SEKILAS TENTANG PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR Dahlia Hafni Lubis Abstract: Export and import trade which involve either domestic side or foreign side is not as simple as local/domestic trading transaction because both sides do the transaction in which each side is in the different rules/law and area, and each of them is limited by legal rules of law of their own countries. In national development is needed the policies and steps which support the way of Indonesian export and import payment transaction by publishing letter of credit (LC). Letter of credit is the favorite way in Indonesian export and import payment transaction which is the standard contract and valid internationally. Letter of credit is implemented separately from purchasing contract. LC will be paid if the applied documents are appropriate with the LC requirement. Keywords: letter of credit (LC), bank, export and import trade 1. PENDAHULUAN Seperti kita ketahui, setiap transaksi, seperti juga halnya dengan jual beli atau perdagangan dalam negeri, akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayarnya dengan harga yang telah diperjanjikan (R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, 1981). Bila peristiwa jual beli itu dalam wujud perdagangan dalam negeri, pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak tidaklah sesulit jual beli dengan pihak luar negeri (ekspor-impor), sebab dalam perdagangan dalam negeri kedua belah pihak yang mengadakan transaksi pada umumnya berada dalam satu tempat dan sistem hukum yang sama. Lain halnya dalam perdagangan dengan pihak luar negeri, yang di antara satu pihak dengan pihak lainnya dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang berbeda. Dalam tulisan ini akan dibahas secara singkat mengenai kedudukan bank dan hubungan tentang pembukaan letter of credit (LC). Dalam perdagangan ekspor impor dikenal suatu jenis transaksi letter of credit. Pembukaan letter of credit yaitu suatu perbuatan perjanjian pembayaran dalam perdagangan impor ekspor antara bank yang membuka letter of credit dengan nasabahnya.
2. PEMBAHASAN Tugas dan Fungsi Bank Menurut pendapat beberapa sarjana pengertian bank antara lain adalah: a. Bank adalah suatu perusahaan kredit (bank is a shop for the sale of credit [Mac leod]). b. Bankers are merely dealers in credit; (Hawtrey). c. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperoleh dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran baru uang giral (GM Verrijn). d. Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dalam Pasal 1 sub a merumuskan “Bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (CST. Kansil, 1979). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari, dan mengeluarkan ke dalam masyarakat Tugas Bank Tugas bank antara lain adalah: Memberi kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkan uang.
15
Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006
Pemberian kredit ini ditujukan pada kegiatankegiatan produksi. Pemberian kredit (pinjaman) oleh bank dapat berbentuk: a. Kredit Jangka Pendek: kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Kredit ini untuk tanaman yang berjangka lebih dari 1 (satu) tahun. b. Kredit Jangka Menengah: Kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Kredit ini untuk tanaman yang berjangka lebih dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. c. Kredit Jangka Panjang: kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Kredit ini untuk tanaman yang berjangka lebih dari 3 (tiga) tahun.
Menarik uang dari masyarakat, maksudnya masyarakat dapat menyimpan uang yang tidak atau belum dipergunakan misalnya menabung: Tabanas, Taska, Deposito berjangka. Memberi jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kegiatan lain-lain misalnya memberikan pinjaman bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga.
Fungsi Bank. Antara tugas dan fungsi pokok perbankan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu perbankan adalah suatu lembaga yang berfungsi vital dalam kehidupan negara dan bangsa (Achmad Anwari, 1980). Fungsi vital itu tidak hanya berperan di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Perannya di dalam negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dalam arti semua kegiatan yang dilakukan oleh bank itu menyangkut soal uang. Kegiatan-kegiatan itu meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, penampungan (penyedotan) uang, perdagangan dan penukaran, perkreditan, kiriman uang (transfer), dan pengawasannya. Peranannya di luar negeri adalah merupakan jembatan antara dunia international dalam lalu lintas devisa (uang), hubungan moneter dan perdagangan, hubungan antara bank-bank di dalam dan di luar negeri, memungkinkan berlangsungnya ekspor impor, kiriman uang, kepariwisataan, dll.
16
Kedudukan Bank dalam Pembukaan LC Dalam praktiknya sehari-hari bank dalam melakukan transaksi luar negeri yaitu hubungan jual beli antara eksportir dan importir harus ada suatu persetujuan bersama di antara mereka yang dituangkan dalam suatu kontrak jual beli (sale contract). Berdasarkan sale contract atau kontrak jual beli itu importir mengajukan permohonan permintaan pembukaan LC kepada bank dan bank tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat si importir untuk menaati semua ketentuan yang dituangkan dalam syarat - syarat umum pembukan LC. Bank dalam pembukaan letter of credit (LC) hanya mengikuti ketentuan-ketentuan dari importir sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di bidang perdagangan. Di dalam praktiknya, pembukaan LC di bank-bank devisa, misalnya: Bank Dagang Negara, Bank Export Import, di samping ditentukan syarat-syarat umum pembukaan LC, juga ditentukan jangka waktu berlakunya. Jangka waktu berlakunya LC tergantung pada lamanya waktu yang diperlukan eksportir untuk menyiapkan pengiriman barang-barang dan penyelesaian shipping documents, serta waktu yang diperlukan menegotir (menguangkan) shipping documents (dokumen pengapalan) dengan negotiating bank (bank yang disepakati) ditambah dengan waktu yang diperlukan negotiating bank menyelesaikan administrasi internalnya. Importir perlu memperhatikan jangka waktu berlakunya LC sehingga cukup aman untuk menghindarkan kemungkinan perpanjangan berlakunya LC atau extension LC, di mana pengalaman menunjukan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya bahkan tidak jarang mengakibatkan tertundanya pengiriman barang karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan perpanjangan. Jangka waktu berlakunya LC untuk negara yang letaknya jauh dari negara kita misalnya: Amerika Serikat dan Jepang memakan waktu 3 (tiga) bulan dan untuk negara yang dekat misalnya Malaysia atau Singapura memakan waktu 70 (tujuh puluh) hari dalam pengiriman barang. Apabila terjadi satu dan lain hal, eksportir di luar negeri menemui halangan, misalnya: gudang barangnya terbakar, shipping document-nya
Dahlia Hafni L., Sekilas tentang Pembukaan Letter of Credit (LC) dalam Perdagangan…
belum selesai, kapal pembawa barang-barang yang dipesan tenggelam di laut, dll. yang mengakibatkan tertundanya pengiriman barang kepada importir sedangkan jangka waktu berlaku LC sudah hampir berakhir, maka dapat diadakan perpanjangan waktu yang dilakukan oleh bank pembuka LC dengan syarat importir harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada banknya. Ini dilakukan importir setelah ia mendapat kabar dari pihak eksportir, bahwa ia menemui halangan dalam pengiriman barangbarang yang dipesan si importir terikat, untuk perpanjangan waktu LC nya. Pembebasan Tanggung Jawab dalam LC Bank di dalam dunia perdagangan baik bank pemerintah maupun bank swasta, sebagaimana layaknya badan usaha lainnya, tetap mengejar keuntungan. Untuk itu bank selalu menghindar dari segala risiko yang tidak diinginkan yang dapat merugikannya dengan cara membuat klausul-klausul pembebasan tanggung jawab. Di dalam pembukaan LC pembebasan tanggung jawab ini disebut dengan “exemption clauses”. Seperti di dalam formulir permintaan pembukaan LC dan formulir syarat-syarat umum, pembukaan LC yang telah ditetapkan oleh bank mengandung pembebasan tanggung jawab dan hak-hak dari opening bank itu sendiri yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila memang dikehendaki oleh bank itu untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan terjadi. Di dalam pasal 3 dari syarat-syarat umum pembukaan LC dinyatakan bahwa bank tidak akan bertanggung jawab atas segala risiko kerugian dalam valuta asing. Misalnya devaluasi dan sebagainya, atau kelalaian barang-barang yang bersangkutan baik karena barang tersebut tidak sampai, barang cacat, barang rusak, ataupun karena sebab-sebab lain yang timbul karenanya. Jadi jelas bahwa dalam pasal tersebut mengandung exemption clauses atau pembebasan tanggung jawab dari bank. Kemudian dalam Pasal 2 jo Pasal 1 terdapat syarat-syarat umum pembukaan LC yang mengatur tentang dokumen-dokumen dan barang-barang yang bersangkutan menjadi jaminan bagi bank agar importir memenuhinya, maka sesuai dengan Pasal 1 jo Pasal 4, bank selaku pemegang kuasa dan menurut Pasal 6
syarat-syarat umum pembukaan LC dapat bertindak untuk dan atas nama importir untuk: a. Meminta dan menerima penyerahan barangbarang dalam LC dari maskapai pelayaran dan mengeluarkannya dari pelabuhan. b. Melakukan penyimpanan barang-barang sebelum barang tersebut terlaksana penjualannya. c. Melakukan penjualan barang-barang yang diimpor itu dengan cara yang ditentukan sendiri oleh bank. d. Melakukan penandatanganan KPP (Keterangan Pemasukan Pabean) untuk dan atas nama importir dan menghadap instansi yang dianggap perlu serta mengadakan perjanjian menurut hukum, menanda tangani dokumen dan surat surat lainnya, dan melakukan pembayaran atas barang-barang yang diimpor tersebut demi terselenggaranya dengan baik pelaksanaan kekuasaan tersebut. e. Membebankan segala perongkosan yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka pelaksanaan kekuasaan itu atas rekening si importir yang ada pada bank tersebut dan hasil penjualan barang-barang itu dipergunakan untuk pembayaran dari sisa pembukaan LC pada bank yang harus diselesaikan importir. Ketentuan kuasa itu diberikan sebagai sarana bagi bank agar dapat melaksanakan haknya atas barang yang dipergunakan sebagai jaminan utang yang pelaksanaanya tidak diwajibkan sama sekali. Jadi jelas di sini bank mempunyai hak fakultatif atau hak tidak mutlak. Selain formulir yang disebutkan di atas, masih ada formulir lain dalam pembukaan kredit per dokumen LC yaitu formulir pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan formulir ini mempunyai ruang yang selalu diisi oleh importir/konsinyalir, diisi oleh bank untuk pabean. Ketentuan pelaksanaan ekspor impor yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Bumi Daya dalam surat edarannya No.006/82/Luar Negeri tanggal 15 Februari 1982 perihal Tata Cara Pelaksanaan ekspor Impor berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 ditegaskan bahwa semua transaksi ekspor baik atas dasar LC maupun tanpa LC dimulai dengan mengajukan formulir pemberitahuan barang ekspor oleh importir kepada bank devisa. Keharusan ini berlaku pada tanggal 1 April 1982 (Alferd Hutauruk, 1983). Formulir PAB yang diisi oleh eksportir untuk diajukan kepada bank adalah sbb.:
17
Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006
− −
APE (S) angka pengenal ekspor (sementara). Harga patokan barang (nilai FOB-nya) dalam barang yang bersangkutan dibuktikan dengan invoice penjualan. Besar persentase (%) pajak ekspor (PET/ PES). Pembatasan ekspor yang mengangkut barang ataupun negara tujuan. Cara pembayaran, apakah atas dasar LC atau tanpa LC.
Pihak-pihak yang Terkait dalam Letter of Credit Dari tata cara pelaksanaan LC, maka pihakpihak yang bersangkutan dalam pembukaan LC itu adalah: − pihak importir (pembeli), − pihak ekportir (penjual), − pihak bank (dalam hal ini mungkin terlibat lebih dari satu bank. Ini merupakan kerja sama antarbank).
Formulir PEB yang diisi oleh eksportir dalam rangkap 7 (tujuh) diteliti kebenarannya oleh bank dan setelah benar diteruskan kepada Kantor Bea Cukai untuk diperiksa kebenaran barang - barang tersebut dan dicocokkan dengan isi PEB yang diisi oleh eksportir dan 1 (satu) lembar PEB itu oleh Kantor Bea Cukai diserahkan kepada bank devisa (bank pembuka LC) dan formulir lainnya dibagikan kepada: − BPS (Biro Pusat Stastistik). − Bank Indonesia bagian pengolah data. − Kantor Wilayah Departeman Perdagangan. − Eksportis yang bersangkutan. − Arsip bank.
Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya pada waktu yang telah ditentukan seperti yang tertera dalam LC, maka pada waktu itulah pihak tersebut melakukan wanprestasi dan pihak lawan dalam perjanjian dapat melakukan penuntutan antara lain: − dipenuhinya perjanjian, − dibatalkannya ikatan yang bersangkutan dan apabila ada alasan yang sah dapat sekaligus dituntut ganti rugi, pembayaran biaya, dan bunga.
− − −
Oleh eksportir formulir PEB itu dipergunakan untuk melengkapi dokumen dalam menarik wesel-wesel atas LC sebagai pembayaran barang yang telah diekspor, sedangkan bank dalam melakukan pembayaran wesel yang ditarik atas LC importir hanya melihat keaslian dan kebenaran dari dokumendokumen dan tidak perlu mencocokkan dengan dokumen barang. Dapat dikatakan bahwa bank berdagang dengan dokumen sedangkan importir eksportir berdagang dengan barang. Untuk itu importir harus berhati-hati dalam menyelenggarakan ekspor dan harus pula mempunyai pengalaman yang luas guna menentukan setiap surat yang diberikan kepadanya, karena ketidakaslian dokumen dan ketidakbenaran dapat dijadikan alasan oleh bank untuk menolak mengakseptir wesel-wesel yang ditarik atas importir dan begitu pula importir harus mempunyai pengalaman seperti eksportir, sebab bank tidak dapat melindungi importir dari perbuatan eksportir yang tidak jujur.
18
Untuk menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang mungkir janji tersebut dapat dilihat dari kepentingan hukum mana yang terganggu. Dari pihak-pihak yang berhubungan dalam persetujuan pembukaan LC, maka terciptalah hubungan hukum para pihak dalam pembukaan LC tersebut, sehingga tercapai perjanjian yang diinginkan. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Letter of Credit Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan undang–undang. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih. (R.Surbakti, R. Tjitro Sudibyo, 1979). Akibat dari suatu perikatan adalah salah satu pihak menuntut suatu hal dari pihak lainnya dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut suatu prestasi dari pihak lainnya dalam suatu persetujuan dinamakan “kreditor“ sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan “debitor” dan perikatan adalah merupakan akibat dari suatu perjanjian.
Dahlia Hafni L., Sekilas tentang Pembukaan Letter of Credit (LC) dalam Perdagangan…
Di dalam pembukaan LC telah terjalin suatu perjanjian antara bank pembuka LC dengan importir (si pemohon) sehingga di antara keduanya terdapat suatu hubungan hukum. Ini berarti hak importir sebagai debitor dijamin oleh hukum dan undang - undang. Dari pihak-pihak yang tersangkut dalam pembukaan LC, maka terdapat hubungan hukum yang mengikat yaitu: a. Hubungan hukum yang mengatur antara penjual dan pembeli yang ditentukan dalam Contract of Sale Contract of sale atau perjanjian jual beli adalah hasil persetujuan antara importir dengan eksportir yang isinya segala sesuatu mengenai keadaan barang yang dipesan untuk dikirim dan dibutuhkan oleh importir. Umpamanya mengenai penentuan harga satuan, jumlah barang, waktu pengiriman, merek, cap, pengepakan, quality, dan sebagainya. Pokoknya memuat segala isi kontrak, sehingga pada kontrak tersebut dapat ditentukan apakah barang yang dikirim sesuai dengan yang disepakati oleh importir dan eksportir. Pada kontrak itu juga dapat dilihat apakah masingmasing pihak telah melaksanakan prestasi seperti apa yang dibebankan oleh hukum jual beli kepadanya dan apabila salah satu pihak tidak berbuat seperti yang telah diwajibkan oleh hukum jual beli sedangkan hal itu mengakibatkan kerugian pada pihak lawannya, maka pihak yang melakukan harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan pihak bank bukan merupakan pihak dalam persetujuan. Hubungan hukum antara bank pembuka LC dengan importir Bank yang membuka LC adalah bank devisa di mana importir mengajukan permohonan pembukaan LC. Bank pembuka LC haruslah terpandang sebagai bank bonafide (bank yang mempunyai nama baik) di kalangan pedagang internasional dan bank itu dapat dipercaya dengan disetujuinya permohonan/permintaan pembukaan LC yang diajukan importir kepada bank. Dengan demikian terbentuklah hubungan hukum antara mereka yang terikat dengan suatu persetujuan yang diberikan hak dan kewajiban secara timbal balik dan apabila importir lalai untuk memenuhi segala kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian LC, maka bank berhak memberitahu kepada importir tentang
kelalaiannya untuk memenuhi segala perjanjian yang telah dituangkan dalam LC tersebut. Sebagai pengusaha yang bonafide (terpercaya) dan diakui biasanya importir berusaha agar kredibilitasnya tetap diakui baik oleh bank. Karena itu importir berusaha untuk memenuhi segala kewajibannya dengan baik dan menutup kontrak valuta pada waktunya. Penutupan kontrak valuta ini pada dasarnya sama dengan membayar kembali kepada bank atas wesel yang ditarik oleh eksportir ditambah dengan kewajiban yang timbul karenanya. Bank pembayar adalah bank atas siapa wesel ditarik. Bank pembayar ini adalah bank pembuka LC itu sendiri dan biasanya dapat juga bank lain yang ditunjuk oleh bank pembuka LC di kota mana si eksportir berdomisili. Apabila bank koresponden ditunjuk sebagai bank pembayar, maka bank itu membayar kepada eksportir dan segera mendebit rekening atas bank yang dibuka LC-nya dan jika bank yang dibuka LC-nya tidak mempunyai rekening atas bank yang dibayar, maka apa yang telah dibayar kepada eksportir itu pada waktunya akan diganti oleh bank pembuka LC. Hal ini merupakan bagian administrasi antara bank yaitu bank yang dibuka LC-nya dengan bank korespondennya. b. Hubungan antara bank di luar negeri dengan importir Hal ini ditentukan dalam LC itu sendiri yang merupakan sumber hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam LC dapat ditentukan bahwa yang merupakan hak eksportir adalah mendapatkan pembayaran atas wesel yang ditarik atas bank yang ditunjuk dan merupakan tugas terakhir dari eksportir itu adalah: a. Menguangkan shipping document/dokumen pengapalan kepada negotiating bank. b. Memberitahukan importir dengan kawat atau telepon bahwa barang telah dikirim dan mengirimkan shipping document (dokumen pengapalan) sebagai yang diisyaratkan dalam pesanan (order) yang bersangkutan. Menguangkan dokumen pengapalan berarti eksportir menarik wesel atas bank yang ditunjuk dalam LC atau bank koresponden. Bank pembayar sebelum menghonorir berhak memeriksa dan meneliti apakah dokumendokuman yang diajukan kepadanya sesuai dan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam
19
Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006
LC dan bank tersebut berhak menolak pembayaran jika shipping document (dokumen pengapalan) yang diajukan kepadanya ternyata tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, jika syarat-syarat yang tercantum dalam LC dapat dipenuhi oleh eksportir sudah tentu bank tersebut wajib membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Bank yang tersangkut dalam pembukuan LC mungkin lebih dari satu bank, antara lain: 1. Bank yang membuka LC (opening bank) Bank ini adalah bank devisa yang terpandang di kalangan pedagang internasional, karena tidak ada eksportir (supplier/penjual) di luar negeri yang bersedia menjual barangbarangnya dengan pembayaran atas dasar LC kalau tidak dibuka terlebih dahulu melalui bank seperti yang tersebut di atas. Sebab pembayaran dengan cara pembukaan LC pada suatu bank yang kuat akan terjamin kepastian pembayaran atas transaksi yang terjadi. 2. Bank yang membeli (men-discount) wesel Dengan membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atau beneficiair atas Bank yang membuka LC, maka pembeli tersebut menjadi “endorser” dan “bonafide holder” (pemegang yang dipercaya) dari wesel tersebut dan oleh karena itu dilindungi oleh ketentuanketentuan yang tercantum dalam LC. Ia juga dilindungi oleh tanda tangan yang menarik wesel (the drawer). Karena menurut hukum tanggung jawab penarik wesel baru berakhir pada saat wesel itu dibayar oleh tertarik (the draawee), dalam hal ini bank yang membuka LC. Hak regres yang dimiliki oleh setiap pemegang wesel yang sah. 3. Bank pembayar (the paying bank) Bank pembayar adalah bank atas siapa wesel ditarik. Bank ini biasanya bank pembuka LC atau bank cabang ataupun bank koresponden di kota eksportir. Bank ini akan segera mendebit rekening bank yang membuka LC dengan jumlah seperti terarah dalam LC. Hal ini merupakan perintah atau instruksi kepada bank di luar negeri atau negotiating bank. Sehubungan masalah negoisasi ini, LC mengandung 3 (tiga) macam instruksi kepada negotiating bank :
20
a. Perintah untuk membayar (authorise to pay): bila negotiating bank diberi kuasa untuk membayar pada saat pengambilalihan dokumen ekspor. b. Perintah untuk negosiasi (authorise to negotiate): bila negotiating bank hanya dikuasakan untuk negotiate atau mengambil alih dokumen ekspor saja tanpa melaksanakan pembayaran. Pembayaran baru bisa dilaksanakan setelah diterimanya credit advance sebagai bukti bahwa dokumen yang dikirim telah dibayar oleh bank yang membuka LC atau opening bank. c. Perintah untuk mengaksep (authorise to accept): bila negotiating bank dikuasakan untuk mengaksep wesel berjangka yang ditarik dan mengirimkanya kepada opening bank. Dengan demikian jika negotiating bank hanya melaksanakan negosiasi, maka pada saat negosiasi itulah bank mengambil alih dokumen ekspor dan mengirimkannya kepada opening bank, dan selanjutnya menunggu credit advance dari koresponden sebagai dasar untuk melakukan pembayaran kepada ekspotir. Perintah seperti ini merupakan suatu kewajiban atas bank yang ditunjuk. Jika bank itu tidak melaksanakan perintah membayar tersebut, maka bank yang ditunjuk sebagai tertarik dapat diminta pertanggungjawabannya atau dapat digugat untuk membayar ganti kerugian ditambah dengan bunga, sesuai dengan bunyi Pasal 127 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yang berbunyi: Barang siapa telah memegang dan secukupnya, khusus diperuntukkan guna membayar suatu surat wesel yang telah ditarik atasnya, iapun atas ancaman hukuman akan ganti biaya rugi dan bunga terhadap si penarik wajib melaksanakan akseptasinya (R.Subekti, R.Tjitro Sudibyo, 1983). Letter of credit (LC) merupakan primadona dalam pembayaran transaksi ekspor impor Indonesia. Pada hakikatnya letter of credit (LC) adalah alat pembayaran dan oleh karena itu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak harus dipertimbangkan secara hakiki. Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan LC merupakan suatu keharusan karena inti dari LC adalah perwujudan pembayaran sejumlah uang (Ramlan Ginting, 2000).
Dahlia Hafni L., Sekilas tentang Pembukaan Letter of Credit (LC) dalam Perdagangan…
KESIMPULAN 1. Pembukaan letter of credit (LC) oleh importir hanya dapat dilakukan pada bank devisa. 2. Untuk menghindari segala risiko yang dapat merugikan bank, biasanya bank menetapkan klausul-klausul pembebasan tanggung jawab pembukaan letter of credit.
3. Bank menetapkan persyaratan yang mengikat para pihak dengan mengacu kepada peraturan pemerintah di bidang perdagangan. 4. Pembukaan letter of credit menciptakan hubungan hukum para pihak dan bila terjadi wanprestasi, maka untuk menentukan pihak mana yang bertanggung jawab ditinjau dari kepentingan hukum mana yang terganggu.
21
Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari – April 2006
DAFTAR PUSTAKA Achmad, Anwari, Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda, Balai Aksara Bara, 1980. Alfred, Hutahuruk, Sistem dan Pelaksanaan Eskpor, Impor & Lalulintas Devisa di Indonesia, Erlangga, 1983. CST, Kansil, Pokok - Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Bara, 1983. R. Subekti, Tjitro Subdibyo, Kitab Undang - Undang Hukum Dagang & Kepailitan, Pradnya Paramita, 1989. R. Subekti, Tjitro Subdibyo, Perjanjian, PT Intermasa, 1979. Ramlan, Ginting, Letter of credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
22
