BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Evaluasi Program

2.1.1 Pengertian Evaluasi Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000 : 3). Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi sapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (ratting) dan penilaian (assessment) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut

Universitas Sumatera Utara

member sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2000: 11). Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (dalam Arikunto, 2002: 1). Patton dan Sawicki (1991) mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu : a. Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan. b. With and without comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan menggunakan pembandingan kondisi antara yang tidak mendapat dan yang mendapat kebijakan atau program, yang telah di modifikasi dengan memasukan perbandingan kriteria-kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP) dengan program terhadap suatu TKP tanpa program. c. Actual versus planed performance comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada (planned).


d. Experimental (controlled) models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti. e. Quasi experimental models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan

melakukan

percobaan

tanpa

melakukan

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. f. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada penelitian biaya terhadap suatu rencana (Arikunto, 2002: 14 ). Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan public. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nugroho (2004) mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho, 2004: 185) . Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang


hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebikan, pembuat kebijakan dan masyarakat. 2.1.2 Pengertian Program Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan (Jones, 1994: 296). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam progrma tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: 1. Adanya tujuan yang ingin dicapai 2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu. 3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 4. Adanya perkiraan anggran yang dibutuhkan. 5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Jones, 1994:296). Unsur lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan progoram ialah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan serta peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat pada kelompok orang, boleh dikatakan program tersebut

telah gagal dilaksanakan.

Berhasiltidaknya

suatu

program

dilaksanakan tergantung dari unsur pelaksanaanya. Unsur pelaksanaan itu


merupakan

unsur

ketiga.

mempertanggungjawabkan

Pelaksana pengolahan

adalah

hal

maupun

penting

dalam

pengawasan

dalam

pelaksanaan, baik itu organisasi ataupun perorangan (Jones, 1994: 298). 2.1.3 Jenis – Jenis Evaluasi Program Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai altenatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri. b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan mentoring. Mentoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Mentoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil program tersebut akan memecahkan masalah yang ingin dipecahkan.


Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

c. Evaluasi pada Tahap Paska Pelaksanaan Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaanya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibaning dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Nugroho, 2009: 537). 2.1.4 Tujuan Evaluasi Program Seperti disebutkan oleh Sudjana (2006: 48), tujuan khusus evaluasi program terdapat 6 (enam) hal, yaitu untuk : a. Memberikan masukan bagi perencanaan program; b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program; c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program; d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program; e. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program; f. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.


Selanjutnya Sudjana berpendapat bahwa tujuan evaluasi adalah untuk melayani pembuat kebijakan dengan menyajikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan secara bijaksana. Oleh karenanya evaluasi program dapat menyajikan 5 (lima) jenis informasi dasar sebagai berikut : a. Berbagai data yang dibutuhkan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu program harus dilanjutkan. b. Indikator-indikator tentang program-program yang paling berhasil berdasarkan jumlah biaya yang digunakan. c. Informasi tentang unsur-unsur setiap program dan gabungan antar unsur program yang paling efektif berdasarkan pembiayaan yang diberikan sehingga efisiensi pelaksanaan program dapat tercapai. d. Informasi untuk berbagai karakteristik sasaran program-program pendidikan sehingga para pembuat keputusan dapat menentukan tentang individu, kelompok, lembaga atau komunitas mana yang paling menerima pengaruh dari pelayanan setiap program. e. Informasi tentang metode-metode baru untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi pengaruh program (Sudjana, 2006: 50). 2.1.5 Proses Evaluasi Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu diperhaikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugastugas evaluasi antara lain: 1. Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas/yang menerima tugas harus jelas.


2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi yaitu mencari kesalahan harus dihindari. 3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dengan pelaksanaan

dengan

melakukan

pengukuran-pengukuran

kuantitatif/kualitatif jumlahitas program secara tekhnik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit. 4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta pembuat keputusan atas dasar saran/nasehat tersebut berada di tangan manajemen program. 5. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas datadata/penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitannya dengan program. 6. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu progrma yang sangat penting dalam siklus manajemen program (Sirait,1990: 161).

2.2

Pengertian Perusahaaan Perusahaan ialah suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses produksi

barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat,


sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Dengan demikian dalam menghasilkan barang, perusahaan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapi tujuan yaitu keuntungan. Perusahaan merupakan kesatuan teknis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha

(Syadiasyh,http://syadiashare.com/pengertian-

perusahaan.html:26/11/2011 pukul 14:07 wib). Setiap perusahaan memiliki budaya tertentu yang tercermin dari perilaku para pegawainya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati bersama. Budaya perusahaan adalah apa yang dialami oleh masing-masing pegawai sebagai bagian dari lingkungan bisnis tertentu. Deal & Kennedy (1982) dalam bukunya corporate cultures, mendefinisikan empat elemen budaya perusahaan, yaitu lingkungan bisnis, nilai-nilai, cerita-cerita kepahlawanan, dan ritual-ritual. Mccarty dan Steck (1989) menambahkan beberapa aspek lagi, yaitu hakekat industri, demografi para pekerja, persepsi perusahaan, dan masalahmasalah para pegawai di perusahaan. Aspek-aspek tersebut berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, apakah perusahan tersebut merupakan kantor pusat atau kantor cabang, apakah para individu yang bekerja di perusahaan itu menyukai pekerjaannya, dan apakah para pegawai mampu menyeimbangkan antara tekanan pekerjaan dan keluarga (Suharto, 2007: 96).

2.3

Pengertian Tenaga Kerja/Karyawan

Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan


adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3). Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli: 1. Menurut Hasibuan (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu 2. Menurut Subri (dalam Manulang, 2002), Karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduuk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2.4

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.4.1 Defenisi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Wahab dalam bukunya Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenagga Kerja di Indonesia (2001: 143) mengungkapkan, jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan


pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jamsostek mempunyai beberapa aspek, yaitu: a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya. b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (Ramli, 1997: 2).

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan: “ Dengan Persetujuan DPR RI, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya dalam

menghadapi

resiko-resiko

sosial-ekonomi,

dan

mengurangi

ketidakpastian masa depan”. Sedangkan Pasal 2 nya menyebutkan: “ Jaminan sosial Tenaga Kerja ini merupakan bagian dari pembanguna ekonomi dan pembangunan sosial yeng telah berjalan selama ini, a. Pembanguna ekonomi yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan sarana moneter, serta perubahan keseimbangan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, telah membawa perombakan struktural dalam cara dan sumber kehidupan manusia. Dalam situasi perubahan kehidupan ekonomi tersebut, program – program jaminan sosial diperlukan utnuk melindungi tenaga kerja terhadap resikoresiko kecelakaan, sakit, cacat, hari tua, dan meninggal dunia yang dapat mengakibatkan turunnya biaya perawatan kesehatan.


b. Pembangunan sosial yang menimbulkan modernisasi sosial membutuhkan kemandirian dalam segala hal, sehingga tenaga kerja tidak menggantungkan diri pada pihak lain termasuk pada hari tua, saat memerlukan biaya perawatan waktu sakit, dan jaminan ahli waris jika ia meninggal dunia. Selain itu, jaminan social yang mengurangi ketidakpastian masa depan akan memberikan rasa aman dan terjamin, sehingga akan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan, dan ketenangan berusaha bagi pengusaha (Kansil & Kansil, 1997: 1).

2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja Adapun ruang lingkup jaminan sosial yang dimaksud diatur secara jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Ramli, 1997: 2), sebagai berikut: 1.

Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko

yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecekaan kerja sifatnya relatif, sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. 2.

Jaminan Hari Tua


Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan memperngaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka bekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberika kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan / dibayarkan

sebesar

iuran

yang

terkumpul

ditambah

dengan

hasil

pengembangannya apabila tenaga kerja telah mencapai umur 55 tahun atau mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi atau meninggal dunia. Kemudian jika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menjadi peserta minimal 5 tahun juga akan dibayarkan iuran yang terkumpul. 3.

Program Jaminan Kematian Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja

akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan social ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.


4.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan

produktivitas

kesehatan

tenaga

kerja,

dimaksudkan sehingga

dapat

untuk

meningkatkan

melaksanakan

tugas

sebaikbaiknya dan meruapakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perseorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program Jamsostek (Ramli, 1997: 2). Disamping

itu

pengusaha

tetap

berkewajiban

mengadakan

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bersifat dasar diberikan kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum dengan 3 orang anak (Ramli, 1997: 3 ). 2.4.3 Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak – hak peserta dan kewajiban lainnya dari Badan Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Program Jamsostek diselenggarakan oleh Negara, tetapi pelaksanaannya dilakukakan oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk. Dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan


wewenang penyelengggaraan program tersebut kepada badan penyelenggara yang ditunjuk itu, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh undang-undang yang berlaku. BUMN ini bertugas melaksanakan fungsinya dengan peningkatan

mengutamakan pelayanan

perlindungan

dan

kepada peserta dalam

kesejahteraan

tenaga

kerja

beserta

keluarganya (Wahab, 2001: 146). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang penetapan badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, telah ditetapkan perusahaan perseroan PT Jamsostek (sebelumnya bernama PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja disingkat PT Astek) sebagai badan penyelenggara tunggal program Jamsostek yang mempunyai tugas, yaitu: 1. Mengadministrasikan kepesertaan jaminan hari tua (JHT) dan menginvestasikan dana iuran jaminan hari tua (JHT). 2. Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (Wahab, 2001: 146). Walaupun PT Jamsostek bertindak sebgai perusahaan asuransi jiwa, namun PT Jamsostek tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1992

tentang

usaha

perasuransian.

Sebagai

dasar

hukum

dari

penyelenggaraan program Jamsostek adalah: 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek.


3. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1995 tentang Penetapan badan penyelenggara program jamsostek. 4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi dana program Jamsostek. 5. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1996 tentang pengelolaan dan investasi dana program Jamsostek (Wahab, 2001: 147). Pada dasarnya program Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undangundang nomor 3 tahun 1992, telah mengandung program-program jaminan social yang secara umum dipersyaratkan dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 102 tahun 1992 tentanng jaminan sosial (minimum standard). Program jaminan sosial yang ditetapkan konvensi ILO yang tidak diliput oleh undang-undang nomor 3 tahun 1992 adalah tunjangan pengangguran dan tunjangan keluarga (Wahab, 2001: 148). 2.4.4 Kepesertaan Berdasarkan pasal 3 UU nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek dan pasal 117 UU nomor 25 tahun 1997 tentang ketegakerjaan, setiap tenaga kerja

berhak

atas

jaminan

sosial

tenaga

kerja.

Pengusaha

yang

mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek (Zulaini, 2001: 145). Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang

Kepesertaan dan

Iuran, pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa badan penyelenggara Jamsostek wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.


2.4.5 Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara Pembayaran Iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan suatu resiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan Jamsostek lebih menekankan

kepada

aspek

kemanusiaan,

dimana

pengusaha

perlu

memperhatikan nasib para pekerja dan keluarganya (Kansil & Kansil, 1997: 43). Pada pasal 20 tentang ketentuan – ketentuan Jamsostek dikatakan “ iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”, sedangkan pada pasal 21 dikatakan “ besarnya iuran, tata cara, syarat prmbayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan social tenaga kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Selanjutnya pasal 22 menegaskan: a. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah

tenaga

kerja

serta

membayarkan

kepada

Badan

Penyelanggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. b. Dalam hal keterlambatan pembayaran

iuran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi terlambat membayarkan kepada badan penyelenggara dari waktu


yang

ditentukan,

persentase

dapat

diwajibkan

pembayaran

yang

membayar

diperhitungkan

tambahan dengan

keterlambatannya (Kansil & Kansil, 1997: 44). Selanjutnya, besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja menurut PP Nomor 14 Tahun 1993 pada bab 3 pasal 9 adalah sebagai berikut ( Kansil dan Kansil, 1997: 48): Ayat 1: Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut: a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, sebagai berikut: Kelompok I

: 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II


Kelompok III


Kelompok IV


Kelompok V


b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan; c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan; d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Ayat 2: Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Ayat 3: Iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.


Ayat 4: Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d, setinggitingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk Pembayaran Iuran juga diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 1993 pada bab 3 pasal 10: 1.

Iuran lanjutan wajib dibayar perusahaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan Formulir Jamsostek 2 bila tidak terjadi perubahan upah dan jumlah tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK. Formulir Jamsostek 2 dan Formulir Jamsostek 2a serta Formulir Jamsostek pendukung lainnya bila terjadi perubahan upah, tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK.

2.

PT Jamsostek (Persero) wajib memberitahukan atau mengingatkan perusahaan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah : -

Batas akhir pembayaran iuran bagi perusahaan belum memenuhi kewajibannya.

-

Perusahaan membayar iuran, tetapi terdapat kekurangan atau kelebihan iuran.

3.

Pengusaha wajib menyelesaikan kekurangan atau kelebihan iuran dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PT Jamsostek (Persero), selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

4.

Pengusaha wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan, apabila tidak berurutan PT Jamsostek (Persero) dapat memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran pada bulan berikutnya untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan atau kekurangan iuran bulan sebelumnya.


5.

Iuran Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya baru dapat dirinci dan dihitung serta dimasukkan dalam akun individu masing-masing peserta setelah iuran yang dibayarkan jumlahnya/ besarnya sama dengan rincian iuran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 2a).

6.

Iuran dan atau kekurangan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang PT Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka :

1. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja. 2. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja. 3. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya. 4. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan. 5. Badan Penyelenggara wajib membayar penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap. 2.5 Kerangka Pemikiran Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme


asuransi sosial. Pentingnya suatu jaminan kerja kepada para karyawan sangatlah mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan. Betapa tidak, karyawan akan merasa aman dan nyaman serta terjamin jika dilindungi oleh jaminan-jaminan

yang

ada

disuatu

perusahaan.

Sebagai

badan

penyelenggara PT. Jamsostek memiliki ruang lingkup jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 6 ayat 1 yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Keberhasilan suatu program tentu saja tak lepas dari pelaksanaan suatu program tersebut. Dalam hal ini PT. Citra Baru Commercial Medan juga perlu memahami pentingnya Jamsostek di Perusahaan dan serius menanggapi persoalan

ini.

PT.

Citra

Baru

Commercial

Medan

yang

telah

mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam kepesertaan Jamsostek, dan tentunya juga memiliki tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Tujuannya adalah agar dapat diketahui sejauh mana PT. Jamsostek memberikan perlindungan bagi karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan dan dimaksudkan dapat menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan kedepannya. Agar tercapainya keberhasilan program tersebut maka dalam hal ini yang menjadi indikator keberhasilannya adalah tercapainya tujuan yang menjamin agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, santunan uang tunai apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja, tercapainya tujuan agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, termasuk obat dan bahan medis yang diperlukan, tercapainya tujan agar


peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, tercapainya tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Gambar I Bagan Alur Pemikiran

PT. Citra Baru Commercial Medan --------------

PT. Jamsostek

Karyawan PT. Citra Baru Commercial Medan

Evaluasi Pelaksanaan Program

Indikator Keberhasilan :

Jamsostek:

 Jaminan Kecelakaan Kerja  Jaminan Pemeliharaan

 Santunan uang tunai kecelakaan dan penyakit akibat bekerja  Menjamin pelayanan kesehatan yang

Kesehatan

promotif, kuratif, dan rehabilitative

 Jaminan Hari Tua

 Peserta menerima uang tunai hari tua

 Jaminan Kematian

 Mendapatkan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris


2.6 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional 2.6.1 Defenisi Konsep Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena sosial, yang harus dipahami untuk memahami kerangka acuan dalam sebuah penelitian. Defenisi konsep adalah perumusan gejala atau permasalahan yang akan diteliti (Bungin, 2001: 40 & 57). Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar tentang apa yang akan diteliti serta menghindari pemahaman yang salah yang dapat mengaburkan tujuan dari penelitian. Adapun yang menjadi defenisi konsep yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan dapat dicapai. 2. Program adalah cara yang disusun secara sistematis yang disahkan untuk mencapai tujuan. Program merupakan pengorganisasian rencana agar lebih mudah untuk dioperasionalkan dalam pelaksanaan di lapangan. 3. Jamsostek merupakan program pemerintah yang bertujuan memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia. 4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perorangan, milik persekutuan, atau milik


badan hukum, baik milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan mebayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 5. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah serta jaminan sosial yang wajar. 2.6.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang merupakan petujuk tentang bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1997: 23). Bertujuan untuk memudahkan

dalam melaksanakan penelitian dilapangan, maka

perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan, bertujuan untuk menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Adapun yang akan menjadi defenisi operasionalnya adalah: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah Program yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. 2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Program yang memberikan dan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) 3. Jaminan Hari Tua adalah Program yang memberikan

kepastian

penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja


4. Jaminan Kematian adalah upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents