BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Piutang Piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu bagian yang besar dari harta likuid perusahaan. Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut : Recivables are claims held against customers and others for money, goods, or services. Sedangkan pengertian piutang menurut S.Hadibroto adalah : Piutang merupakan klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau jasa, untuk maksud akuntansi istilah dipergunakan dalam arti yang lebih sempit yaitu merupakan klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan uang. Penjelasan definisi di atas diketahui bahwa piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang. Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan, melakukan pengiriman barang,

Universitas Sumatera Utara

penagihan dan akhirnya menerima pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti pinjaman kepada pimpinan atau karyawan. Piutang merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam modal kerja suatu perusahaan. Sebagian piutang dapat dimasukkan dalam modal kerja yaitu bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual dan sebagian lain yang termasuk modal kerja potensial yaitu bagian yang merupakan keuntungan. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja yaitu kas - persediaan - piutang - kas. Dalam keadaan normal dan dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dari pada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah, yang penting kebijaksanaan kredit yang efektif dan prosedur-prosedur penagihan untuk menjamin penagihan piutang yang tepat pada waktunya dan mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih.


2.1.2 Klasifikasi Piutang Pada umumnya piutang bersumber dari kegiatan operasi normal perusahaan yaitu penjualan kredit atas barang dan jasa kepada pelanggan, tetapi selain itu masih banyak sumber-sumber yang dapat menimbulkan piutang. Smith and Skousen memberikan klasifikasi piutang terdiri atas “piutang dagang trade recivables dan piutang bukan dagang”. 1) Piutang dagang a.

Wesel tagih atau notes receivables Wesel tagih ini didukung oleh suatu janji formal tertulis untuk membayar.

b.

Piutang usaha atau accounts recivables Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin “rekening terbuka”. Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam tiga puluh sampai sembilan puluh hari. Perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan yaitu faktur dan kontrak-kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak mencakup bunga, meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayaran tidak


dilakukan dalam periode tertentu, dengan kata lain piutang dagang merupakan tipe piutang paling besar. 2) Piutang bukan dagang Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi-transaksi yaitu: a. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa. b. Uang muka kepada pemegang saham, para direktur, pejabat, karyawan dan perusahaan-perusahaan affiliasi. c. Setoran-setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum dan instansi-instansi lainnya. d. Pembayaran dimuka pembelian-pembelian. e. Setoran-setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya. f. Tuntutan atas kerugian atau kerusakan. g. Saham yang masih harus disetor. h. Piutang deviden dan bunga. Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan-persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtisarkan dalam perkiraan-perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan.


2.1.2.1 Sistem Informasi Akuntansi Penagihan Piutang Penagihan piutang dari penjualan kredit dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain : 1.

Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit.

2.

Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang.

3.

Sistem

penagihan

piutang

melalui

penagih

perusahaan dilaksanakan dengan prosedur. 2.1.2.2 Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit Fungsi yang terkait dalam sistem penagihan piutang dari penjualan kredit adalah : a. Fungsi sekretariat Fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau remittance advice melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima bersama dari para debitur dan fungsi ini berada di tangan bagian sekretariat.


b. Fungsi penagihan Fungsi

ini

bertanggungjawab

untuk

melakukan

penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. c. Fungsi kas Fungsi ini bertanggungjawab atas penerimaan cek dari fungsi

sekretariat

atau

fungsi

penagihan

dan

menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tangan bagian kas. d. Fungsi akuntansi Fungsi

ini

penerimaan

bertanggungjawab kas

dari

piutang

dalam ke

pencatatan

dalam

jurnal

penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang, dan fungsi ini berada di tangan bagian akuntansi. e. Fungsi pemeriksa intern Fungsi ini bertanggungjawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan


oleh fungsi akuntansi, dan fungsi ini berada di tangan bagian pemeriksa intern. 2.1.2.3 Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang adalah: 1) Surat pemberitahuan 2) Daftar surat pemberitahuan 3) Bukti setor bank 4) Kuitansi. Surat

pemberitahuan

merupakan

dokumen

untuk

memberitahu maksud pembayaran yang akan dilakukan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas. Bukti setor bank merupakan bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Kuitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. 2.1.2.4 Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur Sistem penagihan piutang melalui penagih perusahaan dilaksanakan dengan prosedur adalah : 1. Penerimaan piutang mengirimkan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.


2. Bagian penagihan mengirimkan penagih untuk melakukan penagihan kepada debitur. 3. Bagian penagihan menerima cek atas nama dalam surat pemberitahuan dari debitur. 4. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. 5. Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 6. Bagian kas menyetor ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. 7. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Sistem pengendalian intern yang baik mengharuskan agar semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk cek atas nama atau giro bilyet. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang kepada penagih untuk melakukan penyelewengan.

Bentuk

penerimaan

kas

melalui

penagih

perusahaan ini yang biasa dilaksanakan di Indonesia, sedangkan bentuk lain masih jarang dilakukan.


2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Piutang Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor

tersebut

diantaranya

adalah

seperti

yang

dikemukakan oleh Bambang Riyanto (2001:85-87) sebagai berikut : a. Volume Penjualan Kredit Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya resiko, tetapi bersamaan dengan iu juga memperbesar profitability. b. Syarat Pembayaran Penjualan Kredit Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnmya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. c. Ketentuan Tentang Pembatasan Kredit Dalam penjualan kredit perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafond bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafond yang ditetapkan bagi masingmasing langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, jika batas maksimal plafond lebih rendah, maka jumlah piutang pun akan lebih kecil. d. Kebijaksanaan Dalam Mengumpulkan Piutang Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih, sehingga akan lebih memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan


menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga jumlah piutang perusahaan akan lebih besar. e. Kebiasaan Membayar Dari Para Langganan Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam periode cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih kecil, sedangkan langganan membayar periode setelah cash discount akan mengakibatkan jumlah piutang lebih besar karena jumlah dana yang tertanam dalam piutang lebih lama untuk menjadi kas. 2.1.4 Perputaran Piutang Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Perputaran piutang adalah masa-masa penerimaan piutang dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Piutang yang terdapat dalam perusahaan akan selalu dalam keadaan berputar. Perputaran piutang akan menunjukkan berapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Definisi perputaran piutang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini : Menurut S.Munawir (2002:75) memberikan keterangan bahwa posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut (turn over receivable), yaitu dengan membagi total penjualan kredit (netto) dengan piutang rata-rata. Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001:90) menyatakan bahwa tingkat perputaran piutang (receivable turn over) dapat diketahui dengan membagi jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang (average receivable). Dari pengertian yang


telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang terdiri dari dua variabel yaitu total penjualan kredit dan rata-rata piutang.

2.1.5 Resiko Kerugian Piutang Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akan mengandung resiko yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini resiko hanya bisa dikendalikan agar berada dalam batas yang wajar. Resiko yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit disebut resiko kerugian piutang. Menurut S. Munawir berpendapat bahwa : Semakin besar day’s receivable suatu perusahaan semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Dan kalau perusahaan tidak membuat cadangan terhadap kemungkinan kerugia yang timbul karena tidak tertagihnya piutang (allowance for bad debt) berarti perusahaan telah memperhitungkan labanya terlalu bear (overstated) Menurut S. Munawir resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam yaitu : a. Resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (Piutang) Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan, juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan.


b. Resiko tidak dibayarnya sebagian piutang Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. c. Resiko keterlambatan pelunasan piutang Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. d. Resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang Resiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semkin besar dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. 2.1.6 Penghentian Pengakuan Piutang Piutang dihentikan pengakuannya jika: 1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan tersebut berakhir atau perseroan mentransfer piutang dan ditransfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. 2. Perseroan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari piutang atau perseroan tetap memiliki halk kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari piutang, namun juga menanggung kewajiban kontaktual untuk membayar arus kas yang diteriama tersebut kepada satu atau lebih pihak menerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: a) Perseroan tidak wajib membayar penerima akhir, kecuali jika perseroan memperoleh jumlah yang setara dari asset awalnya. Uang muka jangka pendek yang diberikan perseroan dengan


hak untuk memperoleh kembali jumlah yang dipinjamkan tersebut secara penuh ditambah bunga terutang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar tidak menyalahi persyaratan ini. b) Perseoran tidak diperkenankan, berdasarkan persyaratan dalam kontrak transfer, untuk menjual atau mengagunkan aset awalnya kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas. c) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagihnya untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan. Selain itu, perseroan berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas selama periode penyelesaian jangka pendek yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi teersebut harus diserahkan kepada penerima akhir. 3. Transfer piutang memenuhi kriteria penghentian pangakuan jika secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan piutang. 4. Dalam hal perseroan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan piutang tersebut, maka perseroan menentukan apakah perseroan masih


memiliki pengendalian atas asset keuangan tersebut jika tidak lagi memilki pengendalian, maka piutang dihentikan pengakuannya dan jika masih memiliki pengendalian, maka piutang tetap diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan piutang tersebut. 2.2. Program Kemitraan Program kemitraan melakukan kegiatan dalam bentuk: 1. Pemberian pinjaman dalam bentuk: a) Pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat

bantu

produksi,

dan

lain

sebagainya

yang

dapat

meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. b) Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan. 2. Hibah, dalam bentuk: a) Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dalam rangka: 1) Meningkatkan keterampilan manejerial dan teknik produksi atau pengolahan.


2) Meningkatkan pengendalian mutu produksi. 3) Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi 4) Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan b) Bantuan pemasaran produk mitra binaan dalam bentuk: 1) Membantu penjualan produk mitra binaan 2) Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan pemeran maupun penyedian ruang pamer c) Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan

atau

pelatihan

swasta

professional

maupun

perguruan tinggi. d) Jangka waktu atau masa professional untuk mitra binaan dapat dilakukan terus menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable. Beban operasional yang terdapat dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut: a. Untuk mendukung pelaksanaan Program Kemitraan, dosediakan dana operasional yang bersumber dari hasil pengembangan dana


kemitraan (bukan dari pokok dan penyisihan laba BUMN). Dana operasional tersebut digunakan untuk operasional yang meliputi: 1) Kegiatan pembinaan yang terdiri dari: a. Beban perjalanan dinas petugas/pengelola dalam rangka survey

lokasi

usaha

calon

Mitra

Binaan,

monitoring/evaluasi perkembangan usaha Mitra Binaan, dan keegiatan penagihan pinjaman. b. Beban

upah

tenaga

harian/honorer

yang

membantu

pelaksanaan Program Kemitraan 2) Beban

kegiatan karyawan unit PKBL, yaitu beban yang

berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam nmelaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan. 3) Beban administrasi meliputi beban administrasi Bank, beban surat menyurat, dan sejenisnya. 4) Pengadaan inventaris, yaitu pembelian perangkat computer beserta program aplikasinya dan inventaris kantor lainnya. 5) Pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjangkegiatan oparasional, yang pengadaannya disesuaikan dengan kondisi dana oparasional yang tersedia.


2.2.1 Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan Dana pembinaan kemitraan yang disalurkan melalui Program Kemitraan ditujukan kepada Mitra Binaan yang masih terdaftar dalam Program Kemitraan. Dengan kata lain, dana ini hanya dapat diberikan untuk kepentingan Mitra Binaan. Dana Pembinaan Kemitraan disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu Mitra Binaan dalam rangka mengembangkan usahanya, meliputi: program pendidikan, program pelatihan, program pemagangan, program pemasaran, program promosi, dan hal lainnya yang menyangkut peningktan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan. Oleh karena itu, atas Dana Pembinaan Kemitraan tersebut Mitra Binaan tidak menerima dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk program – program yang telah disusun. Kegiatan yang dibiayai melului dana pembinaan kemitraan tersebut ditangani oleh BUMN Pembina yang dalam pelaksanaan dapat menyertakan pihak luar sebagai pelaksanaan kegiatan, misalnya dalam hal penyedian materi pelatihan, penyelenggara kegiatan pameran, dan sebagainya. Pihak – pihak yang terkait proses penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan pada Program Kemitraan adalah sebagai berikut:


a) BUMN Pembinaan BUMN Pembina bertanggung jawab untuk menyusun program yang dibutuhkan oleh Mitra Binaan, melaksanakan program tersebut atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakannya, serta melakukan pembiayaan atas program tersebut. b) Mitra Binaan Mitra Binaan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam program yang telah disusun oleh BUMN Pembina tersebut. c) Pelaksaan penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan Pelaksanaan penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang diamanatkan oleh BUMN Pembina dean menyampaikan program tersebut kepada Mitra Binaan. 2.2.2 Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan Menurut Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, pihakpihak yang terkait dalam proses penyaluran pinjaman pada Program Kemitraan (Pedoman Akuntansi BUMN PKBL, 2008:8) 1. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bertanggungjawab untuk menyusun program penyalur pinjaman, melakukan evaluasi terhadap proposal yang diterima, menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan yang memenuhi persyaratan, serta melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Mitra Binaan. 2. Kordinator BUMN Pembina. Setiap tahun Menteri Negara BUMN menetapkan Kordinator BUMN Pembina pada masing – masing provinsi. Kordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:


• Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN Pembina. • Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai Calon Mitra Binaan untuk menghindarri duplikasi penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan. • Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di wilayah koordinasinya kepada Menteri Negara BUMN dan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya. 3. Mitra Binaan Mitra Binaan memperoleh pinjaman berdasarkan proposal pinjaman yang dilakukan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebgai berikut: • Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur. • Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati • Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periode kepada BUMN Pembina. 2.2.3 Dana Bergulir (Revolving fund) Dana bergulir (revolving fund) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini berguna sebagai sumber dana

dan beban

oprasional unit PKBL. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.


2.3 Program Bina Lingkungan Program Bina Lingkungan melakukan kegiatan dalam bentuk: 1) Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam. Jenis bantuan korban bencana alam tersebut berupa: •

Penyedian bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan MCK pengungsi.

•

Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis

•

Bantuan perahu karet, tenda pengungsi/tempat penampungan sementara

•

Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat.

2) Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, jenis bantuan terhadap pendidikan dan pelatihan adalah: •

Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sokolah umum maupun pesantren dan madrasah

•

Bantuan biaya pendidikan/beasiswa

•

Pelatihan atau pemagangan bagi anak putus sekolah


•

Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

3) Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jenis bantuan kesehatan berupa: •

Renovasi balai pengobatan masyarakat

•

Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat.

4) Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat. jenis bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum adalah: •

Rehabilitasi prasarana pendidikan

•

Pengembangan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum

•

Pengembangan dan rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo

5) Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas ibadah masyarakat. jenis bantuan sarana ibadah adalah: •

Bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah

•

Pengadaan perlengkapan ibadah


•

Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.

2.3.1 Penyaluran Bantuan Program Bina Lingkungan Penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dilakukan melaluitahapan sebagai berikut: A. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survey dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat. B. BUMN Pembina menyalurkan bantuan kepada masyarakat baik secara langsung atau bekerjasama dengan pihak/instansi terkait, misalnya dengan Palang Merah Indonesia Proses penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina berbeda-beda antara satu BUMN Pembina dengan BUMN Pembina lainnya, tergantung pada sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia. Namun, secara umum penyaluran bantuan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: A. Penyaluran bantuan dengan cara pelaksanaan seluruh proyek bantuan ditangani oleh BUMN Pembina yang bersangkutan sehingga masyarakat menerimanya dalam bentuk barang yang diperlukan.


B. Penyaluran bantuan dengan cara pemberian sebagian barang/jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek dan sebagian kebutuhan lainya disediakan oleh masyarakat. C. Penyaluran bantuan dengan cara pembirian uang tunai. 2.3.2 Pemberian Bantuan Program BL BUMN Pembina Menurut Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara Pihakpihak yang terkait dalam proses pemberian bantuan pada Program Bina Lingkungan BUMN Pembina (Pedoman Akuntansi BUMN PKBL, 2008:9) A. BUMN Pembina BUMN Pembina bertanggung jawab untuk mengavaluasi proposal yang diterima dari masyarakt (jika permohonan datang dari masyarakat) atau mengevaluasi objek bantuan, melakukan penyaluran bantuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan dari proposal tersebut. B. Kordinator BUMN Pembina Kordinator BUMN Pembina bertanggung jawab untuk melakukan kordinasi dalam perencanaan penyaluran bantuan. C. Penerima Bantuan Penerima bantuan bertanggung jawab untuk menyusun proposal permintaan bantuan, melaksanakan proposal tersebut sesuai kesepakatan dengan BUMN Pembina, serta melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada BUMN Pembina.

2.4 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Setiap BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, BUMN Pembina wajib pula melakukan pembukaan atas pelaksanaan program tersebut. Selama ini, pembukaan yang diselenggarakan pada beberapa unit PKBL masih mengunakan tata buku tunggal berbasis kas.


Disamping itu, terdapat beberapa BUMN Pembina yang belum memiliki kebijakan akuntansi atau pedoman akuntansi yang memadai sehingga praktik akuntansi antara satu unit PKBL lainnya menjadi berbeda – beda sesuai dengan kebijikan masing – masing Pembina BUMN. Sesuai

dengan

perkembangan

kondisi

dan

tuntutan

untuk

meningkatkan akuntabilitas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (goog corporate governance, GCG) pada satu entitas ekonomi, basis pencatatan akuntansi diarahkan untuk menggunakan kata buku ganda berbasis akrual (accrual basis double entry). Memperhatikan kondisi yang berlaku d unit PKBL serta tuntutan untuk menerapkan GCG, maka sudah seharusya dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina memiliki pedoman akuntansi guna mengakomodasi ketentuan penyusun laporan keuangan. 2.4.1 Tujuan dan Sasaran PKBL Pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

merupakan

petunjuk

bagi

unit

PKBL

dalam

menyelenggarakan pencatatan atas transaksi unit PKBL dalam rangka menyusun dan menyajikan laopran keuangan ssesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku. Sasaran ingin dicapai dengan adanya Program Akuntansi Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah:


1. Tersedia acuan resmi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku bagi PKBL 2. Tercapainya perbaikan informasi yang dihasilkan baik struktur, kualitas, relevansi, maupun aspek komparabilitasnya. 3. Tercapainya keseragaman pencatatan akuntansi unit PKBL menjadi sistem pembukuan berganda 4. Terwujudnya tertib administrasi pada unit PKBL agar dapat memberikan

informasi

yang

relavan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 2.4.2 Kegiatan Utama PKBL Kegiatan utama unit PKBL adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan melalui Program Kemitraan serta pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan. Berikut penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut: I.

Penyaluran pinjaman Pinjaman yang disalurkan melalui Program Kemitraan diarahkan kepada Usaha Kecil yang secara teknis perbankan belum memnuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:


a. Penerimaan dan evaluasi proposal Calon Mitra Binaan yang ingin mendapat pinjaman Program Kemitraan untuk pengembangan usahanya, harus menyampaikan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur yang memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut: 1. Nama dan alamat unit usaha 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha 3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus 4. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang. 5. Rencan usaha dan kebutuhan dana. b. Penyaluran pinjaman Apabila proposal dan calon Mitra Binaan telah disetujui, maka unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.


2. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya 4. Syarat – syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman) II.

Penagihan pinjaman piutang dan penyelesaian piutang bermasalah Mitra Binaan setelah pinjaman disalurkan, maka BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur memonitor kewajiban Mitra Binaan. Pinjaman dana Program Kemitraan dinilai kualitasnya berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman dari Mitra Binaan. Penggolongan kualitas pinjaman, sesuai ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut: 1. Lancar Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman selambat – lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan pinjaman yang telah disetujuai bersama. 2. Kurang Lancar


Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. 3. Diragukan Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujuai bersama. 4. Macet Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa adminitrasi pinjaman yang telah malampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. 2.4.3 Angsuran Yang Belum Teridentifikasi Angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasikan/diidentifikasi nama Mitra Binaannya sampai dengan tanggal Laporan Keuangan. Angsuran belum teridentifikasi diakui pada saat angsuran tersebut diterima oleh unit PKBL. Besarnya angsuran belum teridentifikasi diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yang diterima unit PKBL. Saldo pos angsuran


belum teridentifikasi akan berkurang pada saat diketahui identitas Mitra Binaan yang melakukan pembayaran, dan jumlah yang teridentifikasi tersebut akan mengurangi saldo piutang Mitra Binaan. Angsuran belum teridentifikasi disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai kewajiban jangka pendek dan diungkapkan dalam bentuk rincian jumlah dan keterangan lain yang relevan. 2.5 Aspek Keuangan 2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan juga sering dinyatakan sebagai produk akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan berisikan data-data yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan dan posisi keuangan dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh perusahaan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan, 2002:2) yaitu: Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lainnya serta laporan penjelasan yang merupakan bagian itergral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk sekejul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan sekmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.


Menurut Sofyan Safri Harahap (2002 : 117) “Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkanm dan diproses dalam akuntansi keuangan yang dikomunikasikan secara periodic kepada para pemakainya”. Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pamasok, kreditur usaha lainnya, pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat. 2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Tujuan utama laporan keuangan menurut Mas’ud Machfoez (199 : 2) adalah “untuk menyediakan informasi laporan keuangan suatu badan

usaha

yang

akan

digunakan

oleh

pihak-pihak

yang

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil keputusan ekonomi”. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan suatu badan usaha dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok interen dan kelompok ekstren perusahaan.kelompok interen perusahaan merupakan orang-orang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan seperti pimpinan dan karyawan perusahaan. Sedangkan kelompok ekstren perusahaan merupakan kelompok yang tidak turut terlibat secara langsung dalm kegiatan operasional perusahaan,

seperti

pemilik

perusahaan,

kreditur,

pelanggan,

pemerintah dan masyarakat.


Menurut

Ikatan

Akuntan

Indonesia

(Standar

Akuntansi

Keuangan, 2002 : 4) tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

3.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atas pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar dapat mereka mengambil keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK NO. 45 (2004 : 45)

secara rinci tujuan dari laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 1. 2. 3. 4.

5.

Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Usaha jasa suatu organisasi.


2.5.3 Biaya Operasional Biaya Operasional merupakan beban yang dikeluarkan melalui PTPN II berdasarkan dividen kepada unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk kegiatan operasional.

2.6 Penelitian Terdahulu Penenelitian Pirwandes Purba (2004) melakukan penelitian evaluasi kinerja program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, dimana penulis menggunakan metode analisis Deskriptif dan Komparatif untuk menganalisis kinerja PKBL dengan indikator-indikator penilaian kesehatan perusahaan BUMN yang menjadi pedoman dalam penilaian Kinerja Perusahaannya. Dari penelitian yang telah penulis lakukan ternyata diketahui bahwa kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tahun 2006 nilai kinerja pada Tingkat Efektivitas Penyaluran dana mencapai 3 (tiga) poin atau 91,04% dan pada Tingkat Kolektibilitas Pengambilan Pinjaman mencapai 2 (dua) poin atau 56,26% dari 6 (enam) poin total indikator yang diharapkan, namun masih dalam kategori baik. Penelitian Pamela Aritonang (2006) penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan Pengetahuan Mentri Negara BUMN tentang PKBL sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dari BUMN di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Purwokerto.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Purwokerto sebagai unit operasional telah menerapkan ketentuan peraturan Mentri Negara BUMN tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan. Penelitian Ahmad Tobari (2003) jenis penelitian dalam penelitian ini adalah data deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah pemberdayaan Usaha Kecil melalui pemberian pinjaman modal usaha dan pembinaan melalui diklat pengenalan internet oleh PKBL perum perunnas Reg IV. Dari data yang dianalisis maka dapat disimpulkan pemberian pinjaman modal usaha telah dilaksanakan sesuai prosedur yang baik dan dapat membantu Mitra Binaan untuk meningkatkan Mitra Binaan untuk meningkatkan kegiatan usahanya sedangkan dalam pembinaan berupa diklat pengenalan internet tidak dapat menjadi fasilitas penunjang bagi semua Mitra Binaan, Mitra Binaan yang bergerak dibidang pertokoan dan warung makanan tidak dapat mempergunakan fasilitas internet untuk meningkatkan usahanya sehingga pemberdayaan yang dilakukan PKBL Perum Perunnas Reg. IV belum sepenuihnya berhasil. 2.7 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolosi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan ketrkaitan antar variable yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian.


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dikembangkan kerangka konseptual penelitian ini, pada gambar 2.1

Piutang Lancar (X1)

Piutang Kurang Lancar (X2)

Beban Operasional

Piutang Diragukan

PTPN II

(X3)

(Y)

Piutang Macet (X4)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas suatu penelitian yang dilakukan agar dapat mempermudah dalam menganalisisnya. Dari kerangka konseptual yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 :

Piutang Lancar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap beban oprasional.


H2 :

Piutang Kurang Lancar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap beban oprasional.

H3 :

Piutang Diragukan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap beban oprasional.

H4 :

Piutang Macet mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap beban oprasional.

H5 :

Piutang Lancar, Piutang Kurang Lancar, Piutang Diragukan dan Piutang Macet secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap beban oprasional.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents