BAB II TINJAUAN PUSTAKA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK 1. Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Sommerfeld, Anderson, dan Brok dalam Zain (2003:11) berikut ini. Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2009:1) berikut ini. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) berikut ini. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

9

10 digilib.uns.ac.id


Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Pajak

dipungut

berdasarkan

undang-undang

serta

aturan

pelaksanaannya. c.

Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d.

Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang

terbesar

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran

negara

baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan komponen beban yang mengurangi laba bersih. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (manajemen perpajakan). 2. Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undangundang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 terdiri dari: a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.



b. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari: a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. b. Subjek Pajak badan, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;



2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah; 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. c. Subjek Pajak warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak sesuai UU PPh pasal 3, yaitu: 1) Kantor perwakilan negara asing; 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan



b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: a) Bukan warga negara Indonesia; b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 huruf 1, pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut ini. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pengertian wajib pajak hampir sama dengan pengertian subjek pajak. Bedanya, subjek pajak belum memiliki kewajiban dan hak perpajakan sementara wajib pajak sudah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Subjek pajak akan berubah status menjadi wajib pajak jika yang bersangkutan menerima penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif.



Objek Pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 1, bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang; 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3) Laba usaha; 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a) Keuntungan

karena

pengalihan

harta

kepada

perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;



c) Keuntungan

karena

likuidasi,

penggabungan,

peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan; e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;



9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemeritah; 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14) Premi asuransi; 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenankan pajak; 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19) Surplus Bank Indonesia. Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, adalah: 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima



sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; 2) Warisan; 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai penganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit); 5) Pembayaran

dari

perusahaan

asuransi

kepada

orang

pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau



badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak

terbagi atas

saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:



a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

B. Dasar-dasar Perencanaan Pajak 1. Manajemen Pajak Manajemen pajak merupakan salah satu upaya penghematan pajak secara legal atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



perpajakan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan dalam Suandy, 2003:6). Tujuan dari adanya manajemen pajak yakni menerapkan peraturan perpajakan secara benar sebagai usaha untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan perusahaan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai dengan fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (tax

planning);

pelaksanaan

kewajiban

perpajakan

(tax

implementation); pengendalian pajak (tax control) (Suandy, 2003:7). a. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Secara garis besar, perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2003:43). Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian manajemen dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat dikecualikan atau jumlah pajaknya lebih rendah. Selanjutnya apakah pembayaran pajaknya dapat ditunda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap transaksi atau tindakan yang akan dilakukan. Penyusunan

perencanaan

pajak

harus

memahami

peraturan perpajakan baik dari aspek formal maupun material. Aspek formal atau aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak,

menyampaikan

Surat

Pemberitahuan,

disamping

memotong atau memungut pajak. Sedangkan aspek material yakni pelaporan objek pajak harus secara benar dan lengkap, selain itu dalam pembayaran pajak tidak lebih dan tidak kurang. b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) Setelah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak pada tahap perencanaan



pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dilakukan tidak untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Untuk mengetahui tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu: 1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan, yaitu dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan

Presiden,

Keputusan

Menteri

Keuangan,

Keputusan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Dengan memahami peraturan maka dapat diketahui peluangpeluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. 2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Syarat pembukuan antara lain (www.pajak.go.id (diakses pada 18-03-2014, 11:40)). a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan



disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan. e. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. c. Pengendalian Pajak (Tax Control) Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak

telah

dilaksanakan

sesuai

dengan

yang

direncanakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. 2. Tahapan dalam Pembuatan Perencanaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Domesik Suandy (2003) mengatakan bahwa strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan perusahaan haruslah legal, agar tidak terkena sanksi-sanksi dikemudian hari. Secara umum penghematan



pajak menganut prinsip the least and the latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Karena dalam studi kasus ini meneliti pemilihan metode penyusutan dan pengadaan aktiva tetap perusahaan dari sebuah perusahaan yang sudah berjalan, maka strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha (leasing). Untuk pendanaan aktiva tetap dapat dipertimbangkan sewa guna usaha (leasing) disamping pembelian langsung. Karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian

aktiva

tersebut

dapat

dibiayakan

lebih

cepat

dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung. Sewa guna usaha (leasing) adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang modal) dengan lesse (pemakai barang modal), lessor memberikan hak kepada lesse untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari lesse yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan lesse. Sewa guna usaha (leasing) dibedakan

menjadi

sewa

guna

usaha

dengan

hak

opsi



(capital/finance lease) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating

lease).

Sewa

guna

usaha

dengan

hak

opsi

(capital/finance lease) adalah sewa guna usaha yang mana penyewa pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang disepakati. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) adalah sewa guna usaha yang mana penyewa pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai yang disepakati. Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak dalam hal pengadaan aktiva tetap, antara lain: 1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. 2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. 3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. 4. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan



(penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya dua tahun untuk barang modal golongan satu, tiga tahun untuk barang modal golongan dua dan tiga, dan tujuh tahun untuk golongan bangunan. b. Melalui pemilihan metode penyusutan. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK: 17). Penyusutan dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap. Masa manfaat diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa, sehingga diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan (Waluyo dan Ilyas, 2003:119). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 UU PPh bahwa

pengeluaran

untuk

mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Dalam ketentuan ini pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya.



Penyusutan

fiskal

dimulai

pada

bulan

perolehan.

Penyusutan fiskal harus dilakukan sebulan penuh. Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena: 1. Harta atau aktiva yang masih dalam proses pengerjaan. 2. Harta atau aktiva dalam usaha leasing. 3. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Menurut undang-undang PPh, aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Mulai tahun 1995 metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan yaitu metode saldo menurun ganda dan metode garis lurus. Aktiva tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu metode garis lurus. Berikut pengelompokan menurut masa manfaat dan persentasenya: Tabel 2.1 Tarif penyusutan TARIF DEPRESIASI KELOMPOK HARTA BERWUJUD I. BUKAN BANGUNAN KEL 1 KEL 2 KEL 3 KEL 4 II. BANGUNAN PERMANEN TIDAK PERMANEN

MASA MANFAAT

GARIS LURUS

SALDO MENURUN

4 TAHUN 8 TAHUN 16 TAHUN 20 TAHUN

25% 12,5% 6.25% 5%

50% 25% 12,5% 10%

20 TAHUN 10 TAHUN

5% 10%

Sumber: Perencanaan Perpajakan (Suandy, 2003:34)



Penyusutan

dengan

metode

garis

lurus

akan

menghasilkan biaya penyusutan yang sama tiap periodenya. Sedangkan saldo menurun akan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih besar pada awal periode dan semakin menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat umur ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan dari kedua metode ini sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents