BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hak Cipta 2.1.1
Pengertian Hak Cipta
Pengertian pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 ini, menunjukkan adanya dari para penganut Natural right theory dalam memahami hak cipta. Rumusan pengertian Hak Cipta dalam UndangUndang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 sendiri tidak secara jelas memberikan pengertian mengenai dasar filosofi hukum dibalik perumusan pengertiannya.
Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Natural right theory1, terdapat dua pendekatan:
1.
Pendekatan pertama memandang hak cipta didasarkan pada hasil usaha (labor dipengaruhi oleh para pengikut John Locke/Lockean) dan
1
WARWICK, SHELLY dalam “Is Copyright Ethical? An Examination of the Theories, Laws, and Practices Regarding the Private Ownership of Intellectual Work in the United States”. Proceedings of the Fourth Annual Ethics and Technology Conference, Boston College, June 4-5 1999:
9
kepribadian (personality dipengaruhi oleh pengikut gagasan Hegel tentang hak/Hegelian). Bisa disebut sebagai pendekatan usaha dan kepribadian. 2.
Pendekatan kedua adalah state policy, yaitu hak cipta sebagai suatu kebijakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan (seperti peningkatan kreativitas, perkembangan seni yang berguna, membangun pasar yang tertata bagi buah pikir manusia, dll).
2.1.2
Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
politik hukum atau politik kriminal. Menurut
Prof. Sudarto, Politik
Hukum adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.2 b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan.3
2
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni 1981) hal 159. Dalam bukunya Barda Nanawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta 2011, Bunga Rampai, Hal 26. 3
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Sinar Baru, 1983) hal 20. Dalam bukunya Barda Nanawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta 2011, Bunga Rampai, Hal 26.
10
Menurut A. Mulder,4 Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menetukan :
a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui. b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. c. Cara
bagaimana
penyidikan,
penuntutan,
peradilan,
dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politki hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dati kebijakan hukum. (law envorcement policy).
4
A. Mulder, Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei 1980, Hal 333. Dalam bukunya Barda Nanawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta 2011, Bunga Rampai, Hal 27.
11
Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik social (social policy).
Kebijakan social (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.jadi di dalam pengertian social policy, sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy”.Di lihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksaan pidana.
2.1.3
Jenis Hukuman Adapun jenis hukuman yang dapat dikenakan seorang pelaku
tindak pidana yang termasuk di dalam penegakan sanksi pengkopian program perangkat lunak yaitu :
12
a. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen)5 Hukuman Penjara
Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Tempat terhukum yang ada sampai sekarang merupakan peninggalan penjajah. Tempat ini terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar kecil yang satu sama lain tidak berhubungan. Fungsi kamar ini untuk ditempati terhukum seorang diri tampa dapat berkomunikasi dengan terhukum lainnya, seperti dikucilkan dari pergaulan social.
Dengan
jalan
demikian,
diharapkan
setelah
menjalankan
hukumannya ia akan menjadi insaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Akan tetapi tindakan seperti itu tindakan seperti itu tidak bertujuan untuk mendidik secara positif. Hal itu karena secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar, atau kejahatan besar kambuhan.
Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengunah fungsi penjara menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya, para terhukum ditempatkan bersama serta proses penempatan serta kegiatannya 5
R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, thn 2007 hlm 186
13
sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohaniah dan keterampilan.
b. Hukuman Tambahan(Bijkomende Straffen)
Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Misalnya seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu. Oleh hakim, ia harus menjalankan hukuman penjara dan dicabut hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan datang.6
c. Hukuman Denda
Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.
2.1.4
Pengertian Hukum Pidana dan Asas Legalitas
Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan yang dapat dijatuhkan terhadap orang atau badan hukum yang melakukannya.
6
R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, thn 2007 hlm 190
14
Jadi hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri, tetapi sudah ada pada norma yang lain.7 Adanya sanksi pidana untuk menjamin agar norma itu ditaati. Norma dapat berupa norma kesusilaan, perbuatan tidak menyenangkan, norma hukum dan sebagainya. Norma juga biasanya disebut dengan kaidah.
Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah ada aturan yang melarang. Dalam pengertian yang umum, tindak pidana mencakup isi dan sifat dari si pelaku (terdakwa) hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringan hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan.8
Lalu bagaimana menentukan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana atau tidaknya perbuatan yang dilakukan terdakwa, harus diperhatikan adanya asas Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali sebagai suatu asas legalitas dalam hukum pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dipertanggungjawabkan kepadanya. Orang yang dipidana adalah orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat :
a. Melakukan tindak pidana. b. Mampu bertanggung jawab. c. Dengan sengaja atau alpa. d. Tidak ada alasan pemaaf seperti sakit jiwa misalnya, atau lasan lain. 7
Moh Hatta, Kebijakan Politik Kriminal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar , thun 2010 hlm 1-2
8
Ibid. hlm 2
15
Mengenai faktor mampu bertanggung jawab dalam doktrin dikenal adanya faktor akal dan faktor kehendak. Menurut Ruslan Saleh faktor kehendak bukan merupakan faktor yang menentukan mampu atau tidaknya orang bertanggung jawab.9 Sedangkan mengenai soal “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” ternyata menimbulkan persoalan betapa pentingnya konsepsi antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.10
Orang tidak mungkin dipidana bila dia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi untuk menilai kesalahan seseorang haruslah juga dipikirkan dua hal, pertama, keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana, kedua, hubungan
antara keadaan batin dengan perbuatan
yang
dilakukannya, misalnya apakah ia menginsyafi perbuatan yang dilakukan itu.11Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan :
a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.
Penganalisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti 9
Ibid
10
11
Ibid Ibid
16
pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan.
Dengan
demikian,
kebijakan
hukum
pidana,
termasuk
pula/kebijakan dalam menangani masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Sudah tentu kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.
2.1.5
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian
pergaulan
hidup
(Soekanto,
1979).12
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai
12
Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada thn 1984, hal. 5
17
unsure penilaian pribadi (Wayne LaFavre, 1964)13. Dengan mengutip pendapat Rescoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum14 : 1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur pada efektifitas penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum harus adanya saling keterkaitan dari kelima faktor tersebut dan saling berperan aktif antar kelimanya. Seperti dari undang-undang harus di sesuaikan dengan perkembangan jaman dan kasus yang termasuk di dalamnya, dari penegakan hukum harus ada keseriusan dan kedisiplinan dalam 13
Wayne LaFavre dalam bukunya Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada thn 1984, hal.7 14
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada thn 1984, hal. 8-9
18
menjalankan tugas dan kinerjanya yang berhubungan dengan penegakan hukum sehingga undang-undang tersebut dapat diterapkan semaksimal mungkin dan sebagai mana mestinya. Sarana dan fasilitas juga berpengaruh serta mendukung terlaksananya maupun menunjang dan meningkatkan penegakan hukum yang baik, karena dapat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menerapkan undang-undang yang berlaku. Masyarakat juga merupakan faktor penting lainnya dimana undang-undang maupun hukum tersebut berlaku dan di jalankan adalah oleh masyarakat itu sendiri, sehingga pemahaman dan pengetahuan akan kesadaran hukum yang di miliki oleh masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang mendukung terhadap penegakan hukum. Dan budaya merupakan faktor pendukung masyarakat dimana masyarakat dibina agar dapat menjadi suatu masyarakat yang berbudaya hukum dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.1.6
Tanggung Jawab Hukum Pidana Pertanggung jawaban pidana merupakan sendi dari pengertian
kesalahan yang luas yang tidak boleh dicampur adukan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP. Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungan jawab pidana. J. E. Jonkers menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana yaitu15 :
15
J. E. Jonkres dalam bukunya Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada thn 2002, hal 148
19
a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan; b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu; c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Moeljatno16 menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu : a. Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; b. Harus adanya kemampuan untuk memampukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan. Untuk
menjelaskan
kapankah
terdapatnya
kemampuan
bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu17 : a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 (1). Yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku untuk setiap bentuk dan wujud perbuatan.
16
Moeljatno dalam bukunya Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada thn 2002, hal 149 17
ibid
20
b. Dengan tidak menghubungkan dengan norma pasal 44 (1), orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu : 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia akan lakukan; 2) Keadaan jiwa seseorang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya serta akibatnya; 3) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikan rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maupun oleh masyarakat atau tata susila. 2.2 Perangkat Lunak Komputer 2.2.1
Pengertian Perangkat lunak
Nama lain dari sofware adalah perangkat lunak. Karena disebut juga sebagai perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh secara langsung manusia, maka perangkat lunak atau Software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik,
21
perangkat lunak memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda namun bisa untuk dioperasikan.
Pengertian Perangkat lunak komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.18 Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.19
2.2.2
Jenis-jenis Perangkat lunak atau Software
Perangkat lunak atau Software komputer berdasarkan distribusinya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu perangkat lunak berbayar, perangkat lunak gratis atau free ( Freeware, free perangkat lunak, shareware, adware) .20
a. Perangkat lunak berbayar
Perangkat lunak berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil, setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan perangkat lunak tersebut dengan cara
18
Di ambil dari ulasan artikel http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-perangkat lunakperangkat-lunak-komputer/ April 2012 19
referensi : agussale.com, dan beberapa sumber lainnya 26 April 2012
20
Di ambil dari ulasan artikel http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-perangkat lunakperangkat-lunak-komputer/ 30 April 2013
22
membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. pengguna yang menggunakan perangkat lunak berbayar umumnya tidak diijinkan untuk menyebarluaskan perangkat lunak tersebut secara bebas tanpa ijin ada penerbitnya. contoh perangkat lunak berbayar ini misalnya adalah sistem microsoft windows, microsoft office, adobe photo shop, dan lainlain.21
b. Freeware
Freeware atau perangkat lunak gratis adalah perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu, berbeda dari shareware yang mewajibkan penggunanya membayar (misalnya setelah jangka waktu percobaan tertentu atau untuk memperoleh fungsi tambahan)22. Para pengembang perangkat gratis seringkali membuat perangkat gratis freeware “untuk disumbangkan kepada komunitas”, namun juga tetap ingin mempertahankan hak mereka sebagai pengembang
dan
memiliki
kontrol
terhadap
pengembangan
selanjutnya. Freeware juga didefinisikan sebagai program apapun yang didistribusikan gratis, tanpa biaya tambahan. Sebuah contoh utama adalah
21
Di ambil dari ulasan artikel http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-perangkat lunakperangkat-lunak-komputer/ April 2012 22
referensi : agussale.com, dan beberapa sumber lainnya 26 April 2012
23
suite browser dan mail client dan Mozilla News, juga didistribusikan di bawah GPL (Free Perangkat lunak).23
c. Free Sofware
Free Sofware lebih mengarah kepada bebas penggunaan tetapi tidak harus gratis.24 Pada kenyataannya, namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak sumber terbuka (Open Source) dan di sanalah letak inti dari kebebasan: program-program di bawah GPL, sekali diperoleh dapat digunakan, disalin, dimodifikasi dan didistribusikan secara bebas. Jadi free perangkat lunak tidak mengarah kepada gratis pembelian tetapi penggunaan dan distribusi. Begitu keluar dari lisensi kita dapat menemukan berbagai cara untuk mendistribusikan perangkat lunak, termasuk freeware, shareware atau Adware. Klasifikasi ini mempengaruhi cara di mana program dipasarkan, dan independen dari lisensi perangkat lunak mana mereka berasal.
Perbedaan yang nyata antara Free Perangkat lunak dan Freeware. Konflik muncul dalam arti kata free dalam bahasa Inggris, yang berarti keduanya bebas dan gratis. Oleh karena itu, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, Free Perangkat lunak tidak perlu bebas, sama seperti Freeware tidak harus gratis. 23
Ibid
24
Di ambil dari ulasan artikel http://belajar-komputer-mu.com/pengertianperangkat lunak-perangkat-lunak-komputer/ April 2012
24
d. Shareware
Shareware juga bebas tetapi lebih dibatasi untuk waktu tertentu. Shareware
adalah program
terbatas didistribusikan baik
sebagai
demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan (misalnya 30 hari) .25 Dengan demikian, memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari program. Sebuah contoh yang sangat jelas dari tipe ini adalah perangkat lunak antivirus, perusahaan-perusahaan ini biasanya memudahkan pelepasan produk evaluasi yang hanya berlaku untuk jumlah hari tertentu. Setelah melewati maksimum, program akan berhenti bekerja dan Anda perlu membeli produk jika Anda ingin tetap menggunakannya.
Kita juga dapat menemukan perangkat lunak bebas sepenuhnya, namun termasuk dalam program periklanan, distribusi jenis ini disebut Adware. Sebuah contoh yang jelas adalah program Messenger dari Microsoft yang memungkinkan penggunaan perangkat lunak bebas dalam pertukaran untuk masuk dengan cara iklan banner atau pop-up.
25
Di ambil dari ulasan artikel http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-perangkat lunakperangkat-lunak-komputer/ April 2012
25
