BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Kinerja Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah organisasi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak tertentu yang dihubungkan dengan visi dan misi organisasi. Menurut Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan, (2006) kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan dan dengan kualitas dan kuantitas terukur. Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan srategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Penilaian kinerja juga merupakan uraian sistematik, tentang kekuatan/kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang/kelompok. Menurut Govindarajan (dalam Supriyono, 2006), kinerja adalah kemampuan manajer dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kualitas produk, kuantitas produk, ketepatwaktuan produk, pengembangan produk baru,

10

Universitas Sumatera Utara

pengembangan personel, pencapaian anggaran, pengurangan biaya (peningkatan pendapatan), dan urusan publik. Sedangkan menurut Simanjuntak (2007) kinerja adalah pencapai hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dukungan organisasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud untuk memberikan kemudahan, menfasilitasi dan dan fungsi mendorong semua pekerja untuk menaikkan kinerjanya secara optimal. Menurut Darwanis (2008) kinerja sebagai suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi dihubungkan dengan visi dan misi organisasi tersebut, serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan yang berlaku dalam organisasi. Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektifitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Rivai (2005) juga menjelaskan beberapa pendapat dari pakar mengenai kinerja, yaitu sebagai berikut: 1. Griffin, kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. 2. Hersey dan Blancard, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannnya.


3. Donelly, Gibson, dan Ivancevich, kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam tugas yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, Sedarmayanti (2007) menyatakan bahwa kinerja adalah penggunaan sistem dalam menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan secara menyeluruh atau merupakan perpaduan hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Menurut pendapat Sutermeister (1999) kinerja karyawan terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis. Tujuan pokok penilaian kinerja untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekankan perilaku yang tidak semestinya, untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang diinginkan melalui umpan balik hasil kerja pada waktunya serta penghargaan, bersifat intristik maupun ekstrisik (Mulyadi dalam Darwanis 2008).

2.1.2. Kinerja Lembaga Suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan


organisasi. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya pelaku yang terdapat pada organisasi. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara kinerja karyawan dengan kinerja lembaga. Dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik, maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Kinerja karyawan akan lebih baik apabila mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji, mempunyai harapan masa depan lebih baik. Bila sekelompok karyawan dan atasannya mempunyai kinerja organisasi baik pula (Sedarmayanti : 2007). Menurut LAN RI (2003), kinerja lembaga pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi lembaga pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Menurut Darwanis (2008) mengatakan kinerja lembaga merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah lembaga pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Dari beberapa pengertian diatas tentang kinerja, peneliti dapat mengatakan bahwa kinerja lembaga merupakan tingkat pencapain hasil dari suatu rangkaian kegiatan dalam sebuah lembaga pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan program sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah perbandingan output yang dikaitkan dengan target dan bertujuan memaksimalkan output dengan input tertentu atau meminimumkan input dengan output optimal. Efektifitas adalah perbandingan outcome dengan output untuk melihat sejauh mana hasil suatu layanan mencapai dampak yang diharapkan atau dihasilkan (Harimurti : 2004). Indikator input berkaitan dengan dana, sumber daya


manusia, informasi, kebijakan dan peraturan-peraturan. Indikator output adalah segala yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik. Menurut Bastian (2006) efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator kinerja menurut LAN RI (2003), meliputi : 1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 2. Keluaran (output) adalah sebagai sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome adalah ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator kinerja hendaknya : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Dari beberapa teori yang telah dikemukan diatas terlihat bahwa penilaian kinerja penting dilakukan dalam sebuah organisasi yang dikaitkan dengan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan yang berguna untuk mengetahui kinerja seseorang dan kinerja organisasi sejauh mana tingkat pencapain hasil dari suatu kegiatan telah dilaksanakan.


2.1.3. Peran Auditor Internal Pengertian audit internal menurut "Professional Practices Framework": International Standards for The Professional Practice of Internal Audit (IIA) dalam Kuntadi (2009:1) adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi (consulting) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (to add value) serta meningkatkan (improve) kegiatan operasi organisasi. Internal auditing membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan proses tata kelola (governance processes). Sebagaimana definisi yang diberikan Arens and Loebbecke (1996) mengenai kegiatan audit intern adalah suatu kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memajukan kegiatan suatu organisasi dengan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya. Berdasarkan definisi tersebut peran audit intern berkaitan dengan jasa assurance dan jasa konsultasi Menurut BPKP (2007) peran auditor internal meliputi : 1.

Peran watchdog meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan (compliant audit) dan apabila terdapat

penyimpangan

pengendalian

manajemen.

dapat

dilakukan

Peran

watchdog

koreksi

terhadap

biasanya

sistem

menghasilkan


saran/rekomendasi yang mempunyai impact jangka pendek, misalnya perbaikan atas kesalahan yang sudah terjadi. 2.

Peran auditor intern sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya (resources) organisasi sehingga dapat membantu tugas para pimpinan ditingkat

operational.

Audit

yang

dilakukan

adalah

operational

audit/performance audit, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah. 3.

Peran auditor intern sebagai katalis berkaitan dengan quality assurance, sehingga auditor intern diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Quality assurance bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi yang dijalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Dalam peran katalis, auditor intern bertindak sebagai facilitator dan agen perubahan (agent ofchange). Impact dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena fokus katalis adalah nilai jangka panjang (longterm values) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi

yang

dapat

memenuhi

kepuasan

pelanggan

(customer

satisfaction) dan masyarakat (stake holder).


Menurut the International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing (STAN, 2007:5), peran yang dimainkan oleh auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama-, jasa assurance dan jasa konsultansi. Jasa assurance merupakan penilaian obyektif yang telah ditentukan auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain Jasa konsultansi merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien, dimana auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya.

2.1.4. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan PNBP Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola (gomes. 2003). Dalam penerapannya manajemen memiliki beberapa fungsi. Pakar manajemen Schennerhorn (2005) membagi fungsi manajemen menjadi 4 yaitu : planning, organizing, actuating, dan controlling. Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Dan pendapat Schermerhorn (2005) tentang fungsi manajemen, maka dalam, pemerintahan fungsi manajemen yang diterapkan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan PNBP dilaksanakan mengacu pada mekanisme APBN. Menurut Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan mencakup keseluruhan kegiatan


perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pasal 3 ayat (4) UU No.17 Tahun 2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Masing-masing fungsi dijelaskan sebagai berikut : 1.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6.

Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi nilai untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental. Pelaksanaan pengelolaan keuangan PNBP pada Unimal dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional. PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dana yang berasal dari PNBP dapat digunakan sebagian dan/atau dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh lembaga penghasil PNBP


pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan tugas dan fungsinya (Kemendiknas, 2010). Menurut Kemendiknas (2010) PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional dapat digunakan setelah mendapat persetujuan ijin penggunaan dari Menteri Keuangan Rl yang meliputi : a.

Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan;

b.

Penerimaan dari kontrak yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;

c.

Penerimaan atas hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan;

d.

Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan., lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah.

Seluruh pemungutan PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Tata cara penggunaan PNBP di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional mengacu pada mekanisme APBN dan ketentuan peraturan perundangundangan. Optimalnya pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan yang telah ditetapkan. Effendi (2006) menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan PP No.73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu. Salah satu kegiatan tertentu tersebut adalah layanan pendidikan tinggi yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan NO. I 15/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negara. Pasal 4 ayat (1) "Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara", dan Pasal 4 ayat (3)


PNBP yang telah disetor ke kas Negara dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 02/PB/2005, prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM untuk PNBP adalah ; a)

Dalam

pencairan

dana

PNBP

Kuasa

Pengguna

Anggaran

harus

memperhatikan persentase maksimum pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b)

Untuk PNBP perguruan tinggi maksimum pencairan sebesar seratus persen dan setoran dengan batas tertinggi sesuai pagu;

c)

Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana PNBP tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

d)

UP/TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya. Setelah. menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM.

Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Pencairan Dana untuk PNBP oleh KPPN dilakukan sebagai berikut: 1.

Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM; mengisi check list kelengkapan berkas SPM; mencatat dalam Daftar PengawasanPenyelesaian SPM.

2.

Apabila kelengkapan berkas SPM tidak memenuhi syarat sesuai check list maka berkas SPM langsung dikembalikan untuk dilengkapi.

3.

Apabila berkas SPM diterima lengkap, SPM dimaksud diteruskan kepada Seksi Perbendaharaan untuk diproses.


Keputusan hasil pengujian oleh Seksi Perbendaharaan: a.

Menerbitkan SP2D atas dasar SPM yang memenuhi syarat termasuk SPM pengembalian.

b.

Mengembalikan SPM kepada penerbit SPM apabila tidak memenuhi syarat diterbitkan SP2D, SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM. Penerbitan SP2D untuk UP/TUP/GUP dan LS wajib diselesaikan oleh

KPPN dalam batas waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

2.2. Review Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu mengenai profesionalisme auditor dan komitmen organisasi dilakukan Rahmawaty (2003) juga telah meneliti mengenai pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap kinerja manajemen pada BUMN dan BUMD di Kota Banda Aceh. Pengukuran variabel profesionalisme yang digunakan adalah: keahlian profesional, pengetahuan akuntansi, pengetahuan bisnis, dan etika. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan profesionalisme Auditor Internal dapat mempengaruhi kinerja manajemen. Berikutnya adalah Susanto (2007) Peranan Audit Internal terhadap kinerja perusahaan faktor-faktor audit internal yang terdiri atas tujuan audit, kopetensi audit internal, program kerja audit dan pelaksanaan audit internal bagian audit internal sehingga manfaat pelaksanaannya menjadi lebih optimal.


Selanjutnya Rohman (2007), hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial PKD berpengaruh terhadap kinerja Pemda dengan nilai koefisien jalur 0,329 dan besarnya pengaruh langsung adalah 0,108. Peran manajerial menggambarkan keterlibatan atau partisipasi PKD dalam mensukseskan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda. Peran tersebut merupakan pendekatan yang efektif untuk memotivasi pegawai Pemda dalam mensukseskan kebijakan Pemda. Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemda dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,255 dan besarnya pengaruh langsung adalah 0,065. Fungsi pemeriksaan intern membantu para pegawai Pemda dalam melaksanaan tanggung jawabnya dengan melakukan analisis, penilaian atas operasional Pemda, serta mengajukan saran-saran perbaikan atas penyimpangan yang ditemukan. Selanjutnya Herminingsih (2009), menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi dalam penganggaran terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif sebesar 2,290 pada tingkat signifikansi 0,005. Para manajer menengah dan bawah pada Pemerintahan Demak terlibat dalam penyusunan anggaran, karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, mereka diberikan kesempatan untuk berperan dalam memberikan masukan dan ide yang dituangkan dalam bentuk anggaran yang nantinya akan mereka laksanakan. Peran manajerial keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah sebesar 2,222 pada tingkat signifikansi 0,008. Dengan adanya manajerial mendorong para pengelola keuangan daerah untuk lebih berpartisipasi dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian-penelitian terdahulu ini selanjutnya dilihat pada tabel 2.1 berikut.


Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu No

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil Temuan Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan profesionalisme Auditor Internal dapat mempengaruhi kinerja manajemen. tujuan audit, kopetensi audit internal, program kerja audit dan pelaksanaan audit internal bagian audit internal sehingga manfaat pelaksanaannya menjadi lebih optimal Terdapat pengaruh secara signifikan peran manajerial dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintahan daerah

1

Rahmawaty /2003

pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap kinerja manajemen pada BUMN dan BUMD di Kota Banda Aceh

- Keahlian profesional (X1) - Pengetahuan akuntansi (X2) - Etika (X3) - Kinerja Manajemen (Y)

2

Daniel susanto/2007

Peranan audit internal terhadap kinerja perusahaan (studi pada PT. Oto Parmaceutical.Ltd

- Tujuan Audit (X1) - Kompetensi audit internal (X2) - Program audit (X3) - Pelaksanaan audit (X4) - Kinerja (Y)

3

Abdul Rohman /2007

- Peran manajerial (X1) - Fungsi pemeriksaan intern (X2) - Kinerja pemerintahan daerah (Y)

4

Herminingsih /2009

Pengaruh peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintahan daerah (survey pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah) Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak)

- Pastisipasi dalam penganggaran (X1) - Peran manajerial (X2) - Kinerja pemerintah daerah (Y)

Partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents