BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Peneliti Terdahulu (Theoretical Mapping) Mahfatik ( 1997) telah melakukan penelitian tentang Pengukuran Kinerja Pemda, Studi Kasus pada Kabupaten Sleman. Variabel yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja SKPD Pengeluaran pemerintah pada setiap kategori infrastuktur cenderung lebih besar dari kebutuhannya dan kinerja yang dihasilkan oleh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sleman untuk infrastruktur masih memberikan kelemahan dan ancaman pada tugas pokok dan fungsi unit kerja yang menangani. Haykal (2007) melakukan penelitian di Pemkab Aceh Timur yang berjudul Analisis peran dan fungsi SKPD dalam Pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja SKPD. Dalam penelitian ini yang menghasilkan bahwasanya pengujian secara simultan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemkab Aceh timur, sedangkan pengujian secara parsial dapat diketahui hanya variabel penyusunan anggaran yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Bangun (2009) melakukan penelitian tentang partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang). kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja managerial SKPD . Syahrida (2009) telah melakukan penelitian tentang bagaimana pemahaman sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dijajaran pemerintah daerah yang dikaitkan dengan kinerja SKPD pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini mengambil kesimpulan bahwasanya adanya pengaruh secara simultan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD dan

Universitas Sumatera Utara

Adanya pengaruh secara parsial pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. Warisno ( 2009 ) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana pendukung dan Komitmen Organisasi secara simultan mempengaruhi Kinerja SKPD sedangkan secara parsial hanya kualitas SDM dan Komunikasi saja yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Tinjauan peneliti terdahulu berupa tahun penelitian, nama penelitian, variabel penelitian dan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu No

Nama peneliti / Tahun 1 Mahfatik

1

( 1997)

2 Haykal, 2 (2007)

Topik

Variabel yang

Hasil

Penelitian

Digunakan

Penelitian

Pengukuran Kinerja Pemda, Studi Kasus pada Kabupaten Sleman.

Analisis peran dan fungsi SKPD dalam Pengelolaan keuangan daerah serta pengeruhnya terhadap kinerja SKPD (studi kasus pada Pemkab Aceh Timur)

Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja SKPD

Dependen variabel : Kinerja SKPD

Independen variabel: Perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran

6 Bangun 3 (2009)

Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja kepala perangkat daerah dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang)

Dependen variabel : Kinerja SKPD

Independen variabel:

Pengeluaran pemerintah pada setiap kategori infrastuktur cenderung lebih besar dari kebutuhannya dan kinerja yang dihasilkan oleh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sleman untuk infrastruktur masih memberikan kelemahan dan ancaman pada tugas pokok dan fungsi unit kerja yang menangani. Dalam pengujian secaara simultan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemkab Aceh timur, sedangkan parsial dapat diketahui hanya variabel penyusunan anggaran yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Varabel perencanaan anggaran dan pelaporan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD.

Hasil penelitian menujukkan bahwa pengawasan internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja managerial SKPD

partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran


anggaran, dan struktur desentralisasi Moderator variabel : pengawasan internal 7 4 Syahrida, (2009)

Pengaruh pemahaman sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja SKPD pada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Variabel Dependen: Kinerja SKPD

Variabel Independen: Pemahaman Sistem Akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah

5 5.

Warisno ( 2009 )

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana pendukung, komitmen Organisasi dan Kinerja SKPD

1. Adanya pengaruh secara simultan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD. 2. Adanya pengaruh secara parsial pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD

Kualitas SDM, Komunikasi, Sarana pendukung dan Komitmen Organisasi secara simultan mempengaruhi Kinerja SKPD sedangkan secara parsial hanya kualitas SDM dan Komunikasi saja yang berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

2.2. Landasan Teori 2.2.1. Perencanaan Anggaran Perencanaan adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan dibutuhkan dalam kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam perencanaan. Tahap berikutnya adalah penentuan strategi pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kemudian diikuti oleh penyusunan program. Tahap terakhir dalam perencanaan adalah penyusunan


anggaran untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut Supriyono (2000), hal-hal yang harus dilakukan dalam perencanaan anggaran adalah : a.

Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan mengestimasi. Ketidaktepatan estimasi akan mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat dicapai.

b.

Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi dan asumsi yang mendasari berubah maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi.

c.

Perencanaan dan anggaran tidak dapat dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan “pertimbangan” manajemen.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Proses Rencana Kerja Anggaran Renja

↑

SEB Pagu Indikatif (maret)

→

RKA

→

↑

SE MK Pagu Sementara (Juni)

Pembahasan RKA

→

Penelaahan RKA(DJA)

↓

Himpunan RKA (Pertengahan agustus)

↓

DPR

→ UU APBN (akhir↓ okt)

Rincian APBN (akhir nov)

Gambar 2.1.Rencana Kerja Anggaran


Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung aspek yang bersifat politis sehingga proses penganggaran dalam organisasi sektor publik dapat dikategorikan sebagai proses politik bukan hanya proses ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan penganggaran pada perusahaan swasta yang relatif kecil bahkan mungkin tidak mengandung aspek politis. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan . Anggaran sektor publik mearupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik (Mardiasmo, 2004). Dijelaskan oleh Mulyadi (2003) bahwa langkah-langkah proses perencanaan dalam perusahaan secara menyeluruh dilaksanakan melalui empat tahap: (1) penetapan filosofi dan misi, (2) penetapan tujuan dan strategi, (3) penyusunan program, dan (4) penyusunan anggaran. Pada saat perusahaan akan memulai operasinya terlebih dahulu ditetapkan filosofi dan misi perusahaan tersebut. Misi yang telah dirumuskan kemudian diuraikan menjadi tujuan perusahaan dan dibentuk pula strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:


Gambar 2.2: Perencanaan Menyeluruh Perusahaan (Total Business Planning) Sumber: Mulyadi, (2003) Penjelasan istilah: a.

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi mencakup apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan.

b.

Misi merupakan fokus utama bisnis perusahaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan: “Dalam bisnis apa perusahaan menempatkan diri?”.

c.

Tujuan adalah akhir suatu kegiatan atau hasil yang ingin dicapai, yang menjawab pertanyaan: “Kemana perusahaan akan berjalan?”.

d.

Strategi adalah metode atau rangkaian kegiatan untuk menghadapi persaingan. Strategi memberikan jawaban atas pertanyaan: “Perusahaan perusahaan mana yang ada dalam bisnis sejenis, dan bagaimana berhubungan dengan mereka?”.


e.

Program merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan perusahaan untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik. Dalam perusahaan, tiap-tiap produk atau lini produk (product line) merupakan

suatu program, namun disamping program tersebut, perusahaan dapat memiliki berbagai program lain seperti program pendidikan dan latihan karyawan, program penetrasi pasar, program penemuan produk baru dan sebagainya. Dari gambar 2.2 terlihat bahwa penyusunan anggaran merupakan tahap akhir dari proses perencanaan menyeluruh perusahaan. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian program dalam jangka pendek. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif, biasanya dalam unit moneter (Halim et al., 2004). Sementara Mardiasmo (2004) memberikan definisi mengenai angagaran, bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Standar Analisis Belanja untuk perencanaan anggaran adalah konsep yang harus diterjemahkan dan disinkronkan dengan keadaan masing masing daerah untuk mencapai hasil yang efektif. Keadaan daerah satu dengan yang lain (sangat) berbeda, baik ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun kondisi wilayahnya. Dalam penerapannya, konsep tersebut di atas, baik yang telah dilaksanakan atau pun yang belum, dapat dilihat dalam tahapan proses perencanaan


anggaran. Menurut Peter Rooney et all (2007) indikator perencanaan anggaran adalah: 1. Adanya hubungan yang konsisten antara proses perencanaan bottom-up yang partisipatif, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan sektoral dan APBD 2. Anggaran memihak kelompok-miskin 3. Sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang komprehensif dalam proses perencanaan dan penganggaran telah terbentuk 4. Anggaran berdasarkan kerangka jangka menengah 5. Target anggaran layak dan berdasarkan proses Penyusunan anggaran yang realistis. 6. Pengendalian Pengeluaran digunakan Untuk Memastikan Kinerja Anggaran 7. Koordinasi dengan PPKD Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran mempunyai dua peran penting di dalam sebuah organisasi. Di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (planning) dan di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian (control) jangka pendek bagi suatu organisasi. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. M. Munandar (2000) memberikan pengertian anggaran sebagai berikut:


Budget (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. M. Nafarin (2004) : “Anggaran (budget) adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan”. Mulyadi (2001) : “Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran waktu yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

2.1.2 Pengelolaan Kas Penempatan pengelolaan kas sebagai bidang strategis yang terpisah mencerminkan pentingnya menginstitusionalisasikan praktek-praktek penanganan kas yang tepat di pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi bidang strategis yang paling mudah untuk mendapatkan nilai baik, karena pengelolaan kas yang efektif dan tepat merupakan komponen dasar pengelolaan keuangan yang mantap. Kas merupakan bentuk aktiva yang paling likuid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan. Masalah utama bagi pengelolaan kas adalah menyediakan kas yang memadai, tidak terlalu banyak yang dapat mengurangi keuntungan dan tidak terlalu sedikit yang dapat mengganggu likuditasnya. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan. Laporan arus kas dibuat untuk memenuhi tujuan – tujuan berikut ini : (Secokusumo et all, 1998)


1. Untuk memperkirakan arus kas masa mendatang Sumber dan penggunaan kas perusahaan tidaklah berubah secara dramatis dari tahun ke tahun, oleh karena itu penerimaan dan pengeluaran kas dapat diterima sebagai alat yang baik untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas di masa yang akan datang. 2. Untuk mengevaluasi keputusan manajemen. Laporan arus kas akan melaporkan kegiatan investasi perusahaan, sehingga memberikan informasi arus kas kepada investor dan kreditur untuk mengevaluasi keputusan manajer. 3. Untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar deviden kepada pemegang saham, pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada kreditur. Pemegang saham tertarik pada penerimaan deviden dari investasinya dalam saham perusahaan. 4. Untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Biasanya kas dan laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba cenderung menyebabkan peningkatan kas dan sebaliknya. Akan tetapi nilai sisa kas bisa menurun ketika laba bersih tinggi dan kas bisa meningkat ketika laba bersih rendah. Adanya kemungkinan bangkrutnya suatu perusahaan yang mempunyai laba bersih yang cukup tinggi tetapi arus kas yang rendah, menyebabkan diperlukannya informasi arus kas bagi investor. Indikator pengelolaan kas menurut Peter Rooney et all (2007) adalah : 1. Adanya kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan 2. Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi


3. Seluruh transaksi dan saldo keuangan pemerintah daerah dicatat secara akurat dan tepat waktu 4.

Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan. Pengelolaan kas daerah didasarkan atas efektivitas dan efisiensi penanganan

dana-dana yang berasal dari penerimaan daerah dan dari pemerintah pusat. Penerimaan daerah berasal Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan dari pusat berasal dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Respon tiap-tiap pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan atau kas daerah dan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berbeda-beda. Tidak semua daerah memiliki kesiapan dalam menerima dana transfer tersebut. Dampaknya adalah terjadi perilaku yang tidak simetris sebagai respon terhadap dana transfer yang diberikan. Wulan, (2008) menguraikan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat indikasi respon yang asimetris terhadap bantuan tersebut. Wulan (2008) menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat dana itu digunakan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan PAD tiap-tiap daerah. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Unit organisasi yang


mempunyai bendaharawan

fungsi

perbendaharaan

umum

adalah

negara/daerah

unit

dan/atau

yang

kuasa

ditetapkan

bendaharawan

sebagai umum

negara/daerah.Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Bendaharawan Umum Negara (BUN) Indonesia dipegang oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Kuasa Bendaharawan Umum Negara (Kuasa BUN) dipegang oleh DirektoratPengelolaan Kas Negara (Dir PKN) Dirjen Perbendaharaan. Maka unit organisasi yangmempunyai fungsi perbendaharaan adalah Departemen Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan. Jadi entitas pelaporan untuk Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat adalah: 1. KPPN yangmenghasilkan LAK - KPPN 2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menghasilkan LAK - Kanwil 3. Direktorat PKN yang menghasilkan LAK - BUN 4. Ditjen Perbendaharaan c.q. DIA yang menghasilkan LAK- PP. Lebih lanjut Priyo (2008) menjelaskan bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer maka akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah dan peningkatan konsumsi barang publik. Hal ini menunjukkan bahwa transfer meningkatkan konsumsi akan barang publik namun tidak menjadi substitut pajak daerah. Kondisi inilah yang dalam berbagai literatur disebut dengan flypaper effect. Dewi (2006) menyebutkan flypaper effect merupakan suatu keganjilan dimana kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik yang lebih besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa flypaper effect muncul saat transfer


pemerintah pusat digunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan belanja pemerintah daerah tanpa diimbangi dengan peningkatan PAD.

2.1.3. Pelaporan Menurut Halim, 2004 dalam buku yang berjudul Akutansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, menjelaskan bawa: “Laporan Keuangan adalah Informsi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut.” Sedangkan menurut Ismaya,2005 dalam buku yang berjudul Kamus Akuntansi, menjelaskan bahwa: “Pelaporan keuangan adalah suatu laporan yang disertai segala implementasinya dengan melalui penyiapan neraca dan ikhtisar laba rugi.” Berdasarkan

definisi

di

atas

penulis

dapat

menyimpulkan

bahwa

pelaporan keuangan adalah Informsi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak enternal maupun eksternal dari entitas tersebut segala implementasinya. Menurut American Accounting Association, tujuan akuntansi untuk setiap bentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:1. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas,termasuk pengidentifikasian terhadap berbagai keputusan penting dan penentuan sasaranserta tujuan organisasi.2. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan baku secara efektif.3. Pengurusan dan pelaporan penyirnpanan berbagai sumber daya.4. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi dalam rangka


memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakat untuk tujuan pengendalian social fungsi-fungsi mereka. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008

Tentang Pedoman

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Badan Layanan Umum menyatakan bahwa sistem Akuntansi Keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum (general purpose). Tujuan laporan keuangan adalah: a. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk kepentingan stakeholders. c. Transparansi; memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLU dalam


pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Rooney et all (2007) indikator pelaporan adalah : 1. Adanya kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai untuk fungsi akuntansi dan keuangan 2. Sistem informasi akuntansi dan manajemen sudah terintegrasi 3. Seluruh laporan keuangan pemerintah daerah dicatat secara akurat dan tepat waktu 4. Terdapat laporan keuangan dan informasi manajemen yang dapat diandalkan

2.1.4 Kinerja Pemerintah Daerah Witmore (1997) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan factor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika


pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga. Kinerja dan kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2004). Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecendurangannya pada tahun-tahun mendatang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat diprediksikan. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan. Dilihat dari sisi pengeluaran, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu membelanjakan pendapatan yang diterima untuk selanjutnya memberikan timbal balik atas pengeluaran tersebut. Timbal balik dalam hal ini seperti pendapatan pajak dan retribusi. Analisis sisi pendapatan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai titik sentral analisisnya, sedangkan analisis sisi pengeluaran menekankan pada belanja daerah sebagai titik setral analisisnya. Menurut Ramandei (2009), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan


kinerja secara keseluruhan. Sedangkan pandangan Robertson et. al. (dalam Ramandei, 2009), terhadap kinerja seseorang lebih bersifat situasional, tergantung pada kondisi internal dan faktor eksternal yang melingkupi individu organisasi dalam melakukan pekerjaan. Faktor eksternal berupa target dan persaingan yang menuntut kinerja yang tinggi dari individu itu sendiri. Sedangkan faktor internal berupa lingkungan kerja, gaji, kesempatan, supervise dan yang meliputi dimensi kepuasan kerja. Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ramandei, 2009). Seseorang

yang

memegang

posisi

manajerial

diharapkan

mampu

menghasilkan suatu kinerja manajerial. Berbeda dengan kinerja karyawan umumnya yang bersifat konkrit, kinerja manajerial adalah bersifat abstrak dan kompleks (Mulyadi, 2001). Manajer menghasilkan kinerja dengan mengerahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada didalam daerah wewenangnya. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents