BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem dan Prosedur Pengertian sistem berdasarkan pendekatan yang menekankan pada prosedur mengartikan sistem sebagai suatu jaringan prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan demi mencapai sasaran tertentu. (Sutabri, 2012: 2) dan Mulyadi (2001: 5) mendefinisikan prosedur sebagai suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. B. Konsep Dasar Perpajakan 1. Pengertian pajak Mardiasmo (2011: 3) mengatakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat
memaksa
berdasarkan 6
undang-undang,
dengan
tidak
7
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011: 1) ”Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Sedangkan menurut Prof. Dr. P. J.A. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991: 2), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dibayarkan oleh yang diwajibkan membayarnya dengan tidak mendapat imbal hasil secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat memaksa. Dengan kesimpulan tersebut, maka ciri-ciri pajak atau unsur yang melekat pada pajak yaitu:
Iuran kepada negara.
Tidak ada imbal hasil secara langsung.
Digunakan untuk membiayai negara.
8
Bersifat memaksa.
2. Perbedaan Pajak dan retribusi Pajak ialah iuran kepada negara yang dibayarkan oleh yang diwajibkan membayarnya dengan tidak mendapat imbal hasil secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat memaksa. Misalnya, pembayar pajak penghasilan tidak dapat merasakan langsung manfaat yang diperoleh dari penghasilan yang dipotong karena pajak tersebut digunakan untuk biaya perbaikan jalan yang rusak. Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat yang imbal hasilnya dapat diperoeh secara langsung dan bersifat memaksa.(Abut, 2010). Dalam hal memaksa, pajak memiliki sifat yuridis yang kalau dilanggar akan membawa dampak hukum bagi yang melanggar. Akan tetapi, retribusi tidak membawa dampak hukum.Pihak yang tidak membayar retribusi tidak dapat menikmati fasilitas yang ada. Misalnya, retribusi untuk listrik, jika tidak dibayar masyarakat maka aliran listriknya akan diputus. 3. Fungsi pajak Fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) adalah: a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Artinya, pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembiayaan dan pengeluaran Pemerintah.
9
b. Fungsi Mengatur (Reguler) Artinya, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan
di
bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, Pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk rokok dan minuman keras untuk mengurangi konsumsi masyarakat terhadap produk tersebut. 4. Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith dalam bukunya Waluyo (2011: 13), agar pemungutan pajak dinilai adil harus dipenuhi empat syarat: a. Equality Yaitu dalam keadaan yang sama, Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. b. Certainty Peraturan yang dibuat harus jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak memberi peluang untuk ditafsir lain. c. Convenience of payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak. Misalnya, saat menerima gaji setiap bulan. d. Efficiency Biaya pemungutan harus lebih rendah dibanding dengan pemasukan pajaknya.
10
5. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut. a.
Official Assessment System Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
Wajib Pajak bersifat pasif.
Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.
b.
Self Assessment System Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang
sepenuhnya
kepada
Wajib
Pajak
untuk
menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:
11
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (melakukan fungsi kontrol).
c.
With Holding System With holding system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam aturan perpajakan yang ada saat ini, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment Sistem.
6. Hak dan kewajiban Wajib Pajak a. Hak-hak Wajib Pajak: 1) Mengajukan surat keberatan dan banding. 2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan. 3) Meminta mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. 4) Mengajukan penghapusan permohonan dan pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Ketetapan yang salah.
12
5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
b. Kewajiban Wajib Pajak: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 3) Mengisi dengan benar SPT dan melaporkanya ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan. 4) Jika diperiksa harus: a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Objek Pajak yang terutang. b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna kelancaran pemeriksan. c) Memberikan keterangan yang diperlukan. 7. Jenis Pajak a. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi: 1) Pajak langsung Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain yang dipungut secara periodik. Contoh: Pajak Penghasilan.
13
2) Pajak tidak langsung Yaitu pajak yang pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Pajak jenis ini dipungut secara insidental. b. Pengelompokan pajak menurut sifat: 1) Pajak subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah. c. Jenis pajak menurut lembaga pemungut: 3) Pajak Pusat Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai. 4) Pajak Daerah
14
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan. 8. Subjek Pajak Subjek dari Pajak Penghasilan adalah: a. Orang pribadi yang bekerja dan memiliki penghasilan. b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana
pensiun,
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau yayasan. c. Warisan yang belum dibagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris). Kewajiban pajak subjektifnya berakhir saat warisan tersebut selesai dibagi. d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk usaha tetap ialah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
15
9.
Jenis Subjek Pajak Undang-undang mengenai perpajakan membagi subjek pajak menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Penjelasan mengenai subjek pajak adalah sebagai berikut. a. Subjek pajak dalam negeri Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri ialah: 1) Orang pribadi yang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan. 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek pajak luar negeri 1) Orang pribadi yang yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas ) bulan. 2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang melakukan usaha atau melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia.
16
3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 10. Subjek Pajak yang dikecualikan Subjek Pajak yang dikecualikan atau yang tidak termasuk Subjek Pajak ialah: a. Kantor perwakilan negara asing. b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. d. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.
17
11. Objek Pajak Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau
untuk
menambah
kekayaan
Wajib
Pajak
yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan yang menjadi objek pajak penghasilan meliputi: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1)
Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
2)
Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
18
3)
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
4)
Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yang bersangkutan.
5)
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
19
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia.
12. Tidak Termasuk Objek Pajak Yang dikecualikan dari objek pajak ialah: a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
20
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. c. Warisan yang belum dibagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris). d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. f. Pembayaran
dari
perusahaan
asuransi
kepada
orang
pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
21
g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal joint ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan
22
dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan
kegiatan
dalam
sektor-sektor
usaha
yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa.
Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/ atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
23
m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan,
yang
telah
terdaftar
pada
instansi
yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 13. Tarif Pajak Ada beberapa tarif pajak, diantaranya: a. Tarif tetap Tarif pajak yang besarnya tidak berubah walaupun jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah. Contoh: bea meterai untuk cek dan bilyet giro Rp3.000. b. Tarif proporsional Tarif pajak yang persentase pemungutannya tetap. Meski demikian, pajak yang harus dibayar selalu berubah sesuai dasar perhitungannya. Contoh: tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. c. Tarif progresif
24
Tarif yang persentase pajaknya meningkat. Contoh: tarif Pajak Penghasilan. d. Tarif degresif Tarif yang persentase pajaknya menurun. Tarif ini kebalikan dari tarif progresif.
14. Manfaat Pajak Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Disamping untuk membiayai fasilitas atau pelayanan dari pemerintah, uang hasil iuran pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, membayar utang negara ke luar negeri, serta membantu UMKM dalam hal pembinaan dan modal. Oleh sebab itu, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.Selain fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat
25
yang kemampuannya lebih rendah. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal dengan redistribusi pendapatan tersebut.
15. Perlawanan terhadap pajak Perlawanan terhadap pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: a. Perlawanan Pasif Perlawanan pasif merupakan penghindaran diri dari pajak namun tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah yang ada pada peraturan
perpajakan
untuk
mengurangi
jumlah
pajak
yang
ditanggungnya. b.
Perlawanan Aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dengan tujuan untuk menghindari pajak dengan cara ilegalatau melanggar hukum. Contohnya:
Seorang pengusaha yang sudah wajib memiliki NPWP tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak agar tidak membayar dan melaporkan pajak setiap bulan.
26
Agar tidak terkena bea masuk yang tinggi termasuk juga PPN dan PPnBM maka impor terhadap mobil mewah dilaporkan di dalam dokumen sebagai impor suku cadang mobil bekas, sehingga pajaknya rendah.
C. Wajib Pajak 1. Definisi Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi Dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha
yang
meliputi
Perseroan
Terbatas,
Perseroan
Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
27
organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap”. 2. Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Terdaftar yaitu Wajib Pajak yang berdomisili dan terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak .
3. Jenis Wajib Pajak Yang menjadi Wajib Pajak adalah: a. Orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Batas penghasilan tidak kena pajak dapat dilihat pada table berikut: Tabel 2.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Kriteria Diri WP Orang Pribadi
PTKP 2014
PTKP 2015
24.300.000
36.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
2.025.000
3.000.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
24.300.000
36.000.000
2.025.000
3.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan
Sumber: seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo
28
b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau yayasan. c. Warisan yang belum dibagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris). d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). D. NPWP 1. Pengertian NPWP Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal alat identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 2. Format NPWP NPWP terdiri dari 15 digit.Sembilan digit pertama merupakan kode Wajib Pajak, sedang 6 digit berikutnya adalah kode administrasi perpajakan.Misalnya:
29
xx.xxx.xxx.x.xxx.xxx a
b
c
d
e
Keterangan: a. Kode Wajib Pajak yang menandakan Wajib Pajak Badan atau Perseorangan. b. Nomor identitas Wajib Pajak. c. Kode keamanan Nomor Pokok Wajib Pajak. d. Kode Kantor Pelayanan Pajak tempat NPWP terdaftar. e. Kode yang menunjukkan Wajib Pajak pusat atau cabang. Kode 999 untuk Wajib Pajak wanita kawin sudah tidak berlaku lagi. 3. Fungsi NPWP Fungsi dari NPWP menurut undang-undang ialah: a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.
30
Sedangkan, Sumarsan (2010: 20) mendefinisikan fungsi NPWP sebagai berikut. a) Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak. b) Sebagai sarana korespondesi antara fiscus dengan Wajib Pajak. c) Sebagai sarana untuk membayar pajak. d) Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiscus terhadap Wajib Pajak. 4. Kewajiban memiliki NPWP Orang pribadi yang berpenghasilan di atas PTKP yang menjadi subjek pajak dalam negeri termasuk di dalamnya wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami wajib memiliki NPWP.Semua wajib pajak badan berkewajiban memiliki NPWP. 5. Sanksi Tidak Memiliki NPWP Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut ialah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.Pidana tersebut ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di
31
bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 6. Pendaftaran NPWP Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan NPWP. Untuk dapat mendaftarkan NPWP, Wajib Pajak harus melengkapi formulir yang disediakan Kantor Pelayanan Pajak yang nantinya akan dicocokkan dengan dokumen yang wajib disertakan oleh Wajib Pajak. Dokumen tersebut berupa: a) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas melampirkan kartu identitas yang masih berlaku, biasanya menggunakan fotokopi KTP serta menunjukan KTP aslinya bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor/ Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi Warga Negara Asing. b) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, melampirkan: 1) Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor/ KITAS bagi Warga Negara Asing.
32
2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenag sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. c) Bagi Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami selain syarat di atas harus ditambah dengan melampirkan: 1) Fotokopi kartu keluarga. 2) Fotokopi kartu NPWP suami. 3) Surat perjanjian pisah harta atau surat pernyataan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami bermeterai.
d) Bagi Wajib Pajak badan, dokumen yang harus disertakan berupa: 1) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat penunjukkan dari Kantor Pusat bagi bentuk usaha tetap. 2) Fotokopi KTP bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor bagi Warga Negara Asing. 3) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
33
4) Surat keterangan izin usaha dari pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. e) Bagi bendaharawan sebagai Wajib Pajak pemotong dan/ atau pemungut pajak, dokumen yang dilampirkan adalah: 1) Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah. 2) Dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemerintah berupa fotokopi KTP dan NPWP bendahara. f) Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/ Pemotong, dokumen yang disertakan ialah: 1) Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai Joint Operation, 2) Fotokopi NPWP masing-masing Joint Operation, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi orang asing. 3) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus Joint Operation. g) Catatan:
34
1) Wajib Pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP, dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP. 2) Setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP untuk semua jenis pajak. 3) Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya. 4) Untuk badan yang baru berdiri, sebaiknya memiliki NPWP karena
jika
rugi
dapat
dikompensasikan
di
tahun
berikutnya. 5) Bagi pemohon berstatus cabang atau orang pribadi pengusaha tertentu tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kantor Pusat/ Domisili. 6) Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (untuk Wajib Pajak badan). 7) Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. 8) Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
35
1. Penghapusan NPWP NPWP dapat dihapus apabila: a. Wajib
Pajak
orang
pribadi
meninggal
dunia
dan
tidak
meninggalkan warisan. b. Wajib Pajak badan dilikuidasi. c. Wanita yang telah menikah dan memiliki NPWP tanpa membuat perjanjian pisah harta dengan suami yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif untuk menjadi Wajib Pajak. f. Diajukan permohonan penghapusan oleh Wajib Pajak apabila syarat objektif dan/ atau subjektif sebagai Wajib Pajak sudah tidak terpenuhi. Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meningalkan harta warisan dan
36
tidak mempunyai ahli waris, Wajib Pajak tidak mempunyai ahli waris atau sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan sampai dengan penghapusan NPWP adalah 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak badan sejak tanggal
37
permohonan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak Wanita Kawin karena Wajib Pajak tidak melakukan perjanjian pisah harta dengan suami,berlakunya sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dengan syarat suami sudah memiliki NPWP.
