BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pengendalian Internal
2.1.1. Pengertian Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2002), terdapat konsep dasar dari pengendalian internal, diantaranya : 1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian juga merupakan suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastuktur entitas. 2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi. 3. Pengendalian intern ditunjukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Menurut tugiman (1995) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut : “ suatu fungsi penilaian independen dalam organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan”
8
9
Sedangkan menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992 yang dikutip oleh Mulyadi (2002) pengendalian internal adalah: “Suatu proses yang dijalankan oleh top manajemen sampai staf operasional, yang dirancang untuk memberikan jaminan akan tercapainya tujuan organisasi.” Kemudian menurut Baridwan (2004) pengertian pengendalian intern dalam arti yang luas adalah: “Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua caracara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”.
Warren, Reeve dan fees (2005) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut: “Internal Control are the policies and procedures that protect assets from misuse, ensure that business information are accurate, and ensure that laws and regulations are being followed”
Pengertian
diatas
dapat
diartikan
bahwa
pengendalian
internal
adalah
pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar bahwa : a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha b. Informasi bisnis akurat c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dapat dipandang sebagai suatu sistem yang dijalankan oleh organisasi demi tercapainya
10
tujuan organisasi tersebut. Sistem pengendalian internalnya sendiri dapat berupa kebijakan, prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan manusia. Komponen-komponen ini saling mempengaruhi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. 2.1.2. Komponen Pengendalian Internal Terdapat lima komponen pengendalian internal menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian (control environment) menekankan pentingnya nilai etika, disiplin, integritas, budaya organisasi dan keteladanan dalam pengendalian organisasi. Lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan (organisasi) terdiri dari berbagai faktor yaitu : a.
Integritas dan Nilai-nilai Etika Adalah produk dari standar tingkah laku dan etis suatu organisasi bagaimana mereka mengkomunikasikan dan diperkuat dalam praktik. Mereka meliputi tindakan manajemen untuk memindahkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin membuat karyawan untuk terlibat dalam hal tidak jujur, tidak sah, atau tindakan tidak pantas.
b.
Komitmen terhadap Kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang mendefinisikan pekerjaan individual.
11
Komitmen untuk kompetensi meliputi pertimbangan manajemen akan tingkat kompetensi untuk pekerjaan khusus dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. c.
Struktur Organisasi Struktur organisasi menggambarkan bentuk tanggung jawab dan otoritas yang ada, dengan mengetahui bentuk organisasi maka dapat dilihat bentuk tanggung jawab yang diterapkan.
d.
Perumusan Kewenangan dan Tanggung Jawab Merupakan kelanjutan dari pengembangan struktur organisasi. Hal ini menyangkut bagaimana dan kepada siapa tanggung jawab diberikan. Adanya perumusan kewenangan dan tanggung jawab akan membuat individu mengetahui (1) bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, dan (2) untuk hal apa masing masing individu harus bertanggung jawab. Selain itu organisasi menyusun suatu deskripsi jabatan yang menggambarkan dengan jelas tugas-tugas spesifik masing-masing jabatan dan hubungan pelaporannya.
e.
Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia Konsep dasar pengendalian intern ialah dipengaruhi dan dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu efektif tidaknya struktur pengendalian internal akan sangat bergantung kepada kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang dianut yang akan menentukan apakah
12
personel organisasi mempunyai integritas yang diharapkan, nilai-nilai etika dan kompetensi. Praktik-praktik yang sehat mengenai hal ini menyangkut kebijakan rekrutmen yang baik. 2. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk meredam risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pada dasarnya aktivitas pengendalian menekankan pentingnya sinkronisasi semua kegiatan secara efektif dan tindakan meminimalisasi risiko dari rangkaian kegiatan. Aktivitas pengendalian yang dikategorikan ke dalam kebijakan dan prosedur menyangkut: a. Tinjauan Pelaksanaan Kerja (performance reviews) Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan melaksanakan tinjauan pelaksanaan kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara pelaksanaan kerja sebenarnya dengan anggaran, peramalan dan periode tinjauan kerja sebelumnya, serta analisis dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan. b. Pengelolaan Informasi (information processing) Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. c. Pengendalian Fisik (physical controls) Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas aktiva untuk menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan dan hasil perhitungan fisik, menghindari pencurian aktiva.
13
d. Pemisahan Tugas (segregation of duties) Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan yang disengaja 3. Penilaian Risiko Menekankan pentingnya mengukur dan menghadapi risiko yang signifikan untuk meminimalisasi kerugian bagi organisasi 4. Informasi dan Komunikasi Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman dan pertukaran informasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan struktur pengendalian internal. 5. Pemantauan (monitoring) Pemantauan (monitoring) adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal. Hal itu menyangkut tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu. Pemantauan bisa terjadi atas aktivitas yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, masalah mengenai keterlambatan turunnya dana kegiatan ekstrakulikuler. Pemantauan juga bisa dilakukan dengan penilaian akhir periode. Sebagai contoh pengawas sekolah biasanya dapat menilai pengendalian internal dari laporan kinerja tiap unit kegiatan ekstrakulikuler. 2.1.3. Prosedur Pengendalian Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan dan sistem pengendalian yang telah diciptakan oleh
14
organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan tertentu sudah dapat tercapai. Secara umum prosedur pengendalian dapat dikelompokan ke dalam prosedur sebagai berikut: 1. Otorisasi yang semestinya atas kegiatan yang dilaksanakan 2. Perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai untuk membantu pencatatan akan transaksi atau peristiwa 2.1.4. Aplikasi Pengendalian Internal dalam Sekolah Pengendalian internal dilakukan oleh seluruh anggota dalam struktural sekolah dimulai dari Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah (Wakil Kepala Sekolah), Guru-Guru, Tenaga Administrasi, Komite Sekolah, dan Siswa/i. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Seluruh bagian dari sekolah dimulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru-Guru, Tenaga Administrasi dan Komite Sekolah ikut merencanakan dan menyusun penyaluran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2. Selain merencanakan dan menyusun anggaran BOS seluruh bagian sekolah juga dapat saling mengawasi terlaksananya seluruh kebijakan dan peraturan. 3. Selain dari butir pertama dan kedua pihak sekolah melakukan pembukuan dan tidak berkeberatan untuk dilakukannya audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah.
15
2.2.
Dana
2.2.1. Pengertian Dana Penggunaan istilah dana bagi organisasi nirlaba dan institusi pemerintahan berbeda berbeda dengan istilah dana yang sering digunakan oleh entitas swasta. Bagi perusahaan komersial dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan digunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan untuk organisasi nirlaba dan instasi pemerintahan dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri seperti yang dinyatakan oleh Freeman (2003) yang dikutip oleh Nordiawan (2007): “ …a fund in the government and non-profit accounting sense is a selfcontained accounting entity with its own asset, liability, revenue, expense, and fund balance or other equity accounts.” Menurut Govermental Accounting Standards Boards (GASB) yang dikutip oleh Nordiawan (2007) definisi dana adalah sebagai berikut: “A fund a fiscal and accounting entry with a self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balances, and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or altaining certain objectives in accordances with special regulation, restrictions or limitations.” Dengan demikian yang diartikan dengan dana berbeda dengan kas atau dana sumber lainnya bersifat sempit, karena dana mencakup: 1. Kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri 2. Terdapat sekumpulan rekening (set of accounts) untuk mencatat mutasi kas atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbang dengan
16
melakukan pencatatan terhadap semua transaksi, baik harta, hutang, modal, pendapatan, dan pengeluaran. 3. Mempunyai tujuan penggunaan tertentu 4. Ada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur bagi pembentukan dana dan penggunaannya serta pembatas-batasannya. 2.2.2. Penggolongan Dana Menurut Nordiawan (2007) dari kesatuan dana dana yang dimiliki oleh sektor publik, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 1.
Dana yang bisa dibelanjakan (expendable fund) dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
2. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (unexpendable fund), dana yang dipisahkan
untuk
aktivitas-aktivitas
yang
bersifat
bisnis,sebagai
pendukung expendable fund.
2.3.
Bantuan Operasional Sekolah Berikut ini dijelaskan ini mulai dari pengertian Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) sampai dengan tata tertib yang di terbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 tahun 2009
17
2.3.1. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dan pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
2.3.2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
18
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
2.3.3. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran
program
BOS
adalah
semua
sekolah
SD/SDLB
dan
SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB
: Rp 580.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaiutu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014.
2.3.4. Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Sekolah-sekolah yang mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:
19
1. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS; 2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut; 3. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa; 4. Untuk
SD/SDLB
swasta
dan
SMP/SMPLB/SMPT
swasta,
yang
mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakanhanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi; 5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 6. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan Komite Sekolah; 7. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang
20
bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; 8. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
oleh
sekolah
dan
sumbangan
yang
diterima
dari
masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 9. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
2.3.5. Program Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu; 2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; 3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
21
4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB; 5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah; 6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; 7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat
waktu
dan
tidak
ditetapkan
jumlahnya,
serta
tidak
mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. 2.3.6.
Program Bantuan Operasional Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana diterima oleh
sekolah secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah juga masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui
program
BOS
warga
sekolah
diharapkan
mengembangkan sekolah dengan memperlihatkan hal-hal berikut:
dapat
lebih
22
1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel. 2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan. 3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut. 4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).
2.3.7. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Dalam penyaluran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai berikut: 1. Mengisi dan menyerahkan Laporan Kerja Individu Sekolah (LKIS) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 3. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada 4. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan 5. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah
23
6. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah 7. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS dalam barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah 8. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah 9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
2.3.8. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli untuk Sekolah Dasar (SD) adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Keterampilan. Jika buku yang dimaksud belum ada disekolah atau belum mencukupi jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana Bantuan Operasional
24
Sekolah (BOS) maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru) 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa atau guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba) 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,
25
langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor. 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah pengembangan atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk hal yang sama. 10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda) 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
26
dan biaya Transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT.Pos 12. Pembelian komputer dan printer untuk kegiatan belajar siswa masingmasing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.
2.3.9. Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tidak diperkenankan untuk: 1. Disimpan dengan maksud dibungakan 2. Dipinjamkan kepada pihak lain; 3. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS); 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya; 5. Membayar
iuran
kegiatan
yang
diselenggarakan
oleh
UPTD
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untukmenanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
27
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima BSM; 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 9. Membangun gedung/ruangan baru; 10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 11. Menanamkan saham; 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar; 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; 14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan
lembaga
di
luar
SKPD
Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.3.10. Tata Tertib Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tata tertib pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut: 1. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa 2. Mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan bertanggung jawab
28
3. Mengumumkan hasil pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah 4. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa setiap semester pada saat penerimaan raport. 5. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain 6. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan atau tata tertib yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional maka sekolah tersebut akan mendapatkan sanksi, sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
29
2. Penerapan
tuntutan
pembendaharaan
dan
ganti
rugi,
yaitu
pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan atau ke kas Negara. 3. Penerapan proses hukum yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS. 4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
2.4.
Prestasi Sekolah Prestasi sekolah dapat diartikan kemampuan sekolah yang telah dicapai
dan dapat diukur. Prestasi sekolah dapat dibagi menjadi dua,yaitu: 1. Prestasi akademik, yang dapat diukur dengan melihat prestasi akademik siswa serta ranking sekolah dan juga kenaikan cluster dari sekolah itu sendiri 2. Prestasi non-akademik, yang dapat diukur dengan adanya pencapaian kejuaran dan kreatifitas siswa diluar akademik serta pencapaian sekolah dari aktivitas lainnya serta penghargaan yang diberikan kepada sekolah itu sendiri.
30
2.5.
Kerangka Pemikiran
2.5.1. Keterkaitan Pengendalian Internal atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Prestasi Sekolah Dalam keterkaitan pengendalian internal atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan prestasi sekolah tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaannya serta penggunaan dana BOS itu sendiri. Apabila dikaji kembali pelaksanaan yang dijalankan sudah dijalankan dengan baik serta penggunaan dana BOS dengan tepat sasaran akan berdampak pada terpenuhinya segala kebututan sekolah dan memberikan pengaruh langsung terhadap seluruh kegiatan di dalam sekolah tersebut baik dari sarana prasarana, kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan lainya yang di danai oleh dana BOS tersebut. Kewajiban untuk menempuh pendidikan minimal pendidikan dasar (SDSMP) yang biasa disebut wajib belajar 9 tahun membuat setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Wajib belajar 9 tahun tidak dengan mudah dapat dilaksanakan karena masih banyaknya warga negara yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Agar wajib belajar ini dapat terlaksana bagi seluruh warga negara maka pemerintah mulai bulan Juli 2005 memulai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksudkan membantu biaya operasional agar seluruh warga negara dapar mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk
31
membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Bantuan Operasional sekolah adalah : “Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar” Menurut Kusno dan Suib (2013) menyatakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan menurut Latief (2010) menyatakan BOS adalah dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut tidak dapat dengan mudah digunakan karena masih banyaknya penyimpangan yang terjadi dari mulai penyampaian ke Dinas Pendidikan sampai dengan penyampaian ke sekolah-sekolah, tidak hanya itu saja masih banyak sekolah-sekolah yang tidak transparan dalam menjelaskan dana
32
BOS yang ada, sehingga dibutuhkan pengendalian internal sekolah terhadap dana tersebut, agar dana tersebut dapat berguna bagi peningkatan prestasi sekolah baik bidang akademik maupun non-akademik. Seperti yang terjadi pada 2009, di Gunungkidul, Bantul, dan Magelang, dana BOS diselewengkan. Sebagaimana temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, 2009, di Gunungkidul BOS disalurkan secara tidak tepat di 12 sekolah dasar (SD) dan 13 sekolah menengah pertama (SMP). Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2009 BPK itu, terdapat 48 sekolah yang sampai hati melakukan pungutan liar (pungli) terhadap siswa. Pungutan itu dibedakan menjadi iuran rutin bulanan menyerupai SPP dan iuran sukarela yang dikenakan berdasarkan kebutuhan sekolah dengan model pembayaran diangsur. Ironisnya, jumlah nominal iuran itu tidak membedakan antara siswa dari kalangan miskin dan golongan mampu, alias pukul rata. Berdasarkan pengakuan para siswa, sekolah berdalih terpaksa menarik sumbangan dan pungutan lantaran dana BOS tidak mencukupi pembiayaan pendidikan. Pengakuan sekolah itu tentu saja sangat kontras. Pasalnya, untuk daerah Gunungkidul, selain memperoleh BOS yang bersumber dari pemerintah pusat pada 2008, pemerintah kabupaten (pemkab) setempat juga telah memberikan subsidi pendidikan senilai Rp80.000 hingga Rp180.000/siswa/tahun. Contoh manipulasi lain adalah kuitansi percetakan soal ujian sekolah di bengkel AC mobil oleh SDN 012 RSBI Rawamangun. SPJ dana BOS sekolah ini ternyata menggunakan meterai yang belum berlaku. Bahkan lebih parah lagi, BPK tidak menemukan adanya SPJ dana BOS 2008 karena hilang tak tentu rimbanya.
33
Secara umum, berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp28 miliar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari total sampel sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap antara lain dalam insentif guru PNS. Dapat disimpulkan bahwa akibat kurangnya pengendalian internal yang memadai dan pengawas dari berbagai komponen komponen di dalamnya seperti kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, tata usaha, dan seluruh bagian yang beperan serta dalam dana bos tersebut terdapat banyak sekali penyelewengan dan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan berimbas pada kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya pada sekolah yang melakukan penyelewengan yang berdampak pada pertasi sekolah tersebut dan tidak tercapainya tujuan BOS itu sendiri Pengendalian Internal sendiri menurut Dithisari dan Nasution (2008) dalam jurnalnya adalah : ”suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi adanyan penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik berwujud maupun yang tidak berwujud” Sedangkan menurut Rahmawati (2009) pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
34
Berdasarkan
pengertian
diatas
dapat
disimpulkan
bahwa
dalam
penggunaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibutuhkan pengendalian internal dari sekolah, karena pengendalian internal sekolah yang baik akan membuat penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi lebih terarah, lebih terawasi, dan lebih jelas dalam pemakaiannya, sehingga akan membantu dan meningkatkan prestasi sekolah baik akademik maupun non akademik. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2009), pengendalian internal secara signifikan berperan terhadap pengaturan penerimaan dan pengeluaran kas dana pensiun PT.Taspen. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dari objek yang diteliti. Objek yang diteliti dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian pada penerimaan dan pengeluaran kas dana pensiun sedangkan objek yang diteliti oleh penulis adalah penelitian pada penggunaan dana BOS, disamping itu tempat surveynya pun berbeda jika penulis terdahulu mengadakan penelitian di PT.Taspen (Persero) Cabang Surakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 36 untuk melihat pengendalian internalnya.
35
Dari uraian diatas maka dapat digambarkan bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut (Gambar 1.1):
Wajib Belajar 9 Tahun UU. No.20 Tahun 2003
Program BOS
Penyimpangand dalam penggunaan dana BOS
Mewajibkan adanya pengendalian internal pada penggunaan dana BOS
Lingkungan pengendalian pada penggunaan dana BOS
Penilaian risiko pada penggunaan dana BOS
Aktivitas pengendalian pada penggunaan dana BOS
Informasi dan komunikasi pada penggunaan dana BOS
Tujuan sekolah yaitu tercapainya prestasi sekolah yang baik
Hipotesis
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran
Pemantauan pada penggunaan dana BOS
36
2.6
Hipotesis Penelitian H0
: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pengendalian internal penggunaan dana bantuan operasional sekolah terhadap prestasi sekolah
H1
: Terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya pengendalian internal penggunaan dana bantuan operasional sekolah terhadap prestasi sekolah
