BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Dasar Hukum Perpajakan Dalam aktifitas hidup, manusia tidak pernah lepas dari interaksi antara satu dengan lainnya. Dan biasanya interaksi tersebut melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama untuk mengatur dan menjamin keharmonisan hidup. Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia telah ada norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas penduduk. Dasar Hukum Perpajakan ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang”, yaitu dengan persetujuan Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR)
2.1.2 Pengertian Pajak Pengertian atau definisi pajak banyak diberikan oleh para ahli, diantaranya adalah menurut Rochmat Soemitro ( 1992 : 12 ) yang berbunyi : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan degan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.” Menurut P.J.A Adriani yang dikutip oleh ( Santoso Brotodiharjo 1995 : 2 ), mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan) yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” Menurut UU No. 28 KUP Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definisi tersebut diatas, pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Iuran dari rakyat kepada negara; Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang 2) Dipungut berdasarkan Undang-undang; Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yaitu “setiap pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. 3) Dapat dipaksakan; Dalam hal ini kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat dikenakan sangsi, baik sangsi administrasi maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUP. Disamping itu dapat dilakukan tindakan dengan surat paksa, yang dapat diakhiri dengan tindakan penyitaan sampai dengan pelelangan. 4) Tidak mendapat jasa timbal balik; Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual ) 5) Dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Maksudnya pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.3 Subjek Pajak Subjek pajak ialah siapa-siapa yang dituju untuk dikenakan pajak. Sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah : a.
1. Orang pribadi; 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
b.
Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
c.
Bentuk Usaha Tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1. Tempat kedudukan manajemen; 2. Cabang perusahaan; 3. Kantor perwakilan; 4. Gedung kantor; 5. Pabrik; 6. Bengkel; 7. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 8. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 9. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
10. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 11. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas; 12. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
2.1.4 Objek Pajak Penghasilan Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud penghasilan adalah : “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama atau bentuk apapun.” termasuk : a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c. laba usaha; d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan s. surplus Bank Indonesia. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; b. penghasilan berupa hadiah undian; c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritaslainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham ataupengalihan penyertaan modal pada perusahaanpasangannya yang diterima oleh perusahaan modalventura; d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupatanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi,usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan e. penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang
tidak
ada
hubungan
dengan
usaha,
pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperolehdalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam
bidang
pendidikan
dan/atau
bidang
penelitian
dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, akuntan, dan sebagainya; b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royaliti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah, dan lain sebagainya.
2.1.5 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak. Penentuan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan melalui pembukuan maupun pencatatan. Apabila Wajib Pajak melakukan pembukuan maka penghasilan netto diperoleh dengan mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya-biaya. Penghasilan netto untuk Wajib Pajak badan dan BUT sama dengan penghasilan kena pajak apabila tidak ada kompensasi kerugian, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak didasarkan pada formula umum seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 1.
Jumlah seluruh penghasilan
2.
(-)
Penghasilan yang tidak objek Pajak Penghasilan
3.
(=)
Penghasilan Bruto
4.
(-)
Biaya fiskal dapat dikurangkan
(+/-)
(Koreksi Biaya fiskal tidak dapat dikurangkan)
5.
(=)
Penghasilan Netto
6.
(-)
Kompensasi Kerugian (bila ada)
7.
(-)
PenghasilanTidak Kena Pajak (WP Orang Pribadi)
8.
(=)
Penghasilan Kena Pajak
9.
(x)
Tarif
10. (=)
Pajak Penghasilan Terutang
Penjelasan dari tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Pengertian penghasilan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) khusus untuk Bentuk Usaha Tetap;
2. Penghasilan tidak objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3); 3. Pengertian biaya fiskal dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk Bentuk Usaha Tetap, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 11A sepanjang yang menyangkut penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud; 4. Koreksi biaya fiskal tidak dapat dikurangkan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); 5. Kompensasi kerugian diatur dalam Pasal 6 ayat (2); 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7; 7. Tarif pajak diatur dalam Pasal 17.
2.1.6 Pendapatan Tidak Kena Pajak Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut : Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar: a. Rp 24.300.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; b. Rp 2.025.000,00 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 24.300.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan d. Rp 2.025.000,00 (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut : Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi : a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00
5%
(lima puluh juta rupiah)
(lima persen
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
15%
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
(lima belas persen)
puluh juta rupiah) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus
30%
juta rupiah)
(tiga puluh persen)
b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT adalah sebagai berikut : Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tetapi pada tahun 2010 tarif akan berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen).
2.2 Kerangka Pemikiran Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, terdapat perubahan yang sangat mendasar berkenaan dengan sistem pemungutan pajak yaitu diubahnya sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Sistem official assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan. Sedangkan pengertian self assessment adalah sistem pemungutan pajak dimana masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sistem self assessment diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.
2.2.1
Pemahaman Undang-undang Perpajakan Pemahaman akan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
harus dipahami oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan
kewajiban
perpajakannya. Bagaimana Wajib Pajak dapat mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas atau menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar atau membayar pajak tepat waktunya, apabila Wajib Pajak tidak paham akan undangundang pepajakan. Karena itulah pemahaman mengenai undang-undang perpajakan menjadi indikator utama sebagai dasar untuk dapat dipenuhinya kewajiban perpajakan. Apalagi dengan situasi banyak diterbitkannya aturanaturan yang baru, merupakan kendala yang akan menghambat pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Wajib Pajak. Tidak cukup dengan hanya memahami ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan saja tetapi juga harus didukung oleh pemerintah, hal ini dimaksudkan agar pemerintah (instansi perpajakan) ikut bertanggung jawab untuk memberikan segala informasi yang diperlukan dan membantu Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk membantu Wajib Pajak, dilakukan dengan berusaha memberikan penyuluhan seluas mungkin. Penyuluhan Wajib Pajak dilakukan melalui pelatihan, seminar, pengarahan, dan lain-lain.
2.2.2
Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “paham” dapat berarti pengertian;
pendapat; pikiran; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar. Sedangkan memahami memiliki arti antara lain : mengerti benar (akan); mengetahui benar; memaklumi. Unsur pertama, menyangkut hal yang mendasar yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan dan ditinjau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (Tax Law) yang secara rinci terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut: 1. Pembayar pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan
dan
usaha-usaha
administrator
pajak
yang
memungkinkan para pembayar pajak mematuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus tertulis dengan jelas dan juga adanya sistem komunikasi yang memungkinkan setiap pembayar pajak mendapatkan informasi yang cukup terutama dalam era sering berubah-ubahnya ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan atau sering dikeluarkannya surat edaran yang bersifat interpretasi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau petunjuk pelaksanaannya. 2. Pembayar pajak hendaknya ikut dilibatkan dalam proses pengembangan dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini memungkinkan dimasukkannya beberapa tindakan atau langkah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hal ini akan sangat membantu tercapainya tujuan peningkatan pemahaman undang-undang perpajakan. 3. Salah satu hambatan utama tercapainya peningkatan pemahaman Wajib Pajak terhadap perundang-undangan perpajakan, ialah keanekaragaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak efektif lagi yang masih ada pada setiap Pemerintahan. Terkadang ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang baru tersebut dikeluarkan tanpa referensi dengan
pengenaan pajak-pajak lainnya, dimana kemudian masalahnya diserahkan kepada administrator pajak untuk pelaksanaannya. 4. Kebijakan yang bersifat kompromi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah, ialah pembebanan bermacam-macam tarif dalam struktur perpajakannya yang ditujukan untuk mengimbangi kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan. Secara selektif diterapkan pula tarif yang tinggi terhadap kelas-kelas penghasilan tertentu yang diperkirakan akibatnya akan muncul kecurangankecurangan dan penundaan atau penanguhan pajak.
Unsur kedua, yang mendasar yang menyebabkan Wajib Pajak kurang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain : 1. Undang-Undang Perpajakan hendaknya cukup jelas dan sederhana agar mudah pengadministrasiannya dan mudah dipahami oleh sebagian Wajib Pajak. Jelas dan sederhana akan menyulitkan Wajib Pajak untuk melakukan penangguhan atau penundaan pajak. 2. Dengan tarif yang rendah dan basis pengenaannya yang luas baik untuk pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai serta pajak-pajak yang lainnya, diharapkan Wajib Pajak akan memberitahukan penghasilan, peredaran usahanya serta dasar pengenaan pajak lainnya yang wajar dan layak. Kecenderungan untuk menangguhkan pajak atau menunda pembayaran pajak atau tidak patuh dalam memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT), lebih banyak terdapat pada tarif yang tinggi, karena lebih menguntungkan walaupun resikonya cukup besar. 3. Suatu sistem perpajakan yang tidak logis dan tidak rasional disertai dengan tidak meratanya beban pajak ditambah lagi dengan pemborosan pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari penerimaan pajak, akan merupakan dukungan moral untuk melakukan penangguhan atau penundaan pajak serta mengurangi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 4. Setiap reformasi pajak hendaklah didasarkan kepada data yang lengkap dan dipercaya agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dikeluarkan tersebut lebih realitis dan dapat dilaksanakan. Reformasi pajak
merupakan proses yang kompleks dan sulit, hendaknya diselaraskan dengan perkembangan ekonomi dan intitusional.
2.2.3
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Istilah “kepatuhan” berasal dari kata “patuh” yang berarti “taat”. Dengan
demikian kepatuhan wajib pajak berarti ketaatan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut akan diuraikan beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
Kewajiban Wajib Pajak meliputi : 1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. (Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) 2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007)
3. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan,
dengan
tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) 4. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. (Pasal 28 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) 5. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. (Pasal 29 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007)
2.2.4 Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP Semua wajib pajak berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Fungsi NPWP adalah : a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak; b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Bagi
wajib
pajak
yang
sengaja
tidak
mendaftarkan
diri,
atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007)
2.2.5 Mengisi dengan lengkap dan jelas SPT ( SPT diambil sendiri ), dan Memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam Batas Waktu yang ditentukan. SPT bagi wajib pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang : 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak; 2. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian wajib pajak harus mengisi SPT, maksudnya adalah mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar akan dikenakan sanksi perpajakan. Batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : 1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Penyampaian SPT Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai : 1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan;
2. Surat pernyataan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak; 3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara. Dalam hal perhitungan sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi sebagai berikut : 1. Sanksi administrasi sebagai berikut : (Pasal 7 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan Denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 2. Wajib
Pajak
yang
karena
kealpaannya
tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. (Pasal 13A UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007)
3. Setiap
orang
yang
karena
kealpaannya
tidak
menyampaikan
Surat
Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama
kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. (Pasal 38 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007) 2.2.6 Menghitung dan Memperhitungkan Jumlah Pajak Dengan Benar Serta Membayar dan Melaporkan Pajak Terutang Tepat Pada Waktunya Dengan sistem self assessment, anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak harus menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang dengan benar. Selanjutnya melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran yang lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan adalah sebagai berikut : a. Pembayaran Masa b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT tersebut disampaikan. c. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang memnyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung sejak saat jatuh tempo.
Faktor dominan yang berpengaruh atas kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya tidak akan berhasil apabila Pemerintah tidak menyadari pentingnya hal tersebut dan mengadakan program yang luas dan berkesinambungan untuk mempengaruhi perubahan dan perkembangannya yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Negara masing-masing. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, antara lain : 1. Kepercayaan yang penuh dari masyarakat pembayar pajak bahwa Pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak terhadap setiap pembayar pajak atau dengan kata lain masyarakat pembayar pajak yakin bahwa pajak-pajak tersebut diadministrasikan secara efektif, sehingga tidak dirasakan oleh pembayar pajak adanya diskriminasi pajak dan adanya keadilan dalam menanggung beban pajak. 2. Respek masyarakat pembayar pajak terhadap Pemerintah akan kemampuan dan kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak memihak. 3. Suatu kenyataan yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak, bahwa mereka juga memperoleh manfaat atau keuntungan dari hasil pembayaran pajaknya seperti misalnya : jalan yang baik, sekolah yang cukup, rumah sakit yang memadai, keamanan, dan sebagainya. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang tepat pada waktunya, kepadanya akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi. Dalam Undangundang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Erly Suandy : 2002 : 68) a. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.
b. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, berupa : denda pidana, kurungan, penjara. 2.2.7 Menyelenggarakan Pembukuan / Pencatatan Dalam Pasal 28 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Pembukuan
atau
pencatatan
tersebut
harus
diselenggarakan
dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba
atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan: a) stelsel pengakuan penghasilan; b) tahun buku; c) metode penilaian persediaan; atau d) metode penyusutan dan amortisasi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil, orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar. Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :
a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. b. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. c. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas ( konsisten ). Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran. 6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu. 7. Pembukuan sekurang-kurangnya
terdiri
atas catatan mengenai
harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak
Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. 8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 10. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan. 12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.2.8 Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa kewajiban wajib pajak apabila diperiksa adalah sebagai berikut : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan Pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan untuk mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, maka untuk keperluan pemeriksaan kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan. Dalam Pasal 35 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dijelaskan kewajiban pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa, yaitu : a. Apabila
dalam
menjalankan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta. Yang dimaksud dengan “konsultan pajak” adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta suratsurat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. c. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Tabel 2.3 Sanksi Perpajakan : Bunga No. 1
Uraian Pembetulan SPT Wajib Pajak sendiri sebelum pemeriksaan
Sanksi
Pasal
2% sebulan
8 (2) KUP
2% sebulan
9 (2) KUP
Pembayaran atau penyetoran 2
pajak dilakukan setelah jatuh tempo
3
Keterlambatan pajak yang terutang dalam SKPKB Keterlambatan pajak yang
4
terutang dalam STP (Surat Tagihan Pajak) WP setelah jangka waktu 10
5
tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di
2% sebulan (maks. 24 bulan) 2% sebulan (maks. 24 bulan)
48% x Tidak / Kurang Bayar
13 (2) KUP
14 (3) KUP
15 (4) KUP
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan
6
7
Tidak atau kurang bayar pada saat jatuh tempo Mengangsur atau menunda pembayaran pajak
2% sebulan
19 (1) KUP
2% sebulan
19 (2) KUP
2% sebulan
19 (3) KUP
Penundaan penyampaian SPT 8
Tahunan akibatnya pajak kurang dibayar
Ada beberapa hal penting mengenai sanksi administrasi berupa bunga yaitu : 1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjasi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga penetapan. 2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian, bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain : Bunga karena pembetulan SPT Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran Bunga karena terlambat membayar Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara 3. Bunga Penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP pasal 19 ayat (1) KUP. 4. Bunga Ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24
bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB pasal 13 ayat (2) KUP
Tabel 2.4 Sanksi Perpajakan : Denda No. 1
2
Uraian
Sanksi
Tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa lainnya
Rp 500.000,-
Pasal 7 (1) KUP
Rp 100.000,-
7 (1) KUP
Rp 1.000.000,-
7 (1) KUP
Rp. 100.000,-
7 (1) KUP
Tidak atau terlambat menyampaikan 3
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tidak atau terlambat menyampaikan
4
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Pribadi
Mengungkap sendiri ketidakbenaran 150% x jumlah 5
perbuatannya sebelum penyelidikan / telah diperiksa
6
7
8
Tidak
melaporkan
usaha
untuk
Melanggar larangan membuat Faktur Pajak membuat,
8 (3) KUP
dibayar
dikukuhkan menjadi PKP
Tidak
pajak kurang
tidak
kelengkapan Faktur Pajak
mengisi
2% x DPP
14 (4) KUP
2% x DPP
14 (4) KUP
2% x DPP
14 (4) KUP
Tabel 2.5 Sanksi Perpajakan : Kenaikan
No. 1
2
Uraian
Sanksi
Pembetulan SPT lewat 2
50% x jumlah
tahun telah diperiksa PPh yang kurang atau tidak dibayar PPh
3
pajak kurang bayar
tidak
5
atau
kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang
PPN/PPnBM yang kurang atau tidak dibayar Kekurangan
bayar atau tidak dibayar
disetor
4
50% x PPh kurang
pajak
100% x PPh yang tidak atau kurang tersebut 100% x PPN / PPnBM kurang / tidak dibayar
yang
terutang dalam SKPKBT
100% x Jumlah kekurangan pajak
Pasal 8 (5) KUP
13 (3) huruf a KUP
13 (3) huruf b KUP
13 (3) huruf c KUP
15 (2) KUP
2.3 Hipotesis Penelitian Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logika diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang diterapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi Arikunto, 2008:8).
Berdasarkan seluruh uraian diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : Ho ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat peranan antara tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dengan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak terdapat peranan antara tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi dengan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
