BAB II TINJAUAN PUSTAKA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Ilyas & Burton (2010: 6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasatimbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut

Agus Sambodo (1999: 2), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bagi si Pembayar Pajak tidak mendapatkan jasa balik (kontraprestasi) yang bisa din ikmati secara langsung

dan

hasil

pemungutan

pajak

dipakai

membiayai

pemerintahan/pembangunan. Menurut Ilyas & Burton (2010: 7) pengertian perpajakan memiliki lima unsur yaitu. 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang, 2) Sifat dapat dipaksakan, 3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayaran pajak,


digilib.uns.ac.id

4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan 5) Pajak

digunakan

untuk

membiayai

berbagai

pengeluaran

pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum. 2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2002: 1) pajak memiliki dua fungsi, yaitu. 1) Fungsi budgetair (pembiayaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 2) Fungsi regulared (mengatur) Pajak

sebagai

alat

untuk

mengatur

atau

melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. 3. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Resmi (2009: 11) dalam memungut pajak ada tiga system pemungutan, yaitu. 1) Official Assessment System Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,


digilib.uns.ac.id

2) Self Assessment System Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) With Holding System With Holding System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. Jenis Pajak Menurut Resmi (2009: 7) terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu. a. Menurut Golongannya 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke tiga.


digilib.uns.ac.id

b. Menurut Sifatnya 1) Pajak

Subjektif,

adalah

pajak

yang

pengenaannya

memperhatikan pada keadaan pribadi WP atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, 2) Pajak

Objektif,

adalah

pajak

yang

pengenaannya

memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. c. Menurut Lembaga Pemungutnya 1) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 5. Surat Pemberitahuan (SPT) Dalam pasal 1 (satu) angka 10 (sepuluh) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


digilib.uns.ac.id

Menurut Waluyo (2007: 36) memperhatikan saat pelaporannya SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu. a.SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat, b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Pada SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak

ada tiga

kemungkinan yaitu . a. Lebih bayar, apabila jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak, b. Kurang bayar apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari pada jumlah kredit pajak, dan c. Nihil apabila jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak. Dalam hal SPT menunjukkan lebih bayar WP dapat memilih kelebihan pembayaran pajak akan di restitusi atau dikompensasikan kedalam masa pajak selanjutnya. Restitusi adalah pengembalian dalam bentuk uang kepada WP atas kelebihan pembayaran pajak setelah melalui proses-proses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


digilib.uns.ac.id

Dalam

hal penyampaian SPT

185/PMK.03/2007

apabila

yang diatur dalam PER-

berdasarkan

Penelitian

SPT

yang

disampaikan WP atau kuasanya dinyatakan lengkap, kepada WP diberikan tanda bukti penerimaan SPT. Dalam hal SPT tidak lengkap, kepada

Wajib

Pajak

diberikan

kesempatan

untuk

memenuhi

kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila. a.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan benar, lengkap dan jelas, b. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, c.SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani o leh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang. d. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap, e.SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai,


digilib.uns.ac.id

f. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A, butir II.A, butir III.A dan butir IV.A pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak in i, g. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, h. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap, i. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap, j. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang diisi tidak lengkap, k. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan media elektronik yang berisi data digital SPT Tahunan,


digilib.uns.ac.id

l. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, m. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetap i tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, n. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen datanya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap, o. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan melalui efiling tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak d iisi atau diisi tetapi tidak lengkap. Dalam pasal 4 PER - 26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT, proses penerimaan SPT adalah sebagai berikut. a.Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan tersebut dan disampaikan

secara

langsung,

maka Petugas

Penerima

SPT Tahunan melakukan penelitian kelengkapan SPT.Berdasarkan penelitian kelengkapan SPT ,


digilib.uns.ac.id

b. Apabila SPT Tahunan lengkap maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT, c.Apabila SPT Tahunan tidak lengkap maka SPT Tahunan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan. Dalam hal SPT Tahunan merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka. a.Penelitian kelengkapan SPT dilakukan oleh Account Representative, b. Selain penelitian kelengkapan SPT tersebut, dilakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan

Umum

dan

Tata

Cara

Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, c.Apabila

SPT

Tahunan

Pembetulan

tidak

lengkap

dan/atau

tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan, maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak d isertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan, d. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung tetapi Wajib Pajak tidak terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan tersebut, maka Petugas Penerima SPT Tahunan memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan SPT, e.Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan yang


digilib.uns.ac.id

disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima dan tanggal penerimaan SPT Tahunan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap, f. Dalam hal SPT Tahunan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP tersebut, penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan dilakukan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, g. Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT Tahunan diterima, h. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP wajib mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima, i. Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut melalui KP2KP di bawahnya, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.

6. Pengertian Pemeriksaan


digilib.uns.ac.id

1. Pengertian Pemeriksaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2002: 34). Pemeriksaan Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak (Suwandi, 2006: 61) Menurut

Undang-undang

Nomor

28

tahun

2007

pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor per-04/PJ/2012 Metode

Pemeriksaan

adalah

teknik

dan

prosedur

pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung.


digilib.uns.ac.id

Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan

melakukan

pengujian

atas kebenaran

pos-pos

SPT

termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Menurut

Pardiat

(2007:

11)

pemeriksaan

pajak

menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara obyektif oleh Pemeriksa Pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak tidak untuk mencari-cari

kesalahan WP melainkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan tertulis dalam pasal 29 UU KUP, yaitu. a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hokum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, dan


digilib.uns.ac.id

b. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pardiat(2007: 6) pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dalam

tujuan

pemeriksaan

pajak

mengenai

kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Ilyas & Burton (2010: 140) adalah dalam hal sebagai berikut. a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk

yang telah

diberikan

pengembalian

pendahuluan

kelebihan pajak, b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menunjukkan rugi, c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP, e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka tiga tidak dipenuhi.


digilib.uns.ac.id

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, meliputi pemeriksaan dalam rangka. 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan, 5) Pengumpulan

bahan

guna penyusunan norma perhitungan

penghasilan neto, 6) Pencocokan data dan alat keterangan, 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, 11) Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.


digilib.uns.ac.id

3. Kriteria Pemeriksaan Pajak Menurut Pardiat (2007: 5) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak. 1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, 2) Menyatakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuaan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, 4) Melakukan

penggabungan,

peleburan,

pemekaran,

likuidasi,

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya, atau 5) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Tata Cara Pemeriksaan Dalam pemeriksaan Pemeriksa Pajak dapat memilih jenis pemeriksaan, yaitu. 1) Metode Tidak Langsung, terdiri atas pendekatan. a. Transaksi tunai dan bank,


digilib.uns.ac.id

b. Sumber dan penggunaan dana, c. Penghitungan rasio, d. Pertambahan kekayaan bersih, e. Penghitungan biaya hidup, f. Satuan dan/atau volume 2) Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos SPT termasuk lampirannya. Menurut Hardi (2003) kaitan antara SPT dan Pemeriksaan Pajak adalah. a. SPT merupakan tolak ukur dilakukannya pemeriksaan, apabila dalam SPT berstatus lebih bayar maka sesuai Undang-undang Perpajakan perlu dilakukan pemeriksaan, b. SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya utang Pajak dari Wajib Pajak untuk melihat apakah pajak yang telah dibayarkan dengan SPT sesuai dengan pajak yg terutang.

5. Ruang Lingkup Pemeriksaan Menurut Suwandi (2006: 62) ruang lingkup pemeriksaan ada dua yaitu. 1) Pemeriksaan kantor yaitu meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak, dan


digilib.uns.ac.id

2) Pemeriksaan lapangan yaitu meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007. 1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam

rangka pemeriksaan kantor sampai dengan

tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan, 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan, 3) Apabila

dalam

Pemeriksaan

Lapangan

ditemukan

indikasi

transaksi yang terkait transfer pricing dan/atau transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lama, Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun,


digilib.uns.ac.id

4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan atas SPT Lebih bayar, jangka waktu pemeriksaan tersebut harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

7. Standar Pemeriksaan Berdasarkan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007. Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan, meliputi. 1) Standar Umum A. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, B. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara, C. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama,


digilib.uns.ac.id

b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan,

permintaan

keterangan,

konfirmasi,

teknik

sampling, dan pengujian lainnya, c) Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, d) Pemeriksa dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim, e) Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain, f) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor DJP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal WP, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak, g) Pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, h) Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan a) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai


digilib.uns.ac.id

dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan, b) Laporan

Hasil

Pemeriksaan

untuk

menguji

kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai, i.

Penugasan pemeriksaan,

ii.

Identitas WP,

iii.

Pembukuan atau pencatatan WP,

iv.

Pemenuhan kewajiban perpajakan,

v.

Data/informasi yang tersedia,

vi.

Buku dan dokumen yang dipinjam,

vii.

Materi yang diperiksa,

viii.

Uraian hasil pemeriksaan,

ix.

Ikhtisar hasil pemeriksaan,

x.

Penghitungan pajak terutang,

xi.

Simpulan dan usul pemeriksa pajak.


digilib.uns.ac.id

8. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Pemeriksa Pajak Sesuai

pasal

13

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

545/KMK.04/2000. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemeriksa Pajak yaitu. 1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai wewenang untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam selanjutnya pemeriksaan

kewenangannya, dan

ditunda untuk dilanjutkan

pada

kesempatan berikutnya, 2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, maka sebelum Pemeriksa Lapangan ditunda, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan, 3) Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangen dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, dan Wajib Pajak atau kuasa tidak ada ditempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan, 4) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak,

maka

menandatangani

pegawai Surat

Kelancaran Pemeriksaan,

Wajib Pernyataan

Pajak

tersebut

Penolakan

harus

Membantu


5) Dalam

digilib.uns.ac.id

hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat

Pernyataan

Penolakan

Membantu

Kelancaran

Pemeriksaan,

Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, 6) Apabila Wajib Pajak atau kuasanya menolak untuk diperiksa, maka Wajib

Pajak

atau

kuasanya

harus

menandatangani

Surat

Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, 7) Dalam

hal terjadi penolakan untuk menandatangani Surat

Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak, 8) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

7. Surat Ketetapan Pajak Menurut Resmi (2009: 51) surat ketetapan pajak meliputi. 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) SKPKB diterbitkan oleh DJP apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang tidak atau kurang bayar,


digilib.uns.ac.id

2) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih leb ih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen), 4) Apabila kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atau 5) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKBKBT. 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.


digilib.uns.ac.id

4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk. a. Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, b. Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak diterb itkan pada saat. 1) Surat ketetapan pajak diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, 2) Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan

Masa

Pajak

yang

tercakup

dalam

Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai, 3) Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.


digilib.uns.ac.id

Prosedur Penerbitan SKPLB adalah sebagai berikut. 1) WP mengajukan secara tertulis kepada DJP. Permohonan dapat disampaikan dengan mengisi kolom SPT atau dengan surat tersendiri. 2) DJP

setelah

melakukan

pemeriksaan

atas

permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus menerbitkan SKPLB paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah surat permohonan diterima secara lengkap, 3) Apabila dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan setelah surat permohonan diterima, DJP tidak member suatu surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, 4) Apabila SKPLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya

jangka

waktu

tersebut

sampai

dengan

saat

diterbitkannya SKPLB.

Menurut Resmi (2009: 55) bagi WP dengan kriteria tertentu kelebihan

membayaran

pajak,

Surat

Keputusan

Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan Pajak diterb itkan oleh DJP paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, dan paling lama 1


digilib.uns.ac.id

(satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap(untuk Pajak Pertambahan Nilai). DJP menerbitkan SKP dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap WP dengan kriteria yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

B. Analisis Data dan Pembahasan Dari data yang terjadi di KPP Pratama Sukoharjo WP Badan yang lebih bayar di atas Rp 1.000.000,- adalah sebagai berikut. Tabel II.1 Data Wajib Pajak Lebih Bayar JUMLAH WP

JUMLAH WP BADAN

BADAN

LEBIH BAYAR

2007

3421

113

2008

3792

137

2009

4237

113

2010

5042

97

2011

5815

143

TAHUN

Dalam kelebihan pembayaran pajak, WP dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan SPT yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan restitusi, wajib untuk


dilakukan

pemeriksaan

digilib.uns.ac.id

untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban

perpajakan, hasil pemeriksaan dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPLB. 1. Tata Cara Penyelesaian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Penerbitan SKPLB di KPP Pratama Sukoharjo melalui beberapa proses yaitu: a. Penyampaian SPT WP a. Seksi Pelayanan pada saat menerima SPT yang disampaikan WP secara langsung, melakukan pemeriksaan kelengkapan SPT apabila terdapat ketidak lengkapan dikembalikan untuk dilengkapi, dan apabila SPT disampaikan melalui drop box atau melalui jasa kurir atau kantor pos, SPT dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. b.

Seksi pelayanan membuatkan bukti diterimanya SPT kepada WP dan melakukan pemilahan SPT menurut statusnya yaitu lebih bayar, nihil, atau kurang bayar. Setelah proses pemilahan seksi pelayanan mem fotocopy SPT sebagai arsip bagi seksi pelayanan,

c. SPT asli diserahkan pada seksi PDI untuk dilakukan pengarsipan, dan seksi PDI melakukan perekaman atas SPT untuk dikirim ke pusat, d. Fotocopyan SPT yang lebih bayar lebih dari Rp 1.000.000,diserahkan kepada seksi pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Sedangkan fotocopyan SPT yang menunjukkan lebih bayar kurang dari Rp 1.000.000,- diserahkan kepada account representative untuk diperiksa kebenarannya tanpa pemeriksaan secara rinci.


digilib.uns.ac.id

Dari proses penerimaan SPT tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan tanda bukti penerimaan SPT dan dijalankannya perekaman SPT untuk dikirim ke kantor pusat. Akan tetapi dalam hal pengarsipan berbentuk fotocopy hanya akan menambah biaya yang seharusnya dapat dihindari dan rawan rusak, seharusnya dalam pemberian berkas SPT yang lebih bayar kepada seksi pemeriksaan cukup dengan rekaman SPT.

b. Proses Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan 1) Seksi pemeriksaan setelah memeriksa SPT yang lebih bayar dalam waktu 1 (satu) hari membuat daftar nominatif, dan mengajukan melakukan pemeriksaan kepada kantor wilayah dalam hal ini DJP, setelah disetujui kepala kantor membuat Nota Dinas kepada Supervisor yang ditunjuk untuk membuat rencana pemeriksaan. 2) Seksi pemeriksaan membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang diserahkan kepada pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap WP di lapangan. Serta membuat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dengan menyantumkan tujuan pemeriksaan dan tim pemeriksa yang diserahkan kepada WP yang akan diperiksa, serta seksi pemeriksaan apabila adanya penolakan pemeriksaan dari WP, tim pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan dan


digilib.uns.ac.id

membuat

surat

pernyataan

penolakan

pemeriksaan

dengan

ditandatangani oleh WP. 3) Sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan, pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari. a) Mempelajari berkas/data serta SPT WP, b) Melakukan pengenalan lokasi WP, c) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan, d) Menentukan program pemeriksaan, e) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. 4) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petugas

pemeriksa pada tahap

pemeriksaan adalah. a) Memeriksa di tempat WP, b) Melakukan penilaian atas pengendalian intern, c) Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, d) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga apabila diperlukan. 5)

Pembahasan hasil pemeriksaan a) Sebelum

pembahasan

akhir

Laporan

Hasil Pemeriksaan,

Pemeriksa memberitahukan terlebih dahulu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada WP yang diperiksa, dan memberikan Hak kepada WP untuk menyampaikan pendapat tertulis dalam jangka

waktu

7

(tujuh)

hari

sejak

pengiriman

Surat


digilib.uns.ac.id

Pemberitahuan

Hasil

Pemeriksaan

sebelum

diadakannya

pembahasan akhir, dan memberi hak kepada WP untuk hadir dalam pembahasan akhir, b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari WP tidak menyampaikan tanggapan, dibuat berita acara tidak adanya tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh WP, c)

Pembahasan hasil akhir pemeriksaan, pemeriksa menjelaskan temuan-temuan yang di dapat pada saat pemeriksaan, dan membahas jika ada tanggapan dari WP atas hasil pemeriksaan,

d) Apabila WP tidak setuju sebagian atau seluruhnnya hasil pemeriksaan, WP dapat meminta perbedaan tersebut dibahas oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh tingkat Kanwil, yang hasil pembahasan atau keputusan tim pembahas tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan, e) Dalam hal WP setuju terhadap hasil pemeriksaan, dilakukan sidang penutup dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan, f) Bersarkan Laporan Hasil Pemeriksaan seksi Pemeriksaan membuat nota perhitungan sebagai dasar penerbitan SKP. Pemeriksaan Kantor 1) Setelah mempelajari SPT WP Seksi Pemeriksaan mengeluarkan Surat Panggilan kepada WP untuk diperiksa dikantor DJP dengan membawa dokumen-dokumen, catatan-catatan yang diperlukan


digilib.uns.ac.id

dalam pemeriksaan sesuai dengan permintaan pemeriksa dalam surat panggilan, 2) Sebelum Surat Panggilan diserahkan kepada WP, tim pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari: a) Mempelajari berkas/data serta SPT WP, b) Melakukan pengenalan lokasi WP, c) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan, d) Menentukan program pemeriksaan, e) Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam. 3) Pemeriksa melakukan tanya jawab terhadap WP tentang cara perhitungan pajak, serta pemeriksa memeriksa setiap dokumendokmen,

catatan-catatan

dengan

melakukan

teknik-teknik

pemeriksaan, 4) Dalam hal pembahasan hasil akhir pemeriksaan lapangan dengan pemeriksaan kantor menggunakan tata cara yang sama.

Dari analisis yang memperbandingkan proses pemeriksaan dan peraturan yang berlaku pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa KPP Pratama Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa di KPP Pratama Sukoharjo sering menggunakan pemeriksaan lapangan meskipun waktu pemeriksaan pemeriksaan lebih lama dari pada pemeriksaan kantor akan


digilib.uns.ac.id

tetapi dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan tim pemeriksa memberikan hak kepada WP

sebelum pembahasan hasil pemeriksaan untuk

menyampaikan keberatan atau ketidak setujuan dari hasil pemeriksaan yang akan dibahas bersama saat pembahasan hasil pemeriksaan, serta pemeriksa memberikan hak kepada WP untuk mengajukan keberatan yang akan di bahas oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh kanwil hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pemeriksaan. c. Penerbitan SKPLB 1) Nota perhitungan dan Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada pelayanan sebagai dasar penerbitan SKPLB, 2) Seksi pelayanan menerbitkan SKPLB, untuk diserahkan kepada WP, sebagai arsip, dan sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Dengan membandingkan proses tata cara penerbitan SKPLB di KPP Pratama Sukoharjo terhadap Undang-undang dan peraturanperaturan Direktorat Jendral Pajak serta peraturan-peraturan lain yang berlaku, menurut penulis tata cara penerbitan SKPLB di KPP Pratama Sukoharjo sudah sesuai dengan peraturan

yang berlaku dengan

memperhatikan setiap jangka waktu yang telah diatur dalam Undangundang serta setiap tahapnya dalam penerbitan SKPLB dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.


digilib.uns.ac.id

Penerbitan SKPLB yang didasarkan adanya Nota perhitungan dan Hasil akhir pemeriksaan telah dilaksanakan dengan baik oleh KPP Pratama Sukoharjo dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tentang dasar penerbitan SKPLB. 2. Hambatan yang Dihadapi Oleh KPP Pratama Sukoharjo dalam Penyelesaian SKPLB Ada beberapa hambatan yang dihadapi KPP Pratama Sukoharjo dalam Pemeriksaan dan Penerbitan SKPLB, hambatan tersebut antara lainsebagai berikut. a. Minimnya pengetahuan WP mengenai perpajakan terkusus dalam hal perbedaan aturan antara akuntansi dengan perpajakan. b. Adanya kemungkinan WP memberikan data-data yang tidak benar, atau menyembunyikan data-data pada saat dilakukan pemeriksaan. c. Kurangnya petugas pemeriksa.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh KPP Pratama Sukoharjo dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Penyelesaian SKPLB Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam pelaksanaan penyelesaian SKPLB, upaya tersebut antara lain sebagai berikut. a. Mengadakan penyuluhan dan memberikan penjelasan kepada WP tentang perbedaan aturan dalam akuntansi dengan perpajakan, dan memberikan penyuluhan cara menghitung pajak dengan benar.


digilib.uns.ac.id

b. Memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undangundang perpajakan yang berlaku. c. Menambah petugas pemeriksa di KPP Pratama Sukoharjo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents