BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Kehidupan Masyarakat Pesisir

2.1.1 Definisi Masyarakat Pesisir Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan lautan (Dahuri, 2001). Dikawasan pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dengan menangkap ikan di laut dengan arti sekelompok terpenting bagi eksistensi masyarakat pesisir yang mempunyai peran besar dalam mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan pembentukan struktur sosial budaya masyarakat pesisir. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang pekerjaannya adalah menangkap ikan sebahagian hasil tangkapanya tersebut di konsumsi untuk keperluan rumah atau di jual seluruhnya .Biasanya istri dari nelayan mempunyai peran dalam urusan jual/beli ikan dan bertanggung jawab mengurus domestik rumah tangga.Kegiatan melaut dilakukan setiap hari kecuali pada musim barat, musim terang bulan atau malam jumat (libur kerja). Kapan waktu keberangkatan dan kepulangan melaut umum nya ditentukan oleh jenis dan kualitas alat tangkap biasanya nelayan akan berangka ke laut pada sore hari setelah ashar dan kembali mendarat pada pagi hari. Tingkat produktivitas perikanan tdiak hanya menentukan fluktuasi

kegiatan eoknomi perdangangan desa-desa pesisir tetapi juga

mempegaruhi pola konsumsi penduduknya.Pada saat tingkat penghasilan besar gaya hidup nelayan cenderung boros dan sebaliknya ketika paceklik tiba mereka

7 Universitas Sumatera Utara

mengecangkan ikat pinggang bahkan tidak jarang mereka menjual barang-barang yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. 2.1.2 Pola Pemukiman Kampung-kampung

Nelayan

yang

padat

tidak

hanya

membatasi

keleluasaan gerak penduduknya tetpi juga menyumbang terhadap pemeliharaan terhadap keamanan kampung dari ganguan pencuri. Pada wilayah tempat tinggal mereka banyak terjadi kegiatan kriminal seperti pencurian atau penjarahaan dan bahkan narkotika marak peredaraannya apalagi di kawasan yang akan saya teliti di Perkampungan Nelayan di Percut Sei Tuan yang baru-baru ini saya mendengar infomasinya di media sosial saat ini. Menurut Mubyarto (1984) nelayan dapat dibedakan yaitu: 1. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal atau perahu atau kapal penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak kelaut untuk memperoleh hasil laut. 2. Nelayan juragan adalah nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi ia tidak memiliki kapal untuk melaut. 3. Nelayan Buruh adalah nelayan yang hanya memiliki factor sumber daya manusia tetapi ia tidak memiliki kapal 2.1.3

Kesejahteraan Sosial Kehidupan masyarakat yang lebih baik sedangkan menurut rumusan UU

Indonesia no 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesehjateraan pasal2 ayat 1 adalah Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga


negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial baik tingkat individu, kelompok maupun masyarakat (Adi, 1994:3-5). Dan dibawah terdapat pengertian kesejahteraan menurut para ahli yaitu: 1. Artur Dunham Kesejahteraan dapat didefenisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan,

penyesuaian

sosial,

waktu

senggang,

standart-standart

kehidupan sosial dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial member perhatian utama terhadap individu, kelompok dan komunitas dan kesatuan pendudukyang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan,penyembuhan atau pencegahan. 2. Harold L.Wilensky dan Charles N. Lebeaux Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan dan lembaga sosial untuk membantu individu-individu atau kelompokdalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu relasi-relasi sosialnya memeperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan serta meningkatkan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


2.1.4

Kesehjateraan Nelayan Kegiatan atau kehidupan nelayan yang dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan tidak mengalami kekurangan ataupun hidup didalam kemiskinan, tingkat kesehjahteraan nelayan dapat diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN), artinya perbandingan antara Indeks harga (IT) yang diterima nelayan dan indeks harga yang di bayar nelayan (IB). 𝐼𝐼𝐼𝐼

Keterangan: IT

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐼𝐼𝐼𝐼

= (Indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh nelayan di bandingkan dengan tahun dasar).

IB

= (Indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan

dan

biaya produksi

dan

biaya penambahan

modal

dibandingkan dengan tahun dasar). NTN

= (Nilai Tukar Nelayan) Indikator kesehjateraan bagi nelayan dengan arti bahwa:

1. NTN>100 berarti bahwa harga produksi naik lebih besar daripada kenaikan harga konsumsinya artinya pendapatan nelayan naik lebih besar daripada pengeluarannya atau surplus. 2. NTN=100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi impas. 3. NTN<100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah disbanding dengan kenaikan harga konsumsi. Menurut Badan Pusat Statistik (2005), indikator yang digunakan untuk menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu:


1. Pendapatan 2. Komsumsi 3. Keadaan tempat tinggal 4. Fasilititas tempat tinggal 5. Kesehatan anggota keluarga 6. Kemudahan mendapatkan pendidikan 7. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

2.2

Pembiayaan Menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut UU No.10

Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank/non bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan. A.

Prinsip Pemberian Kredit Dalam pemberian pembiayaan atau kredit dikenal dengan istilah 5C yaitu: 1. Character; pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atau pemberi kredit bahwa peminjam memiliki moral, watak ataupun sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Capacity; yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang


dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang akan dibiayai oleh kredit dari Bank. 3. Capital; yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. 4. Collateral; yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. B.

Penggolongan pembiayaan atau kredit Menurut Siamat (1999), kredit digolongkan ke dalam 6 bentuk yaitu: 1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (maturity), antara lain: a. Kredit jangka pendek (short-term loan). b. Kredit jangka menengah (medium-term loan) c. Kredit jangka panjang (long-term loan). 2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (collateral), antara lain: a. Kredit dengan jaminan (secured loan). b. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan). 3. Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya. 4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain: a. Kredit komersil (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. b. Kredit konsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. c. Kredit produktif (productive loan), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.


5. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain: a. Kredit modal kerja (working capital credit), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk menambah modal kerja debitur. b. Kredit investasi (invesment credit), yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. c. Kredit non kas (non cash loan), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif. C.

Resiko Pembiayaan atau Kredit Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapatan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit berkaitan dengan pihak peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pinjaman yang dimaksud adalah aktiva produktif bank, yakni alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan transaksi atau peminjam atau debitur, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikannya kembali pada waktu yang disepakati. Pengembalian dana dari peminjam adalah berupa pokok pinjaman ditambah bunga. Berdasarkan counterparty, risiko kredit dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 1. Risiko kredit pemerintahan (sovereign credit risk) Risiko kredit pemerintahan berhubungan dengan Pemerintah suatu Negara


yang tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antarnegara. 2. Risiko kredit korporat (corporate credit risk) Risiko kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah penyertaan modal. Risiko korporat lebih berisiko dan lebih sering terjadi dalam bank. 3. Risiko kredit konsumen (retail customer credit risk) Risiko kredit konsumen adalah risiko kredit yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. D.

Lembaga Pembiayaan atau Kredit Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

penyediaaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. E.

Pembiayaan yang Dilakukan oleh Perbankan Bank konvensional dan bank syariah sedangkan non-bank adalah koperasi,

lembaga simpan pinjam, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Pembiayaan sering digunakan untuk aktivitas kredit karena berhubungan dengan pendapatan khususnya masyarakat nelayan. Berdasarkan UU.No.7.Tahun1992 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau non bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk


melunasi utangnya sesuai jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga sedangan menurut PP. No.9.Tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan persetujuan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi hutang atas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

2.3

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peran Usaha Mikro dan Kecil selama ini diakui berbagai pihak cukup

besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis Usaha Mikro dan Kecil menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau (wordpress.com). Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain: manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan serta kemitraan. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberianmodal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk


usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN dan Bank Syariah Mandiri (BSM). 2.3.1

Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui

Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut : 1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan : a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah. b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas


penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya. c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan. 2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan : a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun. 3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2.3.2

Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-

sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta.


Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. 2.3.3

Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah

sebesar 9%. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredir Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.4

Pendapatan Pendapatan merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah usaha.

Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan, akan diketahui apakah suatu usaha mendapatkan keuntungan atau malah merugi. Menurut M. Munandar (1996 : 18) Pendapatan suatu pertambahan assets yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan


assets yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Definisi ini menjelaskan bahwa suatu pertambahan assets dapat disebut revenue apabila pertambahan assets tersebut berasal dari kontra prestasi yang diterima perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, pertambahan atau peningkatan assets akan mengakibatkan bertambahnya owners equity. Dalam analisis Mikro Ekonomi, menurut Sadono sukirno (2002 : 391) pendapatan pengusaha merupakan keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan aliran penghasilan pasa suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan. Dalam analisis Ekonomi Makro menurut Mankiw (2007 : 17) pendapatan nasional dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai ukuran terbaik dalam kinerja perekonomian. Ada dua cara dalam melihat statistik Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian dan sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB) dipakai berhubungan dengan pendapatan agregat suatu negara dari sewa, upah, bunga dan pembayaran, namun tidak termasuk pembayaran transfer (tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya). 2.4.1

Sumber-Sumber Pendapatan Menurut Boediono (2002 ; 170-174) income seseorang ditentukan oleh

jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada hasil-hasil


tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan warisan (pemberian) dan harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Penawaran dan permintaan dari masingmasing produksi ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeda, yaitu : 1. Permintaan dan Penawaran Tanah Tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya mempunyai penawaran yang dianggap tidak akan bertambah lagi. 2. Permintaan dan Penawaran Modal Modal mempunyai penawaran yang lebih elastis karena dari waktu kewaktu warga masyarakat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung (saving) dan kemudian sektor produksi akan menggunakan dana tabungan tersebut untuk digunakan di pabrik-pabrik baru, seperti membeli mesin-mesin yaitu investasi. 3. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Tenaga Kerja mempunyai penawaran yang cenderung terus menerus naik (pertumbuhan penduduk) sehingga ada kecendrungan bagi upah yang semakin menurun.

2.5

Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nur Asih (2008) dengan judul

“Analisis Kebijakan Kredit terhadap Pengembangan Usaha Perikanan Nelayan Tradisional di Kabupaten Tojo Una-UNA”, menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan metode model analisis dampak kebijakan pembiayaan kredit terhadap pengembangan usaha perikanan dan ekonomi rumah tangga nelayan tradisional menggunakan pendekatan ekonometrika yang dianalisis secara


simultan. Dengan hasil Kredit yang di berikan kepada nelayan tradisional pada kebijakan pengembangan perikanan melalui kredit memberikan dampak positif. Hal

ini

terlihat

dari

peningkatan

pendapatan

nelayan

sebesar

Rp.8.192.450/nelayan/tahun dimana masing-masing nelayan memperoleh manfaat sebesar

Rp.7.933.950/tahun

dari

peningkatan

produksi

sebesar

4.928

ton/nelayan/tahun dan hasil pendugaan model rumah tangga nelayan menunjukan bahwa nilai kredit yang diterima masyarakat nelayan tradisional dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga dari kegiatan perikanan, produksi nelayan, umur perahu dan komsumsi total rumah tangga. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karina Shinta Utami mahasiswi (2013) dengan judul skripsi “Pengaruh Pemberian Kredit KUD MINA terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Kota Tegal”. Memberikan hasil penelitian yaitu variabel modal sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan maka hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi modal maka pendapatan nelayan akan semakin besar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ari Syofwan (2009) mengenai ”Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pengembangan UMK Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat” memberikan kesimpulan variabel modal (X1) berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha mikro dan kecil, pengaruh bernilai positif atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi modal akan semakin tinggi tingkat pendapatan yang didapatkan.


2.6

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai

berikut: Bank

Kepemilikan Kapal(X1)

Kredit (X2)

Modal Kerja (X3)

Pendapatan Nelayan (Y1) Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7

Hipotesis Menurut Sugiyono (2012:96), hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Hipotesis ada dua yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis statistik (Ha). Hipotesis nol adalah hipotesis negatif yang menyangkal jawaban sementara yang dirancang oleh peneliti yang harus diuji kebenarannya dengan analisa statistik. Sedangkan hipotesis statistik adalah rumusan hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui


perhitungan statistik. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual maka peneliti menetapkan hipotesis di dalam penelitian adalah: 1. Variabel

Kepemilikan

Kapal

(X1)

berpengaruh

positif

terhadap

pendapatan nelayan (Y1) di Percut Sei Tuan. 2. Variabel Kredit (X2) berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan (Y1) di Percut Sei Tuan 3. Variabel Modal kerja (X3) berpengaruh positif terhadap pendapatan nelayan (Y1) di Percut Sei Tuan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents