BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas Untuk dapat memahami pengertian efektifitas, menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2005;767) definisi efektivitas adalah sebagai berikut: “Effectiveness refers to the accomplishment of the objectives, where as efficiency refers to the recource used to achieve those objectives”. Jadi berdasarkan definisi diatas efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat dimana tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Efektivitas dapat dihubungkan dengan keberhasilan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi dihubungkan dengan penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian suatu tujuan tersebut.

2.2 Pengendalian Internal 2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal Transaksi pada suatu bank bisa terjadi tanpa batasan waktu dalam artian transaksi bisa terjadi sepanjang 24 jam non-stop. Dengan terjadinya transaksi tanpa batasan waktu itu maka aktivitas suatu bank pun semakin luas dan masalahmasalah yang dihadapi oleh pihak bank pun akan semakin banyak. Dengan munculnya masalah-masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu pengendalian

internal

yang

dapat

mengatasi

atau

meminimalkan

dan

menyelesaikan masalah-masalah yang ada serta mencegah munculnya masalah baru. Menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization) sebagaimana dikutip

oleh

Azhar

Susanto

(2004;103)

Pengendalian

Internal

dapat

didefinisikan: “Internal control is broadly defined as a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to

provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws an regulations”. Pengertian Pengendalian Internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;319.2) yaitu: “ Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Sedangkan Pengendalian Internal menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006;229) adalah: “Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manusia (dari top manajemen sampai dengan staf operasional) yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa akan tercapainya tujuan-tujuan berikut: efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan informasi keuangan (penyajian laporan keuangan dapat dipercaya), ketaatan terhadap kententuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan definisi diatas pengendalian juga dapat disimpulkan sebagai rencana dan metode yang digunakan dalam rangka menjaga asset dan memberikan informasi yang akurat dan andal sehingga efisiensi organisasi dapat diajalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;180) adalah: “Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan diantaranya : 1. Kendalan informasi keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisiensi operasi”.

Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Keandalan Informasi keuangan Agar dapat menyelenggarakan operasi usahanya manajemen memerlukan informasi yang akurat oleh karena itu, dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Dengan adanya data atau catatan yang dapat diandalkan memungkinkan tersusun informasi keuangan yang dapat diandalkan pula. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala peraturan dan kebijakan yang telah diterapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan itu ditaati dan dijalankan oleh karyawan perusahaan. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian internal suatu organisasi dimaksudkan untuk menghindarkan pengulangan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak efektif dan efisien. Sehingga, pengendalian internal dapat mengoptimalkan tujuan organisasi.

2.2.3 Komponen Pengendalian Internal Ada pertimbangan penting lainnya bahwa pengendalian internal pada suatu entitas akan berubah tegantung pada keadaan ukuran dari entitas; struktur organisasi; karakteristik kepemilikan; pengolahan; pemeliharaan; dan penilaian informasi: legal dan pengaturan persyaratan-persyaratan; keberagaman dan kompleksitas dari kegiatan organisasi. Oleh karena itu dalam merancang suatu pengendalian internal perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan bank secara keseluruhan. Untuk menciptakan pengendalian yang memadai harus memenuhi beberapa kriteria. Komponen Pengendalian Internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;319.2) adalah: “ Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:

a. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. b. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu”. Hal senada dengan penjelasan diatas bahwa ada lima kategori yang terkandung dalam pengendalian internal menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2005;273) yaitu: “These are called the components of internal control and are (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, and (5) monitoring”. Lima komponen pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut: Gambar 2.1 Lima Komponen Pengendalian Internal Control Environment

Risk Assessment

Control Activities

Information and Communication

Monitoring

Sumber: Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2005;274)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, maka keempat komponen lainnya tidak mungkin dapat menghasilkan pengendalian internal yang efektif, tanpa memperhatikan kualitas mereka. Jadi jelas bahwa lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern.

2.2.4 Keterbatasan Pengandalian Internal Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa akan tercapainya suatu tujuan. Tetapi dengan adanya pengendalian internal bukan berarti tidak ada penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem operasi perusahaan. Pengendalian internal sepenuhnya tidak dapat dianggap efektif meskipun telah dirancang dengan baik, namun keberhasilanya tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan. Pengendalian internal setiap entitas memilki keterbatasan bawaan. Seperti halnya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;319.6) sebagai berikut: “Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan menusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian internal”. Oleh karena itu pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas.

2.2.5 Pengendalian Internal Pengolahan Data Elektronik Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber daya informasi suatu organisasi seharusnya merupakan prioritas utama manajemen puncak. Walaupun tujuan pengendalian internal tetap sama apa pun metode

pemrosesan datanya, sistem pengolahan data elektronik membutuhkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang berbeda. Pada dasarnya pengolahan data elektronik merupakan sistem informasi berbasis komputer. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto(2001;30) sistem informasi berbasis komputer adalah: “Computer based information system adalah sistem informasi yang menggunakan proses secara elektronik dan dikenal sebagai EDP, disini manusia sudah kurang berperan dan diambil alih oleh komputer”. Pengendalian internal atas pengolahan komputer dapat membantu kegiatan pengendalian secara keseluruhan. Mencakup baik prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program komputer. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;314.5) prosedur manual dan komputer sebagai berikut: “Prosedur pengendalian manual dan komputer terdiri atas pengendalian menyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE (pengendalian umum PDE) dan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi (pengendalian aplikasi PDE)”. 2.2.5.1 Pengendalian Umum Pengolahan Data Elektronik Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;314.5) mengemukakan tujuan pengendalian umum (general control) Sistem Informasi Komputer (SIK) adalah: “Untuk membuat rerangka pengendalian menyeluruh atas aktivitas SIK dan untuk memberikan tingkat keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian intern secara keseluruhan dapat tercapai”. Pengendalian umum dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001;314.5) meliputi : 1. Pengendalian organisasi dan manajemen, didesain untuk menciptakan rerangka organisasi aktivitas SIK, yang mencakup : a. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian. b. Pemisahan semestinya fungsi yang tidak sejalan (seperti penyiapan transaksi masukan, pemrograman, dan operasi komputer).

2. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi, didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa sistem dikembangkan dan dipelihara dalam suatu cara yang efisien dan melalui proses otorisasi semestinya. Pengendalian ini juga didesain untuk menciptakan pengendalian atas : a. Pengujian, perubahan, implementasi, dan dokumentasi sistem baru atau sistem yang direvisi. b. Perubahan terhadap sistem aplikasi. c. Akses terhadap dokumentasi sistem. d. Pemerolehan sistem aplikasi dan listing program dari pihak ketiga. 3. Pengendalian terhadap operasi sistem, didesain untuk mengendalikan operasi sistem dan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa : a. Sistem digunakan hanya untuk tujuan yang telah diotorisasi. b. Akses ke operasi komputer dibatasi hanya bagi karyawan yang telah mendapat memadai otorisasi. c. Hanya program yang telah diotorisasi yang digunakan. d. Kekeliruan pengolahan dapat dideteksi dan dikoreksi. 4. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem, didesain untuk memberikan keyakinan

memadai

bahwa

perangkat

lunak

sistem diperoleh

atau

dikembangkan dengan cara yang efisien dan melalui proses otorisasi semestinya, termasuk : a. Otorisasi, pengesahan, pengujian, implementasi, dan dokumentasi perangkat lunak sistem baru dan modifikasi perangkat lunak sistem. b. Pembatasan akses terhadap perangkat lunak dan dokumentasi sistem hanya bagi karyawan yang telah mendapat otorisasi. 5. Pengendalian terhadap entri data dan program, didesain untuk memberikan keyakinan bahwa : a. Struktur otorisasi telah ditetapkan atas transaksi yang dimaksudkan ke dalam sistem. b. Akses ke data dan program dibatasi hanya bagi karyawan yang telah mendapatkan otorisasi.

2.2.5.2 Pengendalian Aplikasi Pengolahan Data Elektronik Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;314.6) mengemukakan tujuan pengendalian aplikasi (application control) Sistem Informasi Komputer (SIK) adalah: “untuk menetapkan prosedur pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat, serta diolah seluruhnya, dengan cermat, dan tepat waktu”. Pengendalian

aplikasi

dijelaskan

Ikatan

Akuntan

Indonesia

(2001;314.6) oleh mencakup : 1. Pengendalian atas masukan, didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: a. Transaksi diotorisasi sebagaimana semestinya sebelum diolah dengan komputer. b. Transaksi diubah dengan cermat ke dalam bentuk yang dapat dibaca mesin dan dicatat dalam file data komputer. c. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya. d. Transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu, dimasukkan kembali secara tepat waktu. 2. Pengendalian atas pengolahan dan file data komputer, didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa : a. Transaksi, termasuk transaksi yang dipicu melalui sistem, diolah semestinya oleh komputer. b. Transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya. c. Kekeliruan pengolahan diidentifikasi dan dikoreksi secara tepat waktu. 3. Pengendalian atas keluaran, didesain untuk memberikan keyakinan memadai bahwa : a. Hasil pengolahan adalah cermat. b. Akses terhadap keluaran dibatasi hanya bagi karyawan yang telah mendapatkan otorisasi.

c. Keluaran disediakan secara tepat waktu karyawan yang mendapatkan otorisasi semestinya. 4. Pengendalian masukan, pengolahan, dan keluaran dalam sistem On-Line. a. Pengendalian masukan pada sistem on-line, didesain untuk memberikan keyakinan bahwa : 1) Transaksi dientri ke terminal yang semestinya. 2) Data dientri dengan cermat. 3) Data dientri ke periode akuntansi yang semestinya. 4) Data yang dientri telah diklasifikasikan dengan benar dan pada nilai transaksi yang sah (Valid). 5) Data yang tidak sah (Invalid) tidak dientri pada saat transmisi. 6) Transaksi tidak dientri lebih dari sekali. 7) Data yang dientri tidak hilang selama transmisi berlangsung. 8) Transaksi yang tidak berotorisasi tidak dientri selama transmisi berlangsung. b. Pengendalian pengolahan pada sistem on-line, didesain untuk memberikan keyakinan bahwa : 1) Hasil perhitungan telah diprogram dengan benar. 2) Logika yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 3) File yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 4) Record yang digunakan dalam proses pengolahan adalah benar. 5) Operator telah memasukkan data ke computer consule yang semestinya. 6) Tabel yang digunakan selama proses pengolahan adalah benar. 7) Selama

proses

pengolahan

telah

digunakan

standar

operasi

(default) yang semestinya. 8) Data yang tidak sah tidak digunakan dalam proses pengolahan. 9) Proses pengolahan tidak menggunakan program dengan versi yang salah. 10) Hasil perhitungan yang dilakukan secara otomatis oleh program adalah sesuai dengan kebijakan manajemen satuan usaha.

11) Data masukan yang diolah adalah data yang berotorisasi. c. Pengendalian keluaran pada sistem on-line, didesain untuk memberikan keyakinan bahwa : 1) Keluaran yang diterima oleh satuan usaha adalah tepat dan lengkap. 2) Keluaran yang diterima oleh satuan usaha adalah terklasifikasi. 3) Keluaran didistribusikan ke pegawai yang berotorisasi. Pengendalian atas masukan, pengolahan file data, dan keluaran dapat dilaksanakan oleh karyawan. Sistem pengolahan data elektronik oleh pemakai sistem, oleh grup pengendalian terpisah, atau dapat diprogram dalam perangkat lunak aplikasi.

2.3 Sistem Pengolahan Data Elektronik 2.3.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik Untuk dapat menguraikan pengertian tentang sistem pengolahan data elektronik akan lebih jelas jika memahami pengertian tentang sistem terlebih dahulu. Menurut Azhar Susanto (2004;24) pengertian sistem adalah: “Sistem adalah kumpulan atau group dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. Dengan demikian dapat diasumsikan berdasarkan pengertian sistem diatas bahwa sistem merupakan kumpulan dari suatu komponen atau sumberdaya yang pada akhirnya kumpulan-kumpulan komponen atau sumberdaya tersebut akan saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari suatu sistem pada akhirnya adalah menghasilkan suatu informasi yang dapat bermanfaat dan mempunyai kegunaan. Untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan mempunyai kegunaan diperlukan data yang relevan dengan informasi dan data yang akan digunakan. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2003;7) pengertian data adalah: “Data berasal dari suatu fakta yang bersumber dari suatu peristiwa yang relevan dan setelah diolah menjadi informasi”.

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;1) pengertian informasi adalah: “Information is useful data organized such that correct decisions can be based on it”. Dari pengertian data dan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan pengolahan suatu data yang ada sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, karena pada dasarnya data berasal dari suatu peristiwa yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya terjadi. Data merupakan sumber agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun data tidak dapat berubah dengan sendirinya menjadi sebuah informasi. Informasi dibutuhkan manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Untuk dapat menghasilkan informasi maka dibutuhkan suatu sistem informasi. Menurut John F. Nash dan Martin B. Robert, sebagaimana yang telah dialih bahasakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2003;8) pengertian sistem Informasi adalah: “Sistem Informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksitransaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat (intelligent)”. Dengan demikian dalam mengubah suatu data menjadi informasi dibutuhkan intervensi manusia, manusia menggunakan teknologi yang ada beserta prosedur untuk memproses data-data transaksi tertentu dan rutin dan pada akhirnya menghasilkan informasi yang berguna dan bermanfaat. Pemrosesan data-data transaksi tersebut merupakan sebuah siklus pengolahan data sebagaimana yang dijelaskan oleh Jogiyanto (2000;3) siklus pengolahan data adalah : “suatu proses pengolahan data terdiri dari tiga tahapan dasar, yang disebut dengan siklus pengolahan data (Data Processing Cycle), yaitu input, processing, dan output”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data adalah input bagi sebuah sistem informasi, sedangkan informasi merupakan output. Data diproses menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pengambilan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang baik dapat memperbaiki pengambilan keputusan sebelumnya dengan beberapa cara yaitu: sistem informasi dapat mengidentifikasi berbagai situasi yang membutuhkan tindakan manajemen, dengan mengurangi ketidakpastian informasi memberikan dasar untuk memilih di antara berbagai alternatif tindakan, dan informasi tentang hasil-hasil keputusan terdahulu memberikan umpan balik (feed back) berharga yang dapat dipakai untuk memperbaiki keputusan dimasa mendatang. Aturan umum yang berlaku adalah semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi manajemen, maka akan semakin baik keputusan yang dihasilkan. Informasi harus memiliki kualitas atau karakteristik sebagaimana yang disebutkan oleh Marshall B.Romney dan Paul John Steinbart (2006;12) mengenai karakteristik informasi yang berguna adalah : Tabel 2.1 Karakteristik Informasi yang Berguna Relevant

Information is relevant if it reduces uncertainty, improves decision maker’s ability to make predictions, or confirms or corrects their prior expectations. Reliable Information is reliable if it is from error or bias and accurately represents the events or activities of the organization. Complete Information is complete if it does not omit important aspects of the underlying events or activities that it measures. Timely Information is timely if it is provide in time to enable decision makers to use it to make decisions. Understandable Information is understandable if it is present in a usefull and intelligible format. Verifiable Information is verifiable if two knowledgeable people acting indepently would each produce the same information.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa karakteristik informasi yang berguna tersebut berasal dari siklus pengolahan data dari sebuah sistem informasi sehingga informasi yang dihasilkan pun berkualitas. Sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi elektronik dalam melakukan pengolahan data. Sistem informasi yang menggunakan proses secara elektronik dikenal sebagai Electronic Data Processing (EDP), disini manusia sudah kurang berperan dan diambil alih oleh komputer. Electronic Data Processing penekanannya kepada proses untuk menghasilkan data yang cepat dan akurat, orientasi ini kemudian berkembang kepada kualitas informasi dan dukungannya terhadap keputusan yang diambil. Pengertian Pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP) menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;4) adalah: “Electronic data processing (EDP) is the use of computer technology to perform an organization’s transaction-oriented data processing. EDP is a fundamental accounting information system application in every organization. As computer technology has become commonplace, the term data processing (DP) has come to have the same meaning as EDP”. EDP merupakan perangkat sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi “berbasis – komputer” adalah kumpulan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Menurut La Midjan dan Azhar Susanto(2001;104) Pengertian Komputer adalah : “Komputer adalah suatu alat elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dengan kapasitas yang besar”. Menurut D.V. Tesone (2006;27) komputer terdiri dari tiga kategori, yaitu: “There are three major categories of computers that range in size from largest to smallest: y Main frame computers • Midrange computers • Micro computers Micro computers. Most end users work and play on micro computers.

Main frame computers are used mosly for data storage and database transactions. Midrange computers are smaller than main frames but larger than micro computers and usually act as severs to some network (including the internet) or operate as workstations to perform specific function that require high-powered calculation and artistic functions.” Pengertian komputer menurut Atang Gumawang (2003;1) adalah : “Komputer adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari tiga bagian sistem, yaitu : Hardware, Software dan Brainware”. Berdasarkan kemampuannya dalam mengolah data dengan kapasitas yang besar karena dilengkapi bagian-bagian sistem yaitu: Hardware, Software, dan Brainware, jelas bahwa komputer dapat melakukan pengolahan data transaksitransaksi dan keberadaan teknologi komputer sangat membantu dalam pengolahan data. Oleh karena itu komputer merupakan bagian penting dari teknologi informasi yang sangat membantu sistem informasi untuk mengelola informasi secara efektif menjadi sumber daya yang bernilai dan berkualitas.

2.3.2 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapkan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2003;89), yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna memerlukan pertimbangan sebagai berikut : “1. Relevansi 2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 3. Efisiensi 4. Ketepatan waktu 5. Fleksibilitas 6. Ketelitian dan keamanan 7. Ekonomis”. Hal tersebut dapat diuraikan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2003;89) sebagai berikut :

1. Relevansi Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan, komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data yang diperoleh, oleh karena itu hanya data yang sangat berhubungan dengan pengolahan suatu transaksi pada suatu saat saja yang akan diperhatikan dan data yang tidak ada relevansinya pada saat tersebut sebaiknya diabaikan. 2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan Merupakan ukuran dari jumlah data yang dapat dikumpulkan, diolah dan disediakan untuk pemakai selama suatu waktu. 3. Efisiensi Efisiensi

berhubungan

dengan

hasil

yang

dicapai

dibandingkan

pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada umumnya akan meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem. 4. Ketepatan waktu Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data dan menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat penting dalam situasi tertentu. 5. Fleksibilitas Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk pemakai akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan dengan perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan fleksibilitas yang tinggi. 6. Ketelitian dan keamanan Kesalahan dan kehilangan data merupakan faktor yang menentukan dalam menilai dapat dipercayanya konversi data. Oleh karena itu dalam mengkonversi

data

perlu

tindakan

pengendalian

dan

ukuran-ukuran

pengamanan yang cukup. 7. Ekonomis Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan dalam mengkonversi data.

2.3.3 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri dari empat elemen, sebagaimana menurut Azhar Susanto (2004;67) adalah: “1. Perangkat keras (Hardware) 2. Perangkat lunak (Software) 3. Sumber Daya Manusia (Brainware) 4. Prosedur (Procedure)”. 2.3.3.1 Perangkat Keras (Hardware) Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Menurut D.V. Tesone (2006;35) mengenai perangkat keras yang digunakan untuk alat masukkan adalah: “Electronic pens, also known as styluses, are used to write characters on an inputs pad for processing into printed words, as is commonly done on PDAs to take notes.” Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pena elektronik sebagaimana yang diketahui sebagai styluses digunakan untuk menulis karakter pada tempat input untuk diproses pada huruf cetakan, sebagaimana yang telah digunakan pada personal data assistens (PDAs). Selain pena elektronik yang dapat digunakan untuk menulis karakter juga terdapat perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data. Menurut D.V. Tesone (2006;36) mengenai perangkat keras yang digunakan untuk alat masukkan adalah: “Magnetic stripes are used commonly on point of sale (POS) systems and automatic teller machine (ATM).” Menurut Azhar susanto (2004;207) hardware ini pada intinya dibagi menjadi empat macam yaitu peralatan input, pengolah (prosesor), pengingat (memory) yang terdiri dari memori utama dan memori tambahan (kedua), peralatan output dan peralatan komunikasi.

Empat macam tersebut dapat dijelaskan oleh Azhar susanto (2004;207) sebagai berikut : 1. Bagian input (Input Device) Bagian input merupakan semua peralatan yang digunakan untuk memasukan data. Seperti keyboard, joystick, scanner, digitizer, kamera digital, kamera video dan lain-lain. 2. Bagian pengolah utama dan memori Bagian pengolah utama dan memori terdiri dari : a. Alat pengolah / pemroses (CPU) merupakan alat yang berfungsi untuk mengolah data dan memiliki komponen register, ALU, dan control unit. 1) CPU (Central Processing Unit) Prosesor atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer, tetapi walaupun demikian prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. 2) ALU (Arithmetic and Logical Unit) ALU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua perhitungan aritmatika / matematika dan melaksanakan operasi logika sesuai berdasarkan instruksi program. 3) Control Unit Merupakan bagian dari CPU yang berfungsi mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. 4) Register Register dalam CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data-data yang akan diproses oleh CPU, kapasitas penyimpanannya sangat kecil tapi memiliki kecepatan tinggi. b. Memori (Memory) Alat untuk menyimpan data dikenal sebagai memori. Memori sebagai tempat penyimpanan pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1) Memori utama (Primary memory/Main memory/Main storage) dapat dibagi dua diantaranya: a) ROM (Read Only Memory)

b) RAM (Randomly Acces Memory) 2) Memori tambahan (Secondary memory) Memori ini digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya sangat banyak. 3. Bagian Output (Output Device) Bagian output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan segala bentuk informasi yang dapat dihasilkan oleh komputer. Misalnya:

informasi

dalam

bentuk

suara,

informasi

dalam

bentuk

digunakan

untuk

tayangan/visual dan informasi dalam bentuk cetakan. 4. Bagian Komunikasi Bagian

komunikasi

adalah

peralatan

yang

mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi. Berkaitan dengan bagian

komuikasi, jaringan komputer merupaka

perangkat yang dapat memicu terjadinya komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi lain, karena jaringan komputer menghubungkan terminal dalam satu kesatuan, seperti halnya yang dikatakan oleh D.V. Tesone (2006;72) mengenai jaringan komputer sebagai berikut: “A Computer network consists of several terminals of that are linked together for a common computing purpose.”

2.3.3.2 Perangkat Lunak (Software) Pengertian perangkat lunak menurut Azhar Susanto (2004;234) yaitu: “Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk mengerjakan aplikasi tertentu pada komputer”. Perangkat lunak dapat dikelompokan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya oleh Azhar Susanto (2004;234) yaitu : 1. Perangkat lunak sistem (System software) Merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi Sistem operasi (Operating System), Interpreter dan Kompiler (Compiller) .

2. Perangkat aplikasi (Application software) Merupakan software jadi yang siap digunakan. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer.

2.3.3.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) Pengertian Brainware menurut Azhar Susanto(2004;253) yaitu: “Brainware atau sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi”. Secara garis besar SDM dalam sistem informasi ini dikelompokan dalam dua bagian oleh Azhar Susanto(2004;253), yaitu : 1. Pemilik sistem informasi Merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemilik sistem informasi cenderung berfikir sangat general, tidak detail. 2. Pemakai sistem informasi Merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi biasanya kurang begitu perhatian dengan biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan pemilik sistem informasi.

2.3.3.4 Prosedur(Procedure) Pengertian Prosedur menurut Azhar Susanto(2004;264) yaitu : “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.

2.4 Teknik Pengolahan Data Elektronik Pengolahan data bisa dilakukan dengan banyak variasi tingkat komputerisasinya seperti yang diungkapkan oleh George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;219) adalah: “Data processing systems vary in the degree to which they are computerized. Some systems, although computerized, rely heavily on paper documents. Other systems can process transactions from beginning to end without a shred of paper”. Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa sistem pemrosesan data bervariasi tingkat komputerisasinya. Beberapa sistem walaupun terkomputerisasi, sangat bertumpu pada dokumen-dokumen kertas. Sedangkan sistem lain dapat memproses transaksi-transaksi dari awal sampai akhir tanpa selembar kertaspun. Maka berdasar pada ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa pengolahan atau pemrosesan data dapat dibagi menjadi dua berdasarkan pengolahan datanya yaitu: Paper-Based Processing Systems dan Paperless Processing Systems. Teknik pengolahan data elektronik tersebut menyangkut siklus pengolahan data yaitu: sistem masukan, sistem pemrosesan, dan sistem keluaran. George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;219) mengatakan tentang pembagian pengolahan data elektronik berdasarkan teknik pengolahan data Paper-Based Processing Systems dan Paperless Processing Systems tiga siklus pengolahan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sistem Masukan a. Paper-Based Input Systems Dalam beberapa sistem yang terkomputerisasi, masukan-masukan ke sistem berupa dokumen dilakukan dengan ditulis tangan dan diketik. Dokumen-dokumen ini kemudian dikumpulkan dan dikirimkan ke bagian pengoperasian komputer untuk pemeriksaan kesalahan dan pemrosesan. Pengumpulan dokumen-dokumen ini biasa disebut juga sebagai batch. b. Paperless Input Systems Dalam sistem-sistem masukan tanpa kertas (Paperless Input Systems), kadang disebut juga sistem masukan on-line, transaksi-transaksi

dimasukkan secara langsung kedalam jaringan komputer, dan kebutuhan pengetikan dalam sumber dikurangi. Oleh karena itu, sistem tanpa-kertas memberikan tingkat otomasi yang lebih tinggi daripada sistem dengankertas. 2. Sistem Pemrosesan a. Paper-Based Processing Systems Pada dasarnya seluruh sistem berdasar-kertas untuk memproses transaksi akan berorientasi-batch. Dalam sistem pemrosesan berorientasi-batch, transaksi-transaksi dimasukkan kedalam komputer dalam bentuk batch. Batch-batch ini kemudian diproses secara periodik. Situasi terbaik untuk pemrosesan batch adalah apabila file tidak perlu dimutakhirkan segera, dan laporan hanya dibutuhkan secara periodik. b. Paperless Processing Systems Dalam sistem pemrosesan tanpa-kertas, baik pemrosesan batch maupun tepat-waktu dapat dilakukan. 1) Pemrosesan Batch dalam Paperless Processing Systems Pemrosesan Batch dalam Paperless Processing Systems mirip dengan pemrosesan dengan pemrosesan batch dalam sistem berdasar-kertas. Perbedaan utamanya adalah pencatatan ke dalam voucher jurnal diganti dengan fungsi yang serupa tetapi secara elektronis, dan buku besar dimutakhirkan secara otomatis secara periodik. 2) Pemrosesan On-line, real-time dalam Paperless Processing Systems Keuntungan utama dalam sistem tanpa-kertas adalah memungkinkan untuk melakukan pemrosesan tepat waktu. On-line, real-time systems (OLRS) memproses transaksi segera setelah dimasukkan dan dapat segera pula menghasilkan keluaran untuk pemakai. Pemrosesan segera merupakan merupakan karakteristik utama On-line, real-time systems (OLRS). 3. Sistem Keluaran Sistem keluaran dapat berupa sistem dengan keras, tanpa-kertas, atau antara keduanya. Sebagian besar sistem dengan kertas, dan beroientasi-batch dengan

pemrosesan file secara berurutan menghasilkan volume keluaran yang besar. Karena sistem tersebut tidak membingungkan pemakai untuk akses-random, sistem tersebut umumnya menghasilkan keluaran dari seluruh file sebagai referensi. Sistem tanpa-kertas yang on-line dan real-time cenderung menghasilkan sangat sedikit keluaran. Sistem tersebut dapat dikatakan sangat penting bagi perusahaan berukuran sangat besar, karena sangat tidak prakis untuk mencetak keluaran yang mungkin mencakup ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan catatan.

2.5 Bank 2.5.1 Pengertian Bank Bank pada dasarnya mempunyai banyak aktivitas usaha dan mempunyai beberapa fungsi, usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali kepada masyakat, sehubungan dengan usaha penghimpun dana ini, bank sering juga disebut dengan lembaga kepercayaan. Bank juga mempunyai fungsi menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Sejalan dengan karakteristiknya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Bank adalah: “ 1. Perbankan adalah segala sesautu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa bank kegiatan utama usahanya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan penyaluran dananya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007;31.1) pengertian bank adalah: “ Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.” Menurut Kasmir (2004;23) pengertian bank dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa: “ bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.” Dari penjelasan yang dijabarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Kasmir dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga yang aktivitasnya selalu berkaitan dalam bidang keuangan oleh karenanya bank mempunyai peranan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.5.2 Jenis-jenis Bank Bank-bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya perbedaan jenisnya yang dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, kepemilikannya, dan sistem pengenaan bunga. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab III Pasal 5 jenis bank sebagai berikut: “ (1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat. (2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu”. Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2005;47) jenis- jenis bank: “Bank yang beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan: Fungsi, yaitu: a. Bank Sentral; b. Bank Umum; dan c. Bank Perkreditan Rakyat.

Kepemilikan, yaitu: a. Bank Persero (Bank Pemerintah); b. Bank Umum Swasta Nasional; c. Bank Asing; d. Bank Pemerintah Daerah; e. Bank Campuran. Sistem Pengenaan Bunga, yaitu: a. Bank Konvensional; b. Bank Syariah. Kegiatannya di Bidang Devisa, yaitu: a. Bank Devisa (foreign exchange bank); b. Bank Non Devisa (non foreign exchange bank). Jenis Kantor, yaitu: a. Kantor Pusat (Head office); b. Kantor Cabang (Branch office); c. Kantor Cabang Pembantu ( Subbranch office); d. Kantor Kas (Cash services office); e. Kantor Perwakilan (Representative office); f. Kantor Wilayah (Regional office)”. Menurut Kasmir (2004;32) perbedaan jenis bank yang lain adalah: “Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan)”. Keberagaman jenis bank tersebut diatas merupakan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. 2.5.3 Pengertian Bank Umum Berdasarkan jenis-jenis bank yang disebutkan diatas terdapat satu jenis bank yaitu bank umum. Bank-bank yang terdapat di Indonesia kebanyakan adalah bank umum. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 pengertian bank umum adalah: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;”. Pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 mengenai definisi bank umum, pada dasarnya merupakan penekanan pada fungsi tambahan

bank umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu Kasmir (2004;33) mengemukakan bahwa bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Menurut Stephen G. Cecchetti (2006;294) pengertian bank komersil adalah: “commercial banks is an institution that accepts deposits and uses the proceeds to make consumer, commercial, and real estate loans”. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa bank komersil adalah institusi yang menerima simpanan dan menggunakan pendapatan untuk konsumen, perdagangan, dan pinjaman real estate.

2.5.4 Fungsi Pokok Bank Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aktivitas bank selalu berkaitan dengan bidang keuangan, bank juga mempunyai beberapa fungsi. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab II Pasal 3 fungsi utama bank adalah: “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat”. Menurut Dahlan Siamat (2005;276) fungsi pokok bank umum adalah: “ Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut: a. menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi; b. menciptakan uang; c. menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat; d. menawarkan jasa-jasa keuangan lain”. 2.5.5 Jasa-Jasa Bank Disamping mempunyai fungsi pokok perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung Menurut Kasmir (2004;26) jasa-jasa perbankan lainnya adalah: “ Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi: − Jasa Pemindahan Uang (Transfer) − Jasa Penagihan (Inkaso)

− − − − − − − − −

Jasa Kliring (Clearing) Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas) Jasa Safe Deposit Box Traveler’s Cheque Bank Card Bank draft Letter of credit (L/C) Bank garansi Serta jasa bank lainnya”.

Menurut Try Widiyono (2006;36) jasa-jasa perbankan adalah: “Bentuk bidang jasa perbankan antara lain sebagai berikut. 1. Electronic Banking. a. Kartu ATM, kartu kredit, kartu debet, prepaid card, dan kartu-kartu lainnya b. Internet banking c. Call banking d. Short message service (SMS) banking 2. Macam-macam surat keterangan bank. 3. Collection (cash collection dan noncash collection). 4. Priority banking/prima banking. 5. Bill payment. 6. Payment point. 7. Transaksi massal (penarikan dan pengkreditan massal). 8. Transfer dana keluar, baik dalam maupun luar negeri. 9. Penampung dana/transfer masuk. 10. Wesel (draft). 11. Bank kustodi (jasa pebitipan). 12. Sebagai wali amanat. 13. Sebagai penjamin emisi. 14. Perjanjian sewa-menyewa safe deposit box (SDB). 15. Pengiriman uang (transfer) dalam atau luar negeri. 16. Penjualan produk-produk reksa dana (distributor). 17. Penjualan produk-produk asuransi (distributor). 18. Penjualan surat utang negar. 19. Penjualan sertifikat Bank Indonesia. 20. Seluruh aplikasi, syarat dan ketentuan produk bank, dan lainlainnya”. 2.6 Kartu Plastik 2.6.1 Pengertian Kartu Plastik Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian bank umum bahwa bank dapat memeberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan

berdasarkan salah satu fungsi bank yang dijelaskan diatas bank menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang telah dirasakan oleh masyarakat dan nasabah khususnya seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu bank card. Menurut Johannes Ibrahim (2004;12) pengertian bank card adalah: “ Yang dimaksud dengan Bank Card merupakan “uang plastik” yang dikeluarkan oleh Bank”. Menurut Kasmir (2004;146) pengertian bank card adalah: “ Bank Card merupakan “kartu plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini dapat diuangkan (mengambil uang tunai) diberbagai tempat seperti di automated teller machine (ATM)”. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “uang plastik” merupakan kartu plastik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank. Kartu plastik merupakan sebuah produk perbankan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Menurut Dahlan Siamat (2005;633) pengertian kartu plastik adalah: “ Kartu plastik pada dasarnya merupakan kartu yang umumnya diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang-barang atau jasa-jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan uang tunai”. Dan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006;253) pengertian kartu plastik adalah: “ Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagi transaksi keuangan”. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa bank menerbitkan kartu plastik dengan maksud menjadikan kartu plastik sebagai alat pembayaran atas

transaksi yang dilakukan. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat. Disamping itu kartu plastik juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (Automated Teller Machine). Dan ATM itu sendiri telah tersebar di berbagai tempat seperti di pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan perkantoran sehingga nasabah diberikan kemudahan-kemudahan dalam penyedian uang tunai melalui ATM yang tersebar terebut. Masyarakat lebih mengenal kartu plastik sebagai kartu kredit atau uang plastik seperti halnya yang diungkapkan oleh Kasmir (2004;318) bahwa kartu plastik atau uang plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran.

2.6.2 Jenis-jenis Kartu Plastik Pengertian kartu plastik diatas menerangkan bahwa kartu plastik mempunyai banyak layanan yang ditawarkan, namun pada dasarnya kartu plastik mempunyai batasan dalam memberikan layanannya sehingga dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Kasmir (2004;320) batasan kartu plastik sebagai berikut: “keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakannya sangat dibatasi sehingga kepada jenis kartu kredit yang dimilikinya”. Menurut Dahlan Siamat (2005;635) penggolongan kartu plastik sebagai berikut: “Kartu plastik pada prinsipnya dapat digolongkan berdasarkan fungsi dan tempat berlakunya”. Berdasarkan fungsinya: 1. Credit card Menurut Dahlan Siamat (2005;635) credit card adalah: “Kartu kredit atau credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimal tertentu”.

Menurut Stephen G. Cecchetti (2006;19) credit card adalah: “ A credit card is a promise by a bank to lend the cardholder money with which to make purchase”. Menurut Kasmir (2004;321) credit card adalah: “ Adalah suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secaraangsuran pada saat jatuh tempo”. 2. Charge card Menurut Dahlan Siamat (2005;635) charge card adalah: “Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan”. Menurut Kasmir (2004;321) charge card adalah: “ Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo”. 3. Debit card Menurut Joseph F. Sinkey (2002;70) debit card adalah: “ A debit card is in effect an electronic check, which if it is an online transaction, transfer funds from the customer’s account to the merchant’s account instantaneously”. Menurut Stephen G. Cecchetti (2006;19) debit card adalah: “ A debit card works the same way as a check in that it provides the bank with instructions to transfer funds from the cardholder’s account directly to a merchant’s account”. Menurut Johannes Ibrahim (2004;15) debit card adalah: “ Dikatakan Debit Card, karena langsung mengurangi (mendebet) dan pada saat yang sama akan mengkredit rekening merchant sebesar nilai transaksi pada Bank penerbit atau pengelola”.

4. Cash card Menurut Dahlan Siamat (2005;636) cash card adalah: “ Cash card pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM bank tertentu yang biasanya tersebar di tempat-tempat strategis, misalnya: di hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dan wilayah perkantoran”. Menurut Kasmir (2004;322) cash card adalah: “ Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di Teller bank”. 5. Check guarantee card Menurut Dahlan Siamat (2005;636) check guarantee card adalah: “ Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu”. Menurut Kasmir (2004;322) check guarantee card adalah: “ Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalm penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai”. Berdasarkan wilayahnya: 1. Kartu Plastik Lokal Menurut Dahlan Siamat (2005;637) kartu plastik lokal adalah: “ Kartu plastik lokal merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia.” 2. Kartu Plastik Internasional Menurut Dahlan Siamat (2005;637) kartu plastik internasional adalah: “ Kartu plastik internasional adalah kartu yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Pasar kartu kredit internasional dewasa ini didominasi oleh dua merek kartu yang memiliki jaringan antarbenua, yaitu Visa dan Master Card.” 2.6.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Plastik Didalam praktik penggunaan kartu plastik ada pihak-pihak yang terkait dengan kartu plastik. Dahlan Siamat (2005;644) mengemukakan bahwa pihak-

pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik adalah sebagai berikut: Penerbit. Penerbit (issuer) disini merupakan pihak atau lembaga yang mengerluarkan dan mengelola suatu kartu. Acquirer. Acquirer adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan pihak merchant. Pemegang kartu. Pemegang kartu atau cardholder terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Merchant. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa.

2.6.4 Fungsi Kartu Plastik Kartu plastik sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi pada dasarnya memiliki fungsi. Dahlan Siamat (2005;638) mengemukakan sebagai instrument dalam melakukan transaksi pada prinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut: Sumber Kredit Kartu plastik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh kredit yang dilakukan dengan cara: pertama, mekanisme pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap transaksi (charge card); kedua, kartu plastik dapat memberikan keleluasaan kepada pemegangnya untuk membayar bulanan sejumlah minimum tertentu dari total transaksi yang dilakukan (kartu kredit); ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti. Sumber Uang Tunai Beberapa cara di mana kartu plastik ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai adalah melelui counter ATM atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas cek yang ditarik (check guarantee card). Beberapa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank tertentu dapat pula berfungsi sebagai cash card.

Penjamin Cek Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek. Fungsi kartu plastik jenis ini sering antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk menjamin setiap pembayaran dengan menggunakan cek. Dalam perkembangannya, check guarantee card ini dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai dari kantor-kantor cabang bank anggota skema kartu tersebut. Disamping itu dapat juga digunakan sebagai cash card untuk memperoleh uang tunai di ATM.

2.6.5 Proses Pengolahan Data Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pengertian Prosedur menurut Azhar Susanto(2004;264) yaitu : “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Oleh karena itu proses pengolahan data kartu plastik terkait dengan prosedur yang ada. Prosedur-prosedur yang terkait dengan kartu plastik yaitu: prosedur permohonan kartu plastik, prosedur penarikan uang tunai, prosedur transfer antar rekening tabungan menggunakan kartu, prosedur transaksi menggunakan kartu plastik, prosedur penolakan transaksi dan pemblokiran kartu plastik.

2.6.5.1 Prosedur Permohonan Kartu Plastik Sebelum mendapatkan kartu plastik pemegang kartu terlebih dahulu mengajukan permohonan kartu plastik. Dalam permohonan kartu plastik terdapat dua prosedur uang berbeda, yaitu: prosedur permohonan debit card dan cash card; dan prosedur permohonan credit card dan charge card.

1. Prosedur permohonan debit card dan cash card: Ada kesamaan antara debit card dengan cash card seperti yang diungkapkan oleh Johannes Ibrahim (2004;15) bahwa umunya dalam kartu yang dapat berfungsi sebagai debet card juga berfungsi sebagai cash card. Menurut Joseph F. Sinkey (2002;70) debit card adalah: “ A debit card is in effect an electronic check, which if it is an online transaction, transfer funds from the customer’s account to the merchant’s account instantaneously”. Menurut Dahlan Siamat (2005;636) fungsi cash card adalah: “ Disamping pelayanan penarikan uang tunai, maka penggunaan cash card melalui ATM dapat melakukan beberapa fungsi bank antara lain meminta informasi saldo rekening” Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan kedua jenis kartu tersebut harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Dengan kata lain prosedur permohonan debit card dan cash card dimulai dengan membuka rekening tabungan terlebih dahulu. 2. Prosedur permohonan credit card dan charge card: Credit card dan Charge card merupakan jenis kartu yang sama dalam hal fungsinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Dahlan Siamat (2005;638) tentang fungsi kartu plastik bahwa

credit card dan charge card mempunyai fungsi

sebagai sumber kredit. Prosedur dalam mengajukan kartu kredit harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai yang dimohonkan oleh pemohon. Permohonan mengajukan penerbitan kartu kredit umunya relatif sama. Johannes Ibrahim (2004;20) menjelaskan sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit, dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan, memuat:

1) Data pribadi. Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP,paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon. 2) Data pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan, dapat wiraswasta atau pegawai swasta/kalangan professional tertentu. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah kaeryawan. 3) Data penghasilan dan referensi Bank. Pengahsilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga Bank dan bukan Bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening Koran, tabungan, deposito atau pendukung lainnya. 4) Data lainnya. Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing permohonan. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebetan transaksi. 5) Data kartu tambahan. Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan. 6) Pernyataan pemohon. Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terkait dalam persyaratan-

persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. b. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umunya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan. c. Permohonan yang dinilai “layak” akan ditindak-lanjuti oleh pihak bank dengan menerbitkan “kartu kredit” atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

2.6.5.2 Prosedur Penarikan Uang Tunai Pada dasarnya semua kartu plastik dapat menarik uang tunai, hal ini diungkapkan oleh Dahlan Siamat (2005;638) bahwa salah satu fungsi kartu plastik sebagai sumber uang tunai. Prosedur penarikan uang tunai kartu plastik yang dilakukan melalui ATM sama dengan prosedur penarikan uang tunai menggunakan cash card. Menurut Dahlan Siamat (2005;636) penarikan uang tunai melalui ATM sebagai berikut: “Pemegang kartu ini dimungkin untuk menarik uang tunai dengan cara yang sangat cepat, mudah, dan praktis tanpa komunikasi sama sekali dengan petugas bank: cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan personal identification number (PIN) melalui tombol-tombol pada keyboard ATM”. Kartu plastik juga bisa melakukan penarikan uang tunai melalui petugas bank atau melalui teller.

2.6.5.3 Prosedur Transfer antar Rekening Tabungan Menggunakan Kartu Kartu plastik dapat melakukan transfer sejumlah uang ke rekening lain, seperti yang dikatakan oleh Dahlan Siamat (2005;636) bahwa dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, pemegang kartu dapat pula melakukan transfer antar rekening secara global dengan electronic fund transfer, EFT.

Menurut Stephen G. Cecchetti (2006;20) electronic fund transfer adalah: “Electronic fund transfer are movements of fund directly from one account to another”. Jasa transfer merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam melakukan pengiriman uang kerena dapat memberikan keuntungan bagi nasabah, seperti yang dikatakan oleh Kasmir (2004;139) bahwa pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Menurut Try Widiyono (2006;197) mengenai perkembangan transaksi perbankan sebagai berikut: “Pada perkembangannya, transaksi perbankan akan menggunakan sistem teknologi informasi sehingga hal tesebut akan mengakibatkan menurunnya transaksi-transaksi melalui counter bank. Kegiatankegiatan yang dulu dilakukan oleh cabang bank, kini cukup diwakili oleh mesin ATM dan sarana perintah lain”. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kegiatan transfer sekarang ini dapat dilakukan melalui ATM dengan menggunakan kartu. Prosedur transfer antar rekening tabungan menggunakan kartu melalui ATM pada prinsipnya sama dengan penarikan uang tunai, yaitu: cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan personal identification number (PIN) melalui tombol-tombol pada keyboard ATM.

2.6.5.4 Prosedur Transaksi Menggunakan Kartu Plastik. Dalam prosedur transaksi menggunakan kartu plastik dilakukan dengan jenis transaksi berbeda. Jenis transaksi menggunakan kartu plastik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kartu plastik tertentu, yaitu charge card, credit card, dan debit card. Dan prosedur transaksi mengunakan kartu plastik sama dengan mekanisme transaksi kartu plastik. Menurut Dahlan Siamat (2005;636) mekanisme transaksi debit card sebagai berikut: “Mekanisme pembayaran dengan debit card yang sedang berkembang saat ini adalah pemegang kartu menyerahkan kartu debitnya pada kasir di counter penjualan (point of sales), kemudian dengan

menggunakan alat elektronik yang on-line dengan bank, saldo rekening pemegang kartu akan langsung terlihat pada monitor yang selanjutnya akan didebit sebesar jumlah nilai transaksinya dengan mengkredit rekening merchant”. Seperti halnya debit card juga mempunyai prosedur transaksi yang sama dengan mekanisme transaksi dengan credit card.Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini sebagaimana yang dikutip oleh Johannes Ibrahim (2004;24) menjelaskan adapun mekanisme transaksi tersebut adalah: a. Pada saat setelah pemegang kartu atau cardholder menyetujui perjanjianperjanjian yang berlaku dalam penggunaan Issuer Bank penerbit akan membebankan joining fee dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan annual fee. b. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada merchant dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menanda-tangani bill atau faktur pembelian. Sebelum proses bill atau faktur ditanda-tangani, pihak merchant akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan. c. Merchant akan menyerahkan tagihan yang telah ditanda-tangani oleh pemegang kartu kepada Bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya Bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan discount rate untuk keuntungan Bank penerbit. d. Setelah tenggang waktu tertentu

atau tanggal jatuh tempo seperti yang

dituangkan dalam perjanjian (misalnya 20 hari pembayaran kepada merchant), Bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

Gambar 2.2 Transaksi dengan Kartu kredit: Pemegang Kartu, Merchant, Issuer, (Acquirer) Perusahaan Kartu (Issuer/Acquirer)

Perjanjian

Statement tagihan

Tagihan 100% Perjanjian

Pembayaran cicilan + bunga

Pemegang Kartu

Pembayaran Dikurangi Discount (5%)

Transaksi (Kartu) Merchant

Barang / Jasa

Sumber: Dahlan Siamat (2005;642)

Gambar 2.3 Transaksi dengan Kartu kredit: Pemegang Kartu, Merchant, Issuer, (Acquirer) Perjanjian Penagihan 100% (Interchange 2%)

Perusahaan Kartu (Issuer/Acquirer) Statement tagihan Perjanjian

Perjanjian Pembayaran cicilan + bunga

Pemegang Kartu

Perusahaan Kartu (Issuer/Acquirer)

Reimbursement

Pembayaran Dikurangi Discount (5%) Tagihan 100%

Transaksi (Kartu)

Sumber: Dahlan Siamat (2005;642)

Barang / Jasa

Merchant

Gambar 2.2 diatas merupakan mekanisme transaksi kartu kredit dimana perusahaan kartu berperan sebagai issuer dimana issuer tersebut sekaligus bertindak sebagai acquirer. Pada gambar 2.3 diatas menjelaskan bahwa issuer tidak bertindak sebagai acquirer. Menurut Dahlan Siamat (2005;642) mekanisme transaksi kartu dapat pula terjadi sebagai berikut: “Mekanisme transaksi kartu dapat pula terjadi dimana issuer melibatkan pihak acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dengan merchant, apabila kartu dilakukan dengan cara franchise”. Kartu plastik selain dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran melalui merchant, namun kartu plastik juga bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran melalui ATM, seperti yang diungkapkan oleh Try Widiyono (2006;197) menggunakan

bahwa sistem

pada

perkembangannya,

teknologi

informasi

transaksi sehingga

perbankan hal

tesebut

akan akan

mengakibatkan menurunnya transaksi-transaksi melalui counter bank. Kegiatankegiatan yang dulu dilakukan oleh cabang bank, kini cukup diwakili oleh mesin ATM dan sarana perintah lain. Kegiatan atau jasa bank yang dapat dilakukan oleh mesin ATM salah satunya adalah payment point. Pengertian payment point menurut Try Widiyono (2006;238) adalah: “ Payment point adalah suatu jasa untuk menampung penagihan pihak ketiga. Layanan ini ditawarkan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah pengelolaan atas tagihan-tagihan nasabah”. Penagihan pihak ketiga yang dimaksud diatas juga diungkapkan oleh Try Widiyono (2006;238) bahwa tagihan payment point yang dilayani, antara lain pembayaran tagihan rekening listrik, rekening telepon, rekening ponsel, rekening air PAM, PBB atau pajak lainnya, uang kuliah, dan lain sebagainya. Prosedur transaksi pembayaran menggunakan kartu plastik melalui ATM cenderung sama dengan transaksi-transaksi lain yang menggunakan mesin ATM, yaitu: cukup dengan memasukkan kartu pada ATM dan memasukkan personal identification number (PIN) melalui tombol-tombol pada keyboard ATM.

2.6.5.5 Prosedur Penolakan Transaksi dan Pemblokiran Kartu Plastik 1. Prosedur Penolakkan Transaksi Kartu Plastik Prosedur penolakkan transaksi kartu plastik lebih cenderung pada limit transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank. Menurut Dahlan Siamat (2005;636) mengenai limit penarikan uang tunai melalui ATM sebagai berikut: “Bank biasanya menetukan limit uang tunai yang dapat ditarik atau ditransfer melalui ATM”. Penarikan uang tunai melalui kartu kredit pun ada limitnya seperti yang dikatakan oleh Dahlan Siamat (2005;644) bahwa penarikan uang tunai, yang umumnya berkisar sampai 50% dari kredit limit. Limit kredit bagi kartu kredit adalah jumlah maksimal yang diberikan untuk setiap kartu. Menurut Johannes Ibrahim (2004;59) tentang hak dan kewajiban bank dalam batas memberikan batas kredit sebagai berikut: “Memberikan

pagu/batas

kredit

atau

plafond sesuai dengan

kemampuan dan kapasitas nasabah setelah dilakukan analisis dan memenuhi kelayakan menurut pertimbangan pihak Bank”. Oleh karena itu, jika pemegang kartu atau cardholder melakukan transaksi melebihi batas maksimal maka secara otomatis kartu akan menolak transaksi tersebut. 2. Prosedur Pemblokiran Kartu Plastik Menurut Try Widiyono (2006;203) masalah-masalah kartu, antara lain: “ terkadang terjadi trouble, antara lain: a. kartu tertelan; b. rekening terdebet, tetapi uang tidak keluar atau keluar sebagian; c. transaksi ganda di merchant; d. kartu hilang; dan lain sebagainya”. Prosedur pemblokiran terhadap kartu dijelaskan juga oleh Try Widiyono (2006;203) sebagai berikut berikut, nasabah harus segera melaporkan jika terjadi masalah

kepada

kantor

cabang

bank

tersebut

agar

segera

diproses

penyelesaiannya. Formulir keluhan biasanya disediakan oleh bank yang bersangkutan. Namun, dalam kasus tertentu hal tersebut diatur dalam syarat dan

ketentua pembukaan kartu, misalnya mengenai blokir sementara karena kartu hilang.

2.7 Pengendalian Internal Kartu Plastik Untuk menghindari penyalahgunaan kartu plastik oleh orang selain pemegang kartu, pihak penerbit atau bank akan melakukan pengendalian pada fisik kartu plastik tersebut. Pengendalian fisik kartu plastik yang diterapkan oleh penerbit atau bank dengan menyertakan logo penerbit kartu, nomor kartu pada kartu plastik sebagai identitas kartu tersebut, nama pemegang kartu, masa berlaku kartu, dan tanda tangan pemegang kartu yang dapat dilihat oleh sinar ultra violet sebagai otorisasi kartu. Gambar 2.4 Skema Kartu Kredit NAMA BANK 1

CLAUSULA CARD 2

TANDA TANGAN 4 NOMOR CREDIT CARD 5 NAMA PEMEGANG 3

JATUH TEMPO 6

Sumber: Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995;339) Menurut Johannes Ibrahim (2004;24) pengendalian yang dilakukan merchant sebagai berikut: “Sebelum proses bill atau faktur ditanda-tangani, pihak merchant akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan”. Mencocokan tanda tangan yang ada pada kertas bukti transaksi dengan tanda tangan yang ada pada kartu dengan menggunakan alat berupa sinar ultra violet pada setiap transaksi pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan

menggunkan kartu. Pencocokan tanda tangan tersebut dimaksudkan agar pada saat kartu plastik hilang orang selain pemegang kartu tidak dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi apapun dan transaksi ditolak. Selain pengendalian diatas adapun aspek pengendalian internal kartu kredit. Try Widiyono (2006;207) menjelaskan bahwa fungsi bank dalam kartu kredit adalah sebagai marketing channel, oleh karena itu semua keluhan nasabah atau pemegang kartu kredit dapat diberitahukan langsung kepada card center. Menurut Johannes Ibrahim (2004;59) card center adalah: “Yang dimaksud dengan card center Bank adalah pihak dalam struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan pelayanan kartu kredit”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa didalam pengelolaan kartu terdapat pemisahan tugas antara pengelolaan kartu selama penggunaan dan dan dalam hal penerbitan kartu kredit. Pengendalian juga dilakukan pada kartu plastik bersangkutan dengan limit. Kartu kredit mempunyai limit seperti yang dikatakan oleh Dahlan Siamat (2005;644) bahwa penarikan uang tunai, yang umumnya berkisar sampai 50% dari kredit limit. Limit kredit bagi kartu kredit adalah jumlah maksimal yang diberikan untuk setiap kartu.

2.8 Pengendalian Internal Data Elektronik Terhadap Kartu Plastik Untuk menghindari penyalahgunaan atau kejahatan dengan menggunakan kartu plastik dan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan secara keseluruhan prosedur kartu plastik, pihak departemen pengelola kartu atau bank akan melakukan pengendalian dengan menggunakan alat elektronik yang disebut komputer. Pengendalian yang dilakukan pada transaksi melalui media elektronik, pihak departemen pengelola kartu atau bank memberikan PIN kepada pemegang kartu. Menurut Dahlan Siamat (2005;636) mengenai pemberian PIN sebagai berikut:

“Untuk melakukan penarikan melalui ATM tersebut, pemegang kartu diberi nomor identifikasi pribadi (personal identification number,PIN) dan untuk demi keamanan, pemegang kartu harus menjaga kerahasiaan PIN tersebut”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa PIN dapat dijadikan sebagai otorisasi dari pemegang kartu karena PIN berperan sebagai identifikasi pribadi dan bersifat rahasia. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;196) mengenai pengendalian formulir sebagai berikut: “Control practices such as the use of prenumbered forms supervision and approval apply to electronic data processing (EDP) applications as well as others”. Pengendalian formulir tersebut terdapat pada formulir permohonan kartu plastik, formulir memuat nomor formulir, tanggal, dan pengesahan. George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;196) juga mengatakan bahwa key verification is a control procedure that detects errors in the keying operation, verifikasi kunci merupakan prosedur pengendalian yang mendeteksi kesalahan dalam operasi pengetikan. Hal tersebut terdapat pada transaksi kartu plastik dalam hal input data melalui media elektronik sehingga kesalahan harus diulang pengetikannya. Pengendalian melalui software juga dilakukan dalam pengendalian kartu plastik khususnya pada saat kartu plastic tersebut digunkan untuk berbabagai macam transaksi yang dilakuka melalui media elektronik yaitu dengan pengeditan data program. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;197) pengeditan data program adalah: “ Program data editing is a software technique used to screen data for errors prior to processing”. Selain itu, departemen pengelola kartu atau bank melakukan pemisahan tugas. Departemen pengelola kartu di daerah tidak memproses pencatatan transaksi, pemrosesan transaksi dilakukan secara on-line real time system ke departemen pengelolaan kartu di pusat.

Pada dasanya pengolahan data elektonik adalah pengolahan data yang menggunakan alat komputer sehingga peranan manusia berkurang, bahkan untuk sistem yang dijalankan secara on-line/real-time systems komputer melakukan pemrosesan data dari pertama sampai akhir, maka dari itu software pengeditan data program harus dimaksimalkan karena peranan manusia disini sangat kurang. Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;219) tentang pengendalian real-time systems adalah: “The various special control problems in real-time systems can be compensated for by careful program data editing checks and transaction logs, as well as by good computer security”. Dari pengertian diatas dapat diasumsikan berbagai pengendalian khusus masalah-masalah yang ada dalam real-time systems bisa diimbangi dengan pemeriksaan pengeditan data program dan register transaksi secara hati-hati, seperti keamanan komputer yang bagus.

2.9 Hubungan Pengendalian Internal Dengan Pengolahan Data Elektronik Untuk menciptakan pengendalian yang memadai harus memenuhi lima kategori yang terkandung dalam pengendalian internal, menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2005;273) yaitu: “These are called the components of internal control and are (1) the control environment, (2) risk assessment, (3) control activities, (4) information and communication, and (5) monitoring”. Sebagaimana yang terlah dijelaskan sebelumnya bahwa pengolahan data elektronik merupakan fundamental aplikasi sistem informasi akuntansi pada setiap organisasi, yang mana pada akhirnya dihasilkan informasi yang bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pengendalian internal penggunaan sistem pengolahan data elektronik tidak berubah tetapi sifat tertentu dari unsur-unsurnya akan berubah. Menurut James A. Hall (2004;765) tentang pemisahan tugas sistem manual sebagai berikut:

“ In a manual system, an important control activity is the separation of incompatible duties during transaction processing. In a CBIS environment, separation of dutie is not identical to that in a manual system Thus, in the CBIS environment a computer program may perform many tasks that are deemed incompatible in the manual environment”. Jadi dalam sistem manual, pemisahan tugas merupakan aktivitas pengendalian yang penting dari tugas-tugas yang rumit selama pengolahan transaksi. Sedangkan apabila sistem pengolahan data elektronik diterapkan, program komputer akan melaksanakan banyak pekerjaan yang dianggap rumit dalam lingkungan sistem manual. Menurut

La

Midjan

dan

Azhar

Susanto

(2003;144)

tentang

pengendalian internal sistem pengolahan data elektronik sebagai berikut: “ Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang modern telah dilengkapi oleh berbagai “built in control ” dan akan mendeteksi kurang berfungsinya peralatan sehingga akan meyakinkan tingkat kepercayaan atas perhitungan, manipulasi data, dan transfer data dalam sistem informasi EDP”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya beberapa “built in control ” dalam sistem pengolahan data elektronik akan mengahasilkan informasi yang dapat dipercaya. Sistem pengolahan data elektronik menjadi penting karena dalam sistem pengolahan data elektronik pencatatan tidak dilakukan oleh manusia. Menurut James A. Hall (2004;766) mengenai catatan akuntansi sebagai berikut: “In a manual system, organization must keep accounting records in the form of source documents, journals, and ledgers. In some types of CBIS, on physical source documents exist. Source documents and ledger accounts are kept magnetically on various mass storage devices. Journals, in the traditional sense, do not exist in this environment”. Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa dalam sistem manual, organisasi mencatat catatan akuntansi pada dokumen-dokumen sumber, jurnal-jurnal, dan neraca-neraca, namun pada beberapa sistem informasi berbasis komputer

dilakukan pada dokumen sumber lalu disimpan secara magnetic dan jurnal pada cara tradisional tidak dilakukan. Selain karena dalam sistem pengolahan data elektronik pencatatan tidak dilakukan oleh manusia, juga ada beberapa keuntungan yang diberikan oleh sistem pengolahan data elektronik. Menurut James A. Hall (2004;140) mengenai pengolahan data sebagai berikut: “Data processing. Once collected, data usually require to produce information. Tasks in the data processing stage range from simple to complex”. Keuntungan lain juga diungkapkan oleh George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2004;68) mengenai jaringan elektronik sebagai berikut: “electronic networks are groups of computers that are connected together electronically. They make it possible for companies to conveniently assemble transaction data and distribute information across multiple physical locations”. Kedua penjelasan diatas menunjukkan adanya keuntungan yang diberikan dari penggunaan pengolahan data elektronik. Keuntungan yang dimaksud adalah setelah data dikumpulkan akan menghasilkan informasi yang mana pengolahan datanya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dan dengan menggunakan jaringan elektronik perusahaan-perusahaan menempatkan dengan baik sekali data transaksi dan mendistribusikan silang informasi pada bentuk lokasi-lokasi yang beragam. Oleh karenanya jelas bahwa sistem pengolahan data elektronik dapat memicu terjadinya informasi yang dapat dipercaya, dan informasi yang dapat dipercaya tersebut memenuhi kategori informasi dan komunikasi pada lima kategori yang terkandung dalam pengendalian internal.

2.10 Efektivitas Pengendalian Internal Dalam Memperlancar Penggunaan Kartu Plastik Pada dasarnya semua perusahaan atau organisasi pada era sekarang ini telah menggunakan teknologi komputer untuk mengolah data-data. Begitu pun dengan industri perbankan, penggunaan teknologi komputer mutlak dilakukan

karena dengan menggunakan teknologi komputer sistem pengolahan datanya dilakukan secara elektronik, dan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sistem pengolahan data elektronik dapat memicu terjadinya informasi yang dapat dipercaya. Menurut Try Widiyono (2006;195) tentang transaksi perbankan sebagai berikut: “ Seluruh transaksi perbankan pada akhirnya dapat diakses melalui fasilitas atau sarana electronic banking. Transaksi-transaksi perbankan tidak lagi menggunakan aplikasi dalam bentuk kertas yang diisi nasabah pada counter bank, tetapi seluruh transaksi perbankan dapat diakses melalui electronic banking”. Electronic banking yang dimaksud dalam penjelasan diatas adalah ATM Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Internet Banking, SMS Banking, Call Banking, Phone Banking, IP Phone Banking, Kartu penarikan fasilitas lain, termasuk sarana bayar lainnya. Kartu plastik adalah bagian dari electronic banking karena ATM Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit merupakan bagian dari jenis-jenis kartu plastik. Dengan meminimalisir

menggunakan

sistem

kesalahan-kesalahan,

pengolahan dapat

data

melakukan

elektronik penghitungan

dapat dan

pencatatan atas transaksi yang begitu banyak, dan mampu melakukan pemrosesan data secara akurat dan andal. Selain dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan, dapat melakukan penghitungan dan pencatatan atas transaksi yang begitu banyak, dan mampu melakukan pemrosesan data secara akurat dan andal perlu didukung oleh pengendalian internal yang memadai. Hal tersebut karena sistem pengolahan data elektronik tidak membutuhkan intervensi manusia yang begitu banyak, dengan kata lain sistem pengolahan data elektronik dilaksanakan secara otomatis dan manusia disini berperan untuk mengaplikasikan sistem pengolahan data elektronik yang dijalankan oleh komputer. Pengendalian internal yang dilakukan sistem pengolahan data elektronik ditujukan agar informasi yang dihasilkan benar-benar dapat menghasilkan informasi yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan, dan mencegah

terjadinya kejahatan-kejahatan, kesalahan, penyelewengan dalam menjalankan sistem pengolahan data elektronik, sehingga risiko-risiko yang akan timbul dapat diminimalisir. Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2002;180) adalah: “Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 golongan tujuan diantaranya : 1. Kendalan informasi keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisiensi operasi”. Risiko yang akan timbul dalam kartu plastik terkait dengan kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan seperti yang dikatakan oleh Kasmir (2004;325) bahwa jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Risiko-risiko yang juga akan timbul pada sistem pengolahan data elektronik dalam hal ini adalah risiko-risiko yang akan timbul pada sistem pengolahan elektronik kartu plastik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan masalah-masalah kartu. Menurut Try Widiyono (2006;203) masalah-masalah kartu, antara lain: “ terkadang terjadi trouble, antara lain: a. kartu tertelan; b. rekening terdebet, tetapi uang tidak keluar atau keluar sebagian; c. transaksi ganda di merchant; d. kartu hilang; dan lain sebagainya”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;344.6) dampak suatu sistem komputer on-line dan risikonya tergantung pada: “Dampak suatu sistem komputer on-line terhadap sistem akuntansi dan risiko yang berkaitan umumnya tergantung kepada : 1. Luasnya sistem on-line digunakan untuk mengolah aplikasi akuntansi. 2. Tipe dan signifikannya transaksi keuangan yang diolah. 3. Sifat arsip dan program yang dimanfaatkan dalam aplikasi”. Menurut

Ikatan

Akuntan

Indonesia

karakteristik pengolahan data secara on-line:

(2001;344.7)

konsekuensi

“Karakteristik tersebut memiliki konsekuensi berikut ini: a. Tidak terdapat dokumen sumber untuk setiap transaksi masukan b. Hasil pengolahan dapat sangat ringkas. c. Sistem komputer on-line dapat didesain untuk menyediakan laporan tercetak”. Berdasarkan karakteristik pengolahan data secara on-line sebagaimana telah dijelaskan menggambarkan beberapa pertimbangan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu risiko kecurangan atau kekeliruan dalam sistem komputer on-line akan meningkat. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001;344.7) risiko keceurangan dan kekeliruan akan meningkat jika: “Risiko terjadinya kecurangan dan kekeliruan dalam sistem komputer on-line menjadi meningkat jika terdapat alasan-alasan berikut ini: a. Jika peralatan terminal dieltakkan diseluruh entitas, kesempatan untuk menggunakan peralatan terminal tanpa diotorisasi dan pemsukan transaksi yang tidak diotorisasi menjadi meningkat. b. Peralatan terminal on-line memberikan kesempatan untuk terjadinya penggunaan yang tidak semestinya, seperti : (1) Modifikasi transaksi atau saldo yang sebelumnya telah dimasukan. (2) Modifikasi program komputer. (3) Akses ke data dan program dari lokasi jauh. c. Jika pengolahan on-line terputus dengan sebab apa pun, seperti, kegagalan telekomunikasi, kemungkinan akan terjadi hilangnya transaksi atau arsip dan pemulihanya kemungkinan tidak cermat atau tidak lengkap. d. Akses secara on-line ke data dan program melalui telekomunikasi meningkatkan kemungkinan akses ke data dan program oleh orang yang tidak semestinya. Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat diuraikan bahwa efektifitas pengendalian internal yang didukung oleh sistem pengolahan data elektronik yang memadai sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dapat memperlancar penggunaan kartu plastik.