BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian
2.1.1
Sistem Pengendalian Internal
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: ‘‘Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan” Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal 58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di mana, dalam pasal tersebut disebutkan: “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transaparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh” Dalam penyusunannya, PP Nomor 60 Tahun 2008 sebenarnya merupakan hasil adaptasi dari konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh The committee of Sponsoring Oraganization (COSO) pada tahun 1992. Pengendalian internal didefinisikan oleh COSO sebagai berikut; “Pengendalian Internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang penapaian tujuan dalam halhal berikut:
10
11
Keandalan pelaporan keuangan Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku Efektivitas dan efesiensi operasi
Melalui pengertian di atas, COSO memberikan penekanan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yaitu sebagai media untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Pengendalian dilakukan oleh manusia, yakni tidak dicapai dengan hanya memiliki pedoman dan formulir, tetapi melalui tindakan dan prilaku manusia yang ada pada setiap tingkat organisasi. Sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasi suatu organisasi dan ada dengan dasar bisnis yang mendasarinya. Pengendalian internal akan sangat efektif jika pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi perusahaan. COSO ternyata bukanlah pihak yang pertama memperkenalkan konsep pengendalian internal. Jauh sebelum COSO mendefinisikannya, AICPA sudah lebih dahulu mendefinisikan pengendalian internal pada tahun 1949. AICPA mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikiut: “Internal control is the plan of organization and the method of business uses to safeguard asets, provide accurate and reliable information, promote, and improve operational efficiency and encourage adherence to described managerial policies” Definisi di atas dapat diartikan menjadi “Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.
12
Sehingga berdasarkan definisi tersebut, pengendalian internal pada intinya terdiri atas pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif.
2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal Arens et. Al. (2011:198) memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif sebagai berikut: 1. Reliabilitas Pelaporan Keuangan Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. Indikator untuk menggambarkan reliabilitas pelaporan keuangan adalah:
Laporan keuangan disajikan secara wajar, laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pemakainya, serta tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa (material)
13
Laporan keuangan disajikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjeasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
2. Efisiensi dan Efektivitas Operasi Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efektif dan efesien untuk mengoptimalkan sasaransasaran perusahaan, tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memproleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif. Indikator untuk menggambarkan efisiensi dan efektivitas operasi adalah:
Efesiensi dan efektivitas operasi, efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumber dayanya dalam mencapai tujuannya. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.
14
Optimalisasi sumber daya, instansi mengelola sumber daya secara efektif dan efesien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran instansi.
3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan Organisasi-organisasi publik, non publik dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan perturan. Beberapa hanya berhubungan secara
tidak
langsung
dengan
akuntansi,
seperti
undang-undang
perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. . Indikator untuk menggambarkan ketaatan pada hukum dan peraturan adalah:
Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku, pengendalian internal yang baik akan mampu mendorong setiap personal untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi.
Ketaatan pada hukum serta peraturan yang dapat secara material mempengaruhi pelaporan keuangan, kelemahan dalam desain atau pelaksanaan
pengendalian
internal
dapat
mengakibatkan
pelanggaran ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.
Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, disebutkan bahwa tujuan dari pengendalian internal adalah sebagai berikut:
15
1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern Adapun penjabaran unsur-unsur pengendalian internal sebagau berikut: 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Intansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian internal terdiri dari: a. Penegakan integritas dan etika; b. Komitmen terhadap kompetensi; c. Kepemimpinan yang kondusif;
16
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 2. Penilaian risiko Dalam rangka penilaian resiko, Pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari: a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan c. Identifikasi risiko d. Analisis risiko e. Mengelola risiko selama perubahan 3. Kegiatan pengendalian Pimpinan
intansi
pemerintah
wajib
menyelenggarakan
kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelanggaraan kegiatan terdiri dari: a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; b. Pembinaan sumber daya manusia;
17
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalian fisik atas aset; e. Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja; f. Pemisahan fungsi; g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. Pencatatan yang akrual dan tepat waktu atas transasksi dan kejadian; i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;dan k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. 4. Informasi dan komunikasi Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. a. Informasi b. Komunikasi c. Bentuk dan saran komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui: a. Pemantauan berkelanjutan;
18
b. Evaluasi terpisah; c. Penyelesaian audit.
2.1.2
Teknologi Informasi Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah
data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Menurut Andriani (2010) menyatakan: “Dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu”. Menurut Information Technology Association of American (ITAA) dalam Sutarman (2009:13): “Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem infomasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara umum”
19
Menurut Soetrisna dan Brisma (2009:144) pengertian teknologi informasi sebagai berikut: “Teknologi informasi adalah perolehan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi baik berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan (computing) dan komunikasi jarak jauh (telecommunications).”
Menurut Maryono dan Patmi Istiana (2008:3) mengemukakan bahwa: “Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan computer. Sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh.” Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan bahwa penggunaan komputer memberikan manfaatan yang besar bagi perusahaan terutama berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo 2002). Konstruk pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator: a. Perangkat Elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung hardware dan sistem jaringan internet.
20
Hardware, merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan,
memasukkan,
memproses,
menyimpan
dan
mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
Jaringan internet, sebuah jaringan yang terkait dalam lingkup global dan memfasilitasi komunikasi layanan data.
b. Pengelolaan Data Keuangan Basis teknologi informasi yang didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah. Merupakan indikator untuk menggambarkan:
Komputerisasi proses akuntansi, sebuah sistem akuntansi dimana komputer sebagai teknologi untuk menjalaan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan.
Software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengolah data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Laporan akuntansi dan manejerial yang terintegrasi, mengahsilkan laporan akuntansi dan manajerial berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi.
21
c. Perawatan Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan. Merupakan indikator untuk menggambarkan:
Pemeliharaan peralatan, melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur.
Perbaikan peralatan yang rusak/hilang, melakukan pendataan dan perbaikan pada peralatan yang rusak/hilang.
Penggunaan teknologi dalam sektor publik menjadikan organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. Para pengguna teknologi informasi berharap departemen sistem informasi membantu mereka dalam berbagai hal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya pemilihan hardware dan software, instalasi sistem, pemecahan masalah, sambungan jaringan, pengembangan sistem dan pelatihan. Perluasan tanggung jawab ini terlihat pada berbagai bentuk fasilitas seperti pusat informasi dan bantuan. Suatu departemen informasi yang sukses harus mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukannya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, departemen informasi haruslah efektif bagi organisasi yang terlihat dari kepuasan para pengguna sistem informasi. Pemanfaatan
teknologi
informasi
adalah
perilaku/sikap
akuntan
menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan
22
oleh pengguna sistem informasi dan melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukuran berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugastugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dan meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah daerah diatur dalam PP No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut: “Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampun mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan derah kepada pelayanan publik”
Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah data yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi
23
informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi.
2.1.3
Laporan Keuangan Daerah
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Laporan
keuangan
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban
atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat; b. Pemerintah daerah; c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Menurut Bastian (2006:96) pengertian laporan keuangan adalah;
24
“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakuakan oleh suatu entitas sektor publik.” Semakin besarnya tuntuan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pusat dalam pelaksanaan akuntabilitas sektor publik menimbulkan implikasi dalam memberikan informasi kepada publik salah satunya berupa laporan keuangan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan
2.1.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Mardiasmo (2004:37) memparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Untuk memeberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi,
sosial
dan
politik
serta
sebagai
bukti
petanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memeberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
25
1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan , kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelajaran sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasionalnya.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: 1. Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
26
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyedikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih / kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari: 1) Laporan Realisasi anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
27
3) Neraca 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Arus Kas (LAK) 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi anggaran menyajikan ikhitisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh
Bendahara
Umum
Negara/Bendahara
Umum
Daerah
yang
mengurangi Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer dalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap
28
penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 3. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri aset, kewajiban, dam ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
29
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 4. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
30
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 5. Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan aktivitas operasi, investasi, pendapatan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan
dan
koreksi-koreksi
yang
langsung
menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
31
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan / menyajikan / menyediakan hal-hal berikut: (a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro. (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar laporan keuangan. (f) Mengungkapkan informasi
yang
diharuskan
oleh
Pernyataan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
32
(g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
2.1.3.4 Pemakai Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kelompok penggun laporan keuangan pemerintah adalah: 1. Masyarakat. 2. Para wakil rakyat, pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam profesi donasi, investasi, dan pinjaman daerah. 4. Pemerintah. Menurut pernyataan Mardiasmo (2002:171), masyarakat memiliki hak hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: 1. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu:
Mengetahui kebijakan pemerintah
Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu
2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. 3. Hak untuk didengar apresiasinya (right to be heard and to be listening).
33
Laporan keungan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas keuangan muncul
sebagai
konsekuensi
konsep
pertanggungjawaban
publik.
Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).
2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupkan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 1. Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dibandingkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang relevan adalah:
Memiliki umpan balik (feedback value)
34
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspetasi di masa lalu.
Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejaian masa kini.
Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.
Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengn jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersbut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:
35
Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang bebeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
Netralitas Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang
36
diterapkan. Perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dapat dibandingkan memenuhi karakteristik sebagai berikut: Konsistensi penyajian dan pos-pos dalam laporan keuangan antar periode Konsistensi dalam penerapan metode akuntansi dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Dapat dipahami memenuhi karakteristik sebagai berikut:
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan kauangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan batas pemahaman para pengguna.
37
2.1.3.6 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Dalam keandalan SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinan untuk mewujudkan kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations). Atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi akibat timbulnya kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu: 1. Materialitas Walaupun idealnya
memuat segala informasi, laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah
tidak
semestinya
menyajikan
segala
informasi
yang
manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namum demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
38
penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan menguarangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3. Kesimbangan antara Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik
kualitatif
tersebut
merupakan
masalah
pertimbangan
professional.
2.2
Penelitian Terdahulu Andriani (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Hasil dari kesimpulan tersebut menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD di Pemerintah Daerah ini cukup baik Namun penelitian Andriani (2010) tidak sejalan dengan penelitian Kusuma, dkk. Pada “Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Peemerintah Daerah”. Hasil dari kesimpulan tersebut menyatakan pemanfaatan teknologi
39
informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Darwanis dan Mahyani (2009) mengatakan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan Darwanis dan Mahyani (2009), penelitian Wansyah, dkk. (2012) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi laporan keuangan. Sedangkan penelitian Karmila dkk, menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya dan pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan pemerintah daerah. Namun, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan pemerintah daerah. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No 1.
Peneliti dan Variabel Tahun Wiwik Kapasitas Sumber Andriani Daya Manusia (2012) Pemanfaatan Teknologi Informasi Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan
Hasil Penelitian
Perbedaan
Pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Pemanfaatan
Perbedaan salah satu variabel independen sistem pengendalian internal dan perbedaan variabel
40
Keuangan Pemerintah Daerah
teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD di Pemerintah Daerah ini cukup baik
dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.
Andra Kusuma¹ Herawati² Yunilma²
Kapasitas Sumber daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Nilai Informasi Laporan Keuangan Peemerintah Daerah
Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini disebabkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya masih minim.
Perbedaan salah satu variabel independen sistem pengendalian internal dan perbedaan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3.
Darwanis dan Mahyani (2009)
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian inter akuntansi secara simultan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemeintah daerah.
Variabel dependen ysng digunakan berbeda, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
41
4.
Delanno dan Pengaruh Deviani Kapasitas Sumber (2013) Daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Keuangan Pemeirntah Daerah
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pengawasan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah kota padang.
Perbedaan salah satu variabel independen sistem pengendalian internal dan perbedaan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5.
Karmila Amries Rusli Tanjung Edfan Darlis
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)
Kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.
Variabel dependen ysng digunakan berbeda, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6.
Diana sari (2012)
Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan
Perbedaan salah satu variabel independen yaitu, pemanfaatan teknologi informasi dan perbedaan variabel dependen kualitas laporan keuangan
42
peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi. Dilihat dari pendekatan pengendalian internal yang meliputi keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, pengamanan aset Negara, dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan secara umum termasuk kedalam kategori yang baik
2.3
pemerintah daerah
Kerangka Pemikiran
2.3.1 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal adalah penilaian risiko serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan
43
adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasikan dan menganalisis risikorisiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memunkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal (SPIP) pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keykinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian internal, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan. Menurut Noviyanti (2004 dalam Winidyaningrum et al 2010), pengendalian internal yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Selain itu menurut Indriasari et al (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya
44
kebijakan pimpinan. Jadi, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang didapatkan. Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai eterandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Penelitian Indriasari et al (2008) dan Rosalin et al (2011) menyimpuklan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.
2.3.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang
Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
disebutkan
bahwa
untuk
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses
45
kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penggunaan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari dari pengendalian internal dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatan secara luas maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) meneliti Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Hasil dari kesimpulan tersebut menyimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi, berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh SKPD di Pemerintah Daerah ini cukup baik. Penelitian Darwanis dan Mahyani (2009) mengatakan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak
46
dilakukan. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu pada variabel dependen dan independen yang diteliti. Perbedaan lainnya terletak pada waktu serta tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitin ini digambarkan pada model berikut ini: Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sistem Pengendalian Internal
Kualitas Lapooran Keuangan Pemerintah Daerah
Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.4
Hipotesis Penelitian Menurut Sekaran (2007:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai
hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variable yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis.
47
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1
: Adanya pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
H2
: Adanya pengaruh positif dari Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung.
H3
: Adanya pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bandung.
