BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Pengertian Perbankan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. ( UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1,2, dan 3 tentang perbankan) Menurut Kasmir (2012:24), bank dapat didefinisikan sebagai berikut; “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Aktivias perbankan yang pertama adalah menghimpun dana (funding), kemudian diputarkan kembali atau dijualkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (lending).” Menurut Muhammad (2011:2), perbankan syariah adalah; “Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya
7
8
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.” 2. Tujuan dan Fungsi Perbankan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan, kesejahteraan rakyat banyak. Budisantoso dan Triandaru (2006:9) mengemukakan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Fungsi bank dapat dijelaskan secara lebih spesifik yaitu sebagai berikut: a. Agent of Trust Trust atau Kepercayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan dasar utama kegiatan dunia perbankan baik dalam hal menghimpun dana (funding), dan menyalurkan dana (lending). Masyarakat tidak akan bersedia menitipkan dananya di bank apabila tidak didasari rasa percaya. Masyarakat percaya bahwa bank akan mengelola uangnya dalam bentuk simpanan dengan baik dan penuh tanggungjawab. Di mana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dana tersebut dapat ditarik kembali. Sebaliknya, bank tidak akan bersedia meminjamkan uangnya kepada debitur atau masyarakat tanpa dilandasi rasa percaya. Bank percaya bahwa uang yang disalurkan kepada debitur
9
dalam bentuk pinjaman tidak akan disalahgunakan oleh debitur yang menjadi nasabahnya. Sebaliknya, debitur akan menggunakan dan mengelola pinjamannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Debitur juga mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pada
saat
jatuh
tempo,
dan
mempunyai
niat
baik
untuk
mengembalikanpinjaman beserta kewajiban lainnya berupa bunga atas pinjaman. Kedua kondisi tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur percaya antarr pihak bank dengan masyarakat. b. Agent of Development Kegiatan bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat berpengaruh bagi kelancaran perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa mengingat kegiatan tersebut erat kaitannya dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi tidak lain adalah upaya pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c. Agent of Services Selain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, bank juga menyediakan jasa jasa perbankan lain seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, jasa penyelesaian tagihan, dll. Bank akan selalu berinovasi untuk meningkatkan kepuasan
10
pelanggan dengan meningkatkan mutu pelayanan melalui berbagai produk yang ditawarkan. 3. Jenis-Jenis Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan berdasarkan jenisnya sebagai berikut: a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu bank umum juga bertindak sebagai penyalur kredit jangka pendek. b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsipprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut
Latumaerissa
(2011:138),
bank
menurut
kegiatan
operasionalnya dibagi menjadi: a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu-lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, sebagai contoh: BRI, BNI, BCA, Mandiri dll. b. Bank Non devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan
11
transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut: a. Bank milik pemerintah Yaitu bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini, antara lain: -
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
-
Bank Negara Indonesia (BNI)
-
Bank Tabungan Negara (BTN)
-
Bank Mandiri
Disamping itu, terdapat pula Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah BPD Jawa Timur, BDP Jawa Tengah, BPD Jawa Barat, BPD Bali dll.
12
b. Bank milik swasta nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: -
Bank Bumi Putera
-
Bank Central Asia (BCA)
-
Bank Danamon
-
Bank Mega
c. Bank milik koperasi Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin). d. Bank Milik Asing Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing, antara lain: - Bank of America - City Bank
13
- Bank of Tokyo - American Express Bank, dll. e. Bank milik campuran Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu bank dalam negeri dan luar negeri. Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Contoh bank campuran, antara lain: - Sanwa Indonesia Bank - Bank Finconesia - Inter Pasific Bank,
4. Produk Perbankan Syariah Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Produk Syariah adalah sebagai berikut; a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
14
c. menyalurkan
Pembiayaan
bagi
hasil
berdasarkan
Akad
mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah; i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
15
k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ke tiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah; l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah; m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah; n. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah; o. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Laporan Keuangan 1. Pengertian Laporan Keuangan Menurut PSAK Nomor 1 Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
16
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunanaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : a. Aset b. Liabilitas c. Ekuitas d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian. Menurut Taswan (2008), Laporan keuangan merupakan bentuk informasi yang disajikan oleh bagian akuntansi. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai. Bank komersial baik umum maupun bank perkreditan rakyat diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangannya yaitu laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulanan, dan laporan keuangan tahunan. 2. Tujuan Laporan Keuangan Perbankan Menurut Kasmir (2012) secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan bank adalah sebagai berikut: a) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
17
b) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenisjenis kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. c) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu. d) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut. e) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. f) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. g) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.
3. Jenis Laporan Keuangan Perbankan Menurut Taswan (2008: 39-65) jenis-jenis laporan keuangan bank antara lain: a. Laporan Keuangan Bulanan Karakteristik laporan keuangan bulanan antara lain: 1) Laporan keuangan bulanan bank umum yang disampaiakn oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada home page Bank Indonesia.
18
2) Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang mearupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. b. Laporan Keuangan Triwulanan Laporan keuangan triwulanan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau hasil usaha bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Laporan keuangan triwulanan yang wajib disajikan adalah: 1) Laporan keuangan triwulanan posisi akhir Maret dan September. 2) Laporan keuangan triwulanan posisi Juni. 3) Laporan keuangan triwulanan posisi akhir Desember. c. Laporan Keuangan Tahunan Laporan keuangan tahunan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
19
C. Kesehatan Perbankan 1. Pengertian Kesehatan Perbankan Menurut Suseno dan Piter Abdullah (2005), Bank yang sehat yaitu bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk
mempertahankan
kelangsungan
usahanya,
serta
memlihara
likuiditaasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:51) kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan dapat memenuhi segala kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
20
Kegiatan operasional demi menjaga tingkat kesehatan bank meliputi: a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain, dan dari modal sendiri. b. Kemampuan mengelola dana. c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain. e. Kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku.
2. Dasar Hukum Kesehatan Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 9 pasal 1 tahun 2007 tentang Sisten Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut : 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 2. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja Bank atau UUS melalui :
21
a. Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktorfaktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan b. Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen. 3. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. 4. Penilaian
Kuantitatif
adalah
penilaian
terhadap
posisi,
perkembangan maupun proyeksi rasio-rasio keuangan bank atau UUS. 5. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank atau UUS. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia tahun 2007 Pasal 1 dan 2 ; 1. Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank. 2. Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi. 3. Komponen Penilaian Kesehatan Perbankan Menurut PBI Nomor 9 Pasal 3 tahun 2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
22
a. Permodalan (capital); Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal Bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), merupakan rasio utama;
Kemampuan modal inti dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam mengamankan risiko hapus buku (write-off), merupakan rasio penunjang;
Kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi, merupakan rasio penunjang;
Trend/pertumbuhan
KPMM,
merupakan
rasio
penunjang; b. Kualitas Aset (asset quality); Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
Kualitas aktiva produktif bank, merupakan rasio utama;
23
Risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
Kualitas penyaluran dana kepada debitur inti, merupakan rasio penunjang;
Kemampuan bank dalam menangani/mengembalikan aset
yang
telah
dihapusbuku,
merupakan
rasio
penunjang; c. Manajemen (management); Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
Kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance;
Kualitas penerapan manajemen risiko;
Kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia. Ddad
24
d. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
Net operating margin (NOM), merupakan rasio utama;
Return on assets (ROA), merupakan rasio penunjang;
Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO), merupakan rasio penunjang;
Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan, merupakan rasio penunjang;
e. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek, merupakan rasio utama;
Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan Secondary Reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, merupakan rasio penunjang;
Ketergantungan kepada dana deposan inti, merupakan rasio penunjang;
25
Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ke tiga, merupakan rasio penunjang;
4. Klasifikasi Penilaian Kesehatan Perbankan Menurut PBI Nomor 9 Pasal 9 tahun 2007 tentang Penilaian Kesehatan Bank adapun klasifikasi antaralain sebagai berikut; 1. Berdasarkan hasil penilaian Peringkat Faktor Finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan Peringkat Komposit. 2. Peringkat Komposit ditetapkan sebagai berikut: a.
Peringkat Komposit 1, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Dalam peringkat ini Bank dan UUS mampu mengendalikan usahanya apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
b. Peringkat Komposit 2, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun Bank dan UUS masih memiliki kelemahankelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
26
Kelemahan minor dalam huruf ini dapat berupa kelemahan administratif dan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi Bank dan UUS secara signifikan. c. Peringkat Komposit 3, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila Bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif. d. Peringkat Komposit 4, mencerminkan bahwa Bank dan UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau Bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. e. Peringkat Komposit 5, mencerminkan bahwa bank dan UUS sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
