4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kawasan Konservasi Kawasan konservasi dalam arti yang luas, yaitu kawasan konservasi sumber daya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara jelas. Definisi kawasan konservasi yang berbeda diberikan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan, yaitu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung. Sementara itu istilah- istilah yang lebih dikenal adalah kawasan lindung. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu ( UU No.5 Tahun 1990). Kawasan konservasi merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan. Pengelolaan
dan
pengembangan
kawasan
konservasi
ditujukan
untuk
mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi- fungsi keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting.
5
2.2 Pengelolaan Ruang lingkup dari pengelolaan adalah pelaksanaan sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kawasan yang dilindungi. Hal ini tidaklah terjadi secara spontan, melainkan perlu dira ncang secara sadar dan dilaksanakan agar memberi manfaat untuk mencapai tujuan penetapan kawasan tersebut. Pelaksanaan sering merupakan tahap terlemah dari keselutuhan proses perencanaan, penetapan dan pengoperasian kawasan yang dilindungi (Mackinnon, 1986). Pengelola atau pengelola cagar adalah orang yang bertanggung jawab dalam tugas pengelolaan. Dalam mengelola kawasan yang dilindungi, pengelola diarahkan oleh status sah kawasan itu maupun oleh kriteria perlindungan serta tujuan pengelolaan yang dinyatakan dalam rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan juga akan menguraikan tugas-tugas pengelola. Rencana operasional tahunan juga merinci pemeliharaan rutin dan kegiatan lainnya yang direncanakan untuk tahun depan. Tugas utama pengelola adalah mengorganisasikan staf, dana, dan perlengkapan yang tersedia untuk mengelola dan melaksanakan sistem pengelolaan agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Soekmadi (2003) menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dipandang oleh beberapa kalangan sebagai salah satu pengelolaan hutan yang
“baik”,
keanekaragaman
dalam konteks hayati
yang
menjaga keutuhan terdapat
di
luasan kawasan dan
dalamnya.
Kenyataan
ini
mengindikasikan bahwa keberadaan kawasan konservasi sebagai “kawasan terlarang” untuk aktivitas pembalakan sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Namun perlu disadari juga bahwa pengelolaan kawasan konservasi belum optimal. 2.2. Pengelolaan Taman Wisata Alam Pendayagunaan potensi taman wisata alam (tumbuhan, satwa, ekosistem, dan daya tarik obyek wisata) untuk kegiatan koleksi tumbuhan dan atau satwa, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budidaya, diupayakan tidak mengurangi luas dan merubah fungsi
6
kawasan. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan taman wisata alam ditata ke dalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan sesuai fungsinya.
2.3 Taman Wisata Alam Menurut UU No.5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan pelestarian alam. Adapun kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan Taman Wisata Alam : a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik. b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. c. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Kawasan Taman Wisata Alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Wisata Alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Wisata Alam sekurangkurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya pengawetan kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 1. Perlindungan dan pengamanan. 2. Inventarisasi potensi kawasan. 3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi. 4. Pembinaan habitat dan populasi satwa. Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan : 1. Pembinaan padang rumput. 2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa
7
3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa 4. Penjarangan populasi satwa 5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau 6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam adalah : 1. Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagianbagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan. 2. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan. 3. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk : 1. Pariwisata alam dan rekreasi 2. Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil- hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut) 3. Pendidikan 4. Kegiatan penunjang budaya. Taman Wisata Alam juga merupakan kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan berorientasi rekreasi.
8
2.4 Landasan Hukum Pengelolaan Taman Wisata Alam Pengelolaan Taman Wisata Alam di Indonesia berlandaskan kepada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 9. Keputusan Menteri Kehutanan No. P. 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 10. Keputusan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/ 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dengan Kawasan
Pelestarian Alam. 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 348/Kpts-II/1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata cara Permohonan, Pemberian Izin, dan Pencabutan Izin Pariwisata Alam.
Pengusahaan
