BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM) dan fungsi BKM Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan suatu institusi/ lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban, dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif di tingkat Desa/Kelurahan, yang bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif
yang
kondusif. Untuk pengembangan
keswadayaan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya, BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai, berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan menyatakan kepedulian bersama yang berkaitan dengan kemiskinan. BKM sebagai organisasi masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan dengan berhimpun sesama warga setempat yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum dan bertumpu pada keputusan tertinggi ada di tangan anggota. Kedudukan BKM sebagai wakil masyarakat diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri orang miskin, agar mampu menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Tujuan BKM adalah membangun modal sosial ( capital social ) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas bersama masyarakat untuk saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat keswadayaan masyarakat. Kriteria Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai
organisasi
masyarakat, yang bertumpu pada kepentingan masyarakat miskin maka 1) lembaga yang prakarsa pembentukan maupun pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri, 2) Kekuatan/ kewenangan dan legimitasinya bersumber dari warga masyarakat setempat, 3) Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif pada pogram penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) dan sebagai
perwakilan
masyarakat
pada
tingkat
Desa/Kelurahan,
dengan
pengambilan keputusan tertinggi pada tangan anggota secara kolektifr, demokratis, partisipatif transparan, akuntabilitas yang berakar pada lapisan masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat miskin, BKM mempunyai tugas pokok antara lain 1) Pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melakukan rumusan penetapan kebijakan secara demokrasi dan partisipatif yang menyangkut
kebutuhan
masyarakat
miskin,
untuk
kesejahteraanya melalui P2KP dan swadaya masyarakat, 2) mengorganisasi
masyarakat
untuk
membuat
penanggulangan
kemiskinan
dan
mendorong
meningkatkan BKM mampu
perencanaan berlangsungnya
program proses
pembangunan partisipatif, melalui tahapan identifikasi masalah/kebutuhan, perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, melaksanaan kegiatan pemecahan masalah, monitoring dan evaluasi. Fungsi BKM dalam menjalankan kegiatanya yaitu menghidupkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat melalui modal sosial, untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan berupaya membuka akses serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, keuangan yang di bawah kendali BKM, serta memfasilitasi jejaring (networking) dengan potensi sumberdaya yang ada dimasyarakat. Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, salah satunya melakukan proses perencanaan. Pengertian perencanaan N.burhanudin (1984) mengatakan “proses berfikir” atau suatu”latihan intelektual” dari
suatu kumpulan proses, prosedur, struktur dan
teknik untuk memperoleh hasil yang terbaik. Menurut Suharto (2006) Perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pengolahan fakta dan situasi sebagaimana adanya yang ditujukan untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah. Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dapat dirumuskan menjadi 4 tahapan: 1) Identifikasi kebutuhan, 2) Perumusan langka-langkah pemecahan masalah 3) Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah 4) Monitoring Evaluasi Program (Pedoman Teknis P2KP, 1999 )
Perencanaan jangka menengah (PJM) adalah dalam rangka menerapkan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan musyawarah atau rembug-rembug warga, untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan,
sebagai
alat
pembelajaran
masyarakat,
agar
lebih
mampu
melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Masyarakat Desa/Kelurahan secara
bersama-sama
melaksanakan
penanggulangan
kemiskinan
yang
direncanakan dengan baik, melalui perencanaan jangka menengah (PJM) periode tiga tahunan, yang mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat dan mendapat dukungan baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Hasil dari perencanaan jangka menengah (PJM) dilaksanakan melalui program penanggulangan
kemiskinan
yang
partisipatif,
melalui
kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat. (Pedoman teknis P2KP, 2003) 2.2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan (empowerment) mengandung arti pengembangan masyarakat untuk memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan kapasitas atau kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan komunitasnya, ( Gunadi dkk, 2007) Pemberdayaan masyarakat
merupakan hal yang sangat penting dalam
proses pembangunan dalam masyarakat. Huraerah (2007) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep: kemandirian (self-help), partisipasi (participation), jaringan kerja (networking) dan pemerataan (equity). Menurut Hikmat (2006) yang mengutip pendapat Paul (1978), pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial, dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen international, Bank Dunia misalnya percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga, merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri.
Ife
(2002)
memberikan
definisi
pemberdayaan
sebagai
berikut:
“empowerment aims to increase the power of the disadvantaged”, pemberdayaan adalah peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Menurut Sumodiningrat (2007), pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung, sedangkan menurut Suharto (2005) yang mengutip pendapat Parsons (1994), mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dan saling mempengaruhi terhadap orang lain, pada kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
Pemberdayaan
menekankan
bahwa
orang
memperoleh
ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Haeruman dan Eriyatno (2001), mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai alternatif bagi pembangunan ekonomi wilayah. Pada hakekatnya konsep ini memuat upaya mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi wilayah. Ciri pokok konsep pemberdayaan adalah pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif, demokratis dan berdasar pada isu pokok dan sumberdaya lokal. Selanjutnya
Syaroni dalam Jurnal Analisis Sosial (2002) menyatakan
tentang substansi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya sebuah kesadaran
kritis
dan
konstruktif
pada
segenap
komunitas
menghadapi
eksistensinya dan masalah-masalah yang muncul baik pada masa sekarang maupun mendatang. Dari pengertian-pengertian di atas tentang pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa
konsep pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana
masyarakat agar mampu mengupayakan kehidupanya sendiri, menjadi lebih baik tanpa bantuan orang lain terus menerus. Dengan
pemberdayaan diharapkan
partisipasi masyarakat meningkat, artinya masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dinamis dan aktif berpartisipasi di dalam membangun diri mereka, tanpa mengharapkan bantuan orang lain, mampu berfikir kreatif dan inovatif, mempunyai wawasan yang luas dan mampu bekerja sama dengan pihak
lain. Hal ini juga dikemukakan oleh Suharto (2005) bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. 2.3. Pengertian Kemiskinan Pengertian kemiskinan menurut Sukanto (1986) diartikan sebagai suatu keadaan, dimana seseorang tidak sanggup lagi untuk memelihara dirinya sendiri, yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompok-kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dari pengertian tersebut, seseorang dikatakan miskin apabila dirinya hidup tidak sesuai dengan taraf / tingkatan hidup masyarakat, dimana diri orang miskin itu berada. Suparlan ( 1986 ) lebih lanjut mengartikan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang, dibandingkan
dengan standar
kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sayogyo (1971) kemiskinan dapat diukur dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok beras. Kemiskinan dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu; 1) Golongan orang paling miskin yaitu orang yang mempunyai pendapatan beras perkapita pertahun sebanyak 270 kg, 2) Gologan orang miskin sekali yaitu orang yang memiliki pendapatan beras perkapita pertahun beras sebanyak 270 kg sampai dengan 360 kg, 3) golongan orang miskin yaitu orang yang memiliki pendapatan beras perkapita pertahun sebanyak 360 kg sampai dengan 480 kg. Penyebab dasar Kemiskinan yaitu kegagalan kepemilikan sumberdaya (terutama lahan dan modal), terbatasnya ketersediaan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan sektor, adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang
mendukung, belum terciptanya pemerintahan yang bersih, pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tanpa peduli lingkungan (Syaukat 2007). Upaya mengenal dan mengidentifikasi golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan, 1) Kekurang mampuan meraih peluang ekonomi yaitu peluang bekerja/berusaha, upah rendah, malas dan sebagainya, 2) Penguasaan aset produksi yang rendah terkait dengan
lahan, air, faktor produksi
dan
jangkauan pelayanannya, 3) Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, 4) Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah, 5) Kondisi perumahan tak layak huni dan kumuh, 6) Kekurang mampuan menyekolahkan anak, 7) Kekurang mampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih dan keserasian lingkungan, 8) Tingkat partisipasi yang
rendah
pada
kegiatan
kemasyarakatan
dan
organisasi
sosial
di
desa/kelurahan (Said Rusli dkk, 1995) Dalam kajian
ini upaya
Badan
Keswadayaan
Masyarakat
dalam
Penanggulangan Kemiskinan akan dilihat pada fungsi BKM dalam perencanaan melalui tahapan-tahapan yaitu 1) Identifikasi Kebutuhan yang menghasilkan kriteria orang miskin, jumlah data orang miskin, kebutuhan dasar orang miskin, serta melakukan pendataan potensi yang ada di kelurahan yang bisa membantu program penanggulangan kemiskinan dan potensi di Kelurahan Pakembaran yang mendukung program penanggulangan kemiskinan yaitu sumber daya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, sumberdaya masyarakat, 2) Merumuskan langkah-langkah memecahan masalah melalui fokus diskusi terarah (FGD), untuk merumuskan pemecahan masalah sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan maka teridentifikasi jenisjenis usulan kegiatan, rencana kegiatan yang akan di rumuskan dalam penyusunan pengajuan usulan kegiatan penanggulangan kemiskinan,
penilaian kelayakan
usulan kegiatan, penetapan prioritas kegiatan, penyaluran dana bantuan langsung masyarakat, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, 3) Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran melalui pembangunan prasarana lingkungan pada masyarakat miskin, perbaikan dan pembangunan rumah keluarga miskin, memberikan pelatihan ketrampilan kerja bagi keluarga miskin dan penyediaan dana pinjaman bergulir bagi ekonomi mikro dan menengah, 4) Monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan yaitu
untuk menjaga agar kegiatan yang dijalankan
masyarakat benar-benar
bermanfaat, sesuai usulan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, mendorong tumbuh kembangnya prilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya, mencegah munculnya penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran.
