BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Komunikasi Organisasi Pace dan Faulus beranggapan bahwa komunikasi organisasi, dipandang dari suatu perspektif interpretif (subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Lebih jelasnya, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Komunikasi lebih dari sekedar alat, ia adalah cara berpikir. Pandangan subjektivis beranggapan bahwa makna pesan dalam komunikasi organisasi dinegosiasikan antara para peserta. Makna muncul dan berkembang dalam interkasi yang berlangsung. Hubungan antara para peserta, juga konteksnya akan menentukan apa makna kata-kata yang bersangkutan. Fokus penelitiannya pada transaksi verbal dan nonverbal yang sedang terjadi. Stewart dan Thomas (1990) menyebut proses tersebut sebagai “memahat makna bersama. “Perspektif subjektivis menekankan peranan orang-orang dan proses dalam menciptakan makna. Makna tersebut tidak hanya pada orang, namun juga pada transaksi itu sendiri. 1 1
R. Wayne Pace dan Don F. Faulus, 2010, Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Bandung, Rosda, Halaman 33
18
19
Berdasarkan teori di atas penelitian ini akan mengkaji bagaimana komunikasi organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam proses penciptaan makna reformasi birokrasi atas interaksi yang tercipta dan mengubah organisasi. Komunikasi organisasi itu merupakan kunci sukses organisasi. Dalam berbagai riset komunikasi organisasi, ditemukan bahwa peran komunikasi sangat penting dalam proses perubahan organisasi. Dalam situasi di mana ada dialog yang terbuka di antara atasan dengan bawahan maka di sana ditemukan makin besarnya peluang terjadinya perubahan.2 2.2 Komunikasi Internal Onong Uchjana Effendy berpendapat bahwa komunikasi internal adalah komunikasi antara manajer dengan komunikan yang berada di dalam organisasi, yakni para pegawai secara timbal balik. Karena dalam organisasi terdapat jenjang kepangkatan yang menyebabkan adanya pegawai yang memimpin dan yang dipimpin, maka dalam manajemen tidak saja terjadi komunikasi antara pegawai yang sama status atau pangkatnya, tetapi juga antara pegawai yang memimpin dan yang dipimpin.
Komunikasi internal terbagi
menjadi tiga kegiatan, yakni komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. 2.2.1 Komunikasi Vertikal
2
Alo Liliweri, 2014, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi, Jakarta, Bumi Aksara, Halaman 366-367
20
Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (downward communication) dan dan dari bawah ke atas (upward communications) adalah komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik (two way traffic communications). Dalam proses komunikasi vertikal tersebut pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, pengarahan, informasi, penjelasan dan lain-lain kepada bawahannya. Dalam pada itu, bawahan memberikan laporan, gagasan, saran, dan sebagainya kepada pimpinan. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam manajemen penting sekali, oleh karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan ke bawahan, proses manajemen besar kemungkinan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Pimpinan perlu mengetahui laporan, tanggapan, gagasan, atau saran dari para pegawai bawahan sebagai petunjuk efektif tidaknya dan efisien tidaknya kebijaksanaan yang telah dilakukan. 2.2.2 Komunikasi Horisontal Komunikasi horisontal adalah komunikasi secara mendatar, misalnya antara anggota staf dengan anggota staf, pegawai tingkat menengah dengan tingkat menengah atau pegawai rendahan dengan yang berpangkat rendah pula. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, maka komunikasi horisontal seringkali berlangsung dalam suasana tidak formal. Hal ini sering tampak jika para pegawai sedang beristirahat, sedang pulang atau sedang
21
berekreasi. Dalam suasana seperti desas-desus cepat sekali menyebar dan menjalar. Dan yang dipergunjingkan tidak jarang mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau tindakan pimpinan. 2.2.3 Komunikasi Diagonal Komunikasi diagonal yang sering juga dinamakan komunikasi silang (cross communication) adalah komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain yang satu sama lain berbeda dalam kedudukan dan bagian. Sebagai contoh, komunikasi yang berlangsung antara Kepala Bagian Humas dengan seorang pengemudi yang secara struktural berada di bawah bagian Biro Umum.3 Berdasarkan konsep teori komunikasi internal yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan menggali pola komunikasi yang terjadi dalam mengkomunikasikan program-program reformasi birokasi kepada para pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia. 2.3 Reformasi Organisasi Poltak Sinambela mendefinisikan bahwa reformasi adalah perubahan di mana kedalamannya terbatas sedangkan keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. Konsep terakhir menunjukkan kedalaman perubahannya radikal sedangkan keluasan perubahannya melibatkan pula seluruh masyarakat.
3
Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, MA, 2009, Human Relation & Public Relation, Bandung, Mandar Maju, Halaman 17-21.
22
Sebagai perubahan yang terbatas tetapi seluruh masyarakat terlibat, reformasi juga mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk citacita, lembaga-lembaga dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita.4 Lubis dan Huseini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Weber, Organisasi adalah suatu bentuk relasi sosial yang dihasilkan oleh ikatan antarpersonal yang memiliki aturan untu membatasi dan menata berbagai fungsi yang bersifat regular, menata tindakan individual dan relasi sosial, dan relasi sosial yeng terbentuk itu mempunyai seorang kepala dan staf administrasi. Strother dalam Leavitt, organisasi merupakan kumpulan dua atau lebih orang yeng terlibat dalam suatu relasi kerja sama untuk melaksanakan tujuan kolektif mereka. Para anggota organisasi yang berbeda-beda fungsinya itu mengelola tujuan kolektif berdasarkan struktur hierarki yang relatif stabil.5 Dari teori di atas maka reformasi organisasi adalah perubahan atau penataan kembali suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia, yang saling
4
Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2014, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta, Bumi Aksara, Halaman 25. 5
Alo Liliweri, Op. Cit, hal. 50-51
23
berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang bertujuan untuk ke perubahan ke arah yang lebih baik. 2.4 Public Relations Humas merupakan kependekan dari hubungan msyarakat. Humas sering disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari public relations atau PR. Edward L. Berneys dalam bukunya Public Relations menyatakan bahwa humas mempunyai tiga macam arti yaitu, pertama memberi informasi kepada masyarakat. Kedua, persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap lembaga, demi kepentingan kedua belah pihak. Ketiga, usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan lembaga antara lembaga dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Menurut Frank Jefkins, humas adalah ssesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Cutlip-Center-Broom dalam Effective Public Relations mendefiniskan humas sebagai the planned effort to influence opinion through good character and responsible
performance,
based
on
mutually
satisfactory
two-way
communications (usaha terencana untuk memengaruhi pandangan melalui yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan).
24
Roberto Simoes (1964) menyimpulkan bahwa humas adalah fungsi manajemen. Humas menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal maupu eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting bagi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi.6 Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan nonpmerintah adalah tidak adanya unsur komersial walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pelayanan publik atau demi meningkatkan pelayanan umum. Dalam pemerintahan, humas sering disebut sebagai sekretaris pers, information officer, public affair specialist, atau communications specialist, bertugas menginformasikan kepada publik mengenai aktivitas yang dilakukan pemerintah. Humas juga berurusan dengan publisitas institusi, serta berurusan dengan semua aspek pekerjaan. Humas akan menghubungi orang-orang, merencanakan dan melakukan penelitian dan menyiapkan material untuk distribusi. Humas juga mengurus pekerjaan advertising atau promosi untuk mendukung kegiatan sosialisasi kebijakan pemerintah. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan 6
Betty Wahyu Nilla Sari, S.T.P., Humas Pemerintahan, 2012, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman
25
tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban kepemerintahannya. Menurut John D. Millet dalam bukunya Management in Public Service teh Quest for Effective Performance, humas dalam dinas/instansi/lembaga kepemerintahan memiliki beberapa tugas utamanya, yaitu sebagai berikut: 1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about desires and aspiration); 2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa sebaiknya dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is the should desire); 3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan aparat pemerintahan (Ensuring satisfactory contact between public and government official); dan 4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and explaining about what an agency is doing). Menurut Dimmock dan Koening (1987), pada umumnya tugastugas dari pihak humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
26
1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. 2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional; dan 3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing. Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk memublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun masyarakat di luar pada umumnya. Humas merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi
27
pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak, atau elektronik.7 2.4.1 Media dan Teknik-Teknik PR Internal Variasi perangkat bantu komunikasi sangatlah besar. Namun pada umumnya, setiap organisasi hanya menggunakan sebagian kecil dari sekian banyak metode yang ada. Berikut ini akan diuraikan secara rinci jangkauan media dan metode komunikasi yang lazim digunakan oleh organisasi. a. Papan Pengumuman Papan pengumuman standar dapat ditempatkan pada berbagai lokasi yang ramai atau yang sering disinggahi agar segenap pegawai dapat memperoleh informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan pula. b. Kotak saran Dalam rangka memperoleh dan menampung berbagai masukan dari para pegawai, pihak manajemen dapat menempatkan sejumlah kotak saran
di tempat-tempat tertentu di seluruh
penjuru lokasi kantor. c. Siaran umum (Public Addres Broadcast)
7
Betty Wahyu Nilla Sari, S.T.P., Ibid. Hal.73-76
28
Pihak manajemen juga dapat memanfaatkan sistem siaran umum yang terdiri dari sejumlah pengeras suara dan instalasi sentral untuk menyampaikan pesan-pesan kepada segenap pegawai. d. Obrolan langsung Pembicaraan tatap muka secara langsung dan pribadi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memperlihatkan sikap terbuka pihak manajemen. e. Presentasi video atau slide Perangkat-perangkat audio visual ini dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan seperti mendidik pegawai baru, menjelaskan standar keamanan kerja, menguraikan kemajuan yang telah dicapai organisasi. f. Literatur pengenalan Literatur pengenalan adalah berbagai macam naskah, materi, atau buklet yang berisi riwayat singkat instansi, berbagai kegiatan pokok, cara kerjanya, struktur manajemen. g. Konferensi staf dan pertemuan dinas Pertemuan-pertemuan dinas yang melibatkan pimpinan dan pegawai, baik yang diselenggarakan di markas-markas besar
29
maupun di kantor-kantor cabang, dan juga konferensi tingkat nasional, merupakan acara yang bermanfaat untuk menggalang kebersamaan dan keakraban, sekaligus untuk menciptakan hubungan baik antara pihak manajemen dengan pegawai.8 Menurut Seregar dan Rondang Pasaribu, mengemukakan bahwa media organisasi mempunyai posisi strategis untuk menyosialisasikan perubahan. Media organisasi yang terbit secara periodik dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan perubahan yang sedang atau akan terjadi. Perubahan, apakah itu perubahan sistem pekerjaan organisasi, perubahan waktu kerja, perubahan cara atau bentuk kerja, perubahan tempat kerja, potensial mengundang masalah. Terutama apabila perubahan itu menguntungkan organisasi. Di sisi lain Seregar dan Rondang Pasaribu (2000:40) mengemukakan media organisasi dapat difungsikan untuk menginformasikan perubahan organisasi, sehingga perubahan itu tersosialisasikan sejak awal. Langkah ini penting dilakukan, terutama apabila timbul konsekuensi seperti sejak dini akan sangat membantu setiap orang mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Proses dalam menanamkan nilai-nilai perubahan pada anggota organisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara hubungan dalam organisasi. Menurut Terry dan The Ling Gie cara tersebut melalui media sebagai berikut: 1. Wawancara khusus
8
Frank Jefkins, 1998, Public Relations Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga, halaman 196-201
30
2. Rapat kerja, konferensi atau pertemuan segenap anggota organisasi atau pegawai dalam suatu organisasi/institusi 3. Pembicaraan telepon 4. Penerbitan, misalnya warta harian yang diterbitkan oleh sebuah organisasi/perusahaan untuk para pegawai atau majalah, buku, buku petunjuk, buku pedoman, brosur amanat dari pimpinan organisasi, atau penerbitan khusus lainnya. 5. Surat edaran 6. Papan pengumuman 7. Plakat laporan tahunan para anggota organisasi atau pegawai dalam suatu lembaga. 8. Surat yang dikirim langsung pada pegawai 9. Film, slide, dan alat-alat lain yang seru. 9 Penjelasan mengenai definisi humas di pemerintahan di atas akan menjadi referensi peneliti di dalam mengkaji sejauh mana peranan Humas Arsip Nasional Republik Indonesia di dalam menyebarkan informasi mengenai program reformasi birokrasi di lingkungan internal.
9
Ismail Nawawi Uha, 2013, Budaya Organisasi, Kepemimpinan, & Kinerja, Jakarta, Kencana, halaman 96-98
31
2.5 Kinerja Organisasi Secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat dilepaskan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa pendapat tentang definisi kinerja yang dikemukan oleh para pakar dan ahli dengan formulasi definisi yang berbeda-beda. Rue dan Byar (1981:375) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Menurut Interplan, kinerja adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland (1995:113) mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Suntoro (1999:12) bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Tika (2006:121) mengemukakan pendapat beberapa pakar tentang kinerja dikonsepsikan dengan formulasi definisi yang berbeda-beda sebagai
32
berikut. Menurut Stoner (1978) kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russell (1993) mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Dari
definisi
kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja terdiri dari: 1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karya pegawai seperti kemampuan motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. 3. Pencapaian tujuan organnisasi 4. Periode waktu tertentu 5. Tidak melanggar hukum 6. Sesuai dengan moral dan etika.10 Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap anggota organisasi. Apabila kinerja anggota organisasi baik maka diharapkan kinerja organisasi juga baik. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor: pengetahuan, kemampuan, motivasi dan peran. Kinerja organisasi tidak secara langsung dapat diketahui dari kinerja individu perorangan akan tetapi kinerja 10
Ibid, halaman 210-213
33
organisasi dapat dilihat dari kinerja tim atau kelompok, terlebih-lebih pencapaian tujuan organisasi dengan pendekatan model team work. Kinerja tim atau kelompok dipengaruhi beberapa faktor antara lain: keeratan tim, kepemimpinan, kekompakan, struktur tim, peran tim dan norma. Kinerja organisasi tidak sematamata dipengaruhi oleh kinerja tim dan kinerja individu, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktro yang kompleks antara lain: lingkungan, kepemimpinan, struktur organisasi, pilihan strategi, teknologi, kultur organisasi, dan proses organisasi. Oleh karenanya kinerja organisasi perlu diukur dan dievaluasi untuk melihat pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pengukuran kinerja organisasi dikemukakan oleh Mahmudi dalam Masana : 1.
Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2.
Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3.
Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4.
Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment
5.
Memotivasi pegawai
6.
Menciptakan akuntabilitas publik Penilaian kinerja organisasi berfungsi sebagai tonggak yang
menunjukan tingkat pencapaian tugas pokok dan fungsinya, apakah ada penyimpangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Jika ada
34
penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan, maka pimpinan yang berkompeten dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. Penerapan secara adil reward dan punishment dalam pengukuran kinerja bagi para pegawai. Pegawai yang memberikan kinerja yang baik diberikan penghargaan seperti peningkatan besarnya gaji, promosi dan lain-lain. Sebaliknya, bagi pegawai yang memiliki kinerja yang menurun bahkan melakukan penyimpangan dari yang seharusnya, maka kepada pegawai yang bersangkutan patut diberikan sanksi atau hukuman seperti teguran, penundaan promosi, dan sebagainya. Motivasi kerja pegawai akan meningkat apabila organisasi memberikan penghargaan seperti gaji kepada pegawai berdasarkan ukuran kinerja. Dengan demikian kinerja setiap pegawai harus diukur secara obyektif.11 2.6 Pegawai Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring Pegawai adalah orang yaang bekerja pada pemerintah (Perusahaan, dan sebagainya). Menurut Soedaryono dalam Tata Laksana Kantor, 2009, pengertian pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. A.W. Widjaja berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pegawai adalah tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran)
11
Masana Sembiring,2012, Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah), Bandung, Fokusmedia, Hal. 84-86
35
yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).12 2.7 Komunikasi Kebijakan Publik Dye (1984:1) mengungkapkan bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Anderson (1994:6) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dari berbagai pandangan tentang kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 13 Pada penelitian ini, konsep komunikasi kebijakan publik yakni proses penyampaian pesan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan kepada stakeholder (pemangku kepentingan). 2.8 Sosialisasi James W Vander Zanden mengemukakan, sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Menurut
12
13
A.W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, Rajawali, hal. 113
Muchlis Hamdi, 2014, Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi), Bogor, Ghalia Indonesia, Hal. 36-37
36
Paul B Horton dan Chester L Hunt berpendapat bahwa sosialisasi merupakan proses seseorang dalam menghayati norma-norma kelompok di mana dia hidup.14 Konsep sosialisasi pada penelitian ini digunakan untuk melihat sejauhmana
peraturan perundang-undangan mengenai
program
reformasi
birokrasi dan keterkaitannya dengan kinerja pegawai disampaikan dan dimaknai oleh individu organisasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. 2.9 Implementasi Menurut Kamus Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Pada penelitian ini, hal-hal yang dilaksanakan ataupun diterapkan adalah program-program reformasi birokrasi di lingkungan ANRI yang meliputi delapan area perubahan yakni perubahan pada organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mind set dan culture set aparatur. Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. 15
14
15
Damsar, 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Kencana Prenada Media
Guntur Setiawan, 2004, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Bandung, Remaja Rosdakarya Offset, Hal. 39
