8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengetahuan
2.1.1 Definisi pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Soetriono (2007) pengetahuan merupakan aspek pokok untuk menentukan perilaku seseorang untuk menyadari dan tidak, maupun untuk mengatur perilakunya sendiri. Selain itu menurut Fitriani (2011) dalam Hariati (2013), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Dari beberapa definisi pengetahuan diatas, pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil pemikiran seseorang tentang suatu objek (benda, sifat, maupun harapan) yang diperoleh dari pengindraan seseorang terhadap objek tertentu (pengalaman indrawi), maupun kegiatan lain yang dilakukan orang tersebut yang dapat mempengaruhi prilaku seseorang. 2.1.2
Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan Menurut Mubarak (2011) dalam Hariati (2013), ada tujuh faktor yang
mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :
a. Pendidikan Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain agar dapat memahami sesuatu hal. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya pengetahuan yang dimilikinya akan semakin banyak pula. hubungannya
dengan
pelayanan
Menurut Amelia (2011) dalam
kesehatan,
bila
seseorang mempunyai
pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, maka akan mempercepat penerimaan pesan-pesan, informasi yang disampaikan tentang manfaat dan jenis pelayanan yang disediakan. b. Pekerjaan Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut penelitian Hariati (2013) seorang ibu yang bekerja memiliki pergaulan, informasi dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki pekerjaan yang sering berinteraksi dengan orang lain akan memiliki lebih banyak pengetahuan bila dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan tanpa ada interaksi dengan orang lain c. Umur Dengan bertambahnya umur seseorang maka orang tersebut akan mengalami perubahan aspek fisik dan psikologis (mental). Perubahan aspek psikologis atau mental seseorang akan membuat tarif berpikir seseorang menjadi semakin matang dan dewasa. Semakin bertambah usia seseorang, maka akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin baik.
d. Minat Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. e. Pengalaman Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jika seseorang memiliki pengalaman menyenangkan, maka secara psikologis mampu menimbulkan kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan seseorang. Pengalaman baik ini akhirnya dapat membentuk sikap positif dalam kehidupan seseorang. Pengalaman berkaitan dengan umur dan pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan dan usia seseorang, maka pengalaman yang diperolehnya semakin luas dan banyak, sehingga tingkat pengetahuannya akan semakin baik pula. f. Kebudayaan lingkungan sekitar Lingkungan
sangat
berpengaruh
dalam
pembentukan
sikap
seseorang.
Kebudayaan lingkungan tempat hidup seseorang dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukkan sikap orang tersebut. Menurut Notoatmodjo (2007) dalam Kusumastuti (2010), kultur budaya dalam lingkungan seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan karena berperan dalam menyaring informasi baru agar sesuai dengan budaya yang ada dan agama yang dianut. g. Informasi. Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru. Informasi yang didapat oleh seseorang akan merangsang pikiran dan kemampuan seseorang serta menambah pengetahuan. Sehingga semakin mudah dan semakin banyak informasi yang diperoleh seseorang
maka pengetahuan seseorang akan suatu hal akan semakin banyak. Menurut penelitian Hariati (2013) menunjukan bahwa adanya pengaruh informasi dari tenaga kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang penggunaan IUD Post Plasenta. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mubarak (2011), bahwa kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru. Informasi yang didapat oleh seseorang akan merangsang pikiran dan kemampuan seseorang serta menambah pengetahuan.
2.2
Persepsi
2.2.1 Definisi persepsi Menurut Wenburg dan Wilmot dalam Riswandi (2009) persepsi didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna. Selain itu menurut Bimo Welgito (2004) dalam Nurmeilita (2010) persepsi adalah suatu proses yang didahuluai dengan proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Persepsi juga diartikan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) merupakan inti persepsi, yang identik dengan penyandingan balik atau decoding (Riswandi, 2009). Dan menurut beberapa ahli menyatakan bahwa persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Dari beberapa definisi persepsi atas, persepsi dapat diartikan sebagai kegiatan individu dalam menafsirkan suatu subyek, obyek ataupun peristiwa karena adanya stimulus yang diterima oleh panca indra yang dipengaruhi oleh faktor intern ataupun ekstern dari individu tersebut.
2.2.2 Faktor yang mempengaruhi persepsi Menurut Riswandi (2009), faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, terdiri dari: 1. Latar belakang pengalaman Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang. Selain mempengaruhi pengetahuan, pengalaman juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu obyek atau stimulus yang diterimanya. 2. Latar belakang budaya Budaya yang melekat pada diri seseorang seringkali mempengaruhi pola pikir serta cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Umumnya, seseorang menganggap budaya yang selama ini diketahui dan dijalani sebagai pedoman dalam memandang hal baru yang ditemui. 3. Latar belakang psikologis Kondisi psikologis merupakan faktor internal dari diri individu yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dari individu yang sama dapat berbeda dalam kondisi psikologis yang berbeda. 4. Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan Nilai, keyakinan, dan harapan merupakan 3 (tiga) hal yang mendasari seseorang dalam menafsirkan atau memandang sesuatu. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan seseorang memiliki persepsi yang positif da dapat juga negatif. 5. Kondisi faktual alat-alat panca indera Kondisi faktual yang diterima melalui panca indera menjadi dasar kuat bagi seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.
2.3
Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras
2.3.1 Definisi JKKB Manguwaras Jaminan Kesehatan Karma Badung (JKKB) Manguwaras adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Badung diluar tanggungan JKBM (Pemerintah Kabupaten Badung,2013). Dengan kata lain JKKB Manguwaras merupakan jaminan tambahan (komplementer) yang diberikan khusus bagi masyarakat yang memiliki KTP Badung, yang sebelumnya telah menggunakan pelayanan JKBM (lolos administrasi JKBM).
2.3.2
Pembiayaan JKKB Manguwaras Pembiayaan pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Krama Badung
(JKKB) Manguwaras dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Badung yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung.
2.4 2.4.1
Jaminan Kesehatan Nasional Definisi jaminan kesehatan nasional Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, menyatakan jaminan kesehatan adalah
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk termasuk orang asing yang bekerja lebih dari enam bulan dan wajib diikuti agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. 2.4.2
Sasaran jaminan kesehatan nasional Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan pasal 2, disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan terdiri dari: Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan bukan PBI jaminan kesehatan. Adapun rincian dari kepesertaan JKN, meliputi: 1. Peserta PBI yaitu orang yang tergolong dalam fakir miskin dan orang yang tidak mampu. 2. Pesserta non PBI yaitu peserta JKN yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu termasuk juga WNA yang bekerja paling singkat selama 6 bulan yang terdiri atas : 1. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. 2. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya 3. Bukan pekerja dan anggota keluarganya 4. Penerima pensiun
Anggota keluarga yang dimaksud diatas meliputi istri atau suami serta anak yang sah dengan kriteria belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal dengan batas maksimal anggota keluarga yang ditanggung adalah 5 orang. Namun peserta yang bukan PBI dapat juga mendaftarkan anggota keluarga lain seperti ayah, ibu, anak ke empat, dll dengan membayar iuran tambahan (Kemenkes,2013).
2.4.3
Persyaratan pendaftaran jaminan kesehatan nasional Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah dijelaskan
persyaratan untuk menjadi peserta JKN yaitu dengan memberikan data mengenai diri sendiri serta anggota keluarga secara lengkap dan benar baik untuk penduduk yang tergolong PBI maupun bukan PBI. Data yang dimaksud paling sedikit berupa asli/fotokopi KTP, asli/fotokopi KK, serta foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Kemenkes, 2013). Sementara untuk WNA, menurut BPJS Kesehatan (2013) data yang dimaksud paling sedikit berupa Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP) serta foto ukuran 3x4. Namun untuk peserta bukan PBI, terdapat beberapa data tambahan harus yang dipenuhi peserta sesuai dengan masing-masing kelompok peserta yang diatur lebih lanjut dalam buku panduan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. 2.4.4
Prosedur pendaftaran jaminan kesehatan nasional Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) terkait tingkat
pengetahuan masyarakat mengenai JKN, aspek prosedur pendaftaran merupakan salah satu dari dua aspek JKN yang tidak dipahami oleh masyarakat. Dimana sebanyak 99 responden (93,40%) memiliki tingkat pengetahuan kurang terkait prosedur pendaftaran JKN. Dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, telah diatur prosedur pendaftaran dalam JKN yang disesuaikan dengan kelompok peserta, yaitu : a. Pemerintah mendaftarkan penduduk yang tergolong PBI sebagai peserta JKN kepada BPJS Kesehatan. b. Bagi masyarakat yang tergolong bukan PBI tetapi merupakan pekerja penerima upah, pekerja didaftarkan oleh pemberi kerja. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 bila pemberi kerja tidak mendaftarkan
pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan kesehatan. c. Bagi pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan diri dan keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai peserta JKN kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran; Menurut Kemenkes (2013), prosedur pendaftaran untuk yang mendaftar secara mandiri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Datang ke kantor BPJS terdekat kemudian mengisi Formulir Daftar
Isian Peserta (FDIP) dan menunjukkan persyaratan pendaftaran yang diperlukan kepada petugas. 2. Setelah itu peserta akan mendapatkan nomor kode pendaftaran (virtual
account) dan melakukan pembayaran tahap awal sesuai dengan besar iuran yang ditentukan di kantor pos, ATM atau Bank (BNI, BRI, dan Mandiri) 3. Selanjutnya peserta menyetorkan bukti pembayaran diperoleh ke BPJS
Kesehatan baru kemudian peserta mendapatkan kartu JKN sebagai identitas kepesertaan.
2.4.5
Besaran iuran jaminan kesehatan nasional Iuran merupakan sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013, besaran JKN juga disesuaikan dengan golongan kepesertaan dengan perincian sebagai berikut: 1. Untuk iuran PBI yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 19.225,00 (sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per bulan per orang.
2. Untuk peserta bukan PBI yang masuk golongan pekerja penerima upah di instansi pemerintah beserta anggota keluarga yang ditanggung, iuran yang ditetapkan ialah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja (pemerintah) dan 2% dibayar oleh peserta. Kemudian untuk pekerja penerima upah di instansi swasta beserta anggota keluarga yang ditanggung, iuran yang ditetapkan ialah sebesar 4,5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta pada periode 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015. Namun, mulai tanggal 1 Juli 2015 iuran dirubah menjadi 5% dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Sementara untuk pekerja penerima upah yang mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, iuran yang ditetapkan ialah sebesar 1% dari gaji atau upah peserta pekerja penerima upah per orang per bulan yang dibayar oleh peserta. 3. Untuk iuran peserta bukan PBI yang tergolong bukan penerima upah dan bukan pekerja (kecuali penerima pensiun pemerintah, veteran dan perintis kemerdekaan) yang dibayar oleh yang bersangkutan. Besarnya iuran yang dibayarkan digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yang disesuaikan dengan kemampuan peserta membayar, yang terdiri dari: a. Sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. b. Sebesar Rp 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. c. Sebesar Rp. 59.500,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
4. Untuk peserta bukan PBI yang tergolong bukan pekerja (penerima pensiun pemerintahan), iuran yang ditetapkan adalah sebesar 5% dari besaran pensiun pokok dan tunjangan keluarga yang diterima per bulan dengan kententuan 3% dibayar oleh pemerintah dan 2% dibayar oleh penerima pensiun. Sementara untuk bukan pekerja (veteran dan perintis kemerdekaan) iurannya adalah sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja empat belas tahun per bulan yang dibayar oleh pemerintah. 2.4.6
Prosedur pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) terkait tingkat
pengetahuan masyarakat mengenai JKN, aspek prosedur pembayaran iuran merupakan salah satu dari dua aspek JKN yang diteliti yang paling banyak tidak diketahui oleh responden. Dimana sebanyak 100 orang (94,34%) responden memiliki tingkat pengetahuan kurang. Untuk Prosedur pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013. Dimana dalam melakukan pembayaran iuran terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu: a. Iuran untuk peserta bukan PBI golongan pekerja penerima upah, pembayaran dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji pekerja oleh pemberi kerja sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan iuran tersebut ke BPJS paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. b. Iuran untuk peserta bukan PBI golongan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, pembayaran dilakukan dengan menyetorkan iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan dan dapat dilakukan diawal untuk lebih dari satu bulan.
2.4.7
Tempat memproleh pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang
menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses kredensialing dan rekredensialing. Menurut BPJS Kesehatan (2013), fasilitas kesehatan tersebut terdiri
dari: a. Fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari puskesmas, fasilitas kesehatan milik TNI/PORLI, praktek dokter umum bersama/pribadi, klinik umum, praktek dokter gigi. b. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari fasilitas tingkat pertama yang terdiri dari RSU, RSUP, RSUD, RS Umum TNI/PORLI, RS Umum Swasta, RS Khusus (jantung, kanker, paru, mata, bersalin, kusta, jiwa, dan lainnya yang telah terakreditasi), RS Bergerak, RS Lapangan dan balai kesehatan khusus (paru, mata, KIA, dan jiwa). c. Fasilitas kesehatan penunjang yang merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan untuk mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama ataupun tingkat lanjut yang terdiri dari laboratorium kesehatan, apotek, unit transfusi darah, serta optik. 2.4.8
Paket manfaat jaminan kesehatan nasional Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, terdapat 2 (dua) jenis
pelayanan yang diterima oleh peserta JKN, yaitu manfaat medis dan manfaat non medis.
1) Pelayanan Medis Adalah pelayanan kesehatan yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Terdiri dar: a. Pelayanan kesehatan pertama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan 2. Pelayanan promotif dan preventif yang terdiri dari: a) Penyuluhan kesehatan perorangan b) Imunisasi dasar c) Keluarga Berencana d) Skrining kesehatan. 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, serta tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 5. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium serta rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi b. Pelayanan kesehatan rujukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 1. Rawat jalan yang meliputi : a) Administrasi pelayanan, serta pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis b) Tindakan medis spesialistik (bedah maupun non bedah) sesuai dengan indikasi medis c) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
d) Pelayanan alat kesehatan implan serta pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai indikasi medis. e) Rehabilitasi medis, pelayanan darah dan kedokteran forensic, serta Pelayanan jenazah difasilitas kesehatan 2. Rawat inap yang meliputi : a) Perawatan inap non intensif. b) Perawatan inap di ruang intensif c. Persalinan sampai dengan anak ketiga serta pelayanan berupa alat bantu kesehatan (kursi roda, kacamata, dan alat bantu kesehatan lain yang diperlukan peserta dalam pelayanan kesehatan yang dijamin) 2) Pelayanan Non Medis Manfaat non medis terdiri dari manfaat akomodasi dan ambulan, yaitu: a. Manfaat akomodasi
Adalah manfaat berupa layanan rawat inap yang ditentukan berdasarkan skala iuran yang dibayarkan serta golongan kepesertaan yang terdiri dari: 1. Ruang perawatan kelas III bagi peserta PBI jaminan kesehatan serta
pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 2. Ruang perawatan kelas II bagi:
a) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya b) Anggota TNI penerima pensiun anggota TNI yang setara PNS ruangan I dan golongan II beserta angota keluarganya.
c) Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara PNS golongan ruangan I dan golongan ruangan II beserta anggota keluarganya. d) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya e) Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya f) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan ruang perawatan kelas II. 3. Ruang perawatan kelas I bagi:
a) Pejabat negara, PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya. b) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya. c) Anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya. d) Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya maupun janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.
e) Peserta pekerja penerima upah bulanan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah diatas 1,5 sampai dengan 2 kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 anak beserta anggota keluarganya. f) Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. b. Manfaat ambulan
Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013, selain paket manfaat diatas disebutkan juga pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam JKN, yaitu: 1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur serta yang
dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat. 2. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. 3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas 4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri serta pelayanan kesehatan
untuk tujuan estetik, untuk mengatasi infertilitas dan meratakan gigi.
5. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
serta akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri 6. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur,
chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. 7. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen) serta pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah. 8. Perbekalan kesehatan rumah tangga serta alat kontrasepsi, kosmetik, makanan
bayi, dan susu. 9. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
dan pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. 2.4.9
Prosedur memperoleh pelayanan jaminan kesehatan nasional Menurut BPJS Kesehatan (2013), beberapa prosedur yang wajib diikuti oleh
peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan ialah: a. Dalam memperoleh pelayanan, pertama-tama harus memanfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tempat peserta terdaftar dengan menunjukkan kartu JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. b. Selanjutnya apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama mendiagnosis peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka peserta dapat menuju ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dengan menunjukkan kartu JKN dan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke BPJS Center
rumah sakit untuk mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) agar dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di RS. c. Namun dalam keadaan gawat darurat, maka peserta dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan baik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ataupun tidak meskipun tanpa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dimana jika keadaan gawat darurat telah teratasi, maka peserta yang memperoleh pelayan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dan segera melengkapi persyaratan yang ditentukan.
2.5
Penelitian Terdahulu Sepengetahuan penulis, penelitian mengenai gambaran pelaksanaan jaminan kesehatan nasional belum pernah dilakukan di Kabupaten Badung. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah : Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu Nama Pengarang Judul Penelitian Ni Made Devi Fridayanti Irama, (2014)
Persepsi Tenaga Kerja Sektor Informal Mangenai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Denpasar
Putu Gian Minarti, (2014)
Gambaran Pelaksanaan Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Krama Badung Manguwaras Ditinjau dari Persepsi Pengguna dan Penyedia Layanan
Variabel
Hasil
Persepsi tenaga kerja 1. Beberapa responden menyatakan sektor informal : tidak setuju dengan 1. Penyelenggaraan JKN penyelenggaraan JKN dikarenakan 2. Besaran iuran masih berlakunya jaminan social 3. Manfaat pelayanan yang bersifat gratis. 4. Sosialisasi 2. Terdapat responden yang tidak 5. Prosedur pendaftaran bersedia membayar iuran, dan 6. Pembayaran iuran beberapa responden hanya mampu dalam JKN. menjangkau besaran iuran untuk pelayanan kelas III. 3. Responden menyatakan tertarik untuk menjadi peserta JKN, namun banyak yang belum mengetahui JKN dengan jelas. 1. Persepsi penyedia 1. Persepsi dari penyedia layanan dan pelayanan terhadap pengguna layanan menunjukan JKKB Manguwaras persepsi yang baik. 2. Pelaksanaan JKKB 2. Terdapat masalah pada fungsi Manguwaras perencanaan anggaran, over utilization oleh masyarakat,
Lanjutan Tabel 2.1 Nama Pengarang
Made Dian Kusuma Dewi (2014)
Judul Penelitian
Variabel
di RSUD Kabupaten Badung Tahun 2013
3. Sustainabilitas program JKKB Manguwaras 4. Equity/ keadilan pelayanan JKKB Manguwaras 5. Quality/ kualitas pelayanan JKKB Manguwaras 1. Definisi JKN 2. Sasaran JKN 3. Persyaratan pendaftaran peserta JKN 4. Prosedur pendaftaran peserta JKN 5. Besaran iuran JKN 6. Prosedur pembayaran iuran 7. Tempat memperoleh pelayanan kesehatan JKN 8. Paket manfaat dalam JKN 9. Prosedur memperoleh pelayanan kesehatan JKN
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kota Denpasar mengenai Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014
Hasil sosialisasi belum menyeluruh, dan pengawasan belum optimal
1. Tingkat pengetahuan peserta JKBM mengenai JKN sebagian besar berada pada katagori kurang yaitu sebanyak 90 responden (84,91%). Sementara yang berada pada kategori cukup yaitu sebanyak 16 orang (15,09%) dan tidak ada yang berpengetahuan baik. 2. Sementara itu, sebagian besar responden (>50%) memiliki tingkat pengetahuan kurang pada masingmasing aspek mengenai JKN.
Lanjutan Tabel 2.1 Nama Pengarang Ni Nyoman Puspadewi (2013)
Judul Penelitian Hubungan tingkat pengetahuan ibu bersalin pengguna jampersal dengan sikap tentang program jampersal di unit pelaksanaan teknis kesehatan masyarakat UBUD I
Variabel 1. Tingkat Pengetahuan Ibu bersalin pengguna Jampersal 2. Sikap tentang Jampersal
Hasil 1. Terdapa hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan ibu bersalin pengguna Jampersal dengan sikap tentang jampersal. 2. Persentase tingkat pengetahuan tertinggi yaitu pada responden yang berusia 20 sampai 35 tahun yaitu sebesar 21,43% dengan tingkat pendidikan terakhir diploma/sarjana 85,71%. 3. Sikap tentang program Jampersal dengan kategori cukup 50 orang (78,13%), dan kurang 14 orang (21,88%)
