BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1 Landasan Teori 1.1.1 Koperasi Koperasi Indonesia berasaskan

kekeluargaan dan gotong-royong yang

seluruhnya terdapat di dalam ideologi Bangsa Indonesia1. Asas ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan kekeluargaan dan bekerja sama saling membantu. Asas ini yang mendasari koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan diikuti oleh hukum positif yang ada. Dalam ilmu perkoperasian di Jerman, koperasi dalam pengertian ekonomi adalah perhimpunan yang mempunyai empat ciri khusus berikut ini: (a) Sekelompok orang, yang disatukan oleh paling sedikit satu kepentingan ekonomis yang sama bagi semua anggota kelompok itu; (b) Tujuan kelompok, baik secara menyeluruh maupun setiap anggota kelompok secara individual, yaitu memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama berdasarkan solidaritas dan gotong royong; (c) Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama; (d) Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.2 Dengan demikian, kelompok yang lahir dalam suasana ekonomis yang mencerminkan empat ciri khusus diatas diklasifikasikan sebagai koperasi dalam pengertian ekonomi, selain dari badan usaha dengan mana koperasi itu bekerja (perseroan, persekutuan, perhimpunan dan lain-lain).3 Empat ciri berikut tidak serta merta diklasifikasikan tanpa adanya hukum positif yang mengatur.4 Definisi hukum tentang istilah “koperasi” mempunyai fungsi untuk menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasi itu akan berlaku. Apabila ditarik kesimpulan dari pasal 828 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss,

1

Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (Jakarta: Bina Adiaksa, 2003), hlm. 8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Koperasi, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 24 3 Ibid. 4 Ibid., hlm. 25 2

15

16 Pasal 1 Undang-Undang Koperasi Jerman, Pasal 2 dekrit Perkumpulan Koperasi Perancis, dan Pasal 4 Undang-undang Koperasi India 1912, koperasi adalah perhimpunan orang-orang dengan keanggotaan berubah-ubah didasari atas asas berdikari

untuk

memajukan

kepentingan

ekonomi

para

anggotanya

yang

menjalankan usaha yang dimiliki bersama di mana pemilik dan penggunaan usaha bersama itu merupakan orang-orang yang sama (asas identitas).5 Perhimpunan orangorang

dapat disahkan sebagai suatu koperasi setelah adanya pendadtaran dan

pandangan dari aspek ekonomi juga menyetujui akan hal itu sesuai dengan UU Perkoperasian. Definisi koperasi tidak hanya dapat di lihat dari aspek ekonomi dan hukum. Berbagai tokoh mengemukakan definisi koperasi secara menyeluruh. Definisi koperasi secara jelas, padat dan mengandung visi dan misi dari koperasi dikemukakan oleh Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, dalam bukunya The Cooperative Movement, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.6 Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Sementara itu, International Cooperative Alliance (“ICA”) sebagai organisasi gerakan koperasi yang tertinggi juga mengemukakan definisi bahwa koperasi sebagai: “An autonomus association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise”. 7 Definisi yang dikemukakan oleh ICA ini memiliki arti bahwa koperasi adalah sebuah asosiasi otonom orang yang bersatu secara sukarela memenuhi kebutuhan bersama mereka ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi melalui perusahaan bersama-sama dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Perusahaan yang dimaksud oleh ICA ini merupakan koperasi itu sendiri yang dibuat oleh orang yang bersatu secara sukarela. ICA juga mengemukakan prinsip-prinsip koperasi yang harus ada. Prinsipprinsip tersebut adalah kerja sama yang erat di tingkat regional, nasional maupun internasional antara anggota secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat5

Ibid., hlm. 27 Andjar Pachta., Op.cit., hlm. 19 7 Ibid., hlm. 16 6

17 buat dipimpin dengan cara demokrasi atas dasar satu orang satu suara.8 Terlihat jelas bahwa koperasi tidak terlepas dari asas, prinsip dan sifatnya yang lebih mengedepankan kekeluargaan dan kesejahteraan anggota. Hal ini yang menjdi titik pembeda sekaligus karakteristik dari sebuah badan usaha koperasi dibandingkan badan-badan usaha lain yang ada di Indonesa. Karakteristik ini juga telah disetujui oleh beberapa tokoh koperasi seperti Rochdale, Dr. Fauget dan Mohammad Hatta serta ICA. 1.1.2 Anggaran Dasar Layaknya manusia yang hidup dalam bermasyarakat, tentunya memiliki aturan-aturan yang mengatur atas hidupnya. Sama hal nya dengan koperasi, dibutuhkan tata tertib dalam melaksanakan koperasi yaitu yang disebut anggaran dasar. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya.9 Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dan pedoman, baik bagi pengurus, maupun bagi anggota-anggotanya dan siapa saja yang terikat dalam koperasi itu. Anggaran dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari pada seluruh kehidupan koperasi. Anggaran dasar dibuat oleh para anggota dan untuk anggota di dalam rapat anggota nantinya sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Anggaran dasar merupakan buah dari perumusan para anggota sendiri yang diputuskan secara demokratis.10 Anggaran dasar juga dimuat di dalam akta pendirian dari awal pembentukan koperasi sampai pembubaran koperasi. Berdasarkan pembentukannya, koperasi terbagi dua yaitu koperasi primer dan sekunder.11 Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang (calon anggota). Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Oleh karena itu, anggaran dasar menjadi landasan daripada kehidupan demokrasi dalam koperasi.

8

Arifin Sitio & Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 25 Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 40 10 Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Pengetahuan Perkoperasian,(Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, 1977), hlm. 70 11 Tiktik Sartika Pratomo, Ekonomi Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia) hlm. 40 9

18 1.1.3 Organ Koperasi Sebuah badan usaha tidak dapat dijalankan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki alat penggerak. Alat penggerak yang terdapat di koperasi merupakan organ koperasi itu sendiri. Organ koperasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 1.1.3.1 Rapat Anggota Para organ anggota untuk membicarakan sesuatu tentang koperasi di kalangan anggota maka diadakan suatu rapat, di mana para anggota seluruhnya diundang. Para anggota dapat berbicara, memberikan usul, dan pertimbangan menyetujui usul, atau menolaknya seperti halnya yang umum dilakukan pada suatu rapat. Selain anggota pengurus dan badan pemeriksa jika ada, penasehat beserta pejabat lain pada dasarnya tidak ada pihak lain yang dapat diundang sehingga pembicaraan tidak ada campur tangan dari orang lain.12 Sebuah pencerminan demokrasi dalam koperasi terdapat dalam rapat anggota. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota, orang-orang

tanpa mewakili aliran,

golongan dan paham politik orang-perorangan dan hak suara yang sama atau satu pada suatu koperasi. Kondisi seperti itu merupakan asas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.13 Menurut Hendrojogi menyatakan bahwa ada batasan pada anggota koperasi secara langsung turut dalam manajemen koperasi secara orang perorang namun hanya dapat turut langsung dalam manajemen koperasi melalui rapat anggota dan memilih serta mengangkat pengurus dan pengawas koperasi yang tepat melalui rapat anggota sehingga terjadi pelimpahan kewenangan dari para anggota untuk mewakili anggota koperasi dalam pengawasan serta pengurusan koperasi. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi dan pengurus juga yang bertanggung jawab atas rapat anggota. Keputusan yang diambil oleh Rapat Anggota bersifat mengikat semua anggota untuk ditaati dan juga mengikat pengurus koperasi untuk melaksanakan. Tentunya ini semuanya terlebih dahulu sudah diatur dalam Anggaran dasar Koperasi yang

12 13

Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Op.cit., hlm. 85 Pandji Anoraga & Ninik Widjayanti, Op.cit., hlm . 15

19 bersangkutan maupun dalam keputusan lain sehingga semua anggota dianggap mengetahui terlebih dahulu.14 1.1.3.2 Pengurus Menurut ketentuan tradisional, pengurus itu dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Karena itu pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi.15 Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Kewenangan yang lainnyaadalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota dan mengangkat pengelola. Tanggung jawab pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain itu jika pengurus dapat dituntut oleh penuntut umum. Bila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus tetap betanggung jawab atas pengelolaan tersebut.16 1.1.3.3 Pengawas Pengertian pengawas dan pengurus memiliki kedudukan yang sejajar dalam koperasi. Dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.17 Kedudukan sejajar antara pengurus dan pengawas dikarenakan hakikat dari dua organ tersebut 14

Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Op.cit., hlm. 85 Hans H. Munker, Hukum Koperasi., (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 101 16 M. Faruq Sulaiman, “Perbandingan Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk),” Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 30 17 Ibid., hlm. 31 15

20 melaksanakan amanat rapat anggota didalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari. 1.1.4 Permodalan Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas Aturan tentang permodalan koperasi kini di tambahkan untuk memupuk modal, selain dari modal sendiri dan modal pinjaman, dimungkinkan mendapatkan modal penyertaan baik dari pemerintah maupun masyarakat umum. Menurut UU Perkoperasian, modal koperasi sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Simpanan pokok merupakan syarat keanggotaan yang dibayar waktu masuk menjadi anggota, umumnya dalam jumlah kecil. Simpanan wajib dibayar secara berkala, bulanan atau musiman, memakan waktu lama untuk mencapai jumlah tertentu. Untuk sumbangan sukarela tidak disebutkan secara jelas di Undang-undang No. 25 Tahun 1992, namun jenis simpanan ini tersirat dalam modal pinjaman dapat berasal dari:18 1) anggota, 2) koperasi lainnya atau anggotanya, 3) bank dan lembaga keuangan lainnya, 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, 5) sumber lain yang sah. (UU Perkoperasian). Selain modal yang disebutkan, koperasi dapat juga melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Ketentuan mengenai modal penyertaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari: (a) pemerintah, (b) anggota masyarakat, (c) badan usaha dan (d) badan-badan lainnya. Pemupukan modal perjanjian harus didasari sebuah perjanjian antara koperasi dengan pemodal.19 Pemodal pada koperasi simpan pinjam adalah penyerta modal. Penyerta modal merupakan sebagai pengguna jasa koperasi. Umumnya, penyerta modal adalah para anggota masyarakaat yang disebut mitra usaha. Badan

hukum

lainnya

juga

memiliki

permodalan

masing-masing.

Permodalannya sesuai dengan tujuan dari badan hukum itu sendiri. Yayasan memiliki permodalan yang bertujuan sosial. Begitu juga dengan perseroan terbatas, modal yang dimiliki perseroan terbatas bertujuan untuk melakukan usaha yang

18

Hendrojogi, Koperasi:Asas-asas, Teori dan Praktik, Ed. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 38 19 Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi, PP No. 33 Tahun 1998, LN No. 47, TLN 3744, Pasal 3 dan Pasal 4

21 seluruhnya mencari keuntungan. Berikut tabel komparasi permodalan antara koperasi, yayasan dan perseroan terbatas: Tabel 2.1: Komparasi Permodalan Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas MODAL

KOPERASI

YAYASAN

PERSEROAN TERBATAS

Sumber

Modal sendiri: Simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah.

Jumlah kekayaan yang dipisahkan (uang atau barang)

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000.

Modal pinjaman: anggota; koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; obligasi dan surat utang lainnya; sumber lain yang sah.

Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; wakaf; hibah; hibah wasiat; dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau Peraturan perundangundangan. Negara

Paling sedikit 25% dari Rp.50.000.000 harus di tempatkan dan disetor penuh

Modal penyertaan: mitra usaha atau nasabah Tujuan

Kesejahteraan anggota

Bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan

Mencari keuntungan

Kepemilikan

Terpisah

Terpisah

Terpisah Diolah: Juli 2015

1.1.5 Koperasi Sebagai Badan hukum 1.1.5.1 Subjek Hukum Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum.20 Dengan begitu, manusia merupakan subjek hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Apabila diperlukan untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan, asalkan 20

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 19

22 kemudian ia dilahirkan dan hidup. Dan ternyata bukan satu-satunya pendukung hak-hak atau kewajiban-kewajiban. Di samping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum (rechtspersoon) untuk membedakan dengan manusia (natuurlijk persoon).21 Seseorang menjadi subjek hukum tidak serta merta dapat melakukan segala perbuatan hukum tanpa ada batasan. Di dalam hukum, tidak semua orang diperblehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksudkan disini, adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orangorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan (curatele), yang selalu harus diwakili oleh orang tua atau wali atau kuratornya.22 Adapun pengertian singkat yang dikemukakan oleh Chidir Ali, SH, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya, yang menjadi subjek hukum adalah manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).23 Badan hukum (rechtspersoon) dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia sebagai subjek hukum.24 Badan hukum merupakan badan usaha yang telah mendaftarkan badan usahanya ke pemerintah yang berwenang. Pemerintah memiliki syarat matreiil dan formil untuk mengesahkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum. Tentunya, badan usaha harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam badan hukum itu sendiri. Selain unsur-unsur badan hukum, teori-teori badan hukum mendukung dari adanya proses perubahan yang dilakukan oleh badan usaha dan harus dipahami terlebih dahulu oleh badan usaha.

21

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 3 22 Subekti, Op.cit., hlm 20 23 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni 1987) hlm. 11 24 Ali Rido, Op.cit., hlm. 21

23 1.1.5.2 Teori Badan Hukum Sebagai pendukung dari pengertian diatas, dasar hukum bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum (pendukung/pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum) ada beberapa teori tentang badan hukum , yaitu: a. Teori Fiksi (Von Savigny) Sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek huku,, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain. b. Teori Organ (Otto Van Gierke) Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu. c. Teori Kekayaan Bersama (R. Van Jhering) Menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, jadi kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, dan pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama, jadi hanya konstruksi yuridis saja. d. Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena jabatannya adalah suatu hak yang melekat pada suatu kausaliyas. Teori ini menitik beratkan pada suatu daya kehendak yang dilakukan oleh para pengurus. e. Teori Kekayaan Bertujuan (A. Brintz) Badan hukum merupakan kekayaan yang bukan merupakan kekayaan perseorangan tetapi terikat tujuan tertentu. Badan hukum memiliki pengurus yang berhak atau dapat berkehendak. f. Teori Kenyataan Yuridis (Meijers, Paul Schotten) Badan hukum itu adalah suatu realita, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tapi kenyataan yuridis hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.25 Status badan hukum biasanya digunakan dalam badan usaha dan badan usaha tersebut di klasifikasikan menjadi dua yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Dari berbagai teori yang di sebutkan diatas, teori tersebut merupakan suatu konsep yang dimana membuat sebuah kerucut. Yang dimaksudkan kerucut adalah, setiap badan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori-teori badan hukum. 25

FX Suhardana, et al., Hukum Perdata I, (Jakarta: Prenhallindo, 1987), hlm. 58-59

24 Hal ini harus dilakukan guna tidak ada lagi kesesatan dalam penafsiran atau penggolongan dari badan hukum itu sendiri dan tidak berbenturan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan beberapa teori dan ketentuan yang mengatur mengenai koperasi berbadan hukum harus memenuhi suatu unsur-unsur, unsur-unsur tersebut yaitu: 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;26 Harta ini didapat dari para anggota koperasi atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang di himpun untuk kegiatan usaha koperasi atau untuk mencapai hakekat pendirian koperasi. Harta kekayaan ini dijadikan sarana untuk mencapai tujuan usaha kopersi yan tentunya tidak terlepas dari terkaitnya pihak ketiga bahkan para anggotanya yang menggunakan jasa koperasi juga disebut pihak ketiga selama terkait atau terjadi perbuatan hukum yang didasarkan atas adanya suatu perjanjian. Akibat pemisahan harta dari para pemiliknya terhadap harta kekayaan koperasi menyebabkan suatu bentuk pertanggungjawaban antara koperasi sebagai pemilik koperasi maupun pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian dengan objek harta kekayaan yang terpisah tersebut dan setiap perbuatan hukum pribadi anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibatakibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu secara lengkapnya akibat pemisahan harta kekayaan koperasi dari para anggota yang juga sebagai pemilik koperasi berakibat pada: a. Kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum tu; b. Para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga; c. Kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan;

26 Arifin P. Soeria Atmaja, Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengakar (Deep Rooted Business Practices), (Jakarta: Tidak ada nama penerbit, 2010), hlm. 46

25 d. Hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. 2. Mempunyai tujuan tertentu27 Suatu badan usaha berbadan hukum pada hakekatnya memiliki suatu tujuan baik itu berupa ideel maupun commericieel. Tujuan dari ideel yakni tujuan untuk menguatkan identitas usaha sedangkan tujuan comercieel adalah untuk mencapai orientasi keuntungan yang ingin dicapai oleh badan usahatersebut ke semua tujuan tentunya dilakukan oleh badan hukum dengan perantara oegan yang ada di dalamnya. Di Indonesia, setiap badan usaha diberikan batas tertentu yakni tujuan tersebut harus tidak lepas dari Pancasila dan ketentuan perundangundangan. 3. Mempunyai kepentingan sendiri28 \dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu, badan hukum koperasi tidak dapat terlepas dari suatu bentuk tindakan hukum bersama para pihak terkait sehingga koperasi memiliki kepentingan hak-hak yang bersifat subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, koperasi yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Meyers mengenai kepentingan badan hukum itu , mengatakan bahwa “ kepentingan menghendaki suatu kestabilan”. 4. Adanya organisasi yang teratur29 Koperasi yang berbadan hukum adalah suatu konstruksi hukum yang dapat diterima sebagai persoon disamping manusia sehingga koperasi dapat bertindak hukum melalui organnya berdasarkan suatu bentuk perwakilan dengan pembatasan kewenangan untuk bertindak sebatas

27

Ibid., hlm. 46-47 Ibid., hlm. 48 29 Ibid., hlm. 48-49 28

26 ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan hasil keputusan bersama para perangkat koperasi Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum privat, badan hukum pun dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1. Badan hukum publik Suatu badan hukum di Indonesia yang merupakan badan hukum publik dan hukum privat yakni negara. 2. Badan hukum privat Dalam badan hukum privat atau perdata yang penting ialah badanbadan hukum yang terjadi atau didirikan yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorang. Berikut beberapa macam hukum privat, yaitu: f. Perkumpulan (vereniging) g. Perseroan Terbatas (PT) h. Rederij (Perusahaan Perkapalan) i. Koperasi j. Yayasan30 Badan hukum juga tak lepas dari adanya konsep-konsep hukum statis. Hal ini di karenakan konsep-konsep tersebut mengikat dalam badan hukum yang merupakan subjek hukum. Konsep legal person adalah konsep umum lain yang digunakan dalam presentasi hukum positif dan terikat erat dengan konsep kewajiban hukum dan hak hukum31. Yayasan sebagai badan hukum telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-undang yayasan No. 16 Tahun 2001, Pasal 1 butir 1, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan , yang tidak mempunyai anggota. Setelah adanya perdebatan tentang status badan hukum yang dimiliki yayasan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan dibatasi dengan batasan sebagai berikut: 1. Kegaiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, dan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesisilaan dan peraturan perundang-undangan. 2. Total penyertaan Yayasan pada badan usaha tidak boleh melebihin 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. 30

Lintang Hadini Kusuma, “Analisis Peraturan Anggaran Dasar Koperasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkoperasian di Indonesia,” Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012), hlm. 24 31 Jimly Asshiddiqie & Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konpress, 2006) hlm. 82

27 3. Organ Yayasan dilarang menduduki jabatan rangkap dari suatu badan usaha. 32 Pengurus

dalam

melakukan

tugasnya

dan

mempertanggung

jawabkannya berdasarkan Fiduciary Duty, Duty of Skill and Care dan Statutory Duty. Doktrin Fiduciary Duty memiliki 3 prinsip yaitu: 1. Tidak boleh ada konflik kepentingan pengurus dengan Yayasan (the colflict rule); 2. Tidak boleh memanfaatkan kedudukan pengurus Yayasan untuk memperoleh keuntungan pribadi (the profit rule); 3. Tidak boleh memanfaatkan milik Yayasan bagi keuntungan dan kepentingan pribadi pengurus (the misappropriation rule). 33 Dari uraian diatas merupakan bagian karakteristik dari badan hukum Yayasan. Sama hal nya dengan badan hukum lainnya, seperti PT. Perseroan Terbatas atau PT merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya melalui penjualan atas saham yang dimiliki. PT adalah badan usaha yang seutuhnya mencari keuntungan dan tujuannya. Definisi PT dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, bahwa sebagai perusahaan badan hukum perseroan memiliki unsur-unsur berbadan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, mempunyai modal dasar dan memenuhi persyaratan undangundang.34 Di dalam badan hukum PT memiliki keunggulan dan kelemahan. Kedua hal tersebut timbul dari adanya karakteristik yang dimiliki PT. Tiga karakteristik dominan yang dimiliki PT guna mencapai sasaran agar terkumpulnya modal adalah sebagai berikut: 1. Pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai pada harta kekayaan asosiasi; 2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan; 3. Prinsip pengurusan oleh organ.35 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa PT merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum. PT memiliki status persona studi in judicio yang artinya sekalipun PT hanya berwujud suatu badan dan bukan 32

Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 113 33 Ibid. 34 Zaeni Asyahadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. Revisi cet.3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 106 35 Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 4

28 manusia alamiah, namun dimata hukum ia dipandang sama seperti manusoa alamiah yang dapat menjadi mendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kaitannya dengan ini, maka ada organ PT. Organ PT itu terbagi atas, a) Direksi; b) Komisaris; c) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada PT terbagi atas berbagai tanggung jawab, pada Pasal 97 ayat (3) UUPT tanggung jawab direksi yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang berssangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab kolegial, hal ini dimaksudkan untuk para direksi walaupun sudah ditentukan pembagian tugasnya antar direksi akan tetapi sesama direksi wajib tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selain kedua tanggung jawab tersebut juga dikenal dengan konsep ultra vires, konsep ini harus diperhatikan oleh para direksi karena ini keterkaitan dengan anggaran dasar. Adapun anggaran dasar tersebut tiada lain aturan main yang berlaku untuk perseroan, demikian tidak boleh dilanggar oleh Direktur. Jika sampai terjadi pelanggaran atas anggaran dasar oleh Direktur, maka hal inilah yang dinamkan sebagai ultra vires36. Badan hukum koperasi, yayasan dan PT memiliki sesuatu karakteristik masing-masing yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dari segi pendirian, kegiatan usaha dan penanggulangan. Oleh karena itu hal tersebut harus di tampilkan untuk dapat membedakan dari masing-masing badan hukum tersebut. 2.2 Landasan Konsep 2.2.1 Kerangka Konsep Studi kepustakaan merupakan dasar dari sebuah penelitian. Penelitian tidak semata-mata berangkat dari pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Konsep adalah definisi ilmiah suatu istilah tertentu yang dijelaskan dengan teori.37 Penelitian memerlukan suatu konsep yang dapat menjelaskan seperti apa penelitian tersebut secara detail tetapi tidak mengurangi dari konsep-konsep yang ada. Oleh karena itu, konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

36

Ibid., hlm. 26 Asmawi Noor Saraani, “Konsep dan Teori,” Institute of Malaysian and International Studies, 2010, (Malaysia: University Kebangsaan Malaysia) , hlm. 4

37

29

Diolah: Penulis, Februari 2015 38

Gambar 2.1 : Kerangka konsep

Kerangka konsep di atas berawal dari adanya UU Perkoperasian yang mengatur tentang tanggung jawab koperasi di pegang oleh pengurus atas segala pengelolaan yang dilakukannya.39 Pertanggung jawaban tersebut harus di paparkan di dalam adanya rapat anggota. Di samping itu, mekanisme pelaksanaan rapat anggota terdapat pada AD/ART yang dimiliki oleh masing-masing koperasi. AD/ART yang dimiliki masing-masing dari koperasi pun telah di periksa oleh pejabat yang berwenang pada proses pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Keterkaitan antara keduanya merupakan hal yang fundamental untuk mendukungnya proses pertanggungjawaban sebuah koperasi kepada anggota atau mitra usahanya.

38 39

Indonesia (a), Op.cit., Pasal 31 Ibid.

30 2.2.2 Koperasi Koperasi memiliki karakteristik sebagai kegiatan usaha yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 juga telah dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama beredar atas asas kekeluargaan. hal ini koperasi selaras dengan UUD 1945 yang menjadi fundamental negara Indonesia. di dalam koperasi pun pada bagian pembentukan tentu diatur dengan adanya persetujuan atau perjanjian. Hal ini juga memnuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat-syarat perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat berlaku untuk kedua belah pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya undang-undang, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.40 Koperasi merupakan perkumpulan yang berbadan hukum terdapat dari UU perkoperasian dalam beberapa pasal yang menyebutkan yaitu: a. Pasal 9, UU Perkoperasian, bahwa: “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.” b. Pasal 56 ayat (2), UU Perkoperasian, bahwa: “Status badan hukum koperasi harus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam beritat negara republik Indonesia.” c. Pasal 65 ayat (2), UU Perkoperasian, bahwa: “Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat UU ini berlaku, dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan kepada UU Perkoperasian ini. Hal ini dijelaskan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pada Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 yang memberikan suatu pemaparan tentang definisi suatu perkumpulan. Pada Pasal 1653 menyebutkan bahwa: “Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula pehimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan yang baik.” Di samping itu, dalam pendirian koperasi, tentu terdapat bentuk dan jenis koperasi yang akan didirikan. Koperasi berdasarkan pembentukannya dibedakan

40

Indonesia (d), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 31, (Jakarta: Pradnya Paramitra, 2001), Pasal 1338

31 menjadi dua bentuk yakni koperasi primer yang merupakan koperasi yang di dalamnya dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang41 dan bentuk bentuk lain yakni koperasi sekunder yakni koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi 42 Koperasi yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukannya yang didasari atas adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.43 Dalam UU Perkoperasian juga dijelaskan bahwa jenis koperasi terbagi menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi jasa. Masing-masing dari jenis tersebut memiliki kegiatan usaha tersendiri. Usaha koperasi merupakan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.44 Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan atau anggotanya. Calon anggota koperasi diberikan kewajiban dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam yaitu, (1) menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya, (2) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.45 2.2.2.1 Organ Koperasi Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa organ adalah alat penggerak sebuah organisasi atau badan usaha. Koperasi memiliki organ koperasi yakni diantaranya rapat anggota, pengurus dan pengawas. Akan tetapi, bukan berarti perangkat tersebut hanya 3 item saja, perangkat lainnya bisa saja ditambahkan seperti manager atau lainnya guna membantu pekerjaan pengurus ataupun kemajuan koperasi itu sendiri.46 Dalam koperasi simpan pinjam diatur tentang anggota dan calon anggota yang melakukan penyimpanan dana kepada

41

Indonesia (a), Op.cit., Pasal 6 Ibid., Pasal 6 Ayat 2 43 Ibid., Pasal 16 44 Indonesia (a), Op.cit., Pasal 43 45 Indonesia (e), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, PP No. 9 Tahun 1995. Pasal 19 46 Hasil wawancara dengan Trias Sujamiko, Asdep I, Deputi Bidang Kelembagaan dan Badan Hukum Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (tanggal 11 Juni 2015) 42

32 koperasi.47 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.48 Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.49 Anggaran dasar dibentuk dalam rangka pendirian koperasi, dalam hal perubahan dan pengesahan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.50 Pada koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan usaha penyertaan modal, para pengurus atau pengelola usaha yang dibiayai modal penyertaan wajib menyusun laopran tertulis mengenai kegiatannya sebagai bahan pembahasan dalam rapat anggota.51 Dari masing-masing organ tentu memiliki tugas, wewenang dan fungsi guna menjadikan organ tersebut dapat berjalan dengan baik pada proses pengelolaan koperasi. Berikut tabel penjelasan tentang tugas, wewenang dan fungsi dari rapat anggota:

47

Indonesia (e), Op.cit., Pasal 19 Indonesia (a), Op.cit., Pasal 22 49 Ibid., Pasal 22 (2) 50 Indonesia (b), Op.cit., Pasal 3 51 Indonesia (c), Pasal 14 48

33 Tabel 2.2 : Tugas, wewenang dan fungsi Rapat Anggota ORGAN

TUGAS

WEWENANG

FUNGSI

Rapat Anggota

1. menyelesaikan masalah didalam koperasi (internal) maupun koperasi dengan pihak ketiga (eksternal)

Menetapkan: 1. Anggaran dasar; 2. Kebijaksanaan dalam organisasi manajemen dan usaha koperasi; 3. pemilihan pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; 4. renacana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta laporan keuangan; 5. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam penugasan; 6. pembagian sisa hasil usaha; 7. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; 9. Meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pengelolaan koperasi

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. mengesahkan pertanggungjawaban pengurus paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Rapat Anggota Luar Biasa (Atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau keputusan pengurus dan pelaksanaannya diatur oleh anggaran dasar)

Sumber: UU Perkoperasian

Selain diatur dalam UU Perkoperasian, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri KUKM No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 menyatakan bahwa rapat anggota diantaranya: 1. Memutuskan anggaran dasar koperasi simpan pinjam yang memuat visi, misi dan tujuan yang diputuskan dalam rapat anggota;

34 2. Memberikan persetujuan penyaluran dana kepada koperasi lain dan anggotanya 3. Menetapkan standar biaya pinjaman meliputi biaya bunga dan administrasi; 4. Memberikan persetujuan atas pengangkatan pengelola oleh pengurus; 5. Menyepakati kebijakan dalam bentuk perlakuan kepada anggota baru terkait penentuan kebijakan bersama simpanan pokok dan simpanan wajib yang dikenakan kepada anggota baru; 6. Mengetahui dan menyetujui identitas organisasi; 7. Memilih dan menyetujui anggota baru; 8. Bersama dengan pengurus turut membicarakan dan memutuskan jika terjadi permasalahan di luar kewenangan pengelola; 9. Memberikan persetujuan atas -

Menentukan produk baru dalam bentuk simpanan dan pinjaman.

-

Menentukan plafon pinjaman.

-

Batasan penentuan bunga yang dapat ditetapkan oleh pengurus dan pengelola.

10. Pembagian dan penggunaan SHU KSP atau hasil usaha pada unit simpan pinjam; 11. Menyetujui dilakukannya penjaminan atas harta kekayaan koperasi atau membebani harta kekayaan dengan suatu hak tanggungan atau digadaikan; 12. Memberikan persetujuan koperasi simpan pinjam untuk melakukan penghimpunan dana dari calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya; 13. Harus mengetahui setiap pemberian pinjakan diatas plafon yang telah ditetapkan dan harus di wujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis; 14. Memberikan persetujuan terhadap pengelola untuk menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembelian saham/obligasi melalui pasar modal, menempatkan dana pada sarana investasi lainnya. Rapat anggota tidak dapat berjalan sendirinya tanpa ada yang mengatur jalannya rapat dan pedoman pelaksana (AD/ART). Pengatur jalannya rapat

35 dilakukan oleh pengurus rapat. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Akan tetapi, pengurus tidak selamanya menjabat dalam koperasi, pengurus juga memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota harus adanya persyaratan.52 Tabel 2.3: Tugas, wewenang dan fungsi Pengurus ORGAN

TUGAS

Pengurus

a. Pengelola koperasi dan usahanya;

a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

WEWENANG

a. Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi.

FUNGSI

b. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

b. Fungsi sebagai penasihat

c. Menyelenggarakan rapat anggota;

c. Pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

c. Pengurus sebagai pengawas

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

d. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan

d.Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi

e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

e. Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

e. Pengurus sebagai simbol

f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

f. mengangkat pengelola yang sebelumnya pengangkatan pengelola yang memiliki profesionalisme dan keahlian. Pengangkatan pengelola oleh pengurus harus diajukan kepada rapat anggota. Sumber: UU perkoperasian

Ketentuan lain tentang pengurus yang diatur dalam UU Perkoperasian menyatakan bahwa: 1. Pengurus dipilih oleh anggota melalui rapat anggota, dengan persyaratan mengenai dapat dipilihnya pengurus di dalam anggaran dasar. 52

Indonesia (a), Op.cit., Pasal 30

36 2. Memberikan

keterangan

dan

pertanggungjawaban

atas

setiap

kepengurusan kepada rapat anggota. 3. Memberikan keputusan atas diadakannya rapat anggota luar biasa yang diajukan oleh anggota. 4. Nama pengurus harus dicantumkan pada akta pendirian koperasi 5. Pengurus memiliki masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat di pilih kembali. 6. Pada saat pengangkatan pengelola oleh pengurus koperasi maka pengurus telah memberikan kewenangan kepada pengelola sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pengurus, dan pengurus dapat memberhentikan pengelola. 7. Pengurus dalam menjalankan tugasnya baik bersama sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi baik yang disebabkan kesengajaan maupun atas adanya kelalaian pengurus atau pengurus dapat dikenai pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang di timbulkan oleh seluruh tindakannya secara perdata. 8. Pengurus yang melakukan kesengajaan khususnya dalam tindakan kesengajaan dalam melanggar hukum atau melawan hukum maka pengurus dapat dituntut secara pidana. 9. Pengurus yang melanggar ketentuan anggaran dasar tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi internal koperasi terhadap koperasi. 10. Setiap laporan pertanggung jawaban koperasi harus di tandatangani oleh seluruh pengurus koperasi, bila ada pengurus yang tidak menandatangani makan pengurus tersebut harus menjelaskan kegiatannya sesua dengan keputusan rapat anggota. 11. Penerimaan

pertanggung

jawaban

oleh

rapat

anggota

berarti

membebaskan pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam Kepmen KUKM No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 terkait pengurus Koperasi Simpan Pinjam Menyatakan bahwa: 1. Pengurus menjalankan fungsi eksekutif. 2. Pengurus dapat diangkat menjadi pengelola koperasi

37 3. Perjanjian pinjaman harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengurus koperasi simpan pinjam dengan isi mengatur hal hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 4. Pengurus

bersama

dengan

rapat

anggota

memutuskan

adanya

permasalahan yang timbul dan permasalahan ini diluar kewenangan pengelola. 5. Bersama dengan pengelola menentukan besarnya plafon pinjaman, biaya pinjaman. 6. Pengurus

bersama

pengelola

memutuskan

pemanfaatan

dana

menganggur yang bersifat sementara serta emenetapkan penyesuaian tingkat bunga. 7. Pengurus memeriksa dan memberikan persetujuan atau tidak atas adanya pengajuan oleh pengelola atas: a. Memutuskan pinjaman yang lebih besar dari plafon yang telah ditetapkan. b. Memutuskan rencana investasi terhadap dana yang menganggur. c. Memutuskan syarat dan prosedur pinjaman. d. Menetapkan penyesuaian bunga. Sebagaimana yang telah terdapat pada tabel. Pengurus koperasi memiliki berbagai fungsi,yaitu: 1. Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi. Fungsi pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi diwujudkan dalam menentukan tujuan organisasi, merumuskan kebijakan organisasi, menentukan rencana sasaran serta program kerja organisasi koperasi, memilih dan mengawasi tindakan-tindakan pengelola dan karyawan dalam mengelola usaha koperasi. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan dan pertumbuhan organisasi dan sekaligus menjadi sumber inisiatif dan inspirasi bagi pengembangan usaha koperasi dan menilai semua hasil kerja kegiatan-kegiatan pengelolaan koperasi secara operasional yang menjadi tanggung jawab pengurus.

38 2. Fungsi sebagai penasihat Fungsi sebagai penasihat ini berlaku baik bagi para pengelola maupun bagi para anggota. Bagi para pengelola meminta nasihat kepada pengurus adalah penting sekali, terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus. 3. Pengurus sebagai pengawas Bahwa pengurus merupakan orang yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan organisasi. 4. Pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi Demi keberlangsungan usaha dan keberlanjutan organisasi koperasi, maka pengurus harus: a. Mampu menyediakan adanya pengelola yang cakap dalam organisasi. b. Menyeleksi dan memilih eksekutif atau manajer agar kopersi berjalan, profesional. c. Menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari organisasi. d. Mengikuti perkembangan pasar, dengan tepat mengarahkan berbagai jenis layanan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh koperasi sesuai dengan dinamika pasar dan tingkat kelayakan maupun profitabilitas usaha. 5. Pengurus sebagai symbol Langkah-langkah yang diambil pengurus terhadap anggota maupun karyawan bersifat persuasif yang menempatkan pengurus menjadi pemimpin yang memiliki kekuatan dan motivator bagi pencapaian tujuan. Strategis perusahaan dan kebijaksanaan umum dari organisasi koperasi dirumuskan secara sistematis oleh pengurus dan menyajikan informasi koperasi secara cermat dalam menunjang kinerja usaha. Pengawas

memiliki

tugas

melakukan

terhadap

pelaksanaan

kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam UU Perkoperasian, ketentuan pengawas yaitu: 1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;

39 2. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota; 3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Selain ketentuan tersebut, pengawas juga memiliki tugas, fungsi dan wewenang guna menjadikan organ ini baik dalam menjalankan di kepengurusan koperasi. Berikut tabel tentang tugas, fungsi dan wewenang dari pengawas: Tabel 2.4: Tugas, wewenang dan fungsi Pengawas ORGAN

TUGAS

Pengawas

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

WEWENANG a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi

FUNGSI a. pengawasan terhadap pengelolaan koperasi

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Sumber: UU Perkoperasian

Kewenangan pengawas guna meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.kepada pengawas tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi internal aras setiap pelanggaran anggaran dasar oleh pengawas. Hal ini disebut sebagai fungsi supervisitas pengelolaan koperasi. 2.2.3 Kegiatan Usaha Koperasi Sebagai Badan Hukum Kegiatan usaha merupakan salah satu bagian dari perbuatan hukum dari suatu badan hukum koperasi. Hal ini didukung dari adanya Pasal 1654 Kitab Undangundang Hukum Perdata bahwa badan hukum berkuasa melakukan perbuatanperbuatan perdata. Pada undang-undang atau anggaran dasar maupun dalam anggaran rumah tangga dari badan hukum, ditunjuk siapa yang dapat bertindak hukum guna melakukan perbuatan hukum untuk badan hukum. Dengan demikian, badan hukum koperasi dijalankan oleh para pengurusnya dan berwenang atas nama koperasi. Salah satu diantaranya melakukan kegiatan investasi.

40 2.2.3.1 Investasi Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Investasi memiliki pengertian sebagai kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.53 Hakekat investasi menurut definisi dari Ensiklopedia Indonesia adalah penanaman modal untuk proses produksi. Hal ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatannya tidak semata-mata hanya untuk produksi, melainkan juga untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan investasi.54 Pengertian investasi menurut Komaruddin: 1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat berharga lainnya 2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal 3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.55 Karena terdapat beberapa kelemahan dalam definisi yang dipaparkan oleh para ahli, definisi diatas perlu disempurnakan, sehingga Salim HS56 memberikan definisi investasi, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya investasi terbagi atas dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sedangkan, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi digunakan untuk pengembangan dan perluasan usaha yang terbuka bagi investasi serta

53

Komaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 2 Salim HS & Budi Sutrisno, Hukum Investasi Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 32 55 Pandji Anoraga, BUMN, Swasta, dan Koperasi, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 47 56 Salim HS & Budi Sutrisno, Op.cit., hlm. 33 54

41 bertujuan untuk memperoleh keuntungan.57 Selain macam-macam dari investasi, investasi juga terdapat dalam berbagai jenis yaitu: 1.

Jenis Investasi Investasi berdasarkan asetnya58 merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya, terbagi atas dua jenis: a. Real asset, investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya b. Financial

asset,

dokumen/surat

klaim

tidak

langsung

pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan kedua jenis investasi ini terletak pada likuiditas, yang dalam hal ini berarti mudahnya mengonversi asset menjadi biasa transaksi yang cukup rendah. Real asset secara umum kurang likuid dibandingkan dengan financial asset, hal ini dikarenakan sifat heterogennya dan kegunaan khusunya. 2. Investasi berdasarkan pengaruhnya59 merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi, terbagi atas dua macam: a. Investasi autonomos (berdiri sendiri), investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga b. Investasi induced (mempengaruhi-menyebabkan), investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja seperti bunga bank. 3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan60 merupakan investasi yang didasarkan atas asal mula investasi tersebut diperoleh, terbagi atas dua macam: 57

Ibid. Komaruddin Ahmad, Op.cit.,, hlm. 2 59 Ensiklopedia Indonesia 60 Indonesia (f), Undang-Undang Penanaman Modal Asing. UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 11 Tahun 1968. 58

42 a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), sumber dari investasi berasal dari pembiayaan luar negeri b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN), sumber dari investasi berasal dari pembiayaan dalam negeri 4. Investasi

berdasarkan

bentuknya61

merupakan

investasi

yang

didasarkan pada cara menanamkan investasinya, terbagi menjadi dua macam: a. Investasi portofolio, dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi b. Investasi langsung, bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan Dengan adanya kegiatan usaha ini yang dilakukan oleh pengurus sebagai perwakilan maka perikatan terhadap pihak ketiga yang dibuat atas nama koperasi menjadi tanggung jawab badan hukum koperasi. Apabila dalam perjanjiannya dengan pihak ketiga menimbulkan kerugian bagi koperasi akibat perbuatan lalai atau sengaja dari pengurus, tanggung jawab koperasi adalah seutuhnya terpisah dengan tanggung jawab pengurus atau anggota pengurus yang dikarenakan perbuatan lalai atau sengaja. Tanggung jawab pengurus tersebut merupakan tanggung jawab terhadap koperasi dan bukan pihak ketiga.62

61

Pandji Anoraga, Op.cit., hlm. 46 Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: bentuk-Bentuk Perusahaan,(Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 224-225

62