BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 1. Pengertian BPJS Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum terbentuk, Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan hak rakyat atas kesehatan tersebut. Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan prinsip jaminan kesehatan melalui mekanisme asuransi sosial sebagai awal dari
pengembangan
sistem
jaminan
kesehatan
sosial
secara
menyeluruh yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat. Sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas) ini dapat mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif yang didasari perhitungan
yang benar, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. (Depkes RI, 2008). Mulai tanggal 1 januari 2014 BPJS menyelenggarakan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan, bagi tenaga kerja yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan semua akan dialihkan ke BPJS kesehatan. BPJS Kesehatan akan memberikan manfaat perlindungan sesuai dengan hak dan ketemtuan yang berlaku. Sedangkan
BPJS
merupakan
lembaga
yang
dibentuk
untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 2.
Dasar Hukum Pelaksanaan
program
Jamkesmas
dilaksanakan
sebagai
amanah Pasal 28 ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa ’Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah,
dalam
hal
ini
Departemen
Kesehatan
telah
mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Dasar hukum penyelenggaraan program BPJS adalah : a. Undang-Undang 1). UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS 2). UU No 40 Tahun 2004 tenteng SJKN b. Peraturan Pemerintah 1). PP no.90 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 28/2003 tentang
Subsidi
dan
Iuran
Pemerintah
dalam
Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun 2). PP no. 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan PP 69/1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya 3). PP no. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial 4). PP no. 87 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 5). PP no. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial 6). PP no. 85 Tahun 2013 tentang Hubungan antara Setiap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. c. Peraturan Persiden 1). Perpres no. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres no.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2). Perpres no. 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS
3). Perpres no. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 4). Perpres no. 108 tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 5). Perpres no. 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu
Berkaitan
dengan
Kegiatan
Operasional
Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian NRI. 6). Perpres no. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan d. Kepersertaan BPJS Kepersertaan anggota BPJS meliputi : 1).
Peserta Yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
2).
Pekerja Adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalm bentuk lain.
3).
Pemberi Kerja Adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainya
yang
memperkerjakan
tenaga
kerja,
atau
penyelenggara Negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainya. e. Klasifikasi Penerima Bantuan BPJS Penerima bantuan BPJS tersebut meliputi : 1).
Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
2).
Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas : a). Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya yaitu pegawai negeri sipil, Anggota TNI, POLRI, Pejabat
Negara, Pegawai Pemerintan Non
Pegawai Negeri,
Pegawai Swasta. b). Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya seperti pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, c). Bukan pekerja dan anggota keluarganya meliputi Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiunan, Veteran, Perintis Kemerdekaan. d). Penerima pensiunan terdiri atas PNS, Anggota POLRI, TNI, Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun. f. Pelayanan BPJS 1).
Jenis Pelayanan Ada dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh peserta JKN, yaitu berupa pelayanan kesehataan (manfaat medis) serta akomadasi dan ambulan (manfaat non medis). Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS setempat.
2).
Prosedur Pelayanan Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertamatama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bila peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melelui rujukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalamkeadaan kegawat daruratan.
3).
Kompensasi Pelayanan Bila di suatu daerah belum ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah peserta, BPJS kesehatan wajib memberikan kompensasi.
4).
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi semua fasiltas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS.
g. Prosedur Pelayanan BPJS Untuk pelayanan dirumah sakit ada dua yaitu pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat jalan. 1).
Prosedur pelayanan rawat jalan Gambar 2.1 alur pelayanan rawat jalan
Peserta Membawa kartu BPJS
Pulang
Pendaftaran Pemeriksaan kelengkapan BPJS
Apotik Verifikasi resep dan bukti pendukung Memberikan obat kepada peserta sesuai resep
Poli rawat jalan Pelayanan kesehatan Dapat resep rujukan
pulang Bila dapat rujukan
2). Prosedur pelayanan rawat inap Untuk pelayanan pada rawat inap pada rumah sakit biasanya ada dua yaitu peserta dengan surat rujukan
,pasien
tanpa rujukan
dan
pasien
dengan
tingkat
emergency atau kegawatdaruratan. Gambar 2.2 alur pelayanan rawat inap Peserta
Pendaftaran
Membawa kartu BPJS
Pemeriksaan kelengkapan BPJS Rujukan Tanpa rujukan kegawatdaru ratan
ugd Pemeriksaan pasien
Rawat inap
rujukan
h. Manfaat BPJS Manfaatnya mencakup pada pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis.
B. Persepsi 1.
Pengertian Persepsi Pasien Persepsi merupakan perlakuan yang melibatkan penafsiran melalui proses pemikiran tentang apa yang dilihat, dengar, alami atau dibaca, sehingga persepsi sering mempengaruhi tingkah laku, percakapan serta perasaan seseorang. Persepsi yang positif akan mempengaruhi rasa puas seseorang dalam bentuk sikap dan perilakunya terhadap pelayanan kesehatan, begitu juga sebaliknya persepsi negatif akan ditunjukkan melalui kinerjanya (Tjiptono, 2000). Menurut Kamus Bahasa Indonesia persepsi mempunyai arti atau makna tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau serapan , dan prosese seseorang mengetahui sesuatu melalui panca
inderanya, jadi persepsi itu terjadi bila ada rangsangan di dalam panca inder kita. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalamanpengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku, Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkal lebih penting daripada situasi itu sendiri. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. 2. Syarat Terjadinya Persepsi Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk megadakan persepsi, adanya
alat indra sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons (Sunaryo, 2004). Syarat terjadinya persepsi (Stephen R, Robbin, timothy judge,2007) a. Adanya objek : objek stimulus alat indra (reseptor). Stimulus berasal dari luar individu ( langsung mengenai alat indra/reseptor) dan dari dalam individu (langsung mengenai saraf sensoris yang bekerja sebagai reseptor). b. Adanya perhatian sebagai langkah pertama mengadakan persepsi. c. Adanya alat indra sebagai reseptor penerima stimulus. d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak (pusat saraf atau pusat kesadaran). Dari otak melalui saraf motoris sebagi alat untuk mengadakan respons. 3. Macam-macam persepsi Proses terjadinya persepsi menurut Stephen R, Robbin, timothy judge,2007 melewati tiga proses yaitu : a. Proses fisik ( kealaman) objek stimulus reseptor atau alat indra. b. Proses fisiologis—stimulus saraf sensoris otak c. Proses psikologis--- proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima. Jadi , syarat untuk mengadakan persepsi perlu ada proses fisik, fisiologis dan psikologis . secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut .
objek
stimulus
sensorik
reseptor
otak
motorik persepsi Gambar 2.3 proses terjadinya persepsi (Stephen P. Robbin,2008) 4. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Menurut Stephen ,2008 persepsi adalah gambaran tentang suatu objek yang mnejadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu : a. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individubpada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhiboleh karakteristik pribadinya sendiri diantaranyasikap, motif , minat, pengalaman dan harapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. b. faktor dalam lingkungan adalah sesuatu yang merangsang terjadinya persepsi seperti sesuatuyang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kemitraan. c. Faktor dalam situasi juga berpengaruh bagi persepsi seperti waktu, kaidah kerja dan keadaan sosial. 5. Pengukuran Persepsi Mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap. Walaupun materi yang diukur bersifat abstrak, tetapi secara ilmiah sikap dan persepsi dapat diukur, dimana sikap terhadap obyek diterjemahkan dalam sistem angka.
Dua metode pengukuran sikap terdiri dari metode Self Report dan pengukuran Involuntary Behavior(Stephen, 2008). a. Self Report merupakan suatu metode dimana jawaban yang diberikan dapat menjadi indikator sikap seseorang. Namun kelemahannya adalah bila individu tidak menjawab pertanyaan yang diajukan maka tidak dapat mengetahui pendapat atau sikapnya. b. Involuntary Behaviour dilakukan jika memang diinginkan atau dapat dilakukan oleh responden, dalam banyak situasi akurasi pengukuran sikap dipengaruhi kerelaan responden (Azzahy, 2010). Jika merujuk pada pernyataan diatas, bahwa mengukur persepsi hampir sama dengan mengukur sikap, maka skala sikap dapat dipakai atau dimodifikasi untuk mengungkap persepsi sehingga dapat diketahui apakah persepsi seseorang positif, atau negatif terhadap suatu hal atau obyek.
C. Kerangka Teori Factor yang mempengaruhi pelayanan BPJS 1. Prosedur pelayanan 2. Pelayanan
Persepsi pasien terhadap pelayanan BPJS
kesehatan 3. Sarana dan prasana Gambar 2.4 kerangka teori penelitian
D. Kerangka Konsep Kerangka konsep penelitian adalah suatu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui peniltian yang akan dilakukan (Nursalam, 2008).
Kerangka konsep dari penelitian ini adalah: Persepsi pasien terhadap pelayanan BPJS
Gambar 2.5 kerangka konsep E. Variable Penelitian Variabel ini menggunakan variabel tunggal variabel ini berdiri sendiri tidak ada variabel lain yang mendampingi (Suyanto, 2008). Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi pasien terhadap pelayanan keperawatan BPJS.
