BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang lingkungan hidup 1. Pengertian lingkungan hidup Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, 2004: 4). Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencangkup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam (Soedjono, 1979: 20). Pengertian lingkungan hidup dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Analisis Mengenai Dampak…, Prido Wiji Saputro, Fakultas Hukum UMP, 2017

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Secara garis besar ada 2 macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. a. Lingkungan fisik Lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada disekitar individu-individu misalnya : -

Batu-batuan, mineral, air, udara;

-

Unsur-unsur iklim, cuaca, suhu;

-

Kelembaban;

-

Angin;

-

Faktor gaya berat;

-

Dan lain-lain.

Lingkungan fisik ini berhubungan dengan makhluk hidup yang menghuninya demikian erat. Sebagai contoh mineral yang dikandung suatu tanah menentukan kesuburan, yang erat hubungannya dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya. Contoh lain, kelembaban dan curah hujan mempengaruhi penyediaan air untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. b. Lingkungan biotik Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada disekitar individu baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Tiap unsur biotik ini berinteraksi antar biotik dan juga dengan lingkungan fisik/abiotik.

11 Analisis Mengenai Dampak…, Prido Wiji Saputro, Fakultas Hukum UMP, 2017

Lingkungan baik yang biotik maupun abiotik selalu mengalami perubahan, baik secara tiba-tiba maupun perlahan-lahan. Perubahan ini berhubungan erat dengan ekosistemnya yang mempunyai stabilitas tertentu. Semakin besar aneka ragam ekosistemnya makin besar daya stabilitasnya. Misalnya hutan di daerah tropis yang mengandung begitu banyak ragam tumbuh-tumbuhan dan hewan di dalamnya, walaupun tanpa perawatan tetap akan dapat mempertahankan stabiltas kehidupannya. Sebaliknya sawah atau ladang

yang hanya terdiri dari beberapa jenis

tumbuh-tumbuhan saja akan mempunyai stabilitas yang kecil, artinya tanpa perawatan stabilitas akan terganggu (Supardi, 1994 : 2-3). Alam sebagai wadah dalam segala kehidupan dan alam pulalah yang menyediakan meningkatkan

segala taraf

yang

diperlukan

kehidupan

untuk

sepanjang

kehidupan

maupun

manusia

mampu

membudidayakan dengan semaksimal mungkin. Alam diciptakan bukan semata-mata untuk dimanfaatkan isinya sesuai dengan kemampuannya saja tanpa memperhatikan adanya keterbatasan kemampuan, dan bukan segalanya telah tinggal memanfaatkan saja, melainkan harus melalui proses agar sumber yang ada di alam ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan keperluan (Joko, 1999 : 8). Alam sebenarnya memiliki sistem yang sangat kompleks, demikian pula ciri dan wataknya yang sangat beraneka ragam. Namun ada beberapa watak yang dapat diidentifikasi seperti:


a. Dinamis Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem berkembang dari waktu ke waktu dan gejala – gejalanya dapat dilihat dari fenomena – fenomena yang terjadi, seperti fenomena fisik, biologis, dan sosial. b. Saling Berinteraksi Dalam suatu lingkungan biasanya dalam sub sistemnya atau yang lebih rendah akan saling berinteraksi terus menerus guna mencapai keseimbangan. Apabila ada pengaruh dari luar maka akan terjadi interaksi pula untuk mencapai keseimbangn baru. c. Interpendensi Dalam suatu sistem, setiap bagian dari sistem akan bergantung pada bagian lainnya. Jadi tiap – tiap bagian dari sistem tidak hanya akan saling kait mengkait dan berhubungan satu dan lainnya, tetapi juga terdapat saling ketergantungan. d. Integrasi Penampilan sistem sebagai suatu konsep kesatuan yang terintegrasi lebih memiliki keutamaan. Integrasi ini merupakan salah satu konsep pendekatan sistem. Dengan konsep keterpaduan ini maka setiap bagian dari sistem pembangunan dirancang secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. e. Tujuan Sistem Suatu sistem dibuat dengan tujuan tertentu. Bentuk tujuan dari suatu sistem merupakan suatu bentuk yang diharapkan (desired output).


Pengukuran tujuan dari suatu sistem yang dirancang, sedapat mungkin harus jelas dan sejauh mungkin dinyatakan dalam suatu ukuran kualitatif. f. Organisasi Sistem Organisasi dalam suatu struktur sistem menyangkut fungsi, struktur, dan hirarki. Dalam pengorganisasian sistem harus memungkinkan bahwa masing – masing sub sistem dapat mencapai tujuannya yang selaras dengan tujuan keseluruhan dari sistem. g. Multi Disiplin Pendekatan sistem dimaksudkan untuk dapat memecahkan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dari berbagai disiplin. Pendekatan sistem dilakukan untuk mengambil keputusan dalam perencanaan dan perancangan sistem (Fandeli, Chafid, 2007 : 50-53).

2. Lingkungan hidup di Indonesia Lingkungan hidup Indonesia adalah kawasan nusantara, yang menempati posisi

silang antara dua benua dan dua samudera dengan

iklim, tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Dengan

demikian

wawasan

dalam

menyelenggarakan

pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara. Lingkungan hidup sebagai suatu ekosistem terdiri dari daerah, masingmasing sebagai subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan


fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem (Gatot, 2004: 20).

3. Unsur-unsur lingkungan hidup Pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut : a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain; b. Daya, disebut juga energi; c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi; d. Perilaku atau tabiat; e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada; f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan (Siahaan, 2004: 5). Unsur-unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur saling mempengaruhi. Untuk memperoleh gambaran tentang unsur-unsur tersebut perlu dijelaskan ruang, keadaan, materi dan energi.


1). Ruang Ruang adalah wadah atau tempat berkumpulnya komponen-komponen lingkungan hidup, seperti benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Jadi, di mana terdapat komponen lingkungan hidup berarti di situ terdapat ruang. Ruang atau wadah yang berada di sekitar komponen lingkungan hidup itu mempunyai interaksi yang kuat yang merupakan satu kesatuan; sehingga ruang atau wadah tersebut merupakan tempat berlangsungnya ekosistem. 2). Keadaan Keadaan adalah sebuah “kondisi” atau suatu “situasi” yang memiliki berbagai ragam dan bentuk-bentuk yang satu sama lain saling berinteraksi. Keadaan dapat bersifat positif dan negatif. Keadaan positif dapat terjadi apabila kondisi atau situasi memiliki bentukbentuk

yang

membantu

kelancaran

berlangsungnya

proses

merangsang makhluk-makhluk untuk melakukan sesuatu, tetapi ada yang justru mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik; misalnya dalam kemiskinan, masyarakat cenderung merusak lingkungan hidupnya. Contoh lain dari keadaan adalah kondisi gelap atau situasi yang berisik, sehingga mengganggu proses interaksi makhluk hidup di dalamnya. 3).

Materi

Materi ialah segala sesuatu yang ada pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu pula. Menurut pendapat kuno, semua benda terdiri dari


empat macam materi asal, yaitu api, air, tanah dan udara. Materi diperlukan untuk susunan tubuh manusia, hewan dan tumbuhtumbuhan. Materi yang diperlukan bagi susunan tubuh tersebut diperoleh dari makanan. Materi tersebut diperlukan pula untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, seperti vitamin, dan mineralmineral tertentu; sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa materi maka tak akan ada kehidupan makhluk hidup. Materi merupakan hal yang sangat ensensial bagi kehidupan makhluk makhluk tersebut. 4). Energi Hubungan antara materi dan energi adalah erat sekali. Untuk mememproleh energi, orang harus makan, makanan adalah materi. Setelah memperoleh materi dari makanan tersebut timbullah energi yang memungkinkan manusia melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan demikian proses materi menimbulkan energi yang berupa daya atau tenaga untuk melakukan aktifitas. Energi atau daya adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja. Alam semesta penuh dengan energi yang mengejawantah dalam berbagai bentuk, seperti cahaya dan radiasi lain, panas, daya kinetik (gerak), daya potensial (posisi), dan lain-lain. Energi dapat mengalami berubahan bentuk atau transformasi energi, yaitu dari bentuk energi berubah ke dalam bentuk lain, misalnya cahaya menjadi panas, kemudian panas menjadi gerak, gerak menjadi listrik dan seterusnya (Gatot, 2004 : 1315).


4. Kualitas lingkungan hidup Konsep kualitas lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup. Suatu lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik dikatakan mempunyai kualitas yang baik pula dari vice versa. Dengan demikian kualitas adalah derajat dipenuhinya kebutuhan dasar manusia. Semakin baik kebutuhan dasar itu dapat dipenuhinya oleh lingkungan hidup, semakin tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu ( Tresna, 1991 : 7). Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya adalah subyektif dan relatif. Kualitas hidup dapat diukur dengan tiga kriteria : a. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kebutuhan ini bersifat mutlak, yang didorong oleh keinginan manusia untuk menjaga kelangsungan hayatinya. b. Derajat

dipenuhinya

kebutuhan

untuk

hidup

manusiawi.

Kebutuhan hidup ini bersifat relatif, walaupun ada kaitannya dengan hidup pertama kelangsungan hidup hayati. c. Derajat kebebasan untuk memilih. Sudah barang tentu dalam masyarakat yang tertib, derajat kebebasan itu dibatasi oleh hukum. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Beberapa contoh


ialah kebebasan memilih agama dan pendidikan ( Otto, 2007 : 2324). B. Tinjauan umum tentang hukum lingkungan 1. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia Saat ini pembagian hukum secara klasik, yang masih sering digunakan adalah pembagian hukum menjadi hukum publik dan privat atau perdata. Termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Termasuk hukum privat ( perdata) adalah hukum dagang dan hukum intergentil atau hukum antartata hukum. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang telah disebutkan. Istilah “hukum lingkungan” merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup tersebut, tumbuh pula perhatian hukum kepadanya ( Gatot, 2004 : 24). Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Jurunan tahun 876 Masehi diketahui adanya jabatan “tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugasa Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian prasasti Haliwangbang pada tahun 877 Mahesi menyebutkan


adanya jabatan “tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Contoh lain adalah pengendalian pencemaran yang ditimbulkan oleh pertukangan logam; kegiatan membuat logam, yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak oleh petugas yang disebut “tuhagusali” ( Said, 1985 : 63-64). Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan mejalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm pada tahun 1972. Di Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi konfrensi PBB tersebut, telah disusun “Laporan Nasional” tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai persiapan laporan tersebut telah diselenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15 s/d 18 Mei 1972. Dalam seminar tersebut telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia beberapa fikiran dan saran” oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM. Makalah tersebut merupakan

pengarahan

pertama

mengenai

perkembangan

Hukum

Lingkungan di Indonesia ( Gatot, 2004 : 27-28). 2. Pengertian hukum lingkungan Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah


- kaidah hukum administrasi negara. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan “Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Gatot P.Soemartono ( 2004 : 45 ) menyebutkan hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isisnya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Menurut

Drupsen,

hukum

lingkungan

adalah

hukum

yang

berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Di samping hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintah yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh


badan-badan internasional atau melalui perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Hukum lingkungan pemerintah dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan dan hukum tata ruang. Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan. Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan batas tertentu juga dengan lingkungan antrohogen. Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan

tata

ruang,

diarahkan

kepada

tercapainya

atau

terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat(Gatot , 2004 : 50) Pengertian hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta meningkatkan ketahanan lingkungan (Danu saputro, 1980: 35-36). Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum


perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. a. Hukum Lingkungan Modern Hukum lingkungan yang lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented

Law.

Dalam

hukum

lingkungan

modern,

ditetapkan ketentuan dan norma - norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi - generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. b. Hukum Lingkungan Klasik Sebaliknya hukum lingkungan klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law. Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber - sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat -


singkatnya. Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serta kaku dan sukar berubah. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk milleu) dalam arti seluas - luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht)(Hartiwingingsih, 2007 : 3 ). 3.

Karakter Hukum Lingkungan Adapun karakter hukum lingkungan adalah multi aspek dan multi disipliner yang berorientasi pada pelestarian fungsi dan

kemampuan

lingkungan hidup dengan pendekatan utuh dan menyeluruh (holistik). Ia juga baru merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern. Bahwa ia terkait dan harus sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.dalam kontek ini harus dimaknai dan ditambah dimensi hukum, ilmu dan teknologi sehingga bermakna sebagai sistem hubugan dalam penegakan hukum lingkungan mutlak digunakan pendekatan multi aspek dan multi disipliner, baik


berkaitan dengan perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup( Wahid, 2011 :20). C. Tinjauan umum tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan 1. Sejarah Analisis mengenai dampak lingkungan Amdal dikenal semenjak lahirnya PP No 29 Tahun 1986 sebagai salah satu langkah tindak lanjut dari Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup. Lahirnya UULH merupakan konsekuensi keanggotaan negara Republik Indonesia dalam PBB yang pada tahun 1972 dalam forum konferensi di Stockholm telah melahirkan perasaan solidaritas untuk membebaskan manusia dari rasa sakit sebagai akibat dari rusaknya lingkungan hidup (Hermien, 1993: 173). Secara formal ketentuan mengenai Amdal di negara kita muncul bersamaan dengan lahirnya Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Soejono, 1996: 29). Kebijakan tentang AMDAL telah mengalami beberapa kali perbaikan atau penyempurnaan. Pada tahun 1993 dikarenakan adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi maka terbit Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) disempurnakan kembali pada tahun 1999 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, kebijakan ini didorong oleh kebijakan baru di bidang politik yaitu demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah.


Menurut Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Amdal yang semula hanya memiliki satu model, berkembang dan mempunyai beberapa bentuk (otto, 1997 : 36). 2. Pengertian Analisis mengenai dampak lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting serta merupakan public policy yang ditetapkan pemerintah sebagai pelaksanaan undangundang untuk mempertahankan lingkungan berkelanjutan (Siahaan, 2004 : 239). Berdasarkan PP No. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mepelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai


konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup. Pada hakekatnya AMDAL merupakan suatu kajian terhadap suatu rencana pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dijaga agar dalam prosesnya tidak merusak sistem dalam ekosistem. AMDAL sebagai suatu kajian tersistem digunakan untuk perencanaan suatu program agar sesuai dengan model sesungguhnya di alam. Dokumen AMDAL terdiri dari beberapa bagian: a. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KAANDAL); b. Dokumen analisis dampak lingkungan; c. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL); d. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL);

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki 5 (lima) prinsip dasar, yakni sebgai berikut : 1. Prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity) Prinsip keadilan antar generasi berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga dari planet bumi ini untuk kemanfaatan generasi berikutnya, dan sekaligus sebagai


penerima manfaat dari generasi sebelumnya. Keadaan demikian menuntut

tanggung

jawab

dari

generasi

sekarang

untuk

memelihara peninggalan seperti halnya kita menikmati berbagai hak untuk menggunakan warisan bumi ini dari generasi sebelumnya. 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (intrageneration equity) Prinsip keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu atau sesama generasi, termasuk didalamnya ketidak keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapat dan kelompok-kelompok masyarakat tentang pemenuhan kualitas (environmental and social quality of life). Intragenerational equality

sangat

erat

kaitannya

dengan

isu

lingkungan

sustainability karena : a. Beban dari permasalahan lingkungan dipikul oleh mereka (masyarakat) yang lemah ( secara sosial dan ekonomi) b. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Pengetahuan, ketrampilan, keberdayaan (power) serta struktur pengambilan keputusan disatu sisi menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan disisi lain merugikan kelompok masyarakat lainnya


c. Tidak sedikit praktek-praktek pembangunan dan produksi yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan sumber alam nasional atau sumber alam yang dipergunakan hajat orang banyak. 3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principle) Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan hidup tersebut. Dalam menetapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh : a. Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan b. Penilaian (assesment) dengan melakukan analisis resiko dengan berbagai opsi Gagasan di balik penggunaan prinsip ini merupakan respon terhadap kebijakan lingkungan konvensional dimana upaya pencegahan atau penanggulangan baru dapat dilakukan apabila resiko benar-benar telah dapat diketahui serta dibuktikan. Mengikuti pola konvensional ini maka upaya pencegahan dan penanggulangan

terhadap

kerusakan

lingkungan

seringkali

terlambat.


4. Prinsip perlindungan keanekaan hayati (biodyversity concervation) Prinsip perlindungan keanekaan hayati merupakan tolak ukur berhasil tidaknya prinsip keadilan antar generasi dan prinsip keadilan dalam generasi serta prinsip pencegahan dini. Sebagai contoh dalam keadaan masyarakat lokal/setempat mengalami kehilangan

atau

terputus

dari

ekosistemnya,

sedangkan

ekosistemnya, sedangkan ekosistemnya sebagai “survival system” mereka oleh aktifitas pembangunan, maka tertutup akses bagi mereka terhadap tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang layak. Pada akhirnya, perlindungan keanekaragaman hayati akan efektif dilakukan melalui upaya ekonomi lingkungan. 5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif Rasio pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana penggunaan sumber daya alam kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar. Sebagai akibatnya adalah kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut diabaikan, dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Dampak ini yang diistilahkan eksternalitas, sebab kepentingan kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. Masyarakat yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan tidak memiliki suatu mekanisme untuk memaksa kelompok untuk


membayar kerugian bagi kerusakan tersebut kecuali pengadilan atau mekanisme resolusi konflik lainnya (Hadin Muhjad, 2015 : 16-18). 3. Peraturan tentang Amdal Peraturan tentang Amdal secara khusus yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan

bagi

proses

pengambilan

keputusan

tentang

penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Peraturan tentang Amdal juga sudah ada secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap

Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 17 menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi


proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No.32 Tahun 2009 dirumuskan bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan. Pengaturan Amdal dalam UU No.32 Tahun 2009 diatur lebih lengkap dari UU 23 Tahun 2009. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 : (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(2)

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria : a.

Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/kegiatan;

b.

Luas wilayah penyebaran dampak;

c.

Insentitas dan lamanya dampak berlangsung;

d.

Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

e.

Sifatnya komulatif dampak;

f.

Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;

g.

Kriteria

lain

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi Pasal 23 UU No 32 Tahun 2009


(1)

Kriteria usaha/dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas: a.

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b.

Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan;

c.

Proses dan kegiatan

yang secara potensial dapat

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya; d.

Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

e.

Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f.

Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;

g.

Penggunaan dan pembuatan bahan hayati dan non hayati;

h.

Kegiatan

yang

mempunyai

risiko

tinggi

dan/atau

mempengaruhi pertahanan negara; i.

Penerapan teknologi

yang diperkirakan mempunyai

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.


(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan Menteri. Pasal 24 UU No 32 tahun 2009 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup Pasal 25 UU No 32 Tahun 2009 Dokumen Amdal memuat: a.

Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

b.

Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c.

Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

d.

Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;

e.

Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk

menentukan

kelayakan

atau

ketidaklayakan

lingkungan hidup; f.

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 26 UU No 32 Tahun 2009


(1)

Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

(2)

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3)

Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal (1) meliputi : a.

Yang terkena dampak;

b.

Pemerhati lingkungan hidup;

c.

Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4)

Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. Pasal 27 UU no 32 Tahun 2009 Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Pasal 28 UU No 32 Tahun 2009

(1)

Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal.


(2)

Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

Penguasaan metodologi penyusunan amdal;

b.

Kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan;

c.

Kemampuan

menyusun

rencana

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan. (3)

Sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusunan amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 29 UU No 32 Tahun 2009

(1)

Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

(2)

Komisi penilai amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 30 UU No 32 Tahun 2009


(1)

Keanggotan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a.

Instansi lingkungan hidup;

b.

Instansi teknis terkait;

c.

Pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

d.

Pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;

(2)

e.

Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;

f.

Organisasi lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

(3)

Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 31 UU No 32 Tahun 2009 Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan

lingkungan

hidup

sesuai

dengan

kewenangannya. Pasal 32 UU No 32 Tahun 2009


(1)

Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2)

Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal

(3)

Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 UU No 32 Tahun 2009 Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah

4. Pengertiaan Kerangka acuan Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian Amdal sebagai hasil pelingkupan (scoping). Pelingkupan (scoping) adalah proses pemusatan kajian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dampak penting, yang harus bertujuan mengidentifikasi sifat (the nature) dari konsekuensi dampak yang harus dipertimbangkan (Siahaan, 2004: 248). Kerangka acuan ialah uraian tugas yang harus dilaksanakan dalam studi ANDAL. Kerangka acuan dijabarkan dari pelingkupan sehingga kerangka acuan memuat tugas-tugas yang relevan dengan dampak penting. Dengan kerangka acuan yang demikian itu studi ANDAL menjadi terfokus pada dampak penting. Karena kerangka acuan didasarkan pada pelingkupan dan pelingkupan mengharuskan adanya identifikasi dampak penting maka


pemrakasa haruslah mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi dampak penting itu baik sendiri maupun dengan bantun konsultan. Di dalam studi ANDAL dilakukan pula identifikasi dampak. Jika pelaksana ANDAL adalah konsultan yang membantu pemrakarsa dalam penyusunan kerangka acuan, tidaklah akan terjadi perbedaan antara dampak penting yang diidentifikasinya dengan yang tertera pada kerangka acuan. Tetapi jika konsultannya lain, dapatlah terjadi bahwa dalam proses identifikasi dampak itu dapat terjadi teridentifikasinya dampak penting yang tidak termuat dalam kerangka acuan. Dalam hal ini konsultan ANDAL seyogyanya merundingkan dengan pihak pemrakarsa agar dilakukan pekerjaan-tambah. Karena menurut kepmen kerangka acuan harus disetujui oleh instansi yang berwenang, maka baik pekerjaan kurang maupun pekerjaan tambah persetujuan harus bersifat resmi yang disetujui tidak saja oleh pemrakarsa, melainkan juga oleh instansi yang berwenang ( Otto, 2007 : 79). Tujuan penyusunan Kerangka Acuan Andal adalah untuk: a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; b. Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Adapun fungsi Dokumen Kerangka Acuan ANDAL adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi, yang bertanggung jawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan penyusunan studi ANDAL yang akan dilakukan. Dokumen ANDAL juga berfungsi sebagai salah satu


bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasikan hasil studi ANDAL (Gatot, 2004 : 164). Kerangka acuan bagi pembuat ANDAL merupakan pegangan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses penyusunan ANDAL. ANDAL harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Pembuatan kerangka acuan tersebut dilakukan bersama antara pemrakasrsa dan instansi yang bertanggung jawab, maksudnya bertujuan untuk mempercepat penyusunan kerangka acuan tersebut, dengan pengertian bahwa instansi yang bertanggung jawab hanya bersifat memberikan pentunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam penyusunan dalam kerangka acuan tersebut. Kerangka acuan dapat disusun dalam tiga cara: Yang pertama, kerangka acuan disusun oleh komisi yang bertanggung jawab bersama-sama dengan pemrakarsa proyek. Yang kedua, kerangka acuan disusun bersama antara komisi yang bertanggung jawab, pemrakarsa proyek dan pelaksana AMDAL atau konsultan ANDAL. Yang ketiga, kerangka acuan disusun oleh pelaksana AMDAL yang diajukan kepada pemrakarsa proyek, kemudian dibicarakan bersama-sama instansi yang bertanggung jawab (Erwin, 2009 : 94). Dasar pertimbangan penyusunan Kerangka acuan ANDAL : a. Keanekaragaman ANDAL bertujuan untuk menduga kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap


lingkungan. Rencana usaha atau kegiatan pada umumnya sangat beraneka ragam menurut bentuknya, ukuran, tujuannya sasarannya, dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan akan berbeda menurut letak geografi, keanekaan faktor lingkungan, pengaruh manusia, dan sebagainya karena itu, tata kaitan antara keduanya ( rencana usaha dan rona lingkungan) tentu akan sangat bervariasi. b. Keterbatasan sumber daya Penyusunan ANDAL sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, dana, tenaga, metode dan sebagainya. Kerangka acuan ANDAL memberikan ketegasan tentang bagaimana menyesuaikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai

dalam

keterbatasaan

sumber

daya

tersebut

tanpa

mengurangi mutu pekerjaan ANDAl. Dalam kerangka acuan ANDAL ditonjolkan upaya untuk menyusun prioritas manakah yang harus diutamakan agar tujuan ANDAL dapat terpenuhi meski sumber daya terbatas. c. Efisiensi Pengumpulan data dan informasi untuk kepentingan ANDAL perlu dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan, sehingga dengan cara ini ANDAL dapat dilakukan secara efisien. d. Pihak-pihak dalam penyusunan kerangka acuan ANDAL


Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan kerangka acuan ANDAL adalah pemrakarsa instansi yang bertanggung jawa dan calon penyusun studi ANDAL. Namun dalam pelaksanaan peyusunan kerangka acuan ANDAL (proses pelingkupan) harus senantiasa melibatkan para pakar serta masyarakat yang berkepentingan sesuai Pasal 22 PP Nomor 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL. e. Pemakai hasil ANDAL dan penyusunan kerangka acuan ANDAL Menurut Pasal 6 PP Nomor 51 Tahun 1993, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan. Hasil studi kelayakan ini tidak hanya berguna untuk para perencana, tetapi yang terpenting adalah bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu dalam menyusun kerangka acuan ANDAL untuk suatu ANDAL perlu dipahami, bahwa nanti akan merupakan bagian dari studi kelayakan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan dan perencanaan. f. Wawasan kerangka acuan ANDAL Dokumen kerangka acuan ANDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas wawasan lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana usaha atau kegiatan. g. Proses pelingkupan Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dalam mengidentifikasi dampak penting


(hipotesis) yang berkaitan dengan rencana usaha atau kegiatan. Pelingkupan merupakan proses terpenting dalam penyusunan kerangka acuan ANDAL karena melalui proses ini dihasilkan halhal sebagai berikut : 1) Dampak penting terhadap lingkungan yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi ANDAL dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan yang dipandang kurang atau tidak penting untuk ditelaah; 2) Lingkup

wilayah

studi

ANDAL

berdasarkan

beberapa

pertimbangan seperti: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif; 3) Kedalam studi ANDAL yang antara lain mencangkup metode uang digunakan, jumlah sampel yang diukur dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (Gatot, 2007 : 165-168). 5. Jenis-jenis Amdal Apabila dilihat dari peraturan dan berbagai keputusan administratif mengenai ke- Amdal-an, maka sistem Amdal dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Penggolongan demikian dilakukan melalui pendekatan kajian terhadap jenis-jenis kegiatan. Jenis-jenis Amdal adalah sebagai berikut : a. Amdal Secara Tunggal.


Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses

pengambilan

keputusan

tentang

penyelenggaraan

usaha/kegiatan. Kajian ini menghasilkan dokumen kerangka acuan Analisis Dampak Lingkungan, rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. b. AMDAL Kegiatan Terpadu Hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. c. AMDAL Kawasan Hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab. d. AMDAL Regional Hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembagan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.


Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di dalam aspek teori, konsep dan metodologi ANDAL tidak mengalami perubahan sejak tahun 1986 hingga kini, sedangkan pada tatanan prosedural sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen penapis Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) tidak diperlukan lagi. 6. Komisi penilai Amdal Untuk menilai dokumen-dokumen ke Amdal-an, ada sebuah komisi yang bertugas menilai dokumen, yang terdapat di tingkat pusat sebagai komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah. Komisi di tingkat pusat dan daerah dibentuk oleh Menteri dan Gubernur, dan

selanjutnya masing- masing komisi ini berkedudukan di Bapedal

(pusat) dan Bapedalda (bapedal daerah) (Siahaan, 2004: 250). 7. Tugas komisi penilai amdal Komisi penilai pusat memiliki otoritas menilai Amdal bagi kegiatankegiatan yang memenuhi kriteria: a. Kegiatan yang bersifat berstrategis dan menyangkut aspek hankam negara; b. Kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi; c. Kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; d. Kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan; e. Kegiatan yang berlokasi di lintas negara Indonesia dengan negara lain.


D. Tinjauan umum tentang pencemaran lingkungan 1. Pengertian Pencemaran Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam kosentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Menurut WHO ditetapkan empat tahapan pencemaran : a. Pencemaran tingkat pertama Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan. b. Pencemaran tingkat kedua Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindera dan alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. c. Pencemaran tingkat ketiga Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. d. Pencemaran tingkat keempat


Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemaran terlalu tinggi (Supardi, 1994 : 31). 2. Pengertian pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan (Pasal 1 ayat (14) Undangundang No. 32 Tahun 2009). Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan juga megakibatkan adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menurut Undangundang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (17) adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi di dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar dan polutan. Polusi


adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan serta ketenangan hidup makhluk hidup (termasuk manusia). Terjadinya atau pencemaran lingkungan ini umumnya terjadi akibat kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup. Misalnya pencemaran air, udara dan tanah akan menyebabkan merosotnya kualitas air, udara dan tanah. Sebagai akibatnya akan terjadi banyak hal-hal yang merugikan dan mengancam kelestarian lingkungan ( Supardi, 1994 : 28-29). Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Seringkali kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan hak orang lain. Misalkan pabrikpabrik dalam produksinya menggunakan api dengan cerobong ke atas, sepintas disadari atau tidak nampaknya tidak begitu membahayakan karena akibatnya tidak dirasakan pada saat itu ( Joko, 1999 : 16-17). Pencemaran sebagai akibat proses pembangunan, umumnya yang langsung merasakan adalah masyarakat di sekitar proyek, karena itu masyararat harus dilindungi dari pengaruh buruk

yang mungkin


ditimbulkan. Mengingat hal ini, maka setiap pada proyek industri selain memperhatikan lokasi proyek yang harus memenuhi persyaratan lingkungan untuk menjaga kelestarian, juga perlu diperhatikan pencegahan pengotoran dalam bentuk pengaturan pembuangan zat sisa dan kotoran yang sebaikbaiknya ( Joko, 1999 : 152). Masalah pencemaran industri ataupun segala bentuk pencemaran merupakan tanggung jawab kita semua, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk menghindari pencemaran maka dalam pengendaliannya dilakukan sistem pembagian tugas dan wewenang antara instansi-instansi yang telibat untuk menangani pencemaran akibat kegiatan industri. Pengendalian

pencemaran

industri

bermakna

suatu

kegiatan

yang

mencangkup upaya pencegahan dan/atau penanggulangan terjadinya pencemaran industri. Departemen perindustrian yang ikut bertanggung jawab terhadap pencemaran industri dari perusahaan industri dan lokasi industri, dengan sasaran semua limbah industri yang dibuang dari sumber pencemaran industri ke lingkungan bebas/umum, untuk mengupayakan agar selalu memenuhi standar kualitas limbah yang telah ditetapkan (Joko, 1994 :44). 3. Dampak pencemaran lingkungan Setiap pembangunan memiliki dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut dilaksanakan adapun dampak yang ditimbullkan dari pembangunan menyebabkan ad anya

pencemaran

lingkungan

yang


dihasilkan dari pembangunan pencemaran lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu : a. Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury). b. Gangguan sanitair (sanitary hazard) (Muhammad, 2009. 35). Dampak ialah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia termasuk didalamnya dampak pembangunan fisik dan non fisik. Besarnya dampak yang terjadi akibat kegiatan pembangunan ditentukan oleh : a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak Suatu kegiatan umumnya mempunyai sasaran, berapa jumlah manusia yang akan menikmati kegiatan tersebut. Suatu kegiatan mempunyai dampak penting bila jumlah manusia yang terkena dampak, tetapi tidak termasuk yang menikmati manfaat kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari yang menikmatinya. Kriteria lain ialah bila jumlah manusia yang terkena dampak, baik yang tidak maupun yang menikmati sasaran manfaat kegiatan jumlahnya sama atau lebih besar dari yang terkena dampak dalam penyebaran dampak. b. Luas wilayah penyebaran dampak Dampak lingkungan dari suatu kegiatan menjadi penting bila luas wilayah penyebaran dampak paling sedikit dua kali luas wilayah

kegiatan,

atau

bila

melampaui

batas

wilayah


administrasi pada tingkat kabupaten diatas, atau bila penyebaran dampak tersebut melampaui batas negara. c. Lamanya dampak berlangsung Dampak kegiatan menjadi penting, bila dampak tersebut berlangsung pada seluruh tahap kegiatan, baik pada tahap prakonstruksi maupun tahap konstruksi atau pun tahap pasca konstruksi atau bila berlangsung minimal selama separuh dari umur kegiatan. d. Insentitas dampak Insentitas dampak dihitung dengan cara mengukur berat, atau ringannya dampak serta besarnya penyimpanan dari baku mutu lingkungan.

Dampak

lingkungan

bersifat

penting

bila

menyebabkan terjadinya perubahan toleransi lingkungan secara drastis dalam waktu singkat dan dalam ruang yang luas sehingga lingkungan tidak dapat pulih kembali. e. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak Suatu dampak bersifat penting apabila banyak komponen lingkungan yang terkena dampak, baik komponen sosial budaya, komponen abiotik maupun komponen biotik. f. Sifat komunikatif dampak Dampak mempunyai perilaku yang berbeda-beda, yang muncul sementara kemudian berkurang dan akhirnya menghilang. Sebaliknya dapat pula bersifat komunikatif, suatu dampak dapat


sangat berbahaya bila bertemu dengan dampak lain, sehingga bahaya masing-masing dampak menjadi sangat berbahaya. Fenomena ini terjadi karena dampak-dampak tersebut bersatu dan ditingkatkan derajat bahannya yang disebut akumulasi sinergetik. Akumulasi dapat pula menyebabkan berkurangnya bahaya masing-masing dampak yang disebut akumulasi antagomistik (Supardi, 1994 :159 :160). Dalam hal ini, udara pada lingkungan tercemar oleh zat –zat polutan sehingga tidak bersih lagi dan merupakan gangguan bagi makhluk hidup/ manusia sekitarnya. Dengan kemajuan teknologi pada masa kini, polusi udara telah menimbulkan banyak kekhawatiran terutama di daerah industri. Polusi udara ini bisa terjadi karena berasal dari :

a. Kendaraan bermotor Semua kendaraan bermotor yang memakai bensin dan solar akan mengeluarkan gas CO, Nitrogen oksida, Blerang dioksida dan partikelpartikel yang lain dan sisa pembakarannya. Unsur-unsur ini bila mencapai kuatum tertentu dapat merupakan racun bagi fungsi-fungsi, darah, SO, dan menimbulkan penyakit pada sistem pernapasan. b. Pabrik-pabrik industri Berbagai pabrik industri yang di antara bahan bakunya banyak mempergunakan zat-zat kimia organik maupun anorganik. Sebagai hasil pengelolaannya selain menghasilkan produk-produk yang berguna bagi


kepentingan hidup manusia juga dikeluarkan produk-produk yang tidak berguna malahan dapat berupa racun. Produk-produk yang tidak berguna ini jelas akan dibuang dan bisa merusak lingkungan, berupa gangguan pada kehidupan dan kelestarian lingkungan bila tanpa pengendalian. Berbagai bentuk penyakit akan timbul pada masyarakat di sekitar pabrik atau pada para pekerja sendiri akibat masuknya zat-zat buangan ini ke dalam tubuh (Supardi, 1994 : 32). Dampak pencemaran juga bisa menimbulkan bau yang tidak enak dari pembangunan tersebut, bau-bauan yang tidak enak, bisa mengganggu suasana lingkungan yang menyebabkan seseorang tidak akan betah tinggal lama ditempat yang menyebarkan bau. Bau yang tidak enak ini selain mengganggu kesehatan dan kenyamanan seseorang, dapat juga dipakai sebagai petunjuk adanya pencemaran racun-racun di udara. Bau yang tidak enak bisa berasal dari proses pembusukan sampah, baik yang berasal dari jasad organis/biologis maupun kimia/anorganis oleh makhluk-makhluk pembusuk. Juga bisa yang dari hasil buangan limbah dari pabrik-pabrik sehingga menyebabkan bau yang tidak enak ke lingkungan sekitarnya (Supardi, 1994 :42). Pencemaran

lingkungan

yang berdampak

berubahnya

tatanan

lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Pencemaran karena limbah-


limbah pabrik yang masih murni, belum melalui proses pengolahan Waste Water Treatmen menyebar kewilayah bebas. Lambat laun dampaknya pada lingkungan akan terasa hanya soal menunggu waktu saja. Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan

maupun

penanggulangan

dampak

negatifnya

dan

mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak posiif dari kegiatan tersebut ( Joko, 1999 : 27). 4. Unsur-unsur Pencemaran Lingkungan Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup Tahun 1997, maka unsur-unsur atau syarat yang mutlak untuk disebut suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut : a. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat energi zat, dan lain-lain). b. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan. c. Kegiatan manusia. d. Timbul perubahan, atau menurunkan mutu yang lebih rendah hingga ke tingkat tertentu. e. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi. f. Menurut peruntukannya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents