BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2. Landasan Teori 2.1. 1.Pengertian ketenagakerjaan Ketenagakerjaan jika secara umum diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Beberapa konsep yang terkait dengan ketengakerjaan diantaranya adalah tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran dan masih banyak lagi hal yang terkait dengan hal ketenagakerjaan. Konsep tenaga kerja juga telah dijelaskan oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 yang mengatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang ketenagakerjaan, dikatakan bahwa ketetapan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah 15 tahun. Menurut
BPS
(2011)
Kondisi
ketenagakerjaan
baik
menyangkut
tingkat
pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan dikatakan semakin membaik, apabila tersedianya jaminan kelangsungan pekerjaan bagi pekerja. Jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan juga menjadi salah satu indikasi kualitas tenaga kerja.
8
2.1.2. Kesempatan Kerja Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Kesempatan kerja inilah yang akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia, apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tercukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Sakernas, 2011). Pemerintah pun memiliki peran dalam mengatur kesempatan kerja di Indonesia dengan cara membuat kebijaksanaankebijaksanaan yang meliputi upaya-upaya yang mendorong perluasan dan perkembangan lapangan perkerjaan, perkembangan potensi jumlah dan kualitas tenaga kerja di setiap daerah agar dapat lebih bermanfaat demi pembangunan masing-masing daerah yang akhirnya akan memberikan apresiasi yang baik pula dalam pembangunan Negara. Dalam penelitian ini, variabel kesempatan kerja diwakilki oleh jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja di masing-masing kabupaten./kota di Provinsi Bali. Pasar tenaga kerja, sama seperti halnya pasar-pasar lainnya dalam perekonomian, diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi bahwa pasar tenaga kerja seimbang, dengan kata lain permintaan tenaga kerja sama dengan penawaran tenaga kerjanya. Secara statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja yang mencerminkan variabel kesempatan kerja pada sisi sisi penawaran tenaga kerja. Oleh karena asumsi yang digunakan adalah permintaan tenaga kerja sama dengan penawarannya, maka data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas digunakan sebagai proksi variabel kesempatan kerja.
9
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan PDRB. Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan (Bali Dalam Angka, 2012). PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrument ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income perkapita dan berbagai instrument ekonomi lainnya. Dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan patokan untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, variabel PDRB yang dipergunakan dalam analisis adalah PDRB menurut harga konstan. Pilihan ini untuk menggambarkan kondisi ekonomi riel dalam masyarakat. Dengan menggunakan PDRB riil akan menghindari pengaruh inflasi dalam perhitungan. 2.1.4. Upah Minimum Kabupaten Seseorang melakukan suatu pekerjaan karena mengharapkan suatu imbalan dalam bentuk uang atau upah. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan
10
termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, Bab 10, pasal 89). Konsep Upah Minimum disini adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum diberikan kepada Setiap pekerja/buruh yang berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi standar penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2.1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah prosentase perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dengan usia kerja. TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama. (Kinala Sari, 2007). Dalam penelitiannya, pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi dari angkatan kerja. Dengan pendidikan yang rendah, akan mempersempit kesempatan bagi tenaga kerja untuk memperoleh suatu pekerjaan. Pendidikan juga dapat meningkatkan mutu tenaga kerja. Makin tinggi pendidikan yang dimiliki tenaga kerja, makin luas kemungkinan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Adapun beberapa indikator- indikator yang terkait dengan besar atau kecilnya TPAK antara lain jumlah penduduk yang masih sekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, tingkat pendidikan. Penghitungan angka tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.
11
TPAK = AK
x 100 %
: Jumlah angkatan kerja (bekerja+mencari pekerjaan)
P15 + : Jumlah penduduk yang berusia usia 15 tahun atau lebih
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah, dengan interpretasi semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Sirusa, BPS Indonesia, 210).
2.2.2. Penelitian Terdahulu Indra Oloan Nainggolan (2009) dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara menemukan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatip dan signifikan, dan Tingkat Bunga Kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan bekerja pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode analisis Generalized Least Square (GLS) dengan Random Effek Model (REM), Indra menganalisis masalah ketenagakerjaan dengan data time series 2002-2007 dan data cross section 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Indra serupa dengan yang dilakukan oleh Kinala Sari (2007) yang menemukan bahwa PDRB, TPAK, Tingkat pendindikan SMU / SMP berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di 4 wilayah di Sumatera Utara. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah tingkat pendidikan SMP dan SMU. Variabel yang berpngaruh positif tapi tidak signifikan adalah PDRB. TPAK berpengaruh positif dan 12
signifikan terjadi di 2 wilayah yaitu P.Siantar, Binjai, dan TPAK berpengaruh positif tapi tidak signifikan terjadi di wilayah Medan dan T.Tinggi. Namun yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah Kinala menggunakan data time series dalam kurun waktu 15 tahun yaitu dari 1997-2005 di 4 wilayah saja yaitu Medan, P.Siantar, Binjai, dan T.Tinggi sebagai data cross sectionnya. Dalam analisisnya Kinala menggunakan metode persamaan Ordinary Least Square (OLS). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. PDRB juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kesempatan kerja disuatu daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, perusahaan semakin menambah produksi barang dan jasa dengan demikian semakin banyak pula tenaga kerja yang diserap. Penetapan upah minimum juga memiliki peran dalam pertumbuhan kesempatan kerja. Di lihat dari sisi penawaran tenaga kerja, ketika tingkat upah mengalami kenaikan, maka penawaran tenaga kerja, yaitu tenaga kerja itu sendiri akan meningkat. Motivasi kerja mereka bertambah karena adanya iming-iming upah yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga ekspektasi yang muncul adalah produk yang dihasilkan akan bertambah, dengan demikian pengusaha membutuhkan tenaga kerja lebih banyak (Todaro, 2000). Menurut Erni Yuliarti (2006) dalam penelitiannya tentang pertumbuhan kesempatan kerja pasca kebijakan penetapan upah minimum di Kabupaten Bogor memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia. Terlebih lagi setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana semua wewenang pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah, sehingga masalah ketenagakerjaan juga diberikan kepada pemerintah daerah dan seharusnya wewenang tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan dan perluasan kesempatankerja, serta peningkatan
13
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menetapkan upah minimum yang sesuai dengan komponen-komponen dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Dalam penelitiannya Erni mengolah data upah minimum dan data kesempatan kerja dari tahun 1992-1997 dengan menggunakan metode Shift Share. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan indicator kegiatan ekonomi (kesempatan kerja) di suatu wilayah dari suatu sektor jika dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya. Dalam penelitiannya Erni menemukan bahwa adanya penurunan pertumbuhan kesempatan kerja pasca kebijakan upah minimum di Kabupaten Bogor dan pengaruh tersebut negatif. Mankiw (2010) menegaskan bahwa upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesempatan kerja. Karena naiknya upah minimum akan mengurangi permintan tenaga kerja. Sedangkan dari pihak tenaga kerja upah adalah imbalan yang seharusnya diterima akibat balas jasa dari waktu dan tenaga yang digunakan, akibat penambahan upah minimum dapat menarik angkatan kerja untuk mau bekerja dan mencari pekerjaan. 2.2. Model Penelitian dan Hipotesis 2.2.1. Model Penelitian Berikut ini penulis menggambarkan model penelitian yang dibangun dengan melihat pengaruh PDRB, UMK, dan TPAK terhadap Kesempatan Kerja. Variabel Independen :
Variabel Dependen :
PDRB
UMK
Kesempatan Kerja
TPAK
Gambar 2.1. Model Penelitian 14
2.2.2. Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 2.2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesempatan kerja. 2.2.2.2. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap Kesempatan kerja. 2.2.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) signifikan terhadap Kesempatan kerja.
15
negatif dan signifikan
berpengaruh
positif dan
