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kedua L/C tersebut memiliki persyaratan yang sama, baik dalam jumlah dan jenis barang maupun jenis dokumen yang diperlukan, tetapi terdapat perbedaan harga dalam faktur dan wesel dari L/C semula dengan yang baru. 3) Red Clause L/C Yaitu suatu L/C yang dapat dibayar oleh bank terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan. L/C ini mengandung syarat bahwa atas beban dan tanggungan pembuka L/C, bank pembayar dapat


membayarkan uang muka sebagian maupun seluruh jumlah L/C walaupun eksportir belum melaksanakan pengiriman barang. Red clause L/C dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Secured atau Covered Red Clause L/C Yaitu suatu L/C yang mengandung syarat bahwa bank pembayar dapat membayar uang muka kepada eksportir, walaupun eksportir belum melaksanakan pengiriman barang. Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila eksportir menyerahkan wesel atau kuitansi disertai surat jaminan serta surat-surat lainnya sesuai dengan persyaratan L/C, seperti surat gudang, polis asuransi, dan lain-lain. b) Clean atau Unsecured Red Clause L/C Yaitu suatu L/C yang mengandung persyaratan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh bank kepada eksportir, walaupun eksportir belum mengirimkan barang, yang pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan kuitansi tanpa disertai jaminan. 4) Green Clause L/C Yaitu suatu L/C yang mirip dengan Red Clause L/C, hanya saja dalam red clause L/C pembayaran uang mukanya merupakan perintah dari pihak pembeli, sedangkan dalam green clause L/C pembayaran uang mukanya dilakukan oleh bank atas kepercayaannya terhadap pedagang perantara. 5) Negocierings L/C


Yaitu suatu L/C yang mengharuskan penjual menerbitkan wesel kepada pembeli, yang akan dinegosiasi oleh bank pembuka. Bentuk L/C seperti ini membebankan tanggung jawab kepada bank pembuka, sedangkan bank penerus tidak bertanggung jawab sedikitpun. 6) Standby L/C Yaitu suatu L/C yang dipergunakan sebagai alat pembayaran terhadap pembelian barang-barang dalam perdagangan dengan mengkaitkannya dengan dokumen-dokumen perkapalan. Standby L/C ini seperti Clean L/C, karena untuk terlaksananya pembayaran tidak memerlukan penyerahan dokumen-dokumen, hanya saja digunakan untuk masalah-masalah garansi.

C. Transaksi Ekspor Impor Dengan Menggunakan Letter Of Credit Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 32 Tahun 1964, ekspor adalah ”pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran ”. Untuk pelaksanaan pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran (ekspor) harus dilakukan menurut prosedur yang telah digariskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku. Sebelum dibahas secara terperinci mengenai proses dan praktek ekspor, berikutnya dipaparkan terlebih dahulu ikhtisar prosedur ekspor agar diperoleh lebih dulu gambaran menyeluruh dalam garis besarnya. 1. Lebih dahulu eksportir yang bersangkutan memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) atau yang bersifat sementara (APES) yang dapat diperoleh melalui Perwakilan Departemen Perdagangan setempat.


2. Setelah memiliki APE(S), maka eksportir yang bersangkutan dapat melakukan ekspor, tapi hanya atas barang-barang yang boleh diekspor sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah (Departemen Perdagangan). 3. Atas suatu jenis barang yang akan diekspor ke luar negeri, eksportir perlu lebih dahulu mengetahui harga pembeliannya di dalam negeri, di daerah mana

dapat

dibeli

dan

dari

siapa

serta

berapa

biaya-biaya

pengangkutannya dengan biaya-biaya pembeliannya lainnya sampai tiba di pelabuhan pemuatan. Demikian juga berapa biaya-biaya di pelabuhan pemuatan tersebut, yaitu sewa gudang, biaya memuat ke dalam kapal dan lain lain biaya sedemikian rupa sehingga diperoleh harga FOB. Harga FOB adalah harga yang dicantumkan dari biaya-biaya memuat barang sampai ke dalam kapal, yaitu sampai dengan barang-barang berada di dalam

kapal (on board) menjadi tanggungan penjual, sehingga harga

barang ditentukan sesuai dengan harga (termasuk biaya-biaya) sampai dengan barang-barang berada di dalam kapal. Biaya selanjutnya, yaitu freight, biaya-biaya asuransi, biaya-biaya pembongkaran dipelabuhan tujuan atau pembongkaran, dan sebagainya sampai dengan barang-barang tiba di dalam gudang pembeli, menjadi tanggungan pembeli. Sedangkan harga Cost and Freight yaitu dimana kondisi harga ini sesuai dengan harga FOB, sehingga dalam kondisi harga ini, freight juga menjadi tanggungan penjual disamping biaya-biaya lainnya sampai dengan barang-barang dimuat kedalam kapal (on board) sehingga harga barangpun ditentukan sesuai dengan harga FOB ditambah dengan fright. Biayabiaya seterusnya,


yaitu biaya-biaya asuransi, biaya-biaya membongkar barang-barang dipelabuhan tujuan sampai dengan barang tiba di gudang pembeli, menjadi tanggungan pembeli. Kemudian langkah selanjutnya dalam mekanisme transaksi ekspor adalah dilakukannya korespondensi denga calon-calon pembeli di luar negeri dan bagaimana kondisi harga, apakah berdasarkan harga FOB atau harga Cost and Frieght, syarat-syarat pengapalan dan pembayarannya. 4. Setelah ada sales Contract atau confirmation, maka diminta agar pembeli di luar negeri (misalnya di Hong-kong) segera mengajukan kepada banknya (misalnya bank of Hong-kong) untuk membuka Letter of Credit atas nama eksportir di Indonesia (Medan) dan dikirimkan kepadanya melalui bank devisa di Palembang (Misalnya Bank Mandiri) L/C yang dibuka oleh bank of Hong-kong dikirimkannya kepada Bank Mandiri di Medan, kemudian Bank Mandiri memberitahukan dan menyampaikan L/C tersebut kepada eksportir yang bersangkutan, jika L/C telah tiba, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan diekspor, kemudian membukukannya kepada pengangkut (agentnya). Pengangkut menetapkan tanggal/hari penyerahan barang-barang ke dalam gudang di pelabuhan (atau langsung disamping kapal), dan pada tanggal/hari yang ditentukan pengangkut tersebut, barangbarang diangkut ke pelabuhan pemuatan. 5. Kemudian eksportir pergi ke kantor Bank Mandiri untuk meminta agar dokumen pemberitahuan ekspor barang (atau dikenal dengan sebutan formulir E3) dikeluarkan untuk barang-barang ekspor tersebut, dibuat


rangkap 6. Formulir E3 yang telah diiisi berfungsi sebagai pemberitahuan ekspor barang oleh eksportir kepada pihak pabean di pelabuhan pemuatan tersebut. Formulir E3 yang telah diisi tersebut diteliti oleh bank, dan jika telah disetujui kemudian diserahkan kepada eksportir untuk dibawa dan disampaikan kepada pabean. Pihak pabean memeriksa E3 tersebut, mencocokkannya dengan barang-barang yang akan diekspor, dan jika telah confirm, oleh pabean dibubuhi dengan ”fiat muat” sehingga barang-barang boleh dimuat kedalam kapal, diterima mate’s receipt yang telah ditandatangani. Mate,s receipt tersebut tersebut dibawa ke kantor pengangkut (agentnya) untuk ditukar dengan Shipped bill of lading (order Bank Mandiri) yang dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan yang diperlukan. Shipped bill of lading asli dengan beberapa tembusan dikirimkan/diserahkan langsung oleh pengangkut kepada Bank Mandiri, sedangkan eksportir akan memperoleh salinannya. 6. E3 yang telah ditandatangani pabean diserahkan kembali oleh eksportir kepada Bank Mandiri, demikian juga dokumen-dokumen lainnya (faktur penjualan, Certicate of origin, packing list, dll) diserahkan kepada Bank Mandiri. Demikian juga wesel atas unjuk (sight draft) yang diterik oleh eksportir atas pembeli di luar negeri (di Hongkong) Semua dokumendokumen tersebut (aslinya dan beberapa tembusannya sesuai dengan yang diperlukan oleh pembeli) dikirimkan oleh Bank Mandiri kepada bank koresponden di Hong-kong (Bank of Hong-kong), seterusnya Bank of Hong-kong menyerahkannya kepada pembeli barang-barang tersebut.


Disamping itu, satu set tembusan dokumen-dokumen dikirimkan langsung oleh eksportir kepada pembeli di Hong-kong. Dokumendokumen tersebut akan dipergunakan oleh pembeli di Hong-kong untuk menerima barang dari pengangkut dan memenuhi syarat-syarat pabean disana. 7. Setelah dokumen-dokumen asli dan Sight draft diserahkan oleh eksportir kepada bank devisa, yaitu Bank Mandiri maka dilakukanlah negoisasi wesel ekspor, artinya eksportir dengan bank devisa mengadakan perhitungan harga barang-barang ekspor tersebut, dimana eksportir akan memperoleh pembayarannya (dimasukkan kedalam rekeningnya di bank tersebut) dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam bursa valuta asing, dari jumlah pembayaran mana dipotong provisi untuk bank, pajak untuk ekspor, dan pungutan untuk pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB II TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

Recommend Documents