BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Evaluasi Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil suatu program atau kegiatan dan merupakan suatu proses untuk menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan (Notoatmodjo, 2011). Jenis evaluasi yang dibedakan berdasarkan sasaran dan waktu pelaksanaannya menurut Muninjaya (2011) dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 2.1.1. Evaluasi input Evaluasi input dilaksanakan sebelum kegiatan program dimulai, untuk mengetahui ketepatan jumlah, mutu sumber daya, metode, standar prosedur pelaksanaan disesuaikan dengan sumber daya yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program. Evaluasi ini bersifat pencegahan (preventive evaluation) karena kegiatan evaluasi ini mengkaji persiapan kegiatan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan sedini mungkin. 2.1.2. Evaluasi proses Evaluasi proses dilaksanakan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan program atau metode yang digunakan, meningkatkan motivasi staf, dan memperbaiki komunikasi di antara staf, dan sebagainya. Evaluasi ini disebut dengan formative evaluation.
6
7
2.1.3. Evaluasi output Evaluasi output dilaksanakan pada hasil kegiatan program. Kegiatan evaluasi ini disebut summative evaluation atau impact evaluation. Dilaksanakan setelah pekerjaan selesai untuk mengetahui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Output dibandingkan dengan target, efek, atau outcome untuk mengetahui pengaruh kegiatan program terhadap sikap dan perilaku masyarakat atau dampak program pada penurunan kejadian sakit atau kematian. Evaluasi ini juga ditujukan untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan dibandingkan dengan standar mutu yang sudah ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.
2.2. PenerapanManajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dalam Mengelola Air Limbah Komunal. Dalam Bidang kesehatan Manajemen POAC sering dipergunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan baik di Insitusi kesehatan maupun di Rumah Sakit. Berikut adalah penjelasan mengenai POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling) (Muninjaya, 2011)
2.2.1. Fungsi Perencanaan (Planning)
Fungsi perencanaan adalah fungsi terpenting dalam proses manajemen. Fungsi ini akan menentukan arah fungsi manajemen lainnya. Dalam hal ini, fungsi perencanaan merupakan landasan dasar pengembangan proses manajemen secara keseluruhan. Jika perencanaan tidak dirumuskan dan ditulis dengan jelas, proses manajemen tidak berjalan secara berurutan dan teratur, dengan kata lain perencanaan
8
manajerial akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang dijalankan. Orang yang akan melakukan kegiatan manajerial, waktu dan proses adalah pelaksanaannya. Perencanaan manajerial terdiri dari dua bagian utama, yaitu perumusan strategi dan penerapan strategi. Bagian pertama adalah perumusan strategi dengan menetapkan tujuan dan kebijaksanaan umum dalam organisasi. Untuk merumuskan strategi, manajer harus memiliki keterampilan manajerial yang bersifat konseptual. Bagian kedua, pnerapan strategi dilaksanakan dengan menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk menerapkan kegiatan ini, manajer harus memiliki keterampilan manajerial yang bersifat teknis. 1. Batasan Perencanaan Batasan perencanaan kesehatan adalah proses perumusan masalah kesehatan yang potensial berkembang di masyarakat, penentuan kebutuhan sumber daya untuk mengatasinya, penetapan tujuan program, diikuti dengan penyusunan langkah - langkah praktis untuk mencapai tujuan, Ada empat (4) aspek kajjian yang dikemukakan dalam batasan perencanaan ini. Pertama, perencanaan efektif jika rumusan masalah kesehatan didukung fakta – fakta yang relevan (evidence base), dan bukan hanya emosi atau angan – angan saja, fakta – fakta yang dilengkapi data sehingga rumusan masalah kesehatan menjadi jelas. Kedua perencanaan juga merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Manfaat sebuah perencanaan Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh pimpinan dan staf jika organisasi memiliki perencanaan yang baik. Mereka akan mengetahui : a. Tujuan yang ingin dicapai organisasi dan cara mencapainya.
9
b. Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. c. Jumlah dan jenis staf yang dinginkan, termasuk uraian tugasnya. d. Bentuk kepemimpinan yang efektif e. Bentuk dan standar pengawasan yang diperlukan. Selain itu institusi pelayanan kesehatan akan memperoleh keuntungan jika perencanaan kesehatan dapat didokumentasikan dengan baik : a. Perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi dapat dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan. b. Perencanaan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan yang tidak produktif. c. Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan dengan menetapkan berbagai standar. d. Perencanaan memberikan satu landasan pokok fungsi manajemen yang lain, terutama fungsi pengawasan. Dengan perencanaan yang tersusun lengkap dan akan dilaksanakan, maka mereka dapat mengetahui jenis dan tugas yang harus diembannya untuk mencapai tujuan program/proyek, jumlah dan kualifikasi staf yang dibutuhkan, model kepemimpinan, komunikasi dan pengawasan yang harus dilaksanakan oleh manajer penanggung jawab program/proyek. 3. Langkah – langkah perencanaan Sebagai sebuah proses, perencanaan terdiri atas lima langkah. Kelimanya merupakan urutan yang saling menentukan satu sama lain. a. Analisis situasi Analisis situasi adalah langkah pertama program penyusunan perencanaan . Langkah ini terdiri atas beberapa aktivitas yang diawali dengan analisis data yang
10
sumbernya diambil dari internal organisasi, hasil observasi, dan wawancara (data primer) atau laporan lembaga lain yang terkait (data sekunder), hasil observasi , dan wawancara. Informasi adalah data yang sudah diolah dan disusun dalam bentuk tabel dan grafik serta diuraikan secara naratif. Informasi yang dimiliki oleh satu bagian dalam organisasi harus didiskusikan dan digabungkan dengan informasi bagian lainnya sehingga menjadi pengetahuan semua anggota tim perencana. Analisis situasi merupakan langkah awal perencanaan. Output langkah ini adalah identifikasi masalah, yaitu rumusan masalah kesehatan dan berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang sedang diamati serta potensi (sumber daya) organisasi yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Dari penjelasan di atas, analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis data atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang sedang diamati. b.
Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya. Analisisi situasi menghasilkan berbagai macam data. Data tentang perkembangan masalah kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan epidemiologi dan statistik sampai menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang perlu dicari adalah bagaimana tanggapan dan persepsi masyarakat tentang masalah kesehatan masyarakat yang berkembang di wilayahnya dan bentuk partisipasi masyarakat untuk memecahkannya. Informasi tambahan ini dibutuhkan oleh manajer program kesehatan untuk bisa mengambil keputusan tentang strategi pengembangan program intervensi.
11
c.
Menentukan tujuan program Setelah prioritas masalah kesehatan ditetapkan, manajer program kesehatan menetapkan tujuan program. Semakin jelas rumusan masalah kesehatan masyarakat dan didukung dengan kelengkapan informasi seperti yang diuraikan di atas, akan semakin mudah menyusun tujuan program.
d.
Mengkaji hambatan dan kelemahan program Langkah keempat proses penyusunan rencana adalah mengkaji kembali hambatan dan kelemahan program yang pernah dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mencegah atau mewaspadai timbulnya hambatan serupa. Selain mengkaji hambatan yang pernah dialami, juga dibahas prediksi kendala dan hambatan yang mungkin akan terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan program.
e.
Menyusun rencana kerja operasional (RKO) Hambatan (kelemahan) dan kendala program yang bersumber dari dalam organisasi harus dikaji dulu sebelum RKO disusun. Kalau tidak, program yang akan dilaksanakan terhambat oleh faktor internal organisasi. Faktor lingkungan di luar organisasi seperti peran serta masyarakat dan kerja sama lintas sektor juga perlu dikaji sebagai bagian dari penyusunan strategi pengembangan program di lapangan.
2.2.2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang juga mempunyai peranan penting seperti halnya fungsi perencanaan. Dengan fungsi pengorganisasian, seluruh sumber daya yang dimiliki oleh institusi kesehatan (manusia dan yang bukan manusia) diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan institusi. Fungsi pengorganisasian akan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar kalau
12
manajer pelayanan kesehatan memahami prinsip – prinsip pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, keempat prinsip pokok fungsi pengorganisasian perlu dipahami oleh semua unsur pimpinan organisasi termasuk staf. Dengan memahami fungsi pengorganisasian, fungsi aktuasi juga lebih mudah dipahami. Fungsi aktuasi oleh staf sesuai dengan pembagian tugasnya masing – masing (fungsi pengorganisasian). Fungsi aktuasi mengarah staf dalam melaksanakan tugas – tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Di bagian fungsi pengorganisasian dibahas : 1. Batasan fungsi pengorganisasian Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas – tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan batasan tersebut, fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi) dan mengatur semua kegiatan yang ada kaitannya dengan personel, finansial, material dan tata cara pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 2. Prinsip – prinsip pokok fungsi pengorganisasian. Ada enam langkah penting sebagai bagian dari fungsi pengorganisasian. a. Tujuan organisasi harus dipahami oleh staf. Tujuan ini sudah dirumuskan dan menjadi bagian dari fungsi perencanaan. b. Membagi habis pekerjaan ke dalam kegiatan pokok untuk pencapaian tujuan. Dalam hal ini, pimpinan yang mengemban tugas pokok organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.
13
c. Mengelompokkan kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang lebih operasional (elemen kegiatan). Pembagian tugas staf ke dalam elemen kegiatan ini harus mencerminkan kegiatan yang harus dikerjakan oleh staf. d. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan fasilitas pendukungnya. Pengturan ruangan dan dukungan peralatan adalah salah satu contoh. e. Penugasan personel yang cakap. Staf yang dipilih dan ditempatkan pada satu bagian sesuai dengan kemampuannya melaksanakan tugas. f. Mendelegasikan wewenang. Tugas – tugas staf dan mekanisme pelimpahan wewenang dalam sebuah organisasi akan dapat diketahui melalui struktur organisasi. Organisasi pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang mempunyai jumlah tenaga terbatas, ruang lingkup kerja dan kegiatannya yang cukup luas, maka prinsip kerja sama staf yang bersifat integratif perlu diterapkan. 3. Wewenang dalam suatu organisasi Wewenang adalah kekuasaan atau hak yang diberikan kepada seseorang dalam sebuah organisasi untuk memerintah atau meminta orang lain untuk berbuat sesuatu. Wewenang seseorang dalam sebuah organisasi dibatasi dalam bentuk uraian tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kedudukannya di dalam organisasi. Untuk meningkatkan produktivitas kerja staf, manajer sebaiknya mengatur wewenang yang diberikan kepada staf dan menjelaskan bahwa tanggung jawab memang harus melekat pada tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga staf akan merasakan keseimbangan antara wewenang yang dimiliki dan tanggung jawab yang harus diemban. Dengan pembagian wewenang dapat dibedakan berbagai tipe organisasi yaitu organisasi lini, organisasi staf dan organisasi lini dan staf atau organisasi dalam bentuk panitia.
14
a. Organisasi lini (Line Authority) Wewenang yang mengalir secara vertikal. Pelimpahan wewenang dari atas ke bawah dan pengawasan langsung oleh pimpinan kepada staf yang menerimanya. b.
Organisasi Staf (Staff Authority) Wewenang yang mengalir ke samping, yaitu wewenang yang diberikan kepada staf khusus membantu melancarkan tugas - tugas staf yang mengemban tugas dengan wewenang lini. Wewenang staf diberikan karen ada spesialisasi tugas – tugas manajerial yang terkait dengan fungsi staf seperti pengawasan, pelayanan kepada staf atau penasihat.
c. Organisasi staf dan lini Perpaduan antara wewenang lini dan staf di dalam struktur organisasi merupakan bentuk yang paling umum dianut oleh banyak institusi saat ini. Struktur organisasinya akan tampak lebih kompleks, tetapi bentuknya merupakan pengembangan dari bentuk organisasi lini dan staf. 4. Struktur organisasi dan dinamikanya. Pengembangan organisasi adalah upaya manajer mengembangkan stafnya (pengembangan sumber daya manusia/staf) dengan harapan akan meningkatkan kapasitas organisasi yang dipimpinnya untuk memecahkan masalah kesehatan. Pengembangan organisasi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain mengefektifkan gaya kepemimpinan manajer, mengharmoniskan hubungan antara pimpinan dengan
stafnya, meningkatkan kepuasaan kerja staf dan semangat
kelompok, memperjelas tujuan organisasi dan memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Hal yang paling pokok dalam penerapan fungsi pengorganisasian adalah pembagian tugas. Jika pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas dan adil sesuai
15
dengan kompetensi staf, mereka diharapkan berkembang menjadi kelompok kerja yang kompak dan dinamis. 5. Organisasi sebagai sebuah sistem sosial Di dalam sebuah sistem sosial terdapat subsistem lain yang saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu di antaranya yang terpenting adalah subsistem hubungan antar manusia (social sub-system). Subsistem yang lain adalah subsistem administrasi (structutal sup-system), subsistem informasi (decision makin sup-system), subsistem ekonomi (technological sup-system). a. Subsistem Administrasi Fokus kajian terhadap subsistem administrasi dalam institusi pelayanan kesehatan lebih banyak diarahkan untuk mengkaji tipe dan gaya kepemimpinan dan proses pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada staf dan mekanisme kerja sama yang dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi. b. Subsistem Informasi Kajian terhadap subsistem informasi dan pengambilan keputusan diarahkan untuk mempelajari proses pengambilan keputusan strategis dalam sebuah organisasi kesehatan (keputusan kunci). Untuk pengambilan peutusan strategis, diperlukan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang organisasi, terutama tentang bagaimana sistem yang ada dalam organisasi berkembang sesuai dengan misinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. c. Subsistem Ekonomi Untuk mengkaji subsistem ekonomi institusi pelayanan kesehatan diperlukan kejelasan tugas pokok staf untuk mencapai tujuan organisasi dalam batas – batas kemampuan anggaran yang tersedia (Coast effetiveness) dan disesuaikan dengan tanggung jawab masing – masing.
16
d. Subsistem Sosial Di dalam kajian subsistem sosial, seseorang akan mempelajari lebih jauh tentang proses pengembangan motivasi staf dan kepemimpinan yang efektif yang dilakoni para manajer organisasi, terutama manajer personalia. Meskipun semua subsistem nampaknya berdiri sendiri, tetapi perubahan yang terjadi pada satu subsistem akan dirasakan pengaruhnya pada subsistem lainnya. Jika keseluruhan sistem berjalan sehat dan bekerja secara normal, diamati dari luar. Dengan demikian, hanya sedikit sekali manajer yang mampu mengembangkan dirinya secara komplet (perfect manager), yaitu : berbagai produser, sekaligus sebagai implementor, inovator, dan integrator.
2.2.3. Fungsi Kepemimpinan (Actutating) Fungsi manajemen ini menjadi penggerak semua sumber daya dan kegiatan (ditetapkan pada fungsi pengorganisasian) untuk mencapai tujuan (dirumuskan dalam ungsi perencanaan). Sebagai fungsi penggerak, peran manajer program menjadi amat penting untuk mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya ( manusia dan yang bukan manusia) untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Agar seorang manajer mampu menggerakkan dari mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan, dibutuhkan kepemimpinan (leadership), motivasi staf, kerja sama dan komunikasi antar staf. 1.
Tujuan fungsi aktuasi
a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien. b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
17
d. Menumbuhkan suasana lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. e. Mendorong organisasi berkembang secara dinamis. Berdasarkan tujuan tersebut, fungsi aktuasi lebih terfokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Atas dasar itu , fungsi aktuasi sangat erat hubungannya dengan beberapa ilmu yang terkait dengan perilaku manusia. 2.
Faktor penghambat fungsi aktuasi Kegagalan manajer menumbuhkan motivasi staf melaksanakan tugas – tugasnya
dengan baik merupakan hambatan utama fungsi aktuasi. Hal ini dapat terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Salah seorang pelopor yang memperkenalkan teori tentang perilaku manusia adalah Abraham H. Maslow. Teorinya membahas jenjang (tingkatan) kebutuhan manusia (Hirarchy of Needs) yang diuraikan sebagai berikut : a. Kebutuhan untuk fisik (physical needs) b. Kebutuhan untuk rasa aman dan tenteram (security needs) c. Kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sosial (Social needs) d. Kebutuhan untuk kehormatan diri (sel esteem needs) e. Kebutuhan untuk manunjukkan kemampuan diri (actualization needs) 2.2.4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling) Fungsi pengawasan dan pengendalian (controlling) adalah fungsi manajemen yang keempat. Fungsi ini mempunyai kaitan erat dengan ketiga fungsi manajemen lainnya, terutama dengan fungsi perencanaan Untuk menerapkan fungsi pengawasan dan pengendalian(Wasdal) diperlukan standar (input, proses, output, dan outcome) yang dituangkan dalam bentuk target atau prosedur kerja. Standar input digunakan
18
untuk menilai keberhasilan persiapan dan pelaksanaan program. Jika terjadi kesenjangan, harus segera diidentifikasi dan ditetapkan solusinya. 1.
Jenis standar pengawasan Ada dua jenis standar pengawasan yang digunakan untuk menilai
keberhasilan kinerja staf. Perbedaan di antara keduanya diuraikan di bawah ini : a. Standar norma. Standar ini disusun bedasarkan pengalaman staf dalam melaksanakan kegiatan program yang sejenis atau yang dilaksanakan dalam situasi yang sama di masa lalu. b. Standar kriteria Standar ini diterapkan untuk menilai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang sudah mendapat pelatihan khusus terkait dengan tugas tersebut. Standar ini dikaitkan dengan kemampuan kerja (profesionalisme) staf. 2.
Manfaat pengawasan Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam sebuah organisasi, jika
diterapkan dengan tepat pasti akan bermanfaat bagi organisasi terebut, yaitu : a.
Dapat mengetahui kegiatan program yang sudah dilaksanakan oleh staf dalam kurun waktu tertentu, apakah sesuai dengan standar, prosedur atau rencana kerja dan sumber daya (staf, sarana, dana dan sebagainya) yang sudah digunakan.
b.
Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas – tugasnya. Bila hal ini diketahui oleh organisasi, ia akan memberikan pelatihan khusus bagi staf yang melaksanakan tugas – tugas tersebut. Latihan staf digunakan untuk mebgatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf dalam melaksanakan tugas – tugasnya.
19
c.
Dapat mengetahui apakah waktii dan sumber daya organisasi sudah digunakan dengan tepat dan efisien.
d.
Dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan.
e.
Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan (reward), apakah akan dipromosikan untuk jabatan yang lebih menantang, atau diberikan pelatihan lanjutan.
3.
Proses pengawasan Proses pengawasan manajerial dilakukan oleh manajer melalui tiga
langkah penting, yaitu : a. Mengukur hasil/prestasi kerja staf/organisasi. b. Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolok ukur (standar) yang telah ditetapkan sebelumnya. Tolok ukur yang diapaki adalah rencana kerja operasional, rencana kerja anggaran belanja, tugas dan wewenang staf, mekanisme kerja sama, petunjuk atau peraturan pelaksanaan, dan target kegiatan program. c. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi setelah dilakukan identifikasi faktor faktor pnyebab penyimpangan. Bila dikaji penyimpangannya, pimpinan harus berusaha lebih dahulu mencari faktor – faktor penyebabnya, dan menggunakan faktor ini untuk menetapkan langkah – langkah intervensi. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian juga harus dikembangkan pmpinan organisasi sebelum kegiatan dimulai. Dalam hal ini, titik perhatian manajer terletak pada perencanaan sumber daya (standar input). Dalam hal ini, fungsi pengawasan lebih banyak bersifat pencegahan dini terjadinya penyipangan (preventif controlling). Pengawasan juga dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung (process controlling).
20
4.
Objek pengawasan Pengawasan manajerial memiliki lima objek (sasaran) pengawasan.
Kelima sasaran tersebut terdiri atas : a.
Objek tentang kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Sasaran pengawasan bersifat fisik. Misalnya, cakupan imunisasi, jumlah dan jenis vaksin yang tersedia (kuantitas); kualitas vaksin sesuai dengan nomor produksi caksin (Bath number) dan tingkat kekeruhannya; efektivitas komunikasi antara staf dengan pasien pada saat pemeriksaan Hb. b. Objek keuangan Misalnya pemasukan dan kegunaan dana. Sasaran pengawasan terhadap keuangan organisasi memerlukan keterampilan khusus. Pengawasan keuangan disebut Financial audit sebagai bagian dari internal audit. Sasaran adalah kas harian, alporan keuangan bulanan / tahunan, buku bank, pemanfaatan dana sesuai dengan alokasi, dan aaspke administrasinya. Salah satu pedoman penggunaan anggaran adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahunan. c. Objek Program Standarnya adalah rencana kerja operasional (RKO) yang disusun oleh staf pelaksanaan program. d. Objek Strategis. Sasaran pengawasan ini adalah kebijakan atau instruksi pimpinan untuk menjaga mutu pelayanan. e. Kerjasama dengan sektor lain di tingkat kabupaten/ kota atau kecamatan. Disebut sasaran strategis arena objek pengawasannya dilakukan oleh lembaga yang hirarkinya lebih tinggi.
21
5. Metode pengumpulan fakta Pada fungsi perencanaan sudah dijelaskan mekanisme pengumpulan data untuk menunjang penyusunan perencanaan. Pada fungsi pengawasan juga dibutuhkan data atau fakta yang dikumpulkan melalui tiga metode/pendekatan : a. Pengamatan langsung Pengawasan dilaksanakan dengan cara supervisi langsung oleh pmpinan ke lapangan. Tujuannya adalah untuk mengamati kegiatan staf pada saat mereka sedang melaksanakan tugas – tugasnya. Pengamatan dilakukan dengan membandingkan standar dengan hasil pengamatan. Standar pelaksanaan program harus dipahami oleh pimpinan sebelum melakukan supervisi. Hasil pengawasan yang diperoleh melalui teknik supervisi ini mempunyai mutu yang terbaik (akurat). b. Laporan lisan Pimpinan pada saat melakukan pengawasan juga bisa memperoleh data langsung tentang pelaksanaan program dengan cara mendengarkan laporan lisan staf atau pengaduan masyarakat. Pengawasan dengan menggunakan fakta laporan lisan staf atau pengaduan staf akan memperoleh informasi terbatas tentang kemajuan kegiatan program, atau adanya penyalah gunaan wewenang oleh staf berdasarkan laporan masyarakat. c. Laporan tertulis Pengawasan juga dapat dilakukan dengan menugaskan staf penanggung jawab program untuk membuat laporan singkat tentang hasil kegiatannya. Informasi yang didapat dari pengawasan seperti ini hanya terbatas pada hal – hal yang dianggap penting oceh staf. Untuk meningkatk mutu informasi, pimpinan harus membuat contoh format laporan. Sistem penncatatan dan pelaporan program yang
22
rutin dibuat oleh staf juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pengawasan ini asalkan datanya sudah dianalisisi dengan cermat. 6. Jenis pengawasan Pengawasan manajerial yang umum dilaksanakan pada organisasi pemerintah terdiri dari : a. Pengawasan fungsional (struktural) Fungsi pengawasan ini melekat (waskat) pada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi pada struktur organisasi. Tugas pokok setiap pimpinan adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan staf yang ada di unit kerja yang dipimpinnya. Semakin tinggi tingkatan pimpinan akan semakin luas objek dan aspek pengawasanny, terutama pengawasan yang bersifat strategis dan menyeluruh. b. Pengawasan publik Pengawasan publik dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pembangunan atau pelayanan publik pada umunya. Biasanya pengawasan seperti ini dilakukan oleh media massa, atau kotak pos khusus yang dibuat oleh institusi. Penggunaan internet yang semakin terbuka saat ini akan mempercepat meluasnya pengawasan publik ini. c. Pengawasan nun fungsional Fungsi pengawasan yang sifatnya nun fungsional biasanyadilakukan oleh badan atau lembaga yang memberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan (fungsi sosial kontrol) seperti Inspektorat di masing – masing departemen, baik di pusat maupun daerah.
23
2.3. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan – permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat dibidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. 1. Menurut Notoatmodjo, S. (2007) banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak atau menumbuhkan partisipasi masyarakat. Pada pokoknya ada dua cara yakni : a. Partisipasi dengan paksaan Artinya memaksa masyarakat untuk kontribusi dalam suatu program, baik melalui perundang – undangan, peraturan – peraturan maupun dengan pemerintahan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini akan lebih cepat hasilnya, dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa, dan kaget, karena dasarnya bukan kesadaran, tetapi ketakutan. Akibatnya lagi masyarakat tidak akan mempunyai rasa memiliki terhadap program. b. Partisipasi dengan persuasi dan edukasi Yakni suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran. Sukar ditumbuhkan, dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya ini akan mempunyai rasa memiliki, dan rasa memelihara. Partisipasi ini dimulai dengan penerangan pendidikan dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2.4. Sanitasi Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan
24
kesehatan manusia. Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun). Definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sementara beberapa definisi lainnya menitik beratkan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan pengendalian lingkungan (Wikipedia, 2014).
2.4.1. Sanitasi Lingkungan Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan,
pembuangan
kotoran,
penyedian
air
bersih
dan
sebagainya
(Notoadmodjo,2007).Banyak sekali permasalahan lingkungan yang harus dihadapi dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan lingkungan.Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem.Bila lingkungan tidak sehat maka sakitlah elemennya,tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat pulalah ekosistem tersebut.Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah masalah sanitasi.
25
2.5. Sanitasi oleh Masyarakat Sanitasi Oleh Masyarakat adalah kegiatan pada proyek yang bertujuan mempromosikan dan menciptakan beragam contoh Sanitasi Berbasis Masyarakat serta menggali hasil pembelajarannya untuk direplikasikan oleh kelompok masyarakat atau untuk skala yang lebih luas. Kegiatan ini merupakan bagian dari uji coba (pilot project) yang dikembangkan oleh WASPOLA, yaitu sebuah kerjasama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di bawah koordinasi Water and Sanitation Program for East Asia and the Pasific. BORDA, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berpusat di Jerman, bekerjasama dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia telah diberi tanggung jawab sebagai pelaksana proyek SANIMAS untuk membantu masyarakat, pemerintah daerah dan fasilitator setempat dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Gambaran Sanitasi Berbasis Masyarakat di sini adalah sebuah jaringan pengelolaan tinja dengan investasi murah yang menghubungkan sarana sanitasi perumahan melalui jaringan perpipaan dengan instalasi pengolahan tinja. Untuk tipe pemukiman masyarakat miskin kota yang bermukim di rumah atau kamar sewa, telah dibangun sarana umum berupa MCK yang dilengkapi kamar untuk mencuci, mandi dan jamban yang juga dihubungkan dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Selain sarana sanitasi, pelayanan air bersih juga tersedia di MCK. Setiap sarana diperhitungkan dapat memenuhi kebutuhan 50-100 keluarga, tergantung jumlah penduduk Rukun Warga atau Rukun Tetangga setempat. Penugasan BORDA didasarkan pada pada kontrak nomor 7116084 yang ditandatangani antara The World Bank dengan Bremen Overseas Research & Development Association atau BORDA Indonesia. Dengan masa pelaksanaan 30
26
bulan, sejak September 2001 hingga January 2004. Untuk menjaga mutu pelaksanaan proyek, BORDA dibantu Lembaga Swadaya Masyarakat nasional, yaitu Bali Fokus beralamat di Denpasar; bertanggung jawab untuk wilayah Denpasar Bali, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan beralamat di Malang; bertanggung jawab untuk Kota Pasuruan, Blitar dan Kediri, Bina Ekonomi Sosial Terpadu beralamat di Tangerang dan Surabaya; bertanggung jawab untuk Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Pamekasan, Yayasan Indonesia Sejahtera beralamat di Solo; bertanggung jawab dalam pelatihan untuk pelatih dan pelatihan masyarakat, dan DEWATS beralamat di Yogjakarta; bertanggungjawab untuk kelaikan dan pemenuhan standar teknis.(Waspola, 2006)
2.5.1. Tahapan Pelaksanaan Program SANIMAS Tahapan pelaksanaan SANIMAS meliputi : Persiapan, Seleksi Kabupaten/ Kota, Seleksi Lokasi, Penguatan Kelembagaan, Penyusunan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat), Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan sarana terbangun. (Panduan Umum Pelaksanaan SANIMAS dalam Choiriyyah, 2010). 1. Persiapan Persiapan SANIMAS meliputi : a. Sosialisasi kegiatan SANIMAS kepada seluruh pemerintah kabupaten/ kota pada akhir tahun anggaran sebelumnya yang diselenggarakan oleh Dinas PU/ Cipta Karya Provinsi. b. Penyampaian surat pernyataan minat oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk ikut serta dalam kegiatan SANIMAS. c. Workshop regional yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Dep. Pekerjaan Umum.
27
d. Penyampaian surat minat oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk ikut serta dalam kegiatan SANIMAS bagi pemerintah Kabupaten/ Kota yang belum menyampaikan. 2. Seleksi Kabupaten/ Kota Kriteria seleksi Kabupaten/ Kota : a. Mengirim Surat Minat ditandatangani Walikota/ Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk implementasi SANIMAS. b. Ada Dinas Pertanggungjawab yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota. c. Berminat untuk melaksanakan kegiatan SANIMAS secara partisipatif. d. Terdapat lingkungan yang rawan sanitasi dan padat penduduk perkotaan di wilayah permukiman perkotaan. e. Bersedia kontribusi tunai berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai 60% (± sebesar Rp. 200 juta) untuk biaya fisik, dan in-kind yaitu berupa sarana kantor dan staf dinas penanggung jawab sebagai fasilitator. f. Road Show terhadap Kabupaten/ Kota terpilih untuk meninjau calon lokai SANIMAS, mempersiapkan penandatanganan Nota Kesepakatan dan pemilihan TFL (Tim Fasilitator Lapangan). g. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota, Konsultant pendamping dan diketahui oleh Bappenas. 3. Seleksi Lokasi a. Seleksi lokasi dimulai dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota menetapkan atau mengusulkan calon lokasi penerima SANIMAS dalam bentuk daftar- panjang permukiman/ kampung/ kelurahan. b. Penetapan daftar-panjang didasarkan pada wilayah yang merupakan prioritas perencanaan sarana dan prasarana air limbah kota. Oleh karena itu perlu disusun
28
pemetaan prasarana dan sarana air limbah sehingga pendekatan menjadi lebih komprehensif. Daftar Panjang merupakan data sekunder calon lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten pada saat MoU (nota kesepakatan), dengan ketentuan memiliki kelayakan sebagai berikut : 1) Kepadatan > 700 jiwa/ Km² (wilayah Jawa dan Bali) 2) Kumuh secara fisik 3) Lingkungan masyarakat berpendapat rendah (kumuh miskin, bukan kumuh kaya) 4) Memiliki masalah kesehatan/ kasus diare kejadian luar biasa 5) Terdapat masalah fisik sanitasi 6) Selalu masuk di semua program penataan kampung kumuh/ penataan kawasan di semua dinas. c. Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama dengan fasilitator pendamping ( BORDA atau Konsultant) akan menyusun daftar-pendek sesuai persyatan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan. Daftar pendek merupakan data primer yang ditentukan berdasarkan hasil survey dan identifikasi daftar panjang (longlist) yang dilakukan TFL dan dinas penanggung jawab kegiatan sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) berdasarkan criteria kelayakan maksimal. Tujuan penyusunan daftar pendek adalah mempermudah dan mengefektifkan sosialisasi stakeholderkampung dan seleksi kampung sasaran program. Syarat kriteria kelayakan lokasi sasaran sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) adalah : 1) Terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kota/ Kabupaten & cakupan 50100 KK-RT/RW/Lingkungan Kampung.
29
2) Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani. 3) Tersedia lahan : a) Luas minimal 100 m² ( Untuk Simplified Sewerage System (SSS) atau komunal). b) Luas minimal 150 m² (untuk Community Sanitation Center (CBS) atau ++mck. c) Jarak dengan jalan besar ± 100 m. 4) Tersedia sumber air (PDAM, sumur gali, mata air), dan saluran untuk pembuangan air limbah (saluran drainase/ sungai). 5) Bersedia untuk berkontribusi (in cash + in kind). 6) Tertarik
untuk
mengimplementasikan
sanitasi
berbasis
masyarakat
(SANIMAS). d.
Kegiatan Seleksi Kampung Kegiatan seleksi kampung dilakukan dengan metode Rapid Participatory
Assesment (RPA) dan Community Self Selection Stakeholder Meeting. 1) Rapid Participatory Assesment (RPA) Rapid Participatory Assesment (RPA) merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi sanitasi masyarakat, masalah yang mereka hadapi, serta kebutuhan untuk emecahkan masalah sanitasi secra cepat dan dilakukan secara partisipatif, atau bersama-sama masyarakat setempat melalui teknik RPA yaitu : Timeline, Leader 1, Transect WALK, Venn Diagram dan Problem Tree. Alasan penggunaan metode ini adalah : a) Memposisikan masyarakat sebagai subyek
30
b) Memberikan “ruang” kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya. c) Sebagai salah satu media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah. Dalam tahap implementasi SANIMAS, RPA dilakukan setelah kegiatan presentasi Konsep SANIMAS kepada stakeholder masyarakat, RPA akan dilakukan hanya jika ada undangan atau permintaan dari masyarakat setelah mereka memahami konsep SANIMAS melalui presentasi. Hal ini sesuai dengan Demand Responsive Approach (DRA), dimana undangan/ permintaan menjadi salah satu indicator kebutuhan untuk memecahkan sanitasi yang dihadapi. Hasil RPA ini akan dipresentasikan pada sesi Seleksi Lokasi Sendiri oleh masyarakat bersama-sama dengan hasil RPA dari kampung lain dalam 1 Kabupaten/ Kota. Sesi ini dinamakan Self Selection Stakeholder Meeting, yang bertujuan untuk menentukan lokasi masyarakat yang paling siap untuk implementasi SANIMAS. Untuk menilai kesiapan masyarakat akan diukur dengan 5 variabel yaitu : a) Pengalaman membangun infrastruktur kampung. b) Kesiapan masyarakat untuk berkontribusi. c) Kelayakan teknis untuk infrastruktur sanitasi. d) Kesiapan lembaga setempat untuk mengelola sanitasi. e) Prioritas perbaikan sanitasi. Penentuan kampung yang lolos seleksi didasarkan pada total skor yang dimiliki oleh masing-masing kampung. Logikanya : semakin miskin kondisi kampung dan semakin besar tingkat keswadayaan masyarakat, maka semakin tinggi skornya, dan begitu pula sebaliknya. Maka kampung yang mengumpulkan skor nilai tertinggi yang dianggap paling siap untuk implementasi SANIMAS.
31
2) Community Self Selection Stakeholders Meeting Community Self Selection Stakeholders Meeting atau pertemuan perwakilan kampung dalam proses seleksi pemilihan kampung merupakan alat untuk menentukan 1(atau lebih sesuai kesiapan dana Pemerintah Kota/ Kabupaten) lokasi yang paling siap dengan sistem scoring. Kegiatan tersebut diikuti oleh kampung shortlist yang telah melaksanakan RPA dengan difasilitasi oleh TFL. Kegiatan tersebut diawali dengan mengundang masyarakat tiap lokasi/ kampung yang telah melaksanakan RPA, kemudian wakil masyarakat tiap kampung mempresentasikan hasil RPA langkah terakhir dengan difasilitasi oleh TFL dan dilakukan perhitungan hasil scoring tiap kampung secara terbuka. 4.
Penyusunan RKM
a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) merupakan bukti dokumen resmi perencanaan perbaikan sanitasi oleh masyarakat, sekaligus sebagai dasar untuk pencairan dana/ material dari berbagai stakeholder yang telah meberikan komitmen, RKM SANIMAS hanya dilakukan oleh masyarakat yang kampungnya terseleksi sebagai lokasi. b. Lokasi terpilih menyusun Rencana Kerja Msyarakat (RKM) SANIMAS berupa pemilihan teknologi sanitasi, calon penerima manfaat, pembentukan, forum penguna, pembentukan KSM, DED & RAB, jadwal konsrtruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air limbah yang dibangun. c. Dokumen perencanaan SANIMAS diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di kelurahan tempat/ lokasi pelaksanaan SANIMAS.
32
5. Konstruksi a. Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengan didampingi oleh TFL dan pengawas teknis konsultan pendamping. b. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder. c. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama masyarakat. 6.
Operasi dan Pemeliharaan
a. Setelah konstruksi selesai
dilaksanakan diperlukan pengoperasian
dan
pemeliharaan yang tepat agar sarana yng dibangun dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. b. Sarana yang sudah dibangun dikelola oleh KSM pengelolaan tersebut dapat menggunakan kelembagaan masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk kelembagaan baru sesuai dengan kebutuhan. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna. Pada tahap ini masyarakat memperoleh fasilitas baik dan aparat, tenaga pendamping maupun pihak-pihak lain yang berkompeten. c. Mekanisme pengelolaan pada tahap pemanfaatan dilakukan sebagaimana proses pelaksanaan kegiatan SANIMAS dimana proses musyawarah, transparansi, akuntabilita public maupun kontrol social dapat tetap berjalan. d. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP). 7. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
33
Penguatan kelembagaan dalam SANIMAS ditekankan pada upaya peningkatan kapasitas/ pengetahuan maupun keterampilan bagi fasilitator dan masyarakat penerima manfaat SANIMAS. Untuk itu penguatan kelembagaan tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran program SANIMAS. Penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat & pengembangan institusi lokal. Identifikasi seleksi dan implementasi pilihan-pilihan teknologi sanitasi berbasis masyarakat, dan penerapan Perilaku Hidup Sehat dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : a. Pelatihan terhadap TFL (RPA & RKM) : Dalam pelatihan ini para TFL disiapkan untuk memfasillitasi masyarakat dalam penilaian kondisi sanitasi secara tepat dan mendampingi masyarakat dalam menyusun RKM. b. Pelatihan terhadap KSM : Dalam pelatihan ini ketua dan bendahara dibekali pengetahuan tentang organisasi dan pengelolaan administrasi keuangan. c. Pelatihan terhadap mandor & tukang : Dalam pelatihan ini mandor dana tukang disiapkan untuk membangun sarana SANIMAS terpilih sesuai dengan DED yang telah disusun. d. Pelatihan terhadap operator : Dalam pelatihan ini operator disiapkan untuk mengoperasikan dan memelihara sarana SANIMAS. e. Sosialisasi terhadap kelompok pengguna : Dalam kegiatan ini kelompok masyarakat calon pengguna diberi penjelasan mengenai Pola Hidup Sehat (PHS) dan tata cara penggunaan sarana SANIMAS. 8.
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
a. KSM ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat dan disaksikan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat.
34
b. KSM bertugas memfasilitasi pemilihan/ penentuan lokasi survey kajian cepat yang partisipatif (RPA). 1) Memfasilitasi pembentukan KSM penerima manfaat. 2) Memonitor/ mengawasi pelaksanaan proyek. 3) Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan kebutuhan akan sanitasi di tingkat desa/ kelurahan/ masyarakat. 4) Membuat usulan kegiatan sesuai hasil musyawarah masyarakat calon penerima manfaat dan jenis teknologi sanitasi yang akan dibangun, dengan didampingi oleh LSM dan tenaga fasilitator. 5) Menyetujui rencana kerja dan rencana pelaksanaan fisik yang disusun oleh masyarakat calon penerima manfaat. 6) Menandatangani kontrak kerja apabila pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh pihak ketiga/KSO. 7) Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan harian) dan mengajukan kepada Satker/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 8) Menyusun dan mengajukan anggaran kepada Satker/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 9) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan informasi, kemudian menyampaikannya kepada Pemda.
35
10) KSM dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat calon penerima manfaat yang pembentukkannya difasilitasi oleh Fasilitator dari LSM setempat dan disaksikan oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat. 11) Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tenaga Teknis dan Anggota. 12) Dalam KSM dapat dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). 9. Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dilakukan oleh semua stakeholder pada berbagai tingkatan. Fasilitator dan KSM membuat laporn secara periodic sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional dalam mekanisme pengawasan pembangunan dimaksudkan agar penyelenggraan SANIMAS dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring dilakukan sejak tahap rembug warga tahap pertma, untuk menjaga dilaksanakannya prinsipprinsip dasa SANIMAS. b. Evaluasi dilakukan oleh instansi terkait di berabagai tahapan pelaksanaan sejak Perencanaan hingga akhir konstruksi untuk memperoleh gambaran hasil yang dicapai beserta factor-faktor penyebabnya baik kelemahan maupun kekuatannya. Hasil evaluasi tersebut merupakan dasar penyempurnaan SANIMAS untuk masa selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan SANIMAS akan mengacu pada pencatatan terhadap pencapaian indicator-indikator kinerja, yang selanjutnya direalisasikan dalam format-format baku yang bisa dibaca secara kuantitatif. 10. Sumber Pendanaan Secara umum dana kegiatan SANIMAS per lokasi kegiatan berasal dari 4 sumber yaitu : Pemerintah pusat, APBD, Donor (LSM donator) serta Masyarakat. Pola
36
pendanaan dan kontribusi di kegiatan SANIMAS terdiri dari 2 macam yaitu : cash (tunai) dan in-cash (material/ lahan) Metode pencairan dana adalah sebagai berikut : a. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk material dicairkan melaui Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Propinsi dalam bentuk in-cash per lokasi. Pengadaannya melaui tender dan disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kesepakatan. b. Dana yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam bentuk cash (upah) dan in-cash (material dan lahan). Proses pencairan/ pengadaan sesuai dengan proposal KSM saat mengajukan rencana kegiatan masyarakat. c. Dana yang bersumber dari swasta/LSM Donatur dalam bentuk cash dan in-cash. d. Dana yang bersumber dari masyarakat berupa cash dan in –cash. Untuk memonitor dan mengawasi progress keuangan maka KSM membuat Jurnal Keuangan, yang dibuat tiap minggu oleh KSM dan diinformasikan kepada masyarakat. Sedangkan laporan akhir keuangan dibuat oleh KSM SANIMAS setelah semua pekerjaan konstruksi selesai disertai bukti-bukti semua transaksi. 2.5.2. Pendekatan, Prinsip dan Pola Penyelengaraan Program SANIMAS. 1. Pendekatan Program SANIMAS Program SANIMAS menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui : a. Keberpihakan pada warga yang berpenghasilan rendah, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin yang bermukim di permukiman padat perkotaan berdasarkan kebutuhan.
37
b. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasilnya. c. Mendorong prakarsa local dengan iklim keterbukaan, dimana masyarakat menyampaikan permasalahan dan merumuskan kebutuhannya secara demaokratis dan transparan. d. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan. e. Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi factor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupan pemanfaatan, hasil kegiatan. 2. Prinsip-Prinsip SANIMAS Prinsip dasar SANIMAS adalah : a. Program ini bersifat tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti SANIMAS akan bersaing mendapatkan program ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka b. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, peran LSM/ Swasta, sedangkan pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator. c. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun, dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri dengan di fasilitasi oleh LSM atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah maupun bidang sosial. d. Pemerintah daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.
38
Prinsip penyelenggaraan SANIMAS adalah : a. Dapat diterima Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat. b. Transparan Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievalusi oleh semua pihak. c. Dapat dipertanggung jawabkan Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat. d. Berkelanjutan Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, yaitu ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna. 3.
Pola Penyelenggaraan SANIMAS Pola penyelenggaraan SANIMAS dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi
Lembaga Sawadaya Mayarakat (LSM) atau konsultant pendamping yang memiliki kemampuan teknis dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2.5.3 Tujuan dan indikator keberhasilan penyelenggaraan pembangunan SANIMAS. 1. Tujuan Program SANIMASTujuan dari program SANIMAS adalah a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
39
b. Meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat. c. Membina organisasi/ kelompok masyarakat. d. Memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah. e. Membina masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah. 2. Tingkat Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan SANIMAS Tingkat indikator keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan SANIMAS di tentukan dengan indikator sebagai berikut : a. Masyarakat mempunyai akses yang lebih mudah, murah dan memenuhi syarat kesehatan dalam penggunaan sarana sanitasi. b. Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan di sekitar lokasi sasaran sehingga mempunyai dampak berkurangnya tingkat penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. c. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertangung jawab terhadap keberhasilan sarana dan prasarana yang telah dibangun. d. Memenuhi 3 Tepat yaitu : tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu. 3.
Sasaran Program SANIMAS dari program ini adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kesehatan lingkungan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. b. Membantu Masyarakat mandiri di bidang pengolahan air limbah rumah tangga.
2.6. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Pada prinsipnya pengolahan air buangan rumah tangga kecil adalah merubah kadar zat organic yang berada dalam air buangan menjadi zat aorganik yang lebih stabil (Waluyo, 2009).
40
1. Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (on site) ataupun melalui sistem terpusat (off site) (PermenPU, 2008). a. System Pengolahaan air limbah terpusat (off site system) adalah system penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). b. Sistem pengolahaan air limbah setempat (on site system) adalah sistem penanganan air limbah domestic yang dilakukan secara individual dan atau komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan, yang pengolahaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber Sistem komunal merupakan suatu sarana sanitasi sistem perpipaan, Dimana dari masing-masing rumah tangga membuang langsung buangan limbah WC ke perpipaan (sewer), untuk dialirkan ke instalasi pengolahan secara gravitasi. (Waspola, 2006) Sistem ini dilakukan untuk menangani limbah domestik pada wilayah yang tidak memungkinkan untuk dilayani oleh system terpusat ataupun secara individual. Penanganan dilakukan pada sebagian wilayah dari suatu kota, dimana setiap rumah tangga yang mempunyai fasilitas Mandi Cuci Kakus pribadi menghubungkan saluran pembuangan ke dalam sistem perpipaan air limbah untuk dialirkan menuju instalasi pengolahan limbah komunal. Untuk sistem yang lebih kecil dapat melayani 2-5 rumah tangga, sedangkan untuk sistem komunal dapat melayani 10100 rumah tangga atau bahkan dapat lebih. Effluent dari instalasi pengolahan dapat disalurkan menuju sumur resapan atau juga dapat langsung dibuang ke badan air (sungai). Fasilitas sistem komunal dibangun untuk melayani kelompok rumah tangga atau MCK umum. Bangunan pengolahan air limbah ini dapat diterapkan di
41
perkampungan dimana tidak memungkinkan bagi warga masyarakatnya untuk membangun septictank individual di rumahya masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 :
Gambar 2.1. Gambaran Ringkas Sistem Sanitasi Komunal (Sumber : Romaidhin, Pengelolaan Sanitasi Secara Terpadu Sungai Widuri Studi Kasus Kampung Nitiprayan Yogyakarta, 2008) Menurut PermenLH No 17 tahun 2011 Pemilihan sistem pengolahan sangat tergantung pada tingkat kepadatan permukiman dan ketersediaan lahan. Untuk permukiman padat penduduk akan sangat efektif dan relatif murah apabila disediakan sistem pengolahan dengan perpipaan. Demikian halnya permukiman yang berada dalam kompleks perumahan sistem pengolahan dengan perpipaan akan lebih sesuai dibandingkan dengan sistem setempat. Perkantoran, asrama, rumah susun, aparteman, rumah makan ataupun rumah yang letaknya saling berjauhan maka sistem pengolahan setempat sangat disarankan untuk dipilih. Berdasarkan komposisi air limbah domestik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu air limbah yang berasal dari aktivitas mandi dan cuci (grey water) dan air limbah yang berasal dari toilet (black water). Air limbah yang berasal dari toilet dapat diolah melalui proses biogas namun dengan ketentuan
42
minimal 100 orang dimana jumlah biogas yang dihasilkan sebesar 2,3 m3 per hari (1 m3 biogas setara dengan 0,46 kg LPG) Pengolahan air limbah domestik dapat juga digabungkan dengan teknologi biogas. Air limbah yang dihasilkan dari aktivitas mandi dan cuci dapat digabung dengan air limbah dari toilet diolah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sedangkan tinja yang ada akan disalurkan ke tangki biogas. Adapun diagram alir pengolahan air limbah domestik dengan penggabungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini .
Gambar 2.2. Diagram Alir Pengolahan Air Limbah Domestik (Sumber :PermenLH No 17 2011, 8 ) 2. Disamping itu unit IPAL ini tidak memerlukan perawatan yang khusus, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Kelair, 2010), antara lain : a. Sedapat mungkin tidak ada sampah padat (plastik, kain, batu, pembalut, dll) yang masuk dalam sistem IPAL. b. Diusahakan sedapat mungkin untuk mencegah masuknya sampah padat ke dalam sistem IPAL. c. Bak control harus dibersihkan secara rutin minimal satu minggu sekali atau jika terjadi penyumbatan oleh sampah padat.
43
d. Menghindari masuknya zat – zat kimia beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroba yang ada di dalam biofilter misalnya, cairan limbah perak nitrat, merkuri atau logam berat lainnya. e. Perlu pengurasan lumpur di dalam Bak ekualisasi dan bak pengendapan awal secara periodik untuk menguras lumpur yang tidak dapat terurai secara biologis. Biasanya dilakukan minimal 6 bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. f. Perlu perawatan rutin terhadap pompa pengumpul, pompa air limbah, pompa sirkulasi blower yang dilakukan 3 – 4 bulan sekali. g. Perawatan rutin pompa dan blower udara dapat dilihat pada buku operasional dan perawatan dari pabriknya. 3. Menurut badan pengelola sanitasi masyarakat BALIFOKUS unit pengolahan air limbah IPAL Komunal dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu (BALIFOKUS, 2008) : a. Bak Pengumpul b. Bak Sedimentasi Bak sedimnetasi, berfungsi untuk menyeragamkan limbah dan berbagai bak pengendap dalam satu unit bak sedimentasi. c. An-aerobic Baffled Reactor An-aerobic Baffled Reaktor atau Septictank bersusun tanpa udara, merupakan sistem dengan aliran air dari bawah keatas (Up-flow), dirancang untuk menurunkan tingkat konsentrasi limbah. d. Pembuangan ke saluran air hujan Untuk komponen toilet & sambungan pipa dari rumah ke pipa utama (pipa distribusi), bak control pengguna dan grease trap menjadi tanggung jawab pengguna.
44
2.7. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Menurut Kementrian PU (2011), setelah pembangunan prasarana/sarana sanitasi diselesaikan dan dan diserah terimakan, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan operasional dan pemeliharaan yang diakukan oleh KSM Sanitasi. Berikut adalah tata cara pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi IPAL Komunal 1. Pengoperasian Sistem Komunal IPAL akan berfungsi dengan baik jika limbah-limbah yang masuk adalah limbah yang benar. a. Jangan memasukkan limbah padat ke jamban karena akan menyumbat saluran b. Jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur karena ketika mengering, lemak dapat menyumbat pipa c. Jangan membuang bahan kimia ke saluran karena akan mematikan bakteri IPAL d. Jangan menanam pohon di dekat saluran pemipaan komunal dan IPAL karena bisa merusak pipa e. Gunakan secukupnya sabun cuci dan pembersih, baik untuk sistem pengolahan dan penghematan f. Buanglah limbah cair saja dari kamar mandi dan dapur dan beri saringan untuk memisahkan limbah padat g. Ambil kotoran mengapung dari bak penangkap lemak setiap 3 hari sekali h. Periksa bak kontrol di rumah setiap 3 hari sekali kemudian buang limbah padat, pasir/lumpur, dengan serok/sekop bawa ke tempat pembuangan sampah 2. Pemeliharaan sistem komunal oleh operator a. Periksa setiap bak kontrol pada system perpipaan 1 minggu sekali b. Buang limbah padat dan kotoran yang mengapung
45
c. Jika tidak ada aliran air dalam bak kontrol, mungkin pipa tersumbat atau rusak 1) hentikan kegiatan di rumah buka pemipaan, 2) minta tukang untuk memperbaiki kerusakan d. Jika ada luapan air dari bak kontrol, mungkin pipa tersumbat 1) hentikan kegiatan di rumah, segera perbaiki jika ada kerusakan pipa 2) sogok dari bak kontrol ke bak kontrol lain Minta tukang untuk memperbaiki kerusakan secepatnya e. Semua tutup bak control dan manhole IPAL harus bisa dibuka untuk mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan f. Buang limbah padat dan kotoran mengapung dari bak inlet dengan sekop. Kumpulkan semua kotoran, masukkan dalam plastic dan buang ke tempat sampah dilakukan selama 2 minggu sekali g. Buang kotoran padat dan kotoran yang mengapung tepat di bawah dibawah manhole 2 minggu sekali h. Tes kualitas air limbah tiap 6 bulan sekali 3. Pengurasan IPAL komunal dilakukan 1 kali per 2 tahun dengan truk tinja KSM Sanitasi perlu menyusun tata cara, yang akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan, juga diperlukan peraturan untuk organisasi KSM Sanitasi itu sendiri, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya, lama periode kepengurusan serta mekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggung-jawaban pengurus, dan sebagainya.
46
