BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Etika Perusahaan

2.1.1

Pengertian Etika Perusahaan Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan, antara lain

hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Sifat hubungan ini sangat rumit dan coraknya berbagai ragam. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Mudah dimengerti, bahwa orang yang hidup dalam masyarakat berusaha di satu pihak melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri, sedang di lain pihak senantiasa berusaha untuk saling tolong-menolong dan mengutamakan kepentingan bersama. Juga, di dalam masyarakat seperti di negara kita ada berbagai ragam agama, sosio budaya, sehingga sering terdapat berbagai pendapat da keinginan. Demikian juga berbagai suku dengan berbagai kebiasaan, dalam kata sehari-hari disebut adat kebiasaan.Sulit bagi manusia dipastikan satu corak atau bentuk pergulatan adat istiadat dan sukar untuk dipaksakan. Oleh sebab itu, akan sia-sialah tiap usaha yang bermasud memaksakan satu bentuk pergaulan dan corak masyarakat kepada manusia. Namun demikian, manusia selalu berusaha agar selalu tecapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut etik, etika, norma, kaidah, tolak ukur, standar atau pedoman.

8 Universitas Sumatera Utara

Menurut Simorangkir (2003:3), etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup. Menurut Bertens (2000:3) “bahwa etika berpengaruh terhadap kewajiban moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial”. Etika secara kontemporer mencerminkan karakter perusahaan, yang merupakan kumpulan dari individu individu. Jadi, etika perusahaan adalah keseluruhan dari aturan-aturan perusahaan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan serta perbuatan-perbuatan yang harus dipraktekkan dalam bisnis.

2.1.2

Cara Mempertahankan Standar Etika Menurut Pandji (2007:127), ada beberapa cara untuk mempertahankan

standar etika, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Ciptakan

kepercayaan

perusahaan,

kepercayaan

perusahaan

dalam

menetapkan nilai-nilai perusahaan yang berdasar tanggungjawab etika bagi stakeholders. 2.

Kembangkan kode etik, kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dan karyawan.


3.

Jalankan kode etik secara adil dan konsisten, manajer harus mengambil tindakan apabila merasa melanggar etika. Bila karyawan mengetahui, bahwa yang melanggar etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa.

4.

Lindungi hak perorangan, akhir dari semua keputusan setiap etika sangat tergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsiprinsip moral dan nilai-nilainya merupakan jaminan yang terbaik untuk menghindari penyimpangan etika. Untuk membuat keputusan-keputusan etika seseorang harus memiliki: a. Komitmen etika, yaitu tekad seseorang untuk bertindak secara etis dan melakukan sesuatu yang benar, b. Kesadaran etika, yaitu kemampuan untuk merasakan implikasi etika dari suatu situasi, c. Kemampuan kompetensi, yaitu kemampuan untuk menggunakan suara pikiran moral dan mengembangkan strategi pemecahan masalah secara praktis.

5.

Adakan pelatihan etika, balai kerja merupakan alat untuk meningkatkan kesadaran para karyawan.

6.

Lakukan audit etika secara periodic, audit merupakan cara yang terbaik untuk mengevaluasi efektivitas sistem etika. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan suatu sinyal kepada karyawan bahwa ketika bukan sekedar iseng.


7.

Pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, jangan hapus aturan. Tidak ada seorangpun yang dapat mengatur etika dan moral. Akan tetapi manajer bisa saja membolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan. Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan bahwa betapa pentingnya etika dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa dinegosiasi atau ditawartawar.

8.

Hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan, atasan harus member contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya.

9.

Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah.Komunikasi dua arah sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan.

10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika dipertahankan.

2.1.3

Kewajiban Perusahaan terhadap Karyawan Menurut Bertens (2000: 184), kewajiban perusahaan biasanya sepadan

dengan hak karyawan. Ada beberapa kewajiban perusahaan antara lain: a. Perusahaan tidak boleh mempraktekkan diskriminasi. Diskiminasi terjadi dimana–mana seperti AS, Indonesia dan lain – lain. Diskriminasi baru terhapus betul bila suatu negara semua warganya mempunyai hak yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama pula. Diskriminasi timbul biasanya disertai dengan alasan yang tidak relevan.


b. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja bisa terwujud bilamana tempat kerja itu aman, bebas dari resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera atau bahkan mati. Hampir semua negara modern mempunyai peraturan hukum guna melindungi keselamatan dan kesehatan kaum pekerja. Dalam hal ini peraturan hukum disemua negara belum tentu sama dan belum tentu memuaskan. Terlepas dari aturan hukum para majikan tidak bebas dari kewajiban tetapi terikat dengan alasan-alasan etika. Keselamatan dan kesehatan pekerja tidak pernah boleh dikorbankan kepada kepentingan ekonomis.Resiko memang tidak selalu bisa dihindari, tetapi harus dibatasi sampai seminimal mungkin, walaupun upaya itu bisa mengakibatkan biaya produksi bertambah. Selain itu si pekerja harus menerima resiko itu dengan bebas, setelah lebih dahulu ia diberikan ekstra untuk mengimbangi resiko, baik dalam gaji langsung maupun asuransi khusus. c. Kewajiban memberi gaji yang adil Ada banyak motif mengapa seseorang memilih bekerja antara lain: 1.

untuk mengembangkan diri

2.

memberi sumbangsih yang bergunakepada masyarakat

3.

untuk memperoleh imbalan

Upah yang adil adalah sesuai prestasi hal ini ditinjau dari majikan.Tetapi bila ditinjau dari pekerja upah yang adil adalah yang sesuai kebutuhan pekerja dan keluarganya.


Besarnya upah / gaji dapat dipengaruhi oleh beberapa hal : prestasi, kebutuhan, mekanisme pasar, tinggi rendahnya pendidikan dan lain – lain. Pemerataan pendapatan merupakan tuntutan etis yang berkaitan dengan prinsip “bagian yang sama”. Adil tidaknya gaji menjadi kompleks lagi, jika kita akui bahwa imbalan kerja lebih luas dari pada take home pay saja. Fasilitas khusus seperti rumah, kendaraan, beras dan lain-lain, dipandang juga sebagai sebagian dari imbalan kerja, asuransi kerja, jaminan kesehatan, prospek pensiun dan sebagainya. Menurut Thomas Garrett dan Richard Klonoski berpendapat supaya upah adil yang perlu dipertimbangkan: 1. Peraturan hukum, misalnya ada UMR, bila perusahaan memberi upah di bawah UMR berarti tidak etis. 2. Upah yang lazim dalam sektor industri untuk daerah tertentu. 3. Kemampuan perusahaan. 4. Sifat khusus pekerjaan tertentu. 5. Perbandingan dengan upah / gaji lain dari perusahaan. 6. Perundingan upah / gaji yang lain. Senioritas sering juga digunakan untuk membedakan besar kecilnya gaji. Tapi hal ini bertentangan dengan prinsip “bagian yang sama”, karena hal ini lebih dihubungkan dengan kesetiaan. Tapi untuk jaman sekarang gaji berdasarkan senioritas tidak relevan lagi.Jaman modern sekarang lebih memperhatikan prestasi dan hak. Sekarang yang cocok adalah prinsip “pembayaran sama untuk pekerjaan yang sama”.


d. Perusahaan tidak boleh menghentikan karyawan dengan semena-mena. Dalam lingkungan perusahaan, pemberitahuan karyawan sering tidak bisa dihindarkan.Kejadian itu termasukmasalah yang paling sensitif, karena nasib hidup karyawan beserta keluarganya dipertaruhkan secara langsung.Disamping itu harga diri si pekerja bisa terluka juga.Cara menangani masalah ini bisa menunjukkan mutu etis para majikan.

2.1.4

Hak Perusahaan Ada beberapa hak perusahaan yang dapat diterima dari karyawan. Ini

merupakan timbal balik terhadap apa yang diterima perusahaan. Hak-hak perusahan antara lain yaitu: 1. Hasil Kerja Terbaik Setiap Hari Karyawan harus memberikan yang terbaik sebagai kontribusi terbaik setiap harinya. 2. Solusi Kreatif Bukan sekedar pekerjaan membosankan dan monoton, karyawan dituntut membawa pikiran dan hati untuk memberi solusi terbaik dari pekerjaan. 3. Kejujuran dalam Pendapat Karyawan wajib berbicara atau berpendapat terhadap kebijakan perusahaan. Ketika sesuatu dianggap tidak berjalan maka ajukan. Jangan mengikuti alur “iya” ketika alur itu membuat perusahaan semakin jatuh. 4. Kepedulian


Karyawan harus memberikan perhatian atau rasa peduli karyawan terhadap jalannya perusahaan. Karyawan juga harus memperhatikan baik buruknya bisnis perusahaan akan berdampak juga pada karyawan sendiri. 5. Integritas Mengeluh terhadap pekerjaan bukanlah solusi menghadapi masalah, karena mengeluh tidak menyelesaikan apa-apa, karyawan harus menjalankan pekerjaan dengan penuh integritas. Jika tidak cocok, terdapat jalan keluar yang lain.

2.2

Karyawan

2.2.1

Pengertian Karyawan Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 dikatakan bahwa karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencariannya. Senada dengan hal tersebut menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1969 tentang Pokok Tenaga Kerja, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3). Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli:


1. Menurut Manulang(2002), Karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 2. Menurut Manulang (2002), Karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2.2.2

Kewajiban Karyawan Menurut Simorangkir (2003:144), setiap pegawai yang menerima gaji

diikuti dengan kewajiban melaksanakan tugasnya. Jika pegawai berhak atas kenaikan pangkat, maka dia berkewajiban untuk lebih baik dan lebih bermutu pekerjaannya. Memang kewajiban pada hakikatnya adalah tugas yang harus dijalankan oleh setiap karyawan untuk mempertahankan dan membela haknya.Keadilan terletak antara hak dan menjalankan kewajiban.Dapatlah kita katakan, bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada tiga kewajiban karyawan yang penting.Yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. a. Kewajiban ketaatan Seorang karyawan yang memasuki sebuah perusahaan tertentu memiliki konsekuensi untuk taat dan patuh terhadap perintah dan petunjuk yang diberikan perusahaan karena mereka sudah terikat dengan perusahaan.Namun


demikian, karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasanya apabila perintah tersebut dinilai tidak bermoral dan tidak wajar. Seorang karyawan di dalam perusahaan juga tidak harus menaati perintah perusahaan tersebut apabila penugasan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. b. Kewajiban konfidensialitas Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang sifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain lain memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada khalayak umum. Kewajiban ini tidak hanya dipegang oleh karyawan tersebut selama ia masih bekerja disana, tetapi juga setelah karyawan tersebut tidak bekerja di tempat itu lagi. Sangatlah tidak etis apabila seorang karyawan pindah ke perusahaan baru dengan membawa rahasia perusahaannya yang lama agar ia mendapat gaji yang lebih besar. c. Kewajiban loyalitas Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia

harus

mendukung

tujuan-tujuan

dan

visi-misi

dari

perusahaan

tersebut.Karyawan yang sering berpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka.Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-


sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja.Maka sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral.

2.2.3

Hak Karyawan Penghargaan dan jaminan terhadap hak karyawan merupakan salah satu

penerapan dari prinsip keadilan dalam perusahaan. Dalam hal ini, keadilan menuntut agar semua karyawan diperlakukan sesuai dengan haknya masingmasing. Baik sebagai karyawan maupun sebagai manusia, mereka tidak boleh dirugikan, dan perlu diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi yang tidak rasional. Dalam bisnis modern yang penuh dengan persaingan ketat, perusahaan semakin meyadari bahwa pengakuan, penghargaan, dan jaminan atas hak-hak karyawan dalam jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini disebabkan karena jaminan atas hak-hak karyawan pada akhirnya berpengaruh langsung secara positif atas sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan akhirnya kinerja setiap karyawan. Suka atau tidak suka, hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Secara umum ada beberapa hak karyawan yang dianggap mendasar dan harus dijamin kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dari masyarakat atau negara dimana suatu perusahaan dapat beroperasi. Menurut Undang-undang Dasar 1945, hak–hak karyawan dapat dirinci sebagai berikut:


1. Hak atas pekerjaan Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia. Karena kerja melekat pada tubuh manusia, yang tida bisa dilepasakan dari tubuh manusia. 2. Hak atas upah yang adil Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri unuk bekerja pada suatu perusahaan. Karena itu perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil. 3. Hak untuk berserikat dan berkumpul Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil. Karyawan harus dijamin haknya untuk membentuk serikat peerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. 4. Hak atas perlindungan keamanan dankesehatan Lingkungan kerja modern yang penuh dengan resiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Karena itu sudah selayaknya pekerja diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. 5. Hak untuk diproses hukum secara sah Hak ini berlaku etika seseorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelang garan atau kesalahan terentu. Dalam hal

ini

pekerja

tersebut

wajib

diberi

kesempatan

untuk


mempertanggungjawabkan

tindakannya.

Ia

diberi

kesempatan

untuk

membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak. 6. Hak untuk diperlakukan secara sama Semua pekerja dalam hal ini pada prinsipnya harus diperlakukan sama, secara fair, artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan , pelatihan,atau pendidikan lebih lanjut. Tetapi kenyataannya, tetap saja ada perbedaan disana sini, misalnya gaji dan peluang, harus didasarkan pada kriteria dan pertimbangan yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, misalnya atas dasar kemampuan, pengalaman, prestasi, kondite, dan semacamnya. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak adil. 7. Hak atas rahasia pribadi Kendati perusahaan punya hak untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi setiap karyawan, tetapi karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. 8. Hak atas kebebasan suara hati Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Konkritnya, pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan


tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan,

menurunkan

standar

atauramuan

produk

tertentu

demi

memperlancar keuntungan menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan. Penghargaan dan jaminan terhadap hak pekerjaan merupakan salah satu penerapan dari prinsip keadilan dalam bisnis.

2.2.4

Etika Kerja Rudito (2007:45) menyatakan bahwa “etika sebagai keyakinan yang

berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau institusi”. Jadi, etika kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang terwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Rudito (2007:35) “yang menyatakan etika kerja sebagai semangat kerja yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu”. Hal ini sesuai dengan pendapat Supardan (2009:29) “yang menyatakan bahwa etika kerja adalah suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka”. Etika kerja menentukan penilaian manusia yang diwujudkan dalam suatu pekerjaan. Ernawan (2007:14) “etika kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa”. Etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya atau kinerja. Hal yang mendasari etika kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu


pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat bekerja.

2.2.5

Fungsi Etika Kerja Secara umum etika kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan

dan kegiatan individu. Menurut Ernawan (2007:14) fungsi etika kerja adalah: 1. Pendorong timbulnya perbuatan Etika kerja dapat menjadi pendorong timbulnya perbuatan, dimana etika kerja dapat membuat individu atau dalam kelompok dapat melakukan suatu perbuatan agar dapat mencapai hal yang diinginkan. 2. Penggairah dalam aktivitas Dalam melakukan sebuah aktivitas sehari-hari baik itu secara individu atau kelompok, etika kerja dapat menjadikannya lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas tersebut.Sehingga dapat dicapai hasil yang diinginkan. 3. Penggerak, seperti mesin bagi mobil besar Etika kerja dapat menggerakkan individu atau sekelompok orang agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang diinginkan, sehingga terciptalah kesepakatan dalam pencapaian target tersebut.

2.3

Pelanggan

2.3.1

Pengertian Pelanggan Pelanggan

menurut

Cambridge

International

Dictionaries

dalam

Lupiyoadi (2001:143), adalah “a person who buys goods or a services” atau pelanggan adalah seseorang yang membeli barang dan jasa. Sementara menurut Webster’s 1928 Dictionary dalam Lupiyoadi (2001:143) pelanggan adalah “one 22 Universitas Sumatera Utara

who frequents any place of sale for producing what he wants...”. (Pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan..). Jadi, dengan kata lain pelanggan merupakan seseorang yang secara berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan jasa dengan membayar produk atau jasa tersebut.

2.3.2

Kewajiban Pelanggan Kewajiban

Pelanggan

Sesuai

dengan

Pasal

5

Undang-undang

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelanggan adalah: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan pelanggan secara patut.

2.3.3

Hak Pelanggan Sebagai pemakai barang/jasa, pelanggan memiliki sejumlah hak dan

kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak pelanggan sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai pelanggan yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Pelanggan kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk


memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 4, hak-hak pelanggan sebagai berikut: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan. 5. Hak

untuk

mendapatkan

advokasi,

perlindungan,

dan

upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4 Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. 1

Nama Peneliti (Tahun) Saleh Abdi, Mansour Azizpour (2013)

Judul

Variabel

Hasil Penelitian

Surveying the Relationship Between Human Resource Strategies and Employees Work Ethic In Iran’s Media

Human Resources Strategies, Employees Work Ethic

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan komponen strategi SDM dengan etika kerja karyawan pada perusahaan media di Republik Islam Iran. Sifat penelitian ini adalah korelasi. Sampel penelitian menggunakan tabel Morgan dengan statistik sampel sebanyak 285 media di Republik Islam Iran bagian barat laut yang telah dipilih melalui metode pengambilan sampel sederhana yaitu acak. Pengumpulkan data menggunakan kuisioner. Keandalan kuisioner bisa diperkirakan apabila hasil perhitungan Cronbach Alphanya 0.815. Penelitian menunjukkan hubungan antara strategi sumber daya manusia dan etika kerja karyawan di media Iran dan komponen strategi sumber daya manusia dengan etika kerja karyawan. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini sebesar 295 orang karyawan, sehingga sampel penelitian dengan menggunakan rumus Slovin menjadi 75 orang karyawan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara uji signifikasi etika kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Garuda Plaza Hotel Medan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami praktek etika di Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini dikembangkan dengan dasar paradigma interpretatif. Hasil penelitian adalah; Pertama, di KAP ini, managing partner memiliki kekuatan perubahan yang kuat dalam organisasinya. Kedua, struktur rumus tidak hanya berkaitan dengan lingkungan sosial. Praktek etika selalu terjadi karena adanya tekanan eksternal yang kuat, baik dari klien, pengguna jasa, dan pihak-pihak yang tertarik pada jasa akuntan publik, dan juga regulator di

2

Miftahul Fauzi (2012)

Pengaruh Etika Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Garuda Plaza Hotel Medan

Etika Kerja, Kinerja Karyawan

3

Unti Ludigdo (2006)

Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik

Praktik Etika


Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. 4

Nama Peneliti (Tahun) Alan M. Saks (1996)

Judul

Variabel

The Relationship Between the Work Ethic, Job Attitudes, Intention to Quit, and Turnover for Temporary Service Employees

Work Ethic, Job Attitudes, Intention To Quit, Turnover Of Temporary

Hasil Penelitian bidang akuntan publik. Penelitian dilakukan untuk mengamati hubungan antara kepercayaan dalam etika kerja, sikap kerja, niat untuk keluar dan pergantian dalam sampel dari jasa karyawan yang bersifat sementara dalam taman hiburan besar di Kanada. Ketika pergantian diukur sebagai fungsi dari karyawan yang menetap dalam organisasi sampai akhir musim, hasilnya adalah pergantian sebesar 10% untuk karyawan beretika tinggi melawan 30% bagi karyawan beretika rendah (𝑋 2[1, N=128] = 9.57, p<.005).

2.5 Kerangka Konseptual Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan, maka kerangka konseptual dalam penelitian yaitu dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: Etika Perusahaan (Kewajiban dan Hak)

Karyawan

Pelanggan

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.6

Hipotesis Berdasarkan perumusan masalah yang ditetapkan dirumuskan hipotesis

sebagai berikut: 1. Etika perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan pada PT. Lion Air Medan Medan. 2. Etika karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggan pada PT. Lion Air Medan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents