BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Landasan Teori

2.1.1

Teori Atribusi Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang

menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas. Disamping itu, etika pemeriksa juga akan mampu memperlemah dan kemungkinan juga mampu memperkuat pengaruh faktor internal tersebut. Apabila sikap auditor sesuai dengan etika profesi yang berlaku, maka kualitas hasil audit yang dilakukan semakin baik. Sedangkan apabila sikap auditor tidak sesuai etika profesi yang berlaku, maka dikhawatirkan terjadi penyimpangan yang tidak

Universitas Sumatera Utara

bertanggung jawab berakibat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor pemerintah. Dengan demikian, teori atribusi menjelaskan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka berada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat menjelaskan faktor internal pemeriksa khusunya karakteristik personal yaitu indepensi, pengalaman kerja dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap kinerja auditor. 2.1.2

Teori Pembelajaran Pembelajaran adalah setiap perubahan prilaku yang relatif permanen,

terjadi sebagai hasil pengalaman (Robbins, 2004). Perubahan perilaku menunjukkan bahwa pembelajaran telah terjadi dalam cara tertentu. Pembelajaran terjadi ketika seorang individu berprilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya berprilaku sebelumnya. Pengalaman bisa didapat secara langsung melalui pengamatan, latihan, ataupun bisa didapatkan secara tidak langsung. Teori pembelajaran (learning theory) juga menguraikan bahwa seseorang dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada individu lain dan hanya dengan diberi tahu mengenai sesuatu, seperti belajar dari pengalaman langsung. Teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan atau pelatihan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Teori pembelajaran ini sangat relevan untuk menjelaskan perubahan perilaku etika pemeriksa yang mampu mempengaruhi hubungan dari tingkat pendidikan dan pendidikan


berkelanjutan yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja auditor yang dihasilkan. 2.1.3

Kinerja Auditor

Marsdiasmo (2009) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Terselenggaranya pemerintah yang baik dan bersih dilingkungan birokrasi tentunya tidak terlepas dari komitmen yang bertanggung jawab disemua lapisan tatanan birokrat, baik dimulai dari lapisan paling bawah maupun di tingkat pimpinan yang tinggi akan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mau bersama – sama membangun prilaku yang dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada publik, terselanggaranaya pelayanan publik kepada masyarakat (publik servat) yang prima, tentunya tidak terlepas dari tanggungjawab para penyelenggaraan pemerintah yang penuh kesadaran telah melakukan efisiensi dalam segala bentuk kegiatan, terutama dalam penghemat di bidang anggaran kerja, sehingga diharapkan akan memberikan manfaat dan keuntungan sosial bagi masyarakat.


Lamatenggo (2009) Pengawasan yang dilaksanakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan yang berdampak pada kinerja Instansi Pemerintah, sehingga terpenuhinya pencapaian kinerja dari sasaran pemeriksaan/pengawasan yang sesuai dengan target yang dapat dikategorikan baik merupakan suatu hal yang diharapkan bersama. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksa-naan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga pengawasan

dan penilaian akuntabilitas,

yang pada

akhirnya

disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Lebih lanjut Mulyono (2009) menjelaskan, Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia bahwa Komite Standar Audit bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar audit. Standar


Audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang bersangkutan. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Kinerja APIP menggunakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 27 Agustus 2013 tentang Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan pimpinan APIP dalam: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktikpraktik audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern; b. Pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP; c. Pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP; dan d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern. Kinerja Auditor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja berdasarkan

kepatuhan

dalam

menjalankan

prosedur

pengawasan

dan

pemeriksaan sesuai dengan yang telah diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 27 Agustus 2013. 2.1.4

Tingkat Pendidikan Menurut Dwiyogi (2008) Latar Belakang Pendidikan merupakan suatu usaha

sadar untuk membekali individu dengan pengalaman dan keterampilan sehingga individu tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Batubara (2008)


menyatakan bahwa latar belakang pendidikan pemeriksa sangat berguna dalam proses pemeriksaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pasal 1 Butir 6 menyatakan bahwa: “Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya”. Apabila dikaitkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pengawas intern, bahwa semua syarat-syarat profesionalisme dituruti. Hal ini ditegaskan oleh Sawyer (2005) dalam Albar (2009) bahwa seorang auditor harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut : 1. Mempunyai kesanggupan teknis dan pendidikan memadai di bidang auditing. 2. Mempunyai kemampuan di bidang hubungan antar manusia. 3. Jujur, independen, obyektif, tegas, dan bertanggung jawab, berani serta bijaksana. Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 27 Agustus

2013 poin 2011 tentang latar belakang pendidikan auditor adalah harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan, untuk itu diperlukan pengembangan teknik dan metodologi pemeriksaan melalui pelatihan, serta aturan tentang pendidikan dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari kualifikasi pendidikan formal


auditor yang diperlukan untuk penugasan audit intern sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi audit. Jadi, latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaaan oleh Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

2.1.5

Pendidikan Berkelanjutan Dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor

01 Tahun2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengenai Pernyataan Standar Pemeriksaan: 01 Standar Umum diuraikan mengenai Persyaratan Pendidikan Berkelanjutan. “06 Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan, setiap 2 tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik dimana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun. 07 Organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah diselesaikan. 08 Pendidikan profesional berkelanjutan dimaksud dapat mencakup topik, seperti: perkembangan muktahir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik, disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan dimaksud dapat juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi Negara, struktur dan kebijakan pemerintah, teknik industry, keuangan, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi informasi. 09 Tenaga ahli intern dan ekstern yang membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus memiliki kualifikasi atau sertifikasi yang diperlukan dan berkewajiban untuk memelihara kompetensi professional dalam bidang keahlian mereka, tetapi tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan pendidikan berkelanjutan diatas. Akan tetapi, pemeriksaan yang menggunakan hasil pekerjaan tenaga ahli intern dan ekstern


harus yakin bahwa tenaga ahli tersebut memenuhi kualifikasi dalam bidang keahlian mereka dan harus mendokumentasikan keyakinan tersebut.” Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 27 Agustus 2013 poin 2013 tentang sertifikasi jabatan serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, adalah pemeriksa harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang sesuai dengan jenjangnya dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan, Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan, setiap 2 (dua) tahun harus menyelesaikan paling tidak 80 (Delapan puluh) jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam dari 80 (delapan puluh) jam pendidikan tersebut harus dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik dimana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 (dua puluh) jam dari 80 (delapan puluh) jam tersebut harus diselesaikan dalam 1 (satu) tahun dari 2 (dua) periode 2 (dua) tahun.


Pendidikan

profesional

berkelanjutan

yaitu

mencakup

seperti:

Perkembangan mutakhir dalam metodologi dan standar pemeriksaan, prinsip akuntansi, penilaian akuntansi, penilaian atas pengendalian intern, prinsip manajemen atau supervisi, pemeriksaan atas sistem informasi, sampling pemeriksaan, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan, statistik disain evaluasi, dan analisis data. Pendidikan ini juga mencakup topik tentang pekerjaan pemeriksaan di lapangan, seperti administrasi negara, struktur dan pemerintah, teknik

kebijakan

industri,keuangan,ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan teknologi

informasi. Menurut Mulyono (2009) sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang baik/tinggi akan meningkatkan kinerja Inspektorat, demikian sebaliknya bila sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan rendah/buruk maka kinerja Inspektorat akan rendah/buruk. Pengaruh ini menunjukkan bahwa sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kinerja Inspektorat. 2.1.6

Independensi Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak

dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Aren dkk (2008) menyatakan nilai auditing sangat tergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya independen dalam fakta (independence in fact) tetapi juga independen dalam penampilan (independence in appearance). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam semua hal


yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental danpenampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Independen merupakan kebebasan seorang auditor dari ketergantungan atau pengaruh atau kontrol dari orang lain, organisasi ataupun pemerintah (INTOSAI). Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP, 2011) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002). Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tanggal 27 Agustus 2013 poin 1100 tentang Independensi, adalah Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat. Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan


audit intern, fungsional, dan organisasi. Tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya (Alim dkk, 2007) karena kerjasama dengan klien yang terlalu lama dapat menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki oleh auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan klien selama penugasan audit untuk auditor. Bukan tidak mungkin, auditor menjadi mudah dikendalikan klien karena auditor berada dalam posisi yang dilematis. Jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 1988). Oleh sebab itu, independensi diperlukan agar auditor dapat mengemukakan kondisi yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit. 2.1.7

Pengalaman Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang baik di

lingkungan pemerintah daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam praktik pemeriksaan serta pelatihan teknis yang cukup tentang tehnik dan etika sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Keahlian aparat pengawas terbentuk karena pengalaman kerja dan pengetahuan aparat pengawas. Disamping itu pengalaman kerja juga akan mempengaruhi tingkat pengetahuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Semakin banyak pengalaman yang aparat pengawas dapati maka akan semakin tinggi pengetahuan


mereka tentang bidang tersebut. Pengaruh pengalaman terhadap pengetahuan sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban aparat pengawas terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. (Batubara, 2009). Effendi (2011) mendefinisikan pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja, dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Batubara (2008) pengalaman akan mempengaruhi tingkat pengetahuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Semakin banyak pengalaman yang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapati maka akan semakin tinggi pengetahuan mereka tentang bidang tersebut. Pengaruh pengalaman terhadap pengetahuan sangatlah penting diperlukan dalam rangka kewajiban aparat pengawas terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2000) mengatakan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan diantaranya dalam hal: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan secara akurat, dan 3) mencari penyebab kesalahan, Melalui keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi klien untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dengan demikian akan memberi kepuasan bagi auditan. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan

secara

berulang-ulang

memberikan

peluang

untuk

belajar

melakukannya dengan yang terbaik. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengalaman bekerja memberikan keahlian dan keterampilan kerja yang cukup


namun sebaliknya, keterbatasan pengalaman mengakibatkan tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki semakin rendah. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Mulyadi (2009 : 9) menjelaskan secara umum “pengertian audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan, secara penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. 2.1.8

Pengetahuan Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang

diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, 1987) dalam (Harhinto, 2004:35). Pengetahuan auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman bekerja. Standar Akuntansi Pemerintahan butir 5.20 menyatakan “Standar auditing yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengharuskan: Auditor harus memiliki pengetauan yang cukup mengenai sistem pengendalian interen untuk


merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Auditor juga harus memenuhi persyaratan keahlian staf dalam melaksanakan audit yang meliputi: a. Pengetahuan tentang metode dan teknik yang berlaku dalam audit pemerintahan, serta pendidikan ketrampilan dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam audit yang dilaksanakan. b. Pengetahuan tentang organisasi program, kegiatan dan fungsi di bidang pemerintahan. c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. d. Keterampilan yang memadai untuk pekerjaan audit yang dilaksanakan, yaitu persyaratan keahlian untuk pelaksanaan audit keuangan dengan tujuan untuk menyampaikan opini, adalah akuntan terdaftar yang memiliki keahlian yang memadai tentang standar audit pemerintahan. Lebih lanjut pula dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian, seorang auditor harus mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang audit. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formal yang diperluas dan ditambah melalui pelatihan dan pengalaman dalam praktek audit. STAN-STAR (2007:58) menyatakan bahwa: “Persyaratan kualitas baik mengenai kemampuan teknis maupun analisis tidak bisa dikompromikan. Profesi telah menetapkan standar yang tinggi bagi siapapun yang ingin menjadi auditor internal. Tidak ada tawar menawar berkaitan dengan kualitas yang telah distandarkan. Lebih baik memiliki beberapa staf audit yang terbatas, namun kompeten daripada memiliki staf audit yang banyak tetapi kualitas auditor-auditor tersebut di bawah persyaratan teknis dan analisis yang memadai. Oleh karena itu, adalah kewajiban dari pimpinan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah untuk menetapkan atribut-atribut pengetahuan, kemampuan teknis dan analisis, serta karakter kualitas pada pemilihan dan pengembangan staf di lingkungan inspektorat daerahnya”. Di samping persyaratan kemampuan teknis yang harus dimiliki, seorang auditor juga harus memiliki kemampuan analisis sebagai dasar untuk mengambil judgment dalam penugasan audit. Tidak seperti kemampuan teknis yang dapat ditingkatkan terus melalui pendidikan dan pelatihan di bidang audit dan pengetahuan yang dikuasainya, maka kemampuan teknis umumnya diperoleh


auditor berdasarkan pengalaman di lapangan dalam penugasan audit yang dilakukan. Kualitas dari analisisnya bukan ditentukan dari lamanya menjadi auditor, melainkan kemampuannya untuk memahami dan mengambil makna dari permasalahan-permasalahan yang berhasil dicarikan solusi terbaiknya. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup dalam menjalankan tugasnya. 2.1.9

Motivasi Auditor Motivasi adalah adanya tuntutan atau dorongan terhadap pemenuhan

kebutuhan individu dan tuntutan atau dorongan yang berasal dari lingkungan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk prilaku. Menurut Manahan (2004) dalam Ensiklopedia Administrasi Motivasi adalah dorongan mental terhadap perorangan atau orang – orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu peristiwa dalam masyarakat. Jewel dan Marc (1998), motivasi mengacu kepada jumlah kekuatan yang menghasilkan, mengarahkan dan mempertahankan usaha dalam perilaku tertentu. Sedangkan Robbins (2004), menyatakan motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil tertentu tampak menarik. Pemberian

rangsangan

motivasi

kepada

bawahan

dapat

dikelompokkan sebagai berikut (Heidjrahman, 1994) : a. Motivasi tidak langsung : Merupakan kegiatan manajemen yang secara implisit mengarahkan kepada upaya memenuhi motivasi internal serta kepuasan kebutuhan individu dalam organisasi. b. Motivasi langsung : Merupakan pengaruh kemauan karyawan yang secara


langsung atau sengaja diarahkan kepada internal motif karyawan dengan jelas memberikan rangsangan yang lebih rendah. c. Motivasi negatif : Merupakan macam kegiatan yang disertai ancaman dan hukuman terhadap karyawan yang tidak mau atau tidak mampu melaksanakan perintah yang diberikan. d. Motivasi positif : Merupakan kegiatan dalam mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan kepuasan tertentu misalnya memberikan promosi, memberikan insentif dan kondisi kerja yang lebih baik dan sebagainya. Gibson et. al (1993 : 94) mengutarakan bahwa motivasi adalah suatu konsep yang kita gunakan jika kita menguraikan kekuatan – kekuatan yang bekerja terhadap atau di dalam diri individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Meskipun bukan satu – satunya determinan tetapi motivasi dapat dikatakan sebagai determinan yang penting bagi prestasi seorang individu. Komitmen professional akan mengarahkan pada motivasi kerja secara profesional juga. Seorang profesional yang secara konsisten dapat bekerja secara profesional dan dari upayanya tersebut mendapatkan penghargaan yang sesuai, tentunya akan mendapatkan kepuasan kerja dalam dirinya. Oleh karena itu, motivasi tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan kerja yang seringkali merupakan harapan seseorang (Trisnaningsih : 2004). 2.2

Review Peneliti Terdahulu Penelitian oleh Slamet, A. (2009) tentang Pengaruh pengalaman dan

pendidikan terhadap Kinerja Aparat pengawas fungsional Wilayah IV di


lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel pengalaman dan pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pengawas fungsional. Pengalaman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja aparat inspektorat, sampai tingkat mana seseorang berhasil pada pekerjaannya, berpartisipasi aktif dan beranggapan bahwa kinerja merupakan hal yang penting dan berkaitan dengan harga dirinya, oleh karena itu pengalaman merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja. Penelitian oleh Gede Bandar Wira Putra dan Dodik Ariyanto (2012) tentang Pengaruh independensi, profesionalisme, struktur audit, dan role stress terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel independensi dan struktur audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, variabel konflik peran secara signifikan

berpengaruh

negatif

terhadap

kinerja

auditor,

sedangkan

profesionalisme dan ketidakjelasan peran tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian oleh Komang, Nyoman Trisna, dan Ni Kadek (2015) tentang Pengaruh indepedensi, komitmen profesi, dan etika profesi terhadap kinerja auditor eksternal (studi kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPK Provinsi Bali adalah variabel indepedensi, komitmen profesi, dan etika profesi. Hal ini berarti indepedensi yang tepat akan membantu auditor BPK dalam menilai dan mencapai hasil pemeriksaan sesuai standar. Komitmen profesi terbukti


berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPK Provinsi Bali. Komitmen profesi yang tinggi akan membuat auditor BPK dapat dipercaya dan diandalkan untuk melaksanakan pekerjannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan hasil yang diharapkan. Etika profesi terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPK Provinsi Bali. Penelitian oleh Zulkifli Albar (2009) tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi, Sistem Reward, Pengalaman dan Motivasi terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan, pendidikan berkelanjutan, komitmen organisasi, sistem reward, pengalaman, dan motivasi berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap kinerja auditor. Dan dengan pengalaman yang cukup dimilikinya akan lebih mampu dan cepat dalam melakukan langkah-langkah audit untuk mencari setiap hal atau permasalahan yang ada. Penelitian oleh Anton Panjaitan dan Bambang Jatmiko (2014) tentang Pengaruh motivasi, stress, dan rekan kerja terhadap kinerja auditor (studi empiris pada KAP di DKI Jakarta). Hasil penelitian diketahui bahwa ada dua variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap kinerja auditor yaitu motivasi dan stres sedangkan rekan kerja pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh stres dalam meningkatkan kinerja seorang auditor berpengaruh negatif, artinya peningkatan terhadap kinerja tidak perlu dengan tekanan atau memberikan beban yang terlampau berat. Dengan kata lain, stres yang meningkat berakibat pada kinerja


yang menurun. Sedangkan motivasi dan rekan kerja diketahui memiliki kecenderungan besar dalam peningkatan kinerja auditor yaitu berpengaruh positif. Penelitian oleh Nyoman Ari Surya Dharmawan (2014) tentang Pengaruh tingkat

pendidikan dan pengalaman pemeriksa terhadap kualitas hasil

pemeriksaan (studi empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Karangasem). Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti seorang audior yang memiliki wawasan yang luas, tingkat pendidikan yang tinggi, serta ilmu dan pelatihan yang dimiliki selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit serta menjaga kualitas hasil pemeriksaan dengan baik. Pengalaman pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti semakin banyak auditor melakukan tugas atau pekerjaan maka semakin baik bagi auditor untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu NO 1

2

Nama Peneliti Slamet A (2009)

Gede Bandar Wira Putra dan Dodik Ariyanto (2012)

Judul Penelitian

Variabel

Pengaruh Pengalaman dan Pendidikan Terhadap Kinerja Aparat pengawas fungsional wilayah IV di lingkungan Inspektorat Jendral Departemen Pekerjaan Umum

Variabel Independen: Pengalaman (X1), dan Pendidikan (X2).

Pengaruh independensi, profesionalisme, struktur audit, dan role stress terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Hasil Penelitian

Variabel Dependen: Kinerja aparat pengawas fungsional (Y) Variabel Independen: Independensi (X1), Profesionalisme (X2), Struktur audit (X3), dan role stress (X4) Variabel Dependen: Kinerja Auditor (Y)

Pengalaman dan Pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja aparat pengawas fungsional. Independensi dan struktur audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, sedangkan profesionalisme dan ketidakjelasan peran tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor.


3

4

Komang, Nyoman Trisna, dan Ni Kadek (2015)

Zulkifli Albar (2009)

Pengaruh indepedensi, komitmen profesi, dan etika profesi terhadap kinerja auditor eksternal (studi kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali)

Variabel Independen: Independensi (X1), Komitmen profesi (X2), dan Etika profesi (X3)

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi, Sistem Reward, Pengalaman dan Motivasi Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Sumatera Utara

Variabel Independen: Pendidikan (X1), Pendidikan Berkelanjutan(X2), Komitmen Organisasi(X3), Sistem Reward (X4), Pengalaman (X5), dan Motivasi (X6).

Variabel Dependen: Kinerja Auditor (Y)

Variabel Dependen: Kinerja Auditor (Y) 5

Anton Panjaitan dan Bambang Jatmiko (2014)

Pengaruh motivasi, stress, dan rekan kerja terhadap kinerja auditor (studi empiris pada KAP di DKI Jakarta)

Variabel Independen: Motivasi (X1), Stress (X2), dan Rekan kerja (X3) Variabel Dependen: Kinerja Auditor (Y)

6

Nyoman Ari Surya Dharmawan (2014)

Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan (studi empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Karangasem)

Variabel Independen: Tingkat Pendidikan (X1), dan Pengalaman pemeriksa (X2) Variabel Dependen: Kualitas hasil pemeriksaan (Y)

Indepedensi, komitmen profesi, dan etika profesi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja auditor Perwakilan BPK Provinsi Bali Tingkat pendidikan, pendidikan berkelanjutan, komitmen organisasi, sistem reward, pengalaman, dan motivasi berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap kinerja auditor.

Motivasi dan stress signifikan pengaruhnya terhadap kinerja auditor sedangkan rekan kerja pengaruhnya tidak signifikan. Tingkat pendidikan dan pengalaman pemeriksa berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan

Sumber : peneliti tahun 2017


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents