15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal a. Pengertian Pasar Modal Pasar Modal Indonesia sebagai salah satu lembaga memobilisasi dana
masyarakat
dengan
menyediakan
sarana
tempat
untuk
mempertemukan penjual dan pemebeli dana jangka panjang yang disebut efek (aset) (Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009:1). Dimana pasar modal merupakan penggerak perkembangan perekonomian negara dan pemerintah memiliki kepentingan dalam mengatur dinamika pasar modal. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari capital market, artinya suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Jadi, seperti pasar–pasar lainnya, dipasar modal juga berkumpul orang – orang yang melakukan atau membantu melakukan perdagangan, contohnya jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek. Dengan demikian Pasar modal berarti suatu pasar dimana dana–dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan (Munir Fuady, 2002:10). Menurut John Downes dalam Jusuf Anwar (2005:71), Pasar Modal adalah markets where capital funds-debt and equity-are traded. Included are private placement sources of debt and equity as well as organized markets and exchanges (terjemahan bebas: Pasar di mana modal dana-hutang dan ekuitas-diperdagangkan. Termasuk sumbersumber swasta penempatan hutang dan ekuitas serta pasar terorganisir dan pertukaran).
16
Sementara itu, menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 : “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang brkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” b. Peran, Manfaat, dan Sifat Pasar Modal 1) Peran Pasar modal a) Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten); b) Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel; c) Pasar Modal berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi; d) Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik. 2) Manfaat Pasar Modal a) Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal; b) Memeberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi; c) Penyebaran
kepemilikan
perusahaan
sampai
ke
lapisan
masyarakat menengah; d) Memberikan kesempatan memeiliki perusahaan yang sehat dan prospektif; e) Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional; f) Menciptakan lapangan pekerjaan atau profesi yang menarik. 3) Sifat Pasar Modal
17
a) Merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu negara (yang digambarkan melalui fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG); b) Bersifat dinamis dan terus-menerus memerlukan inovasi baru dan adaptasi berkelanjutan; c) Membutuhkan keterbukaan informasi (disclosure) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi; d) Memungkinkan arus pergerakan modal tidak lagi dibatasi wilayah geografis (borderless). e) Industri ini tergolong padat teknologi informasi. Keunggulan daya saingnya sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bidang transaksi perdagangan efek tanpa warkat (scripless and remote trading). f) Industri ini tergolong industri yang sangat banyak diatur oleh kebijakan pemerintah (highly regulated) sebab industri ini berkaitan dengan dana–dana milik masyarakat (Bapepam-LK, 2009:1). c. Struktur dan Pelaku Pasar Modal 1) Struktur Pasar Modal
(Gambar 1)
18
Sumber gambar: http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/AboutUs/IndonesiaCapital MarketStructure/StrukturPasarModalIndonesiaInd_big.jpg
2) Pelaku Pasar Modal Pelaku pasar modal adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam transaksi penjualan atau pembelian di pasar modal dan satu sama lain memiliki peranan, tanggung jawab, serta berfungsi untuk saling melengkapi satu sama Munir Fuady (2001 : 37) para pelaku pasar modal dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut : a) Pelaku investasi terdiri dari investor yang menanamkan investasinya, baik investor domestik maupun asing, individual maupun institusional. b) Penarik modal adalah pihak yang mengemisi suatu sekuritas (emiten) atau pihak perusahaan publik. c) Penyedia fasilitas adalah pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal. Kategori ini terdiri atas : (1) Bursa Efek Menurut UUPM Pasal 1 angka 4: “bursa efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak–pihak lain dengan tujaun memperdagangkan efek diantara mereka.” Bursa efek di Indonesia adalah badan hukum swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan organisasi usaha swasta yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam-LK sekarang kewenangannya dialihkan ke OJK hal ini termuat dalam Pasal 6 UUPM. Sebagai Self Regulatory Organization, bursa efek memiliki tugas-tugas yaitu membuat peraturan mengenai
19
keanggotaan, pencatatan, perdagangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek yang baru mulai dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari OJK. Di samping itu juga bertugas mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga ketentuan Bursa Efek mempunyai ketentuan hukum yang mengikat bagi para pelaku Pasar Modal; (2) Lembaga Kliring dan Peminjaman (LKP) Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian Transaksi bursa pengertian ini termuat dalam Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 9; (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Hal ini termuat dalam UUPM Pasal 1 angka 10. (4) Pengawas adalah pihak yang bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar modal. Kategori ini terdiri dari Otoritas
Jasa
Keuangan
serta
pihak-pihak
instansi
pemerintah seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian (jika ada kasus pidana di pasar modal), dan lainlain. (5) Penunjang
adalah
pihak
yang
menyelenggarakan
kepentingan kegiatan pasar modal. Kategori Penunjang ini dibagi lagi ke dalam dua kategori yang lebih kecil yaitu Lembaga Penunjang dan Profesi Penunjang. (a) Lembaga Penunjang Pasar Modal, terdiri dari: (i) Kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan
20
dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 8 UUPM. (ii) Biro Administrasi Efek (BAE), adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 3 UUPM. (iii) Wali Amanat (Trust Agen), regulasinya diatur dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 dalam UUPM. Sedangkan, untuk pengertiannya sendiri termuat dalam Pasal 1 angka 30 dalam Undang–Undang yang sama sebagaimana didefinisikan bahwa “wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.” (b) Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari: (i) Akuntan,
bertugas
untuk
memeriksa
dan
melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten; (ii) Konsultan Hukum, bertugas melakukan, mambuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen legal audit dan legal opinion, yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum dari suatu perusahaan terbuka; (iii)Penilai, bertugas menilai aset-aset dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku;
21
(iv) Notaris, merupakan pihak yang dibebankan tugas untuk membuat dan mengaktakan dokumendokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal.
d. Instrumen Pasar Modal/Jenis-jenis Sekuritas Jogiyanto dan Hartono (2008:98) mendefinisikan instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umumnya diperjualbelikan pasar modal. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM) Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan “Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap rights, waran, opsi, atau setiap derivative dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai Efek.” Berikut diuraikan Instrumen dalam Pasar Modal: 1) Saham (Share/Stock) Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (emiten) yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. 2) Obligasi (Bonds) Obligasi adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan kepada individu atau perusahaan. Pembeli obligasi ini disebut kreditur, bukan pemilik perusahaan. Surat obligasi ini memberi hak pada pemegangnya untuk menagih bunga kepada perseroan, meskipun dalam keadaan rugi sekalipun Penerbitan obligasi ini merupakan cara mendapat modal yang sangat efisien dari pasar modal. 3) Derivatif Efek Derivatif Efek adalah turunan dari Efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif
22
merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai
underlying
assets.
(http://www.idx.co.id/id-
id/beranda/produkdanlayanan/derivatif.aspx) Terdapat beberapa jenis efek yang ditawarkan kepada publik yang sebenarnya hanya kelanjutan saja dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan. Efek-efek tersebut yaitu: a) Kontrak Opsi Saham (KOS) adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu asset tertentu pada waktu tertentu selama waktu tertentu; b) Kontrak Berjangka Indeks Saham adalah perjanjian yang di buat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang akan datang; c) Waran (Warrant) adalah efek yang dapat memberi hak kepada pemegang saham prioritas suatu hak istimewa untuk membeli saham biasa dan lain- lain; d) Right/Klaim adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Bila pemegang saham tidak bermaksud untuk menggunakan haknya (membeli saham), maka bukti right yang dimilikinya dapat diperjual belikan di bursa.
2.
Tinjauan Umum Kontrak Investasi Kolektif Kontrak Investasi Kolektif adalah salah satu dari bentuk Reksa Dana. Reksa Dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana merupakan perseroan atau investasi kolektif masyarakat pemodal yang diinvestasikan ke dalam efek oleh manajer investasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Reksa Dana adalah
23
sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada manajer investasi selaku pengelola Reksa Dana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Dengan membeli sebagian Unit Penyertaan, Investor individual yang memiliki dana terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek dan terbebas dari kesulitan untuk menganalisis Efek (M. Paulus Situmorang, 2008:61). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPM, ada dua bentuk Reksa Dana, yaitu berbentuk perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana berbentuk KIK dibuat berdasarkan perjanjian antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yakni jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak (Rudhy A. Lontoh dkk, 2001:585). a. Pengertian Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dan Kontrak Investasi Kolektif Knowledge Bank dari Lyons Financial Solutions Holdings Ltd (Seminar
Workshop,
2003)
khususnya
yang
berkaitan
dengan
penelitiannya yang berjudul Securitization Explained, “Asset-backed securities are securities that are primarily serviced by cash flows of a securitised assets that attracts interest on the basis of either being fixed or variable for maturities that can be fixed, revolving, either long term or short term, that by their own terms convert into cash over the duration attached to them”. (terjemahan bebas Efek Beragun Aset adalah surat berharga melalui arus kas dari aset yang disekuritisasi dari bunga dasar baik yang tetap atau variabel untuk yang berjangka, bergulir, baik jangka panjang atau jangka pendek, dimana mengkonversi menjadi uang tunai selama durasi yang telah disepakati dalam sekuritisasi ke mereka). Menurut ketentuan Bapepam-LK yang sekarang kewenangannya telah diberi ke OJK akan tetapi ketentuan ini masih berlaku dimana dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
24
Keuangan Nomor: KEP-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities). Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset, dimana Manajer Investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif”. KIK-EBA dapat timbul dari adanya sekuritisasi aset tagihan dari perusahaan tertentu dirubah menjadi aset yang lebih likuid melalui penciptaan surat berharga. b. Pihak–pihak yang Terlibat dalam Penerbitan KIK EBA Adapun pihak – pihak yang dapat terlibat dalam Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), adalah sebagai berikut (Ishwahjudi A. Karim, 2005:1-2): 1) Kreditur awal (originator), menurut ketentuan Bapepam-LK yang sekarang kewenangannya telah diberi ke OJK akan tetapi ketentuan ini masih berlaku dimana dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), “Kreditur awal (originator) adalah pihak yang mengalihkan aset tagihannya kepada para pemegang EBA secara kolektif dimana aset tersebut diperoleh pihak yang bersangkutan karena pemberian pinjaman, dan atau pemberian jasa lain yang berkaitan dengan usahanya. 2) Penerbit (Issuer), menerbitkan Efek beragun Aset kepada investor. 3) Debitur (borrower) yaitu pihak penerima kredit dari originator yang wajib memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur baru atau investor. 4) Penyedia Jasa atau servicer, menurut ketentuan Bapepam-LK yang sekarang kewenangannya telah diberi ke OJK akan tetapi ketentuan ini masih berlaku dimana dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas
25
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-493/BL/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), “Penyedia Jasa atau servicer adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal-hal lain karena debitur terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur dan jasa lain yang ditetapkan dalam kontrak.” 5) Bank Kustodian, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/Pbi/2005
tentang
Prinsip
Kehati-Hatian
dalam
Aktivitas
Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum, “Bank Kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai ketentuan yang berlaku.” Bank Kustonian memeiliki wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan mencatatkan underlying KIK-EBA atas namanya untuk kepentingan Investor. 6) Manajer Investasi, menurut ketentuan Bapepam-LK yang sekarang kewenangannya telah diberi ke OJK akan tetapi ketentuan ini masih berlaku dimana dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-178/Bl/2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor V.G.5 Tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), “Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiataan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 7) SPV/SPC yaitu pihak yang membeli sejumlah aset tagihan dari originator dan menerbitkan EBA untuk dijual kepada Investor.
26
8) Lembaga
Pemeringkat
Efek
yaitu
pihak
yang
melakukan
pemeringkatan atas efek yang diterbitkan. 9) Lembaga Sarana Peningkatan Kredit atau Credit Enhancer yaitu pihak yang memberi jaminan pembayaran guna mendukung peningkatan kualitas EBA. 10) Investor, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/Pbi/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum, Pemodal (investor) adalah pihak yang membeli EBA. 11) Pihak pendukung seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris, dll. c. Proses Sekuritisasi Dalam KIK-EBA Secara umum, Instrumen EBA merupakan salah satu bentuk Sekuritisasi Aset dalam pasar keuangan. Sekuritisasi aset adalah suatu proses transformasi aset keuangan yang tidak likuid menjadi dana yang likuid dengan menerbitkan efek/surat berharga kepada prospektif investor yang dijamin oleh aset finansial. Tujuan dari sekuritisasi aset adalah untuk meningkatkan kemampuan likuiditas Kreditur Awal dan memberikan hasil investasi dalam bentuk bunga bagi para Investor (Gunawan Widjaja dan Almira, 2006:334). Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan Pasal 1 angka 14, sekuritisasi adalah:
“transformasi asset yang tidak likuid
menjadi likuid dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.” Dari pengertian dan definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut (Gunawan Widjaja, 2008:328-329): 1) Sekuritisasi adalah suatu proses me-likuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi likuid. 2) Proses tersebut dilakukan dengan cara melepaskan pemilikan atas aset-aset yang tidak likuid tersebut.
27
3) Pelepasan aset tersebut dilakukan melalui jual beli atau bentuk-bentuk pengalihan hak milik dari aset lainnya dari pemilik semula yang dinamakan originator. 4) Proses tersebut melibatkan suatu institusi yang independen, yang terlepas dari perusahaan yang bermaksud untuk melikuidkan asetnya tersebut, yang menerbitkan Efek beragun Aset, yang disebut dengan lembaga penerbit (issuer). 5) Aset-aset yang tidak likuid tersebut kemudian dijadikan sebagai jaminan atau agunan (collateral) dalam rangka penerbitan surat berharga (pasar uang atau pasar modal). 6) Untuk melindungi kepentingan investor, aset-aset yang menjadi jaminan bagi penerbitan surat berharga (pasar uang atau pasar modal) diletakkan dalam keadaan yang terpisah dari pengelola aset tersebut (termasuk dari pemilik aset semula). Secara sederhana sekuritisasi aset mengambil bentuk sebagai berikut: Originator
1
Issuer (Penerbit)
3
2
Investor
4
(Gambar 2) Gambaran Sederhana Sekuritisasi Aset Sumber: Gunawan Widjaja, 2008:29
Keterangan: 1) Originator menjual piutang-piutang, khususnya piutang-piutang jangka menengah atau jangka panjangnya kepada issuer. 2) Issuer menerbitkan Efek beragun Aset kepada investor. 3) Issuer memperoleh pembayaran dari investor yang mengambil bagian dalam penerbitan Efek Beragun Aset tersebut. 4) Issuer membayar nilai pembelian piutang-piutang jangka panjang tersebut kepada originator. d. Manfaat dan Resiko Efek Beragun Aset 1) Manfaat Penerbitan Efek Beragun Aset
28
Manfaat sekuritisasi aset terhadap perekonomian (Soebowo Musa, 1997:13): a) Sekuritisasi aset umumnya mempunya risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan instrument keuangan lainnya seperti saham atau obligasi. b) Originator yang mempunyai sumber pendanaan yang memadai akan meningkat pula skala usahanya dan tentu akan berdampak pada peningkatan kemampuan mereka dalam mencetak laba. Hal ini tentu membawa potensi peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. 2) Risiko Efek Beragun Aset Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan manfaat, efek beragun aset juga mengandung beberapa risiko, antara lain: a) Risiko aset (piutang dan pembayarannya) (1) kualitas piutang yang dijual kepada issuer (semakin tinggi NPL (Non Performing Loan) dari bank, maka semakin rendah kualitas piutang) dan (2) kualitas originator dalam memberikan pinjaman Untuk menilai kelayakan piutang, proses sekuritisasi melibatkan pemeringkat. b) Risiko Servicer Pada umumnya servicer adalah juga originator dari piutang yang dialihkan tersebut. Servicer merupakan satu-satunya pihak yang merupakan penghubung antara debitur dalam piutang asal, termasuk jaminan yang mungkin melekat padanya. servicer atau originator yang nakal dapat saja melakukan tindakan memilahmilah piutang sehingga yang dijual pada issuer merupakan piutang dengan kualitas yang lebih rendah. Piutang dengan kualitas lebih bagus masih tetap dipertahankan servicer atau originator.
29
c) Perselisihan antar pihak yang bertransaksi d) Resiko suku bunga, dimana efek beragun aset akan mengalami fluktuasi harga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga, harga efek beragun aset akan turun bila terjadi peningkatan suku bunga. e) Pelunasan lebih awal (early call) akan memengaruhi yield yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal. f) Gagal bayar, pemegang efek beragun aset akan mengalami kerugian
apabila
debitur
dari
aset
jaminan
mengalami
kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok. 3. Prinsip-Prinsip/Asas Hukum dan Prinsip-Prinsip/Asas Hukum Pasar Modal a. Prinsip-Prinsip/Asas Hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan prinsip sebagai asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) atau merupakan sebuah dasar. Sedangkan, menurut terminology bahasa, yang dimaksud asas ada dua pengertian. Yakni, yang pertama: dasar, alas, pondamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Kemudian menurut para ahli prinsipprinsip/asas-asas hukum diartikan sebagai berikut (Sudikno, 2007:5): 1) Bellefroid mengatakan bahwa prinsip/asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai yang bersifat etis. Prinsip atau asas hukum membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukan kalau hukum itu bukan sekedar kaedah.
30
2) Van Eikema Hommes, mengatakan bahwa prinsip/asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkrit akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjukpetunjuk bagi hokum yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 3) Paul Scholten, merumuskan bahwa prinsip/asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum tetapi yang tidak harus ada. 4) Van Der Valden, mengatakan bahwa prinsip/asas hukum merupakan tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagi tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. 5) Sudikno Mertokusumo, mengartikan prinsip/asas hukum bukan merupakan peraturan hukum tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hokum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. 6) Prinsip/asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya. Prinsip/asas hukum menjadi alat untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan hukum. Prinsip/asas hukum akan menghindari keterbelakangan aturan normatif dari realitas. Dari hukum yang normatif dan terus berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan (het recht hint antcher). Banyak yang memberikan komentar diantara ahli yuridis mengenai asas/prinsip hukum sebagai ground norm (Kelsen) dan
31
penting
dalam
penyusunan
sebuah
aturan,
sebagaimana
dikemukakan oleh dalam Suparto Wijoyo (2005: 45 – 49): a) Prinsip/asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita (Paul Scholten). b) Prinsip/asas hukum adalah ukuran-ukuran yang memberikan arah pembentukan hukum (Karl Larens). c) Dari
prinsip/asas
hukum
positif
memperoleh
makna
hukumnya. Terdapat kualitas dari hukum yang dapat dinilai, hukum dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas yang melandasi (Meuwissen). d) Prinsip/asas pertimbangan
adalah
anggapan-anggapan
fundamental
yang
pertimbangan-
merupakan
dasar
diletakkannya tingkahlaku kemasyarakatan (King Gie dan Ten Berg). Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa pentingnya prinsip/asas hukum agar termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Prinsip/asas hukum adalah jiwa (soul) dan jantung dari peraturan hukum sehingga hukum itu menjadi kuat landasan sosiologis dan filosofisnya. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi landasan asas atau prinsip dengan fungsinya sebagai dasar dalam penegakan hukum di pasar modal. b. Prinsip-Prinsip/Asas Hukum Pasar Modal Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPM menyebutkan: Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pembina dan pengawas pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam-LK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia sekarang fungsi tersebut beralih ke Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK. Kemudian, penjelasan Pasal 3 UUPM menegaskan bahwa: Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang
32
memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegitan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam-LK sekarang kewenngannya dilimpahkan kepada OJK diberi kewenangan untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. Pasal 4 UUPM menjelaskan maksud Pasal 3 ayat (1) UUPM dimana kewenangan Bapepam-LK yang saat ini kewenangannya berlalih ke OJK bahwa tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Sehinga, secara garis besar mengenai definisi diatas yang merupakan prinsip-prinsip hukum dalam kegiatan pasar modal, yakni: 1)
Pasar yang teratur adalah suatu keadaan pasar dimana didalamnya terdapat pengelola pasar dan adanya aturan main yang baku. Para pelaku atau pemain dalam pasar tersebut harus mengetahui dan mematuhi aturan main tersebut.
2)
Pasar yang wajar, adalah suatu keadaan pasar dimana hubungan dalam penentuan harga dipengaruhi oleh Supply and demand (permintaan dan penawaran) dan bukan merupakan hasil rekayasa (manipulasi pasar). Untuk dapat dikatakan pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat bahwa harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak Penyelenggara dan perusahaan
yang menciptakan harga yang semu untuk
kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor.
33
3)
Pasar yang efisien didasarkan kepada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benarbila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti faktor distribusi
informasi
yang menyebar
dan
diterima
oleh
masyarakat investor/pasar secara merata akan menghasilkan pembentukan
harga
yang
wajar.
Sehingga
penggunaan
parameter kenaikan atau penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi
dengan
tepat
berdasarkan
pemantauan
dan
pengamatan secara terus menerus atas efektivitas penyebaran informasi. 4)
Transparansi informasi untuk kepentingan perlindungan bagi pemegang saham publik, I Putu Gege Ary Suta (2000:94) dalam bukunya Menuju Pasar Modal Modern menjelaskan secara lebih rinci mengenai transparansi atau keterbukaan Informasi, kewajaran dan pelaporan yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek emiten atau perusahaan yang sudah go public dalam kegiatan pasar modal (Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 UUPM adalah sebagai berikut: ”Perlindungan investor merupakan salah satu kunci di pasar modal”. Sehingga, menurut Munir Fuady (2001:13) terdapat target yuridis (asas/prinsip) dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut: a) Keterbukaan informasi; Informasi merupakan unsur terpenting bagi investor dan pelaku usaha sebab informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya di Pasar
34
Modal. Keterbukaan informasi dalam Pasar Modal terutama keterbukaan terhadap fakta material adalah merupakan persoalan inti dan jiwa dari Pasar Modal, karena prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar dimana keterbukaan tentang informasi yang mengandung fakta material sebagai jiwa pasar modal, didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga investor dapat secara rasional mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi telah menjadi fokus sentral dari pasar modal itu sendiri (Munir Fuady, 2001:78). Lalu, Bismar Nasution dalam Majalah Mimbar Ilmiah yang berjudul “Beberapa Aspek Hukum Pasar Modal dalam Transaksi
Saham”,
menyebutkan
bahwa
tujuan
dari
keterbukaan dalam pasar modal, yakni (Abdul Halim, 2006:36): (1) Untuk menciptakan mekanisme pasar efisien; (2) Perlindungan terhadap investor, khususnya investor biasa (unsophisticated investors) dari penipuan. Karena tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi di antara para pelaku pasar; (3) membantu menetapkan harga yang akurat. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 7 UUPM, yang termasuk sebagai informasi atau fakta material, adalah antara lain informasi mengenai : (1) Penggabungan
usaha
(merger),
pengambilalihan
(acquisition), peleburan usaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan (joint venture).
35
(2) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend). (3) Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya. (4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting. (5) Produk dan penemuan baru yang berarti. (6) Perubahan tahun buku perusahaan, dan (7) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. UUPM mewajibkan keterbukaan, dimana dalam UUPM termuat makna mengenai kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat yang telah ditentukan, dan yang lebih penting undang-undang tersebut menentukan pengawasan waktu, tempat dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 angka 25 UUPM yang menyebutkan bahwa: Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga efek tersebut. Pasal 86 ayat (1) UUPM mengatakan bahwa Emiten, perusahaan publik, atau Pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting kemudian emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Maksud dari lengkap
adalah jika informasi yang
disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa
36
atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan (UUPM Pasal 80 ayat (1)). b) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku Pasar Modal Profesionalisme memiliki makna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (KBBI). Sedangkan, tanggung jawab memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain (KBBI). Kemudian pelaku pasar modal adalah orang/para pihak yang melakukan suatu perbuatan di bidang pasar modal (KBBI). Dapat disimpulkan Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku Pasar Modal berarti orang/para pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal harus bertindak profesional (melakukan suatu perbuatan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalani) dan wajib untuk bertanggung jawab atau menanggung segala sesuatu atas suatu perbuatan yang dilakukan di pasar modal. Profesionalisme dan tanggung jawab merupakan suatu kata yang saling beriringan. Apabila pelaku pasar modal tidak profesional
dan
melakukan
pelanggaran
serta
tidak
melaksanakan salah satu dari prinsip/asas dalam pasar modal maka pelaku pasar modal haruslah bertanggung jawab atas pelanggran tersebut, misalnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip/asas
keterbukaan
mengenai
informasi
yang
menyesatkan (miss feeding information) kepada investor, maka berdasarkan Pasal 80 UUPM, pihak/para pelaku pasar
37
modal dapat dimintakan pertanggungjawabannya, mereka terdiri atas: (1) Setiap
pihak
yang
menandatangani
Pernyataan
Pendaftaran; (2) Direktur dan Komisaris Emiten; (3) Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek. (4) Profesi penunjang pasar modal. c) Pasar yang tertib dan modern Pasar yang tertib dan modern, merupakan acuan dari suatu kualitas Pasar Modal disuatu negara, hal ini sering berhubungan dengan para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam pasar modal. Investor ingin mengetahui kelengkapan pasar modal di suatu Negara yang terdiri atas: Undang-Undang Pasar modal, mekanisme perdagangan, jenis efek
yang
diperdaagangkan
kapitalidasi
pasar
modal,
mekanisme perdagangan, jenis efek yang diperdagangkan kapitalisasi pasar, kustodian sentral dan setelemen sentral. Kemudian, indikator dari prinsip pasar modal tertib dan modern adalah sebagai berikut (Mohammad Samsul, 2006:7): (1) Mekanisme perdagangan sudah tanpa warkat (scripless trading); UUPM dalam Pasal 55 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa :“Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan peyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Transaksi perdagangan Efek tanpa warkat merupakan Sistem perdagangan Efek di bursa Efek yang dilaksanakan secara elektronik dengan penyelesaian melalui sistem pemindah bukuan (book-entry settlement system) atau perpindahan Efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit-kredit atas suatu rekening sekuritas (securities
38
account). Adapun tanda bukti kepemilikan Efek tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat Efek, tetapi diwujudkan dalam rekening Efek pada Kustodian Sentral. Perdagangan tanpa warkat ini menguntungkan perusahaan efek, bank kustodian, dan investor dimana karenanya mekanisme debit-kredit dalam pasar modal prosesnya menjadi lebih sederhana jika diabandingkan sebelum adanya prinsip pasar modal tertib dan modern, dimana dalam debit-kredit pada saat itu masih menggunakan suatu sistem manual dan itu membuat proses debit-kredit menjadi lebih kompleks. (2) Terdapat Pasar Kesatu, Pasar Kedua, Pasar ketiga dan Pasar Keempat; Menurut Mohammad Samsul (2006:46) terdapat empat kategori pembagian pasar modal, yaitu : (a) Pasar perdana/pertama adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum; (b) Pasar Kedua adalah tempat atau sarana transaksi jualbeli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek; (c) Pasar Ketiga adalah saran transaksi jual-beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Market maker adalah anggota bursa yang saling bersaing satu sama lain untuk menentukan harga saham; (d) Pasar Keempat adalah sarana transaksi jual-beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek.transaksi ini dilakukan secara tatap muka dan dilaksansakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada dilakukan di pasar sekunder.
39
(3) Jumlah jenis saham dan obligasi yang diperdagangkan sangat banyak dan kapitalisasi pasar sangat besar; Kapitalisasi pasar adalah total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh berbagai perusahaan di dalam satu pasar. Kapitalisasi mungkin termasuk obligasi, surat hutang (promes), saham preferen dan saham biasa. Obligasi dan promes biasanya dihitung menurut nilai nominal atau nilai pari. Saham preferen dan saham biasa dapat dihitung dalam nilai nominal, nilai pasar yang ditetapkan,
atau
jumlah
yang
diterima
emiten
(http://kamusbisnis.com/arti/kapitalisasi-pasar/). (4) Terdapat lembaga central custodian dan central clearing; Central custodian atau lebih dikenal dengan Kustodian Sentral
Efek
Indonesia
(KSEI)
adalah
lembaga
penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi (http://kamusbisnis.com/?s=kustodian+sentral).
efek Central
clearing atau dikenal dengan Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dibentuk karena bertujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa agar tertib, teratur, wajar dan efisien. (5) Efek yang disimpan di central custodian sudah atas nama investor bukan atas nama perusahaan broker (street name); Investor memperoleh keuntungan secara langsung tidak lagi melalui perantara yang prosesnya terkadang terlampau lama. (6) Tidak ada diskriminasi aturan dalam kepemilikan saham. Adanya prinsip tertib dan pasar modern dalam pasar modal maka, tidak ada pembedaan perlakuan terhadap sesama pemilik saham, dari yang memiliki saham tertinggi
40
sampai yang terendah sekalipun dalam kegiatan di pasar modal. d) Efisiensi Efisiensi dalam KBBI bermakna ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu,
tenaga,
biaya);
kedayagunaan;
ketepatgunaan;
kesangkilan. Dan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Kemudian, kata ganti dari efisiensi adalah efisien yang dalam KBBI memiliki makna yang sama dengan efisiensi yaitu, tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Dan, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepat guna. Pasar modal yang efisien dapat diartikan sebagai pasar yang bisa menyediakan jasa-jasa yang diperlukan oleh para pemodal dengan biaya yang minimal. Dalam pengertian yang lain, West (International Financial Review, IMF 2013) misalnya membedakan istilah efisiensi pasar modal ini dengan dua pendekatan, yakni external efficiency dan internal efficiency. Menurut West, external efficiency menunjukkan bahwa pasar berada dalam keseimbangan sehingga keputusan perdagangan saham berdasarkan atas informasi yang tersedia tidak bisa memberikan keuntungan di atas tingkat keuntungan keseimbangan. Sedangkan internal efficiency, lanjut West, menunjukkan bahwa pasar modal tersebut bukan hanya memberikan harga yang benar tetapi juga memberikan berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya serendah mungkin. Efsiensi eksternal (external efficiency) ini sesuai dengan pengertian mikro pasar modal, yaitu suatu kondisi seberapa
41
jauh pasar modal informationally efficient, yang berkaitan dengan apakah harga sekuritas di pasar modal tersebut mencerminkan informasi efek seperti pialang, pengelola bursa dan sebagainya yang relevan. Konsep ini berbeda dengan konsep makro pasar modal. Menurut Errunza (Errunza, V.R. 1979) efisiensi eksternal ini berhubungan dengan seberapa jauh pasar modal bisa memobilisasi dana dari masyarakat. Untuk menyajikan pemahaman yang baik mengenai konsep efisiensi pasar modal ini, sebaiknya perlu diperhatikan tiga bentuk teori pasar modal yang efisien (Errunza, V.R, 1979). Pertama, Weak form efficiency; kedua, Semi strongform efficiency, dan ketiga, Strong form efficiency. Ketiga bentuk kategori pasar modal yang efisien tersebut oleh diuraikan sebagai berikut: "Weak form hypotheses, that current stock price already reflects all information that can be gleaned from past price changes". "Semi strong form hypotheses, that current stock price reflect not only the imformation implied by historical price changes but also information implied by all publicly available information relevant to a company’s securities". "Strong form hypotheses, that current stock price reflecs all relevant information available only to company insider or other frivilegedgroups". (terjemahan bebas: "efisiensi yang lemah, artinya bahwa harga saham saat sudah mencerminkan semua informasi yang dapat diperoleh dari perubahan harga masa lalu". "efisiensi dengan bentuk semi kuat, artinya bahwa harga saham saat ini mencerminkan tidak hanya information tersirat oleh perubahan harga historis namun juga informasi tersirat oleh semua informasi yang tersedia secara publik yang relevan dengan sekuritas perusahaan". "Bentuk hipotesis yang kuat, artinya
42
bahwa harga saham saat ini mencerminkan semua informasi yang relevan yang tersedia hanya untuk orang dalam perusahaan atau kelompok istimewa lainnya”). Pada
weak
formefficiency,
pemodal
tidak
bisa
memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan menggunakan trading rules berdasarkan informasi harga pada masa atau waktu sebelumnya. Banyak pasar modal di dunia mengambil bentuk seperti ini (Husnan, S, 2012:219). Berbeda dengan weak form, pada semi strong form efficiency, hargaharga saham yang ada saat ini (current) bukan saja dicerminkan pada kondisi harga pada waktu yang lalu tetapi juga mencakup semua informasi yang dipublikasikan. Artinya, para pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan memanfaatkan informasi publik. Sementara bentuk ketiga, srtongformefficiency, harga bukan saja mencerminkan informasi yang dipublikasikan, tetapi informasi dari analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, harga selalu wajar dan tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham. Suatu studi yang pernah dilakukan oleh Husnan (2012), menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi pasar modal bentuk lemah (weak form), dan tidak dalam bentuk setengah kuat (semi strong). Pasar dengan prinsip efisien di pasar modal akan berlandaskan kepada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak kearah harga yang benar bila distribusi informasi yang menyebar ke pasar merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat investor/pasar
43
secara merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar.
Sehingga
penggunaan
parameter
kenaikan
atau
penurunan harga saham, hanya dapat diformulasi dengan tepat berdasarkan pemantauan dan pengamatan secara terus menerus atas efektivitas penyebaran informasi. Pasar yang berprinsip efisien di pasar modal adalah suatu keadaan dimana para partisipan dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual efek) jumlahnya harus cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak partisipan akan dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan suatu pasar efisien harus terpenuhinya syarat bahwa semua pihak merupakan pembentuk harga/price taker, setiap partisipan dalam hal ini para pelaku pasar (baik pembeli maupun penjual efek) jumlahnya harus cukup besar sehingga tidak satu pun dari pihak partisipan akan dapat mempengaruhi mekanisme pasar. Untuk dapat dikatakan suatu pasar dengan prinsip efisien harus terpenuhinya syarat bahwa semua pihak merupakan pembentuk harga (price taker), setiap partisipan memiliki akses langsung terhadap informasi secara simultan untuk meperoleh profit (gain), harga pasar yang terjadi mencerminkan
informasi
pasar
dan
tidak
ada
yang
mendominasi. I Putu Gede Ary (200:94) dalam bukunya Menuju Pasar Modal Modern mengatakan bahwa Pasar modal yang berprinsip fair, teratur, dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan kepada investor publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur ini berarti prinsip efisiensi di pasar modal juga mengutamakan perlindungan investor dalam penerapannya. Melakukan transaksi dengan teratur dengan memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan, pergerakan harga saham akan selalu bergerak
44
kearah harga yang benar karena distribusi informasi menyebar secara merata, sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Selain itu bursa efek diwajibkan untuk menerapkan praktik perdagangan yang wajar dengan mempertimbangkan aturan tentang prioritas harga dan waktu dalam pelaksanaan perdagangan (Yully Rachmawati, 2004: 19-21). Kemudian dapat disimpulkan bahwa Pasar dengan prinsip Efisiensi/Efisiensi Pasar (Market Eficiency) didefinisikan sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, prinsip efisiensi pasar dapat didefinisikan
dalam
beberapa
macam
definisi,
yaitu
berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, berdasarkan distribusi informasi yakni keterbukaan informasi, dan berdasarkan pada proses dinamik. Pasar modal di Indonesia telah menerapkan prinsip dari pasar modal yakni efisiensi seperti yang telah diuraikan diatas. Set e) Kewajaran Prinsip pasar modal yakni kewajaran/Pasar yang wajar, adalah suatu keadaan pasar dimana hubungan dalam penentuan harga dipengaruhi oleh Supply and demand (permintaan dan penawaran) dan bukan merupakan hasil rekayasa (manipulasi pasar). Untuk dapat dikatakan pasar yang wajar/memenuhi kewajaran, maka harus dipenuhi syarat bahwa harga tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak Penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor (Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2011). Pasar modal yang wajar (fair) atau menerpakan prinsip kewajaran adalah pasar modal yang
45
memberi perlindungan kepada investor publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur. Penerapan prinsip pasar modal yakni prinsip kewajaran telah diterapkan di EBA yakni, dalam perlindungan investor mengenai harga, Perlindungan yang dapat diberikan regulator (Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekarang OJK) dalam suatu kegiatan bisnis adalah menjamin investor memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko yang dihadapi. Risiko selalu terkait dengan tingkat ekspektasi timbal balik dari suatu investasi atau lazim disebut return oninvestment (I Putu Gede Ary Suta, 2000:91-92). Kemudian, prinsip ini juga termuat dalam Peraturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan
Nomor
Kep.178/Bl/2008
tentang
Perubahan Peraturan Nomor V.G.5 Tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dimana manajer investasi berkewajiban untuk melaporkan kepada investor/setiap pemegang EBA setiap bulan mengenai perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas EBA yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas efek beragun aset, dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas efek beragun aset, disertai dengan uraian metode penilaian tersebut sehingga tercipta suatu prinsip kewajaran dimana harga menjadi tidak didominasi oleh salah satu pihak, berapa pun harga yang terjadi tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak Penyelenggara dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor karena adanya laporan tersebut yang dilaporkan oleh manajer investasi.
46
f) Perlindungan investor Perlindungan investor merupakan hal penting di pasar modal. Perlindungan merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaanya dimana hal ini merupakan sesuatu yang penting dan sifatnya adalah mutlak, hal inilah yang akan membuat investor bersedia untuk menanamkan dananya jika ada kepastian mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya. Prinsip perlindungan investor di Pasar Modal merupakan suatu prinsip yang dapat berjalan dan dilaksanakan apabila semua prinsip dalam pasar modal berjalan beriringan yang mana akan menghasilkan suatu perlindungan terhadap investor. Misalnya, jika pasar modal teratur/berprinsip tertib, berprinsip untuk bertanggungjawab, beprinsip wajar, dan adanya prinsip efisiensi, serta keterbukaan informasi maka pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan di pasar modal dan terciptalah prinsip perlindungan investor. Pasal 3 UUPM “Bapepam-LK (sekarang bernama OJK) diberikan
kewenangan
untuk
melakukan
pembinaan,
pengaturan, dan pengawasan sehari-hari atas kegiatan Pasar Modal ini merupakan bentuk dari prinsip tanggung jawab dalam pasar modal.” Bentuk Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, Pasar modal memberikan alternatif menarik untuk melakukan investasi dalam berbagai surat berharga yang lazim disebut Efek seperti saham, obligasi, obligasi konversi, opsi, waran dan lain sebagainya. Dengan alternatif
ini,
masyarakat
pemodal
diharapkan
dapat
melakukan pilihan yang sesuai dengan tujuan investasi dengan mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan dan juga sekaligus risiko yang dikandungnya.
47
Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, di dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya diatur tentang adanya
kewajiban
Penawaran
Umum
bagi
perusahaan
atau
Perusahaan
yang
melakukan
Publik
untuk
menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, di dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan (Penjelasan Pasal 3 UUPM). Setelah adanya suatu prinsip kewajiban kemudian dilanjutkan prinsip keterbukaan dengan adanya transparansi/keterbukaan, suatu perusahaan akan terhindar dari praktik-praktik mark-up dan manipulasi (ini merupakan prinsip kewajaran dalam pasar modal).
Penerapan
prinsip
full
and
fair
disclosure
(keterbukaan) akan memperkuat posisi pemegang saham dan Bapepam untuk memantau kinerja perusahaan-perusahaan (M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004:35) Adanya keharusan untuk menerapkan prinsip keterbukaan (disclosure) di pasar modal sebagai suatu keniscayaan yang akan melahirkan budaya
fairness
(keadilan).
Hal
itu
selanjutnya
akan
menciptakan prilaku ekonomi yang sehat. Tidak hanya dalam proses pasar modal, prinsip perlindungan investor juga diatur melalui berbagai regulasi seperti UUPM dan UUOJK serta aturan dibawahnya.
48
4. Perlindungan Hukum Bagi Investor di Pasar Modal Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, protection adalah the act of protecting (Bryan, 2009:1343). Menurut Salim dan Erlies, perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai; Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, serta subjek yang dilindungi (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013:261). Berikut diuraikan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, yaitu: a. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal 4 (UUPM) dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim UUPM menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Rezim UUPM, mendefenisiakn Bapepam-LK merupakan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang
49
mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun kiris keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, dalam Peraturannya tentang Pasar Modal banyak aturan yang memuat tentang perlindungan hukum untuk investor dalam Pasar Modal. Akan tetapi, tidak diatur secara mendalam mengenai Perlindungan investor atas kepailitan Bank Kustodian. b. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Khusus Pasal 29 UUOJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi; 1) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; 2) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; 3) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4)
50
Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif: 1) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; 2) mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu: 1) asas independensi, artinya OJK independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) asas kepastian hukum, artinya OJK dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya mengutamakan landasan peraturan perundangundangan dan keadilan sebab Indonesia merupakan negara hukum; 3) asas kepentingan umum, artinya OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah
membela dan melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; 4) asas keterbukaan, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
51
5) asas profesionalitas, artinya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK mengutamakan keahlian, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) asas integritas, artinya dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral; dan 7) asas akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip checks and balances. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).
52
B. Kerangka Pemikiran UUPM dan regulasi lain (Prinsip-prinsip Hukum Pasar Modal)
OJK Pasar Instrumen Pelaku Pasar (KIK-EBA)
Investor (perlindungan Hukum
Implementa si (Gambar 3)
Keterangan gambar: : Letak permasalahan UUPM
: Undang-Undang tentang Pasar Modal
OJK
: Otoritas Jasa Keuangan
KIK EBA
: Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
Keterangan: Pasar Modal di Indonesia pelaksanaan kegiatannya diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) serta regulasi lain yang berhubungan dengan hukum pasar modal dimana dalam UUPM maupun regulasi lainnya termuat prinsip-prinsip dari kegiatan pasar modal yang apabila tidak terpenuhi maka dapat dikatakan kegiatan pasar modal itu melanggar hukum pasar modal. Otoritasa Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan, pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan berkaitan dengan sistem keuangan nasional termasuk pasar modal, sehingga selain UUPM para pelaku pasar modal juga
53
haruslah patuh terhadap aturan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) dan aturan tambahan dibawahnya. Pasar modal memiliki berbagai instrumen dalam perkembangannya, salah satu bentuk instrumen tersebut yaitu, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). KIK EBA dalam menerbitkan EBA melibatkan berbagai pihak yakni, Servicer, Originator, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Investor itu sendiri dan dari sana terciptalah suatu hubungan hukum antara pelaku/pihak dari pasar modal tersebut. KIK EBA dalam implementasinya tentu ada keuntungan dan resiko, sehingga investor haruslah jeli menyangkut hal ini, yang mana kemudian perlindungan investor sangatlah penting ketika suatu risiko seperti gagal bayar terjadi di pasar modal dalam kegiatan KIK EBA.
