BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Auditing Menurut Arens et al (2012:24) definisi auditing adalah sebagai berikut: “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and extablished criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”. Maksud dari kutipan diatas, audit didefinisikan sebagai suatu proses
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Definisi auditing menurut Agoes (2012:4) adalah: “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajawan laporan keuangan tersebut”. Dari definisi diatas memberikan pernyataan bahwa auditor memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Dalam pemeriksaannya, seorang auditor melakukan audit berbasiskan pada International Standards on Auditing (ISA). Selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan tertentu di dalam perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk
10
11
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.
2.1.2
Jenis-jenis Audit Menurut Agoes (2012:10) jenis audit dapat dibedakan dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas: 1.
Pemeriksaan Umum (General Audit) Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen dengan tujuan untuk bias memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2.
Pemeriksaan Khusus (Special Audit) Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:
1.
Manajemen Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
12
2.
Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak luar perusahaan.
3.
Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap laporan keuangan kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4.
Computer Audit Pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic data Processing (EDP) system.
2.1.3
Jenis-jenis Auditor Jenis-jenis auditor menurut Arens et al (2012:35) dibagi ke dalam empat
kategori, yaitu: 1.
Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the published hystorical financial statements of all publicly trades companies, most other reasonably large companies, and many smaller companies and non commercial organitations.
2.
A Government Accountability Office Auditor is an auditor working for the Government Accountability Office (GAO). Many of GAO’s audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.
13
3.
Internal Revenue Agents (IRS) is responsible for enforcing the federal tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the courts. A mayor responsibility of the IRS is to audit the taxpayers return to determine wheter they have complied with the tax laws.
4.
Internal auditors are employed by individual companies to audit for management. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor
terdiri dari: 1.
Akuntan publik bersertifikat, yang bertanggungjawab atas laporan keuangan historis yang dibuat oleh kliennya.
2.
Auditor Pemerintah, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi audit bagi Kongres, dan memikul banyak tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah kantor akuntan publik (KAP).
3.
Auditor pajak, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan.
4.
Auditor
internal,
yang
berada
dalam
internal
organisasi
dan
bertanggungjawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut.
2.1.4
Standar Auditing Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
14
Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum: 1.
Standar Umum 1)
Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2)
Dalam
semua
hal
yang
berhubungan
dengan
perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3)
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
2.
Standar Pekerjaan Lapangan 1)
Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2)
Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3)
Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3.
Standar Pelaporan 1)
Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
15
2)
Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3)
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4)
Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
2.1.5
Kantor Akuntan Publik
2.1.5.1
Pengertian Kantor Akuntan Publik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2001) mendefinisikan kantor akuntan
publik (KAP) adalah sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Arens et al (2012:20) mengelompokkan empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu:
16
1.
Kantor internasional empat besar, terletak di Amerika Serikat dan memiliki cabang di seluruh dunia. KAP empat besar mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan seluruh dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga. Keempat KAP tersebut adalah Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCooper, dan KPMG.
2.
Kantor nasional, memberikan jasa yang sama seperti KAP empat besar dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor di negara lain sehingga memiliki kemampuan bertaraf internasional.
3.
Kantor regional dan kantor lokal yang besar, memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Diantara KAP tersebut ada yang hanya memiliki satu kantor maupun memiliki cabang, beberapa diantaranya berafiliasi dengan asosiasi KAP guna berbagai sumber daya untuk hal-hal seperti informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan.
4.
Kantor lokal kecil, dimana hanya mempunyai kurang dari 25 tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terutama untuk usaha kecil dan usaha nirlaba. Banyak kantor kecil yang tidak melakukan audit, namun hanya memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi kliennya.
17
2.1.5.2
Jasa Akuntan Publik Menurut Arens et al (2012:32) jasa akuntan publik dapat terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu: 1. Jasa Assurance Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan keuangan historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Salah satu kategori jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. 2. Jasa Assurance lainnya Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi lainnya karena akuntan publik tidak harus mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai reabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Namun fokusnya sama dengan jasa atestasi lainnya, yaitu peningkatan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. 3. Jasa Nonassurance KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen.
18
2.1.5.3
International Standards on Auditing (ISA) International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit
yang berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal tahun 2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan profesional dalam pelaksanaan audit dan lebih menekankan pada professional judgement (Tuanakotta, 2013:12). Professional judgement adalah penerapan hasil pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relvan dalam batas-batas standar audit, akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat dalam keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013:G21). Menurut Tuanakotta (2013:95) terdapat tiga langkah audit berbasis resiko, yaitu: 1. Menilai Risiko (Risk Assessment) Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Menanggapi Risiko (Risk Response) Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi. 3. Pelaporan (Reporting) Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan membuat serta menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik.
19
Manfaat
audit
berbasis
resiko
menurut
Tuanakotta (2013:102)
diantaranya: 1. Fleksibilitas waktu Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo secara rinci, prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun. Ini dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang tahun dan juga memberi waktu yang cukup bagi klien untuk menanggapi temuan mengenai kelemahan pengendalian intern. 2. Upaya tim audit terfokus pada area kunci Dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal berisiko tinggi dan mengurangi perkerjaan pada tingkat risiko rendah. Dengan demikian sumber daya/staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya. 3. Prosedur audit terfokus pada risiko Prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara umum, akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali dihilangkan. 4. Pemahaman atas pengendalian intern Pemahaman terhadap pengendalian intern memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat, untuk menguji/tidak menguji efektifnya pengendalian intern.
20
5. Komunikasi tepat waktu Pemahaman
terhadap
pengendalian
intern
yang
meningkat,
memungkinkan auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian intern,
yang
sebelumnya
tidak
diketahui.
Mengkomunikasikan
kelemahan dalam pengendalian intern kepada manajemen secara tepat waktu memungkinkan entitas mengambil tindakan yang tepat.
2.1.6
Sistem Pengendalian Mutu
2.1.6.1
Pengertian Sistem Pengendalian Mutu Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi
suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut: “For a CPA firm, quality control comprises the methods used to ensure that the firm meets its professional responsibilities to client and others. These methods include the organizational structure of the CPA firm and procedures the firm established”. Maksud dari kutipan diatas, untuk sebuah kantor akuntan publik (KAP), pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab profesional untuk klien. Metode ini meliputi struktur organisasi KAP dan prosedur pengendalian mutu yang telah dibuat. ISQC1 (International Standard on Quality Control No. 1) dan ISA 220 (International Standards on Auditing) menyebutkan tujuan sistem pengendalian mutu pada KAP ialah untuk memberikan keyakinan bahwa:
21
Dalam ISQC1: 1. KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator. 2. Laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai situasi yang dihadapi. Dalam ISA220: 1. Auditnya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan regulator. 2. Laporan auditor yang diterbitkan, sudah tepat dalam situasi yang dihadapi. (Tuanakotta, 2013:108)
2.1.6.2
Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus diterapkan oleh
setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, review, dan konsultasi yang standarnya telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sistem pengendalian mutu mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (SPAP, 2011:17000.1). Maka, dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
22
1. Independensi KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Kode Etik Profesi Akuntan Publik. 2. Penugasan Personel KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam proses penugasan personel, sifat dan lingkup supervisi harus dipertimbangkan. 3. Konsultasi KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari
orang
yang
memiliki
tingkat
pengetahuan,
kompetensi,
pertimbangan, dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf pelaksana perikatan.
23
4. Supervisi KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervise perikatan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. 5. Pemekerjaan (Hiring) KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga
memungkinkan
mereka
melakukan
penugasan
secara
kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas integritas, kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsure penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP. 6. Pengembangan Profesional KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya.
24
7. Promosi (Advancement) KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan berimplikasi terhadap terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup pada karakter, intelejensi, pertimbangan, dan motivasi. 8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP harus mempunyai prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) dalam menentukan hubungan profesionalnya dengan klien. 9. Inspeksi KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah ditetapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan manajemen KAP. (SPAP, AIPI, 2011; 17000.18-19).
25
2.1.7
Time Budget Pressure
2.1.7.1
Pengertian Time Budget Menurut Alderman et al (1990:37) time budget didefinisikan sebagai
berikut: “Time budget is an element of planning used by auditors which simply establishes guidelines in number of hours for each section of the audit”. Maksud kutipan tersebut menjelaskan bahwa time budget adalah suatu bagian dari perencanaan yang digunakan oleh auditor yang menetapkan panduan dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari audit. Jumlah jam harus dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang menunjukkan siapa yang melaksanakan serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total jam tersebut dianggarkan pada kategori utama di prosedur audit dan disusun dalam bentuk skedul mingguan. Sedangkan menurut Meigs et al (1992:133), time budget mempunyai definisi sebagai berikut: “A time budget for an audit is constructed by estimating the time required for each step in the audit program”. Berdasarkan definisi diatas, time budget didefinisikan sebagai waktu yang dianggarkan untuk melaksanakan langkah-langkah dalam setiap program audit. Time budget disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah awal dalam audit, yaitu memperoleh pemahaman atas klien. Time budget total disusun dengan berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap
26
langkah dari program audit pada setiap auditor yang ditugasi sesuai dengan posisi atau jabatan untuk penugasan rutin, catatan waktu yang terperinci atas kerja audit pada tahun sebelumnya merupakan faktor yang penting dalam menentukan time budget yang baru. Kegunaan time budget menurut Holmes dan Burns (1978:222) adalah: 1. Determining staff requirements for the audit. 2. Determining estimated hours necessary to complete the audit. 3. Estimation of the audit fee. 4. Scheduling of the time and sequence of the audit work. Dari kutipan diatas dapat diketahui kegunaan time budget yaitu; menentukan banyaknya staf yang dibutuhkan untuk suatu penugasan audit, menentukan perkiraan jam yang diperlukan untuk menyelesaikan audit, menentukan estimasi biaya audit agar proses audit berjalan dengan efektif dan efisien, penjadwalan waktu dan urutan pekerjaan audit.
2.1.7.2
Kebaikan dan Kelemahan dari Time Budget Time budget sebagai bagian dari perencanaan memiliki kebaikan tidak
saja bagi kantor akuntan publik tapi juga bagi auditor secara individual. (Holmes dan Burns, 1978:223) menyebutkan beberapa kebaikan dari time budget yaitu: 1. As an efficient method to arrange staff schedule. 2. As a guideline for relative importance from different audit areas. 3. As an incentive for staff auditors for efficient performance. 4. As a mean to arrange fee.
27
Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa kebaikan dari time budget yaitu; sebagai metode yang efisien untuk mengatur jadwal staf, sebagai pedoman untuk kepentingan dari daerah audit yang berbeda, sebagai insentif bagi staf auditor untuk kinerja yang efisien, dan sebagai sarana untuk mengatur biaya. Pada pelaksanaannya, terkadang time budget juga memiliki dampak yang kurang baik. Menurut Holmes dan Burn (1978:224) mengatakan: “Time budget is a guideline, it is not absolute or exact”. Artinya time budget hanya sekedar pedoman, tidak bernilai mutlak atau persis. Bila auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan program audit,
time
budget
dapat
dirubah
sewaktu-waktu
agar
auditor
dapat
mengumpulkan bukti yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit. Namun kecenderungan yang terjadi adalah auditor menepatkan time budget sebagai tujuan utama dalam melakukan audit, sehingga revisi time budget tidak dilakukan dan auditor malah melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan prosedur audit. Tindakan seperti ini menjadi tidak benar karena tujuan utama dari audit adalah memberikan opini sehubungan dengan standar audit yang diterima umum dan bukan untuk memenuhi time budget.
2.1.7.3
Time Budget Pressure Tekanan (pressure) untuk menyelesaikan suatu penugasan dalam waktu
yang telah ditentukan atas dasar pertimbangan biaya terendah atas fee dari klien merupakan aspek terpenting bagi KAP maupun auditor secara individual. Tekanan tersebut akan selalu ada, dikarenakan beberapa hal seperti promosi atas
28
kesuksesan profesional yang akan diperoleh apabila seorang auditor atau sebuah KAP mampu menyelesaikan penugasan audit secara efektif dan efisien, yang biasanya digambarkan dengan penyelesaian audit yang tepat waktu tanpa biaya yang besar tetap memenuhi tujuan audit. Menurut Kelley et al (2005:24) time budget pressure diartikan sebagai: “Budget related tiem pressure can only occur when the budgeted amount of time is less than total available time”. Dari penjelasan diatas, time budget pressure merupakan suatu kondisi yang terjadi dimana jumlah waktu yang dianggarkan kurang dari waktu yang telah tersedia untuk menyelesaikan prosedur audit yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang auditor mendapatkan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Menurut Meigs et al (1992:133) menyatakan bahwa: “There is always pressure to complete an audit within the estimated time ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient qualification, for time is never abundant”. Berdasarkan kutipan tersebut, selalu ada tekanan untuk menyelesaikan audit agar tidak melenceng dari estimasi waktu. Auditor yang membutuhkan waktu lebih lama dari waktu normal untuk suatu tugas akan menimbulkan dampak buruk di mata supervisornya dan hal ini akan menghambat kemajuan karier. Kemampuan untuk melakukan kerja yang memuaskan jika diberikan waktu yang berlebih bukanlah merupakan suatu kualifikasi, karena dalam suatu kantor akuntan publik tidak pernah ada waktu yang berlebih.
29
Time budget pressure adalah salah satu tekanan yang terjadi pada profesional akuntan (Dezoort dan Lord, 1997). Selanjutnya Dezoort dan Lord (1997) juga mengungkapkan bahwa: “The increased level of stress has been shown to have a number of behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to assimilate information changing the processing strategy used and restricting information processing”. Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit dan laporan keuangan yang dihasilkan. Time budget pressure ini tidak hanya dirasakan oleh senior auditor dan junior auditor, tetapi juga oleh manajer. Manajer sebagai pihak pertama KAP yang berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam penentuan fee. Dalam penentuan fee ini , manajer melakukan peninjauan dan penilaian atas klien, untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit. Kemudian manajer menyusun preliminary budget untuk menentukan berapa total cost dari penugasan tersebut, sehingga pihak kantor akuntan publik dapat mengajukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan klien. Setelah mencapai persetujuan dalam penentuan fee, baru kemudian disusun time budget berdasarkan kesepakatan fee.
30
2.1.7.4
Unsur-unsur Time Budget Pressure Untuk mengukur time budget pressure digunakan beberapa indikator
yang diperoleh dari teori dalam jurnal yang ditulis oleh Willet dan Page (1996). Indikator-indikator tersebut antara lain: 1. Pemahaman auditor atas time budget Jika pemahaman auditor atas time budget sangat tinggi maka tekanan yang ditimbulkan atas time budget itu sendiri akan rendah, sebaliknya jika pemahaman auditor tentang time budget rendah maka tekanan yang ditimbulkan dari time budget akan semakin tinggi. 2. Tanggung jawab terhadap time budget Dalam melaksanakan time budget, seorang auditor harus mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target-target yang harus dicapai serta bertanggungjawab untuk menjaga agar proses audit efisien dan sesuai dengan time budget yang ditetapkan. 3. Penilaian kinerja dari atasan Tinggi rendahnya tekanan tergantung pada kinerja yang diberikan oleh auditor tersebut, auditor akan merasakan tekanan rendah jika kinerja yang diberikan dinilai baik oleh atasan dan sebaliknya tekanan akan tinggi jika atasan menilai kinerja yang telah diberikan tidak sesuai dengan sasaran dan target atas time budget. 4. Alokasi fee untuk biaya audit Lancar atau tidaknya suatu proses audit sangat bergantung pada biaya audit yang biasanya didapatkan dari fee yang diterima, dan
31
pengalokasian fee untuk biaya audit yang sangat diperlukan untuk dapat memenuhi time budget yang telah ditetapkan. 5. Frekuensi revisi time budget 6. Selisih time budget
2.1.7.5
Dampak Time Budget Pressure Menurut Dezoort dan Lord (1997) mengelompokkan dampak time
budget pressure sebagai berikut: 1. Impacting attitude Yang termasuk kedalam impacting attitude yaitu: stress, feeling of failure, job dissatisfaction, undersired turnover. 2. Impacting intention Yang termasuk kedalam impacting intention yaitu: underreporting time dan accepting weak from of evidence during the audit. 3. Impacting behavior Yang termasuk kedalam impacting behavior yaitu: premature sign-off dan neglect needed research an accounting standards. Sedangkan menurut Alderman dan Deitrick (1982), dampak negatif dari time budget pressure adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Narrowed scopes Reduced work on certain procedures Reliance on lower quality evidence Premature audit sign-off Omission of some audit procedures
32
Menurut Sweeney dan Pierce (2006) selain memiliki dampak negatif, time budget pressure memiliki dampak positif, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
2.1.8
Greater focus on completion of work More effective dealings with clients Greater attention to relevant information Elimination of unnecessary work Better communication with superiors
Kualitas Audit Istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap
orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan audit. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis klien dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan klien dan menjaga reputasi KAP. DeAngelo (1981:186) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut: “Audit quality as the market-assessed joint probability that a given auditor will both detect material misstatement in the client’s financial statement and report the material misstatement”. Berdasarkan kutipan diatas, kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan salah saji material dalam laporan keuangan klien dan melaporkan tentang salah saji material tersebut. Kualitas audit ini timbul atas tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Sebab, auditor
33
memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi dan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (professional qualities), auditor independen, serta pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (SPAP, 2011).
2.1.8.1
Unsur-unsur Kualitas Audit Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wooten
(2003) dan SPAP (2011), faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Deteksi salah saji “Detecting material misstatement is influenced by how well the audit team performs the audit, which in turn is influenced by the quality control system and management resources of the audit firm. many studies have used firm size as a surrogate for these audit firm and audit team factors, and their findings have been controversial” (Wooten, 2003). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat menemukan salah saji yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya manajemen KAP. 2. Berpedoman pada standar Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan
34
pengatur standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). 3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon dengan baik oleh klien. 4. Prinsip kehati-hatian Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek dari audit, termasuk evaluasi risiko audit, formulasi dan tujuan audit, menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit, dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan hasil audit. 5. Review dan pengendalian oleh supervisor “Panels of expert also associate high quality with a firm that has strong controls in place over its audit process. GAAS requires a firm to maintain a quality-control system and requires auditors to adequately plan their audits. There is match leeway, however, in determining how formal and perspective these systems need to be. Firms with a more rigorous quality-control system and a more systematic audit methodology process are less likely to have material misstatement go undetected by their audit procedures” (Wooten, 2003).
35
Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat di tempat selama proses audit. SPAP mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit mereka. 6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner “The expert reported that partner and manager attention to the engagement is associated with audit quality. GAAS requires that audits be properly supervised and assigned. The availability during filedwork of the seasoned judgement of an experienced auditor provides authoritative responses to technical and procedural questions” (Wooten. 2003). Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi oleh auditor.
36
2.2
Kerangka Pemikiran
2.2.1
Hubungan Sistem Pengendalian Mutu dengan Kualitas Audit Whittaker dan Western (1985) mengemukakan bahwa: “The audit should have a high standard of quality. This high standard of quality that can be achieved with proper planning and the control and suppression of the work performed”. Berdasarkan kutipan di atas, dalam pelaksanaan audit harus memiliki
standar kualitas yang tinggi. Standar kualitas yang tinggi ini bisa dicapai dengan perencanaan yang tepat serta pengendalian dan penekanan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak profesional, kantor akuntan publik (KAP) bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesional akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian mutu. sistem pengendalian mutu mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi, kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1).
37
Menurut United States General Accounting Office (1993): “The quality control system should define principles, policies, and procedures that will achieve the consistent quality of work that the organization expects”. Hal tersebut menerangkan bahwa sistem pengendalian mutu harus mendefinisikan prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur untuk mencapai kualitas pekerjaan secara konsisten sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Kantor akuntan publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur pengendalian mutu (SPAP, 2011:16000.2). Pemekerjaan menjadi salah satu unsur penentu dalam pengendalian mutu untuk mempertahankan kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pemekerjaan memberikan keyakinan bahwa semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat untuk memungkinkan mereka melakukan perikatan secara kompeten. Kualitas audit yang dihasilkan akan bergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang melakukan supervisi atas pekerjaan (SPAP, 2011:16000.3).
2.2.2
Hubungan Time Budget Pressure dengan Kualitas Audit Pada tahap perencanaan audit, manajer menyusun suatu time budget
untuk menentukan jam audit yang dibutuhkan oleh setiap level auditor. Time budget ini disesuaikan dengan audit fee yang disepakati oleh klien. Time budget pressure ini timbul terutama akibat adanya client’s fee pressure yang disebabkan oleh meningkatnya persaingan antar kantor akuntan publik (Willet dan page, 1996).
38
Pada praktiknya, time budget digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang dianggarkan. Adanya batas waktu (time deadline) menyebabkan seorang auditor dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewati serta kualitas dapat terganggu. Dengan adanya tekanan tersebut memungkinkan bagi staf untuk mengurangi waktu penugasan dengan cara melakukan pemotongan (short cut) dan juga melakukan pengujian lebih sedikit terhadap sampel yang sudah dipilih serta mereka mengabaikan kesalahan (Raghunathan, 1991). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Dezoort dan Lord (1997) bahwa: “The increased level of stress has been shown to have a number of behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to assimilate information changing the processing strategy used and restricting information processing”. Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit dan laporan keuangan yang dihasilkan. Dari penelitian Kelley dan Margheim (1990) terdapat berbagai macam perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya adalah: 1. Rejecting awkward items from a sampel 2. Accepting doubtful audit evidence 3. Not testing all of the items in a selected sampel
39
Menurut Coram et al (2004) terdapat suatu perilaku dibawah tekanan waktu yang dapat diketahui dan mempengaruhi keadaan time budget pressure dapat menambah tingkat stress. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa pada kondisi dibawah tekanan time budget, auditor akan menerima pilihan yang berisiko dan hanya fokus terhadap informasi yang penting. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitan yang dilakukan oleh Otley dan Pierce (1996) yang mengemukakan: “Tight budget often lead the auditors omitting parts of the audit program, and thus to lower audit quality”. Maksud dari kutipan tersebut menyatakan bahwa ketatnya time budget menyebabkan auditor untuk meninggalkan suatu langkah audit dalam audit program sehingga menyebabkan kecenderungan perilaku menyimpang yang berdampak pada penurunan kualitas audit.
40
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Sistem Pengendalian Mutu (X1) -
Indepedensi Penugasan Personel Konsultasi Supervisi Pemekerjaan Pengembangan Profesional Promosi Penerimaan dan Keberlanjutan Klien - Inspeksi
Ha1
Time Budget Pressure (X2) - Pemahaman auditor atas time
budget - Tanggung jawab terhadap time budget - Penilaian kinerja dari atasan - Alokasi fee untuk biaya audit - Frekuensi revisi time budget - Selisih time budget
2.3
Ha2
Kualitas Audit (Y) - Deteksi salah saji - Berpedoman pada standar - Komitemen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien - Prinsip kehati-hatian - Review dan pengendalian oleh supervisor - Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian penelitian ini, maka
hipotesis yang akan diuji dalam penilitian ini adalah: Ha1
: Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit
Ha2
: Terdapat pengaruh antara time budget pressure terhadap kualitas audit
Ha3
: Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu dan time budget pressure secara simultan terhadap kualitas audit
