8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Keuangan Daerah Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dengan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan
negara
dan
merupakan
elemen
pokok
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Widjaja, 2001 :147). Hak adalah untuk memungut sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain, dan untuk menerima sumbersumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi
9
khusus
sesuai
dengan
yang ditetapkan.
Hak
tersebut
akan
meningkatkan kekayaan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar
tagihan-tagihan
kepada
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah (Halim,2004:18). Keadaan keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Posisi keuangan daerah sangat penting karena Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah merupakan salah satu kriteria untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah memerlukan biaya dan uang. Tanpa adanya biaya yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Desentralisasi menekankan agar urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah dibiayai atas beban APBD. Disini pentingnya
10
pengelolaan keuangan daerah yang optimal baik struktur penerimaan maupun pengeluaran keuangan daerah yang tercermin dalam APBD.
2.1.2. Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan dijadikan sebagai pertanggungjawaban (accountability) yang menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2004:201). Laporan keuangan daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu Pemerintah Daerah yang terutama ditujukan bagi kepentingan pihak luar Pemerintah Daerah tersebut (Halim, 2004:142). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan umtuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang. Sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan pemerintah yaitu
11
berbasis akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ APBD. Namun entitas pelaporan tersebut tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), apabila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun bila anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Rekonsiliasi dari LRA berbasis kas ke LRA berbasis akrual wajib disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
12
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah ; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah ; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi ; d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya ; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ; g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komponen-komponen laporan keuangan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok, terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan dalam setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh satu unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
13
a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan
Realisasi
Anggaran
menggambarkan
realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat / Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN / APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat / Daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus / defisit 5. Pembiayaan 6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset
lancar
dan aset
non lancar serta
mengklasifikasikan
kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang
dalam
neraca.
Setiap
entitas
pelaporan
14
mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini : 1. Kas dan setara kas 2. Investasi jangka pendek 3. Piutang 4. persediaan 5. Investasi jangka panjang 6. Aset tetap 7. Dana cadangan 8. Aset lainnya 9. Kewajiban jangka pendek 10. Kewajiban jangka panjang 11. Ekuitas dana c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah
15
Pusat / Daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari : 1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara / Daerah. 2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara / Daerah (Standar Akuntasi Pemerintahan). d. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Standar Akuntasi Pemerintahan).
2.1.3. Aset Aktiva atau harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan diperoleh manfaat ekonomisnya (Zaki Baridwan, 2004:271)
16
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 dan diperbarui dengan PP No. 71 Tahun 2010). Manfaat ekonomi masa depan yang berwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasi pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset non lancar. 1. Aset Lancar Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Pernyataan No. 7, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek meliputi deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, bagian
17
tagihan penjualan angsuran, bagian tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. b. Berupa kas dan setara kas. 2. Aset Non Lancar Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk
kegiatan
pemerintah atau
yang digunakan
masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non
permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara,
18
penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 1 dan diperbarui dengan PP No.71 Tahun 2010). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Dana
cadangan
adalah
dana
yang
disisihkan
untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan jika keadaan keuangan pemerintah mengalami
surplus
anggaran.
Pembentukan
dana
cadangan
dilakukan dengan persetujuan DPRD, demikian juga pada waktu pencairan dana tersebut. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainya. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
19
tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
2.1.4. Aset Tetap 1. Definisi Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan normal, jadi aktiva berwujud yang umurnya lebih dari satu periode dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud ( Zaki Baridwan, 1992:271). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.7 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitasnya, berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan : a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
20
b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, iventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. (Peraturan Pemerintah Nomor
24
Tahun
2005
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahan Pernyataan No. 07 Paragraf 8-14).
2. Pengakuan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria :
21
a. Berwujud b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dan dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. 3. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
22
dikonstruksi / dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses kontruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk
biaya
perencanaan
dan
pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07). 4. Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07). Dasar penilaian aktiva tetap, pertama dinyatakan dineraca pada nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap tidak memungkinkan maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Kedua harga aktiva tetap yang
23
dibangun dengan swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku, serta biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berkaitan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap digunakan. Ketiga, jika biaya perolehan suatu aktiva tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat harga perolehan (Bastian, 2006:133). 5. Pengungkapan Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap. Pengungkapan nilai aktiva tetap menjelaskan dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap. Metode penyusutan (depresiasi) diterapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Pelepasan aktiva tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aktiva tetap dapat diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aktiva tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh atau nilai wajar aktiva yang diserahkan, mana yang lebih mudah. Penghapusan aktiva tetap dilakukan jika aktiva tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang
24
berlaku. Perubahan nilai aktiva
tetap
dapat disebabkan oleh
penambahan, pengurangan, pengembangan, dan penggantian utama (Bastian,2006:134). 6. Cara Perolehan Aset / Aktiva Tetap Aktiva tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan aktiva tetap mempengaruhi penentuan harga perolehan. Menurut Baridwan (2000: 274-287) perolehan aktiva tetap berwujud dengan berbagai cara diantaranya : a. Pembelian Tunai Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tersebut siap pakai seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap maka harga perolehan harus dialokasikan pada masingmasing aktiva tetap. Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan
25
tanah. Dasar alokasi yang digunakan aktiva yaitu dalam hal pembelian tanah dan gedung, dicari harga tanah dan gedung, masing-masing harga pasar dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Apabila harga pasar masing-masing aktiva tidak diketahui alokasi harga perolehan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti pembayaran pajak (misalnya pajak bumi dan bangunan). Jika tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk alokasi harga perolehan maka alokasinya didasarkan pada putusan pimpinan perusahaan. b. Pembelian Angsuran Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. c. Ditukar Dengan Surat-surat Berharga Aktiva tetap diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yaang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut.
26
d. Ditukar Dengan Aktiva Tetap Yang Lain Banyak pembelian aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar menukar, atau sering disebut tukar tambah, dimana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan (kalau ada) atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima. Ada masalah baru yang timbul bila harga pasar aktiva lama maupun baru tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini buku aktiva lama akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut. Selain masalah diatas, masalah lainnya adalah pengakuan rugi atau laba yang timbul karena adanya pertukaran aktiva tersebut. e. Diperoleh dari Hadiah / Donasi Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah / donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Apabila aktiva dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil.
27
Untuk mengatasi keadaan ini maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasar. Depresiasi aktiva yang diterima dari hadiah dilakukan dengan cara yang sama dengan aktiva tetap lainnya. Apabila donasi yang diterima belum pasti akan
menjadi
milik
perusahaan
(karena
tergantung
terlaksananya perjanjian) maka aktiva modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti (contingent). Bila hak atas aktiva tersebut sudah diterima maka barulah contingent assets tadi dicatat sebagai harta (aktiva). f. Aktiva yang Dibuat Sendiri Perusahaan mungkin membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat dan perabotan. Dalam pembuatan aktiva, semua biaya yang dibebankan langsung seperti upah langsung dan factory overhead tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva tersebut. Tetapi biaya
factory
overhead
tidak
langsung
menimbulkan
pertanyaan, berapa besar yang harus dialokasikan kepada aktiva yang dikerjakan itu. Ada dua cara yang digunakan untuk membebankan biaya factory overhead yaitu : (a) kenaikan biaya factory overhead yang dibebankan pada aktiva yang dibuat dan (b) biaya factory overhead dialokasikan dengan tarif kepada pembuatan aktiva dan produksi. Apabila digunakan cara pertama maka harga pokok aktiva yang dibuat adalah semua
28
biaya-biaya yang langsung untuk membuat aktiva itu ditambah kenaikan biaya factory overhead. Sedang dengan cara yang kedua harga pokok aktiva merupakan jumlah semua biaya langsung ditambah dengan tarif yang menjadi beban aktiva yang dibuat itu. Dalam hal harga pokok aktiva yang dibuat lebih rendah daripada harga beli diluar, selisihnya merupakan penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Tetapi apabila harga pokok lebih tinggi dari harga beli diluar (dengan kualitas yang sama) maka selisih yang ada diperlakukan sebagai kerugian, sehingga akan dicatat dengan jumlah sebesar harganya yang normal. Apabila pembuatan aktiva itu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa pembuatan aktiva dikapitalisasi dalam harga perolehan. Sesudah aktiva itu selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Biaya-biaya lain yang timbul dalam masa pembuatan aktiva, dibebankan sebagai perolehan aktiva tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak
pembelian
sampai
aset
itu
siap
dipakai
harus
dikapitalisasi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, biaya perolehan
suatu
aset
terdiri
dari
harga
belinya
atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
29
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : a. Biaya persiapan tempat b. Biaya pengiriman awal dan biaya bongkar muat c. Biaya pemasangan d. Biaya profesional seperti arsitek dan insiyur e. Biaya kontruksi 7. Sistem Akuntansi Aset Tetap 1. Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD: a. Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi
atas
perolehan,
pemeliharaan,
rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPD. b. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. c. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
30
d. Perubahan klasifikasi aset tetap berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. e. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. f. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. g. Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: a) Metode garis lurus; b) Metode saldo menurun ganda; dan c) Metode unit produksi. h. Metode garis lurus merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. i. Metode saldo menurun ganda merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. j. Metode unit produksi merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan
31
manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan. k. Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundangundangan. l. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pasal 253 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan: a) Berita acara penerimaan barang; b) Berita acara serah terima barang;dan c) Berita acara penyelesaian pekerjaan. m. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup : a) Buku jurnal umum; b) Buku besar; dan c) Buku besar pembantu. n. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. o. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial. p. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi
32
aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. q. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. r. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. s. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).
2. Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPKD a. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. b. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai / digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan : a. Berita acara penerimaan barang; b. Surat keputusan penghapusan barang;
33
c. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. Berita acara pemusnahan barang; e. Berita acara serah terima barang; f. Berita acara penilaian ;dan g. Berita acara penyelesaian pekerjaan.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup: a. Buku jurnal umum; b. Buku besar; dan c. Buku besar pembantu. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. a. Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial. b. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. c. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. d. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
34
e. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Secara umum prosedur aktiva tetap bertujuan : a. Memberikan prosedur yang baku atas aktifitas yang berkaitan dengan perolehan suatu informasi mengenai aktiva tetap mulai dari pengakuan sampai pada proses pelepasannya. b. Memberikan informasi mengenai aktiva tetap yang diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri, BOT atau didapat dari donasi/hibah/sumbangan. c. Menghasilkan catatan mengenai aktiva tetap yang andal dan dapat dipercaya. d. Memperhitungkan alokasi biaya untuk pengusutan aktiva tetap, umur ekonomis dan metode pengusutan yang digunakan (Bastian, 2006:132-133).
2.2
Penelitian Terdahulu Sejumlah penelitian telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan aset tetap, namun hanya ada sedikit penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi pemerintahan. Penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah disajikan pada tabel di bawah ini :
35
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti & Tahun Penelitian Isna Widyaningrum (2008)
Chendy Angga Wijaya(2009)
Dian Sudaryati (2013)
Judul Penelitian
Tujuan Penelitian
Penilaian Aset Daerah Kabupaten Purbalingga
Mengetahui perlakuan aset tetap dan mengevaluasi kesesuaian perlakuan aset tetap yang ada dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 24 tahun 2005)
Hasil Penelitian
Penilaian aset daerah Kabupaten Purbalingga di dasarkan pada nilai perolehan aset tersebut, dan penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Evaluasi Perlakuan Mengetahui sejauh Dinas Perijinan Akuntansi Aktiva mana kesesuaian Kota Malang Tetap Untuk perlakuan belum Memenuhi akuntansi aset tetap melaksanakan Kewajaran Laporan yang dilakukan Peraturan Menteri Keuangan Pada oleh Dinas Dalam Negeri Dinas Perijinan Perijinan Kota Nomor 16 tahun Kota Malang. Malang dengan 2006 tentang PSAP. sistem akuntansi desentralisasi. Aktiva tetap yang dimiliki hanya dicatat dalam Kartu Inventaris Barang. Evaluasi perlakuan Mengetahui DPPKAD Kota akuntansi aset tetap bagaimana Tanggerang PSAP No. 07 Pada perlakuan Selatan mengukur
36
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanggerang Selatan
2.3
akuntansi aset tetap yang diterapkan di DPPKAD Kota Tanggerang Selatan berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2005.
aset tetap berdasarkan nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai awal pada saat pencatatan (nilai perolehan tidak dikurangi akumulasi penyusutan).
Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Perlakuan
PSAP No. 07 Tahun 2010
Akuntansi Aset Tetap
tentang Akuntansi Aset Tetap
Kendala penerapan PSAP No. 07 Tahun 2010
37
Sejak terbitnya PP No. 24 tahun 2005 dan diperbarui dengan PP No. 71 tahun 2010, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan/ pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap,
pertukaran aset tetap, perolehan aset dari
hibah/donasi, dan penyusutan. Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di
38
atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Aset tetap merupakan suatu bagian utama asset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca, yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah perlu dilaksanakannya penilaian terhadap aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Pemda yang diikhtisarkan dalam Daftar Inventaris Kekayaan Daerah (DIKD). Salah satu komponen utama dalam Neraca adalah aset tetap atau barang milik Pemerintah Daerah. Informasi yang dibutuhkan untuk aset khususnya aset tetap di Neraca adalah mengenai klasifikasi aset, nilai, dan umur ekonomis / manfaat. Pengklasifikasian diperlukan agar klasifikasi aset menurut teknis dan klasifikasi sesuai standar akuntansi yang ditetapkan yaitu PSAP No. 71 tahun 2010, dan selanjutnya dalam penerapannya ini akan dapat diketahui kendala serta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
