BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. LANDASAN TEORITIS 2.1.1 Alokasi Anggaran Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau

Universitas Sumatera Utara

tender yang cukup rumit. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun

aset

ditambah

seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai asset tersebut siap digunakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization treshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. Belanja modal meliputi: a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Belanja Modal Aset tetap lainnya f. Belanja Aset Lainnya (Aset tetap tak berwujud) Abdul Halim (2012) mengatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal terbagi 2, yaitu: a. Belanja Publik Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum tanpa terkecuali. Contohnya; Pembangunan jembatan, jalan raya, dll.


b. Belanja Aparatur Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya; Pembelian kendaraan dinas, pembangunan rumah dinas, dll. 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) setiap tahunnya sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu daearah, (Maryanti dan Endrawati 2009). 2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah, atau bisa juga dikatakan sebagai pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah.


Besarnya kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU 32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki preferensi atas alokasi yang mengandung lucrative opportunities dan memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena itu, legislatif akan merekomendasi eksekutif untuk menaikkan alokasi pada sektor-sektor yang mendukung kepentingannya. Legislatif cenderung mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan belanja publik lainnya yang tidak bersifat job programs dan targetable. Erlina dan Rasdianto (2013 : 93) mengelompokkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lanlain pendapatan asli daerah yang sah. 2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah darah secara


leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting, (Darwanto dan Yustikasari 2007). Dana Alokasi Umum diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daeripada daerah kaya. Selain itu luas wilayh dan jumlah penduduk menjadi hal yang harus diperhatikan juga dalam pengalokasian DAU. Dengan kata lain, tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemda di Indonesia. 2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK)

merupakan dana transfer yang bersifat

kondisional. Sesuai dengan sifatnya, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional pada daerah tertentu (UU 33/2004). Pemanfaatan

DAK

diarahkan

pada

kegiatan

investasi

pembangunan,

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimilik pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu:


a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD. b. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. c. Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri

Keuangan,

Menteri

Teknis,

dan

Menteri

Dalam

Negeri.

Penyampaian laporan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir 2.1.6 Inflasi Kenaikan harga barang dapat bersifat sementara atau berlangsung terus menerus. Ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa maka gejala ini disebut inflasi. Kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi. Secara umum inflasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu: 1. Demand-pull Inflation Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa menyebabkan bertambahnya permintaan faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap produksi menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi


terjadi karna kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment. Inflasi yang ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga dikenal dengan istilah demand pull inflation. 2. Cost-push Inflation Inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Inflasi mempunyai dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan perekonomian secara luas. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat negatif ataupun positif, tergantung tingkat keparahannya (persentasi). Inflasi memiliki dampak positif dan negatif, yaitu: a. Dampak Positif Pengaruh positif

inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih

berada pada presentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya, pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Bagi Negara maju, inflasi seperti ini akan mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Hal ini terjadi karena para pengusaha/ wirausahawan di Negara maju dapat memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, serta menjual barang dan jasa.


b. Dampak Negatif Inflasi juga memiliki sisi negatif dimana tingkat inflasi yang terlalu tinggi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap perekonomian, terutama tingkat kemakmuran masyarakat. Dampak inflasi tersebut, antara lain:  Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi)  Mendorong penanaman modal spekulatif  Menyebabkan tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi  Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan  Menimbulkan masalah neraca pembayaran 2.2

Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil pengujiannya dapat dilihat dari Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Judul Penelitian Irma Syahfitri Pengaruh (2009) Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di

Variabel Penelitian Independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Hasil Penelitian Secara parsial PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak. Secara simultan


propinsi Sumatera Utara.

Anggiat Situngkir (2009)

2.3

Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja Modal. Pengaruh Independen: Secara simultan Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ekonomi, PAD, DAU, Ekonomi, PAD, DAU, DAK terhadap DAK DAU, dan DAK Pengalokasian berpengaruh Anggaran Belanja Dependen: signifikan terhadap Modal pada Pengalokasian belanja modal di Kabupaten/Kota di Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Modal Sumatera Utara. Utara. Secara parsial variabel PAD, DAU, dan DAK yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal.

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dibangun untuk memperlibatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satupenelitian. Berdasarkan rumusan masalah, lansadasan


teoritis dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambaran pada Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pendapatan Asli Daerah (X2) Alokasi Anggaran Belanja Modal (Y)

H1 Dana Alokasi Umum (X3)

H2 Dana Alokasi Khusus (X4) Inflasi (Z)

Variabel Moderating Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini Alokasi Anggaran

Belanja Modal menjadi variabel yang

dipengaruhi variabel independen. Alasan peneliti untuk menjadikan Alokasi Anggaran Belanja Modal sebagai variabel dependen adalah karena Belanja Modal adalah biaya yang bersifat rutin dan biaya tersebut dikeluarkan untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat 1 tahun anggaran yang dapat menambah kekayaan daerah.. Oleh karena itu, diuraikan konsep variabel-variabel independen yang memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih, 2003; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) yang menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000: Mardiasmo, 2002; Wong, 2004) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006). 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. Kemampuan suatu daerah menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangatlah tergantung kepada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang


mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut Sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar (Abdullah & Halim, 2004). 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Konseksuensi

pelaksanaan

desentralisasi

adalah

pemberian

sumber

keuangan Negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiscal. Tujuan dana perimbangan adalah mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang berarti terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetri.


4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Angaran Belanja Modal Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. 5. Pengaruh Inflasi sebagai variabel moderating dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dengan Belanja Modal. Belanja modal dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, sehingga peneliti menyarankan agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabiltas harga. Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah.


2.4

Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: H1 : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. H2 : Inflasi dapat memoderasi hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents