BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Pengertian Kota Menurut Jayadinata (1999), kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh

adanya prasarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, pendidikan, pasar, industri dan lain sebagainya, beserta alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor. Dari segi fisik, suatu kota banyak dipengaruhi oleh struktur-struktur buatan manusia (artificial), misalnya pola jalan, landmark, bangunan-bangunan permanen dan monumental, utilitas, pertamanan dan lalu lintas (traffic). Amos Rapoport dalam Zahnd (1999) mendefinisikan kota dengan fungsinya sebagai pusat dari berbagai aktifitas seperti pusat administratif pemerintahan, pusat militer, keagamaan dan pusat aktifitas intelektual dalam satu kelembagaan. Disinggung pula mengenai heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakatnya. Sependapat dengan itu, Christaller mengartikan kota dari sudut pandang fungsi, yaitu sebagai penyelenggara dan penyedia jasa bagi wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya, sehingga kota disebut sebagai pusat pelayanan (Daldjoni, 1997). Kota sebagai tempat interelasi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya mengakibatkan terciptanya keteraturan pada penggunaan lahan. Di

Universitas Sumatera Utara

dalamnya terjadi kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik dan sosial yang mendorong perkembangan di segala bidang seperti pembangunan fisik kota, yaitu bangunanbangunan yang mempunyai fungsi tertentu dan juga pembangunan manusianya yang tinggal di kota maupun yang beraktifitas dengan keahlian maupun kemakmuran. Manifestasi perubahan-perubahan yang terjadi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah kepada perubahan struktur fisik kota. Dan yang terpenting dalam perubahanperubahan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan elemen perkotaan yang menunjung kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat adalah kebutuhan akan ruang. 2.2

Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan suatu istilah yang saling

terkait, bahkan terkadang saling menggantikan, yang pada intinya adalah suatu proses perkembangan suatu kota. Pertumbuhan kota (urban growth) adalah perubahan kota secara fisik sebagai akibat perkembangan masyarakat kota. Sedangkan perkembangan kota (urban development) adalah perubahan dalam masyarakat kota yang meliputi perubahan sosial politik, sosial budaya dan fisik (Hendarto, 2001). Menurut Kustiwan dalam Tjahjati (1997), pertumbuhan penduduk dan aktifitas sosial ekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kota mendorong pertumbuhan kebutuhan akan lahan. Dan karena karakteristiknya yang tetap dan terbatas, maka perubahan tata guna lahan menjadi suatu konsekuensi logis dalam pertumbuhan dan perkembangan kota.


2.2.1 Pola perkembangan kota Menurut Cheema dalam Jayadinata (1999), karena keadaan topografi tertentu atau karena perkembangan sosial ekonomi tertentu maka akan berkembang beberapa pola perkembangan kota dengan pola menyebar (dispersed pattern), pola sejajar (linear pattern) dan pola merumpun (clustered pattern). Pola menyebar (dispersed pattern) terjadi pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen. Pada pola sejajar (linear pattern), perkotaan terjadi akibat adanya perkembangan sepanjang jalan, lembah, sungai dan pantai. Pada pola merumpun (clustered pattern), biasanya terjadi pada kota-kota yang berhubungan dengan pertambangan dengan topografi agak datar meskipun terdapat beberapa relief lokal yang nyata. Perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zona-zona yang berada dalam wilayah perkotaan. Penambahan dan pengurangan aspek sosial, ekonomi dan budaya dari waktu ke waktu menjadikan kota bersifat dinamis dalam artian selalu berubah dari waktu ke waktu termasuk pola penggunaan lahannya (Yunus, 2000). Perkembangan kota dilihat dari penggunaan lahan yang membentuk zone-zone tertentu dalam ruang perkotaan. 2.2.2 Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota Kota dimanapun di belahan dunia memiliki unsur-unsur umum yang berlaku yang mempengaruhi perkembangannya. Unsur-unsur internal ini meliputi kondisi


sosial, ekonomi, politik, keagamaan dan budaya serta yang tidak bisa diabaikan adalah unsur fisik geografis (Branch, 1995). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota adalah: 1. Fisik Kota (Branch, 1995) a. Keadaan geografis, berpengaruh terhadap fungsi dan bentuk kota. Kota sebagai simpul distribusi, misalnya terletak di simpul jalur transportasi di pertemuan jalur transportasi regional atau dekat pelabuhan laut. Kota pantai misalnya akan cenderung berbentuk setengah lingkaran dengan pusat lingkarannya adalah pelabuhan laut. b. Topografi/tapak menjadi faktor pembatas bagi perkembangan suatu kawasan karena kondisi fisik ini tidak dapat berkembang kecuali dalam keadaan labil. Meskipun demikian usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah topografi dapat dilakukan dengan menggali bukit, menguruk tanah, reklamasi laut/rawa dapat mengurangi hambatan. Kota yang berada pada daratan yang rata akan mudah berkembang ke segala arah dibandingkan dengan kota yang berada di wilayah pegunungan. c. Fungsi Kota, kota yang memiliki aktivitas dan fungsi yang beragam biasanya secara ekonomi akan lebih kuat dan berkembang pesat dibanding dengan kota yang memiliki satu fungsi. d. Sejarah dan kebudayaan, penduduk kota memiliki komitmen untuk menjaga dan melindungi bangunan atau tempat bersejarah lainnya dari


perkembangan lahan yang tidak sesuai, meskipun lokasinya berada di tengah kota. e. Unsur-unsur umum seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih dan jaringan penerangan listrik yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Faktor Fisik Eksternal, yang meliputi: a. Fungsi primer dan sekunder kota yang tidak terlepas dan keterkaitan dengan daerah lain, baik dipandang secara makro (nasional dan internasional)

maupun

secara

mikro

(regional).

Keterkaitan

ini

menimbulkan arus pergerakan yang tinggi memasuki kota secara kontinyu. b. Fungsi kota yang sedemikian rupa merupakan daya tarik bagi wilayah sekitarnya untuk masuk ke kota tersebut (urbanisasi), karena kota adalah tempat terkonsentrasinya kegiatan. c. Sarana dan prasarana transportasi yang lancar, semakin baik sarana transportasi ke kota maka semakin berkembang kota tersebut, baik transportasi udara, laut dan darat. Menurut Catanese dan Snyder (1979) bahwa keberadaan infrastruktur memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonomi suatu kota. 3. Faktor Sosial. Ada dua faktor sosial yang berpengaruh dan menentukan dalam perkembangan kota, yaitu:


a. Faktor Kependudukan, kesempatan kerja yang tersedia seiring dengan perkembangan industrialisasi menyebabkan semakin meningkatnya penduduk kota industri (Lesley E. White, dalam Tri Joko, 2002). b. Kualitas Kehidupan bermasyarakat, semakin padatnya penduduk kota maka semakin menurunnya pola-pola kemasyarakatan karena lingkungan kehidupan yang mengutamakan efisiensi ekonomis telah menimbulkan berbagai segi degradasi sosial. 4. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh dan menentukan di dalam pengembangan dan perkembangan kota dapat dikemukakan tiga hal pokok (PB. Desai; Ashish, 1965 dalam Tri Joko, 2002) yaitu: a. Kegiatan usaha, akan sangat menentukan kegiatan masyarakat umumnya. Terbukanya kesempatan kegiatan usaha pada pusat-pusat atau kota-kota yang baru akan menarik aliran penduduk ke arah tersebut ( Tri Joko, 2002). b. Politik Ekonomi, dengan kebijakan politik ekonomi yang tepat maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi meliputi kenaikan pendapatan per kapita, masuknya investasi dan tumbuhnya kegiatan usaha. c. Faktor Lahan, konsekuensi logis dari pembangunan kota adalah meningkatnya kebutuhan akan lahan, dan terjadi proses ekstensifikasi ruang yang merembet hingga daerah perdesaan. Fenomena konversi lahan


pertanian menjadi lahan terbangun berdampak bagi perubahan sosial ekonomi di wilayah pertanian. Para petani yang telah beralih profesi berusaha mencari celah kegiatan usaha/pekerjaan yang senantiasa ada di kawasan perkotaan. Akhirnya pertimbangan dalam pola penggunaan lahan menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan kota. d. Harga Lahan, menurut Stone dalam Tri Joko (2002) bahwa kenaikan nilai dan harga lahan umumnya merupakan suatu konsekuensi dari suatu perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dinilai dari segi ekonomisnya. 2.2.3 Daya sentrifugal dan daya sentripetal perkembangan kota Menurut Colby, proses ekspansi serta perubahan struktur tata guna lahan sebagian besar karena adanya daya sentrifugal (centrifugal force) dan daya sentripetal (centripetal force) pada suatu kota (Daldjoni, 1992). Daya sentrifugal adalah daya yang mendorong gerak keluar dari penduduk dan berbagai usahanya. Sedangkan daya sentripetal adalah gerak ke dalam dari penduduk dan berbagai usahanya sehingga terjadi pemusatan (konsentrasi) kegiatan manusia. Hal-hal yang mendorong adanya daya sentrifugal adalah sebagai berikut: 1. Spatial Force, adanya gangguan yang berulang kali seperti kemacetan lalu lintas, kurangnya ruang terbuka dan gangguan bunyi yang membuat penduduk tidak nyaman tinggal di kota.


2. Site Force, sebagai akibat wilayah yang tidak menguntungkan bagi industri modern di kota lalu pindah ke wilayah pinggiran yang belum padat penduduknya, kelancaran lalu litas kendaraan dan kemudahan parkir mobil. 3. Force of Social Evaluation, dikarenakan harga tanah yang mahal, pajak yang tinggi dan pertumbuhan penduduk. 4. Situational Force, adanya ketidakpuasan fungsi ruang perumahan dalam kota yang pada umumnya sempit dan tidak sehat, sebaliknya rumah-rumah yang dapat dibangun diluar kota dapat menjadi lebih luas, nyaman dan sehat. 5. Status and organization of occupance, karena fasilitas transportasi yang tidak memuaskan menyebabkan kemacetan, keinginan menghuni wilayah luar kota yang terasa lebih alami. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi adanya daya sentripetal adalah: 1. Site Attraction, adanya penarik terhadap site dekat dengan pusat kota atau dekat dengan persimpangan jalan yang strategis bagi kegiatan industri. 2. Functional Convenience Maximum Accessibility, yaitu terdapat berbagai kegiatan bisnis dengan kemudahan aksesibiltas. 3. Functional Magnetism, adanya berbagai fasilitas umum untuk olahraga, hiburan dan seni budaya yang dapat dikunjungi pada waktu senggang. 4. Functional Prestige, sebagai pusat kegiatan perdagangan/perbelanjaan, orang akan merasa bangga bertempat tinggal dengan pusat-pusat tersebut.


2.3

Pengertian Tata Guna Lahan Dari segi fisik geografi, lahan merupakan wadah bagi sebuah hunian yang

mempunyai kualitas fisik yang penting dalam penggunaannya. Sedangkan ditinjau dari segi ekonomi lahan adalah sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam suatu produksi (Lichfield dan Drabkin, 1980). Menurut Lindgen (1985), penggunaan lahan (land use) mempunyai arti sama dengan lahan yaitu merupakan tempat tinggal, lahan usaha, lapangan olah raga, rumah sakit dan areal pemakaman. Sedangkan penutup lahan (land cover) cenderung mengarah ke vegetasional dan buatan manusia atas lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Penggunaan lahan adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan (Soegino, 1987). Penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien (Sugandhy, 1989). Jayadinata mengatakan bahwa penggunaan lahan adalah wujud atau bentuk usaha kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada satu waktu. Guna lahan menurut Edy Darmawan (2003) adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam bentuk pengalokasian fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pemanfaatan lahan di kota selalu dihubungkan dengan penilaian yang bertumpu pada ekonomis atau tidaknya jika sebidang tanah dimanfaatkan baik untuk rumah tinggal maupun melakukan usaha di atas tanah tersebut.


2.3.1 Klasifikasi penggunaan lahan

Klasifikasi

penggunaan

lahan

di

kabupaten

dan

kota

di

Indonesia

dikembangkan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Atas dasar itu, penggunaan lahan di kabupaten dan kota dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun rincian klasifikasi penggunaan lahan lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.1. 2.3.2 Klasifikasi pemanfaatan ruang Pemanfaatan ruang dalam zoning regulation ini mengacu pada sistem kegiatan yang berkembang dalam sebuah penggunaan lahan. Pemanfaatan ruang adalah semua aktivitas dan atau fungsi yang mungkin terjadi pada hirarki terakhir dari sebuah penggunaan lahan. Pemanfaatan ini didapatkan dari survei lapangan terhadap semua penggunaan yang ada di kabupaten dan kota. Untuk mempermudah klasifikasi, pemanfaatan ruang di kabupaten dan kota dibagi menjadi beberapa kategori dan sejumlah sub kategori. Adapun rincian pemanfaatan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.


Tabel 2.1 Detail Klassifikasi Penggunaan Lahan Hierarki 1 Simb ol L

B

Nama Zona Kawasan Lindung

Budidaya

Hierarki 2

Hierarki 3

Simb Nama Zona ol LB Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan Bawahannya LS Kawasan perlindungan setempat LR Kawasan rawan bencana alam

Simb Nama Zona ol LB-1 kawasan hutan lindung LS-5 LR-4

LL

Kawasan lindung lainnya

LL-4

BH BT

kawasan hutan produksi kawasan pertanian

BT-3

BI

Kawasan peruntukan industri

BP

kawasan permukiman

Hirarki 4 Simbol

Kawasan Khusus

Simb ol

Nama Zona

Taman kota Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami dan banjir (buffer zone II) Kawasan pantai berhutan bakau (buffer zone I)

BIP

kawasan tanaman tahunan/perkebunan Industri pergudangan

BIP-2

BPK

Permukiman perkotaan

BPK-1

BPK-2

BK

Nama Zona

Hirarki 5

BPD

Permukiman Perdesaaan

BKT

Transportasi

Industri depo atau pergudangan terbuka (Oil Bunker) Perumahan perkotaan BPK- Perumahan Kepadatan 1-1 Tinggi BPK- Perumahan Kepadatan 1-2 Sedang BPK- Perumahan Kepadatan 1-3 Rendah Pusat Pelayanan (Kota)

BPK-3

Pusat Pelayanan Terbatas

BKT-1

Pelabuhan

Sumber: Keppres Nomor 32 Tahun 1990.


Tabel 2.2 Kategori Pemanfaatan Ruang KATEGORI Hunian

Komersial

Jasa Komersial

KATEGORI

Perkantoran

Institusional

Industri

SUB KATEGORI Rumah Tunggal Rumah Kopel, Rumah Deret Apartemen, Kondominium Rumah Susun Rumah Dinas Wisma Tamu (Guest House), sebagai aksesori Kost Rumah Usaha sebagai aksesori Rumah Jompo Panti Perawatan/Rehabilitasi Panti Asuhan/Penampungan Pasokan Bahan Bangunan dan Alat Pertukangan Alat-alat Rumah Tangga, Perabot, dan Perkakas Toko Makanan dan Minuman Barang Kelontong dan Kebutuhan Sehari-hari Pakaian dan Perlengkapannya Pasokan Pertanian Apotik dan toko obat Jasa Bangunan Jasa Pelayanan Bisnis Jasa Usaha Makanan dan Minuman Jasa Perawatan/Perbaikan/Reparasi Jasa Pengiriman Pesanan/Ekspedisi Jasa Personal SUB KATEGORI Fasilitas Penitipan Anak Panti Pijat, Spesialis/ahli Klinik dan Laboratorium Kesehatan Salon dan Spa/ perawatan kecantikan Jasa Bangunan Jasa pemakaman Bisnis dan Profesional Pemerintahan Praktisi Medis, Dokter Gigi, dan Ahli Kesehatan Tempat Ibadah TK, SD, SMU Sekolah Tinggi, Universitas Sekolah Kejuruan Rumah Sakit dan Fasilitas Perawatan Transmisi Induk, Relay, dan Distribusi Komunikasi Museum Lembaga Pelayanan Sosial Industri Berat Industri Ringan Industri Manufaktur Industri Riset dan Pengembangan Industri Penambangan dan Ekstraktif


Tabel 2.2 (lanjutan)

Pelayanan dan Jasa Kendaraan Bermotor

Ruang terbuka Hijau

Terminal/Pool Truck dan Transportasi Percetakan/Penerbitan Penimbunan Rongsokan Industri Pergudangan Industri Depo Bengkel Kendaraan Pribadi/Niaga Penjualan/ Persewaan Kendaraan Pribadi/Niaga Penjualan/Persewaan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rekreasi Aktif (Taman Bermain, Theme Park, Kebon Binatang) Rekreasi Pasif (Taman) Pemakaman Lapangan Golf, Driving Range Lapangan Tembak Danau/Situ/Waduk Lapangan Olahraga Preservasi Sumber Daya Alam Penjualan Tamanan Hias dan Bunga di Ruang Terbuka

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 2.3.3 Pola tata guna lahan Pola tata guna lahan adalah model susunan tata guna lahan dalam konteks keruangan suatu kota dalam penggunaan media atau lahan untuk fungsi kota. Tiap kota di negara maju maupun negara berkembang mempunyai pola tata guna lahan atau pola keruangan kota yang tidak sama. Perbedaan pola keruangan ini menurut Bintarto (1977) disebabkan oleh: luas daerah kota, unsur topografi, faktor sosial, faktor budaya, faktor politik, dan faktor ekonomi. Dan pada garis besarnya, pola keruangan kota dibagi menjadi 2 (dua), yakni: inti kota (core the city) dan selaput kota (intergruments), dimana pada kedua daerah tersebut masih dapat dijumpai daerah-daerah kosong (interstices). Beberapa teori dalam pola tata guna lahan perkotaan antara lain:


1. Teori Jalur Sepusat (Concentric Zone Theory) yang dikemukakan oleh EW. Burgess. Teori ini membagi lima zone penggunaan lahan dalam kawasan perkotaan yaitu: kawasan pusat kota; kawasan transisi untuk komersial dan industri; kawasan perumahan buruh yang berpendapatan rendah; kawasan perumahan buruh yang berpendapatan sedang; kawasan yang menampung perkembangan baru dan di sepanjang jalan besar menuju kawasan ini terdapat masyarakat berpenghasilan menengah dan atas. 2. Teori Sektor (Sector Theory), konsep yang dikemukakan Humer Hoyt ini menyatakan bahwa kota-kota tidak tumbuh di dalam zone konsentrik saja, tetapi juga di sektor-sektor lain sejenis perkembangannya, sehingga daerah perumahan dapat berkembang keluar sepanjang ada hubungan transportasinya. Susunan zone penggunaan lahan dalam teori ini adalah: pusat kota berada di dalam lingkaran pusat; pada sektor tertentu terdapat pula kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan; perumahan buruh yang dekat dengan pusat kota dan sektor bagian sebelahnya; perumahan golongan menengah ditempatkan agak jauh dari pusat kota dan sektor industri dan perdagangan; perumahan golongan atas diletakkan lebih jauh lagi dari pusat kota.

2.3.4 Perubahan guna lahan Pengertian konversi lahan atau perubahan guna lahan adalah alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut tranformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lain (Tjahjati, 1997). Namun sebagai terminologi dalam kajian-kajian land economics, pengertiannya terutama difokuskan


pada proses dialih gunakannya lahan dari lahan pertanian atau perdesaan ke penggunaan non-pertanian atau perkotaan yang diiringi dengan meningkatnya nilai lahan (Pierce dalam Iwan Kustiwan 1997). Mengutip penjelasan Bourne (1982), bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan lahan, yaitu: perluasan batas kota; peremajaan di pusat kota; perluasan jaringan infrastruktur tertutama jaringan transportasi; serta tumbuh

dan

hilangnya

pemusatan

aktifitas

tertentu.

Secara

keseluruhan

perkembangan dan perubahan pola tata guna lahan pada kawasan permukiman dan perkotaan berjalan dan berkembang secara dinamis dan natural terhadap alam, dan dipengaruhi oleh: 1. Faktor manusia, yang terdiri dari: kebutuhan manusia akan tempat tinggal, potensi manusia, finansial, sosial budaya serta teknologi. 2. Faktor fisik kota, meliputi pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan kota dan jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian. 3. Faktor bentang alam yang berupa kemiringan lereng dan ketinggian lahan. Catanese (1986) mengatakan bahwa dalam perencanaan penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh manusia, aktifitas dan lokasi, dimana hubungan ketiganya sangat berkaitan, sehingga dapat dianggap sebagai siklus perubahan penggunaan lahan.


Sebagai contoh dari keterkaitan tersebut yakni keunikan sifat lahan akan mendorong pergeseran aktifitas penduduk perkotaan ke lahan yang terletak di pinggiran kota yang mulai berkembang, tidak hanya sebagai barang produksi tetapi juga sebagai investasi terutama pada lahan-lahan yang mempunyai prospek akan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya menurut Bintarto (1989) dari hubungan yang dinamis ini timbul suatu bentuk aktivitas yang menimbulkan perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan struktur penggunaan lahan melalui proses perubahan penggunaan lahan kota, meliputi: 1. Perubahan perkembangan (development change), yaitu perubahan yang terjadi setempat dengan tidak perlu mengadakan perpindahan, mengingat masih adanya ruang, fasilitas dan sumber-sumber setempat. 2. Perubahan lokasi (locational change), yaitu perubahan yang terjadi pada suatu tempat yang mengakibatkan gejala perpindahan suatu bentuk aktifitas atau perpindahan sejumlah penduduk ke daerah lain karena daerah asal tidak mampu mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang ada 3. Perubahan tata laku (behavioral change), yakni perubahan tata laku penduduk dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam hal restrukturisasi pola aktifitas.


2.4

Perumahan dan Permukiman Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta

prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Sedangkan permukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia. Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi. Kota sesuai dengan didefinisikan ialah konsentrasi penduduk yang berpenghidupan non agraris. Oleh karena itu merupakan konsentrasi penduduk, maka permukiman adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting. Di dalam setiap rencana kota dapat dilihat bahwa tata guna lahan yang terbesar akan diperlukan untuk permukiman. Permukiman pada garis besarnya terdiri dari dari berbagai komponen. Pertama, ialah lahan atau tanah yang diperuntukan untuk pemukiman itu dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun di atas lahan itu. Yang kedua, prasarana pemukiman yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air kotor, saluran air bersih serta jaringan listrik dan telepon, yang semuanya turut menentukan kualitas pemukiman yang dibangun. Dan komponen yang ketiga, yaitu perumahan tempat tinggal yang dibangun. Suatu pemukiman, akan menjadi ideal apabila telah


memiliki komponen yang keempat, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial (kadang disebut fasilitas kota), yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, lapangan bermain dan lain-lain dalam lingkungan pemukiman itu. 2.5

Permukiman Perkotaan Tidak semua kawasan permukiman di perkotaan di Indonesia memenuhi syarat

seperti yang diuraikan di atas. Untuk kota-kota besar dan menengah yang mempunyai sejarah sebagai tempat kekuasaan pemerintah kolonial, ada kawasan-kawasan kota tertata rapi yang dulu diperuntukan bagi orang Eropa, seperti kawasan Menteng di Jakarta, Kawasan Polonia di Medan. Kawasan permukiman orang-orang Eropa ini kemudian berpindah tangan menjadi kawasan permukiman orang-orang kaya ataupun pejabat pemerintah sehingga pemeliharaan kondisi lingkungan kawasan tersebut tetap terlaksana,sehingga tetap tetata dengan baik. Ada kawasan-kawasan kota sejak awal didirikan, oleh pemerintah kolonial, memang tidak tertata rapi yaitu diperuntukan bagi orang-orang pribumi. Kawasan ini sejak awal mempunyai jalan-jalan yang sangat sempit, tata bangunan yang tidak teratur dan prasarana lingkungan yang tidak baik. Kondisi kawasan ini makin diperburuk pula dengan adanya migrasi yang tinggi yang umumnya terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mencari tempat di kampung-kampung kota, sehingga kawasan yang tidak tertata ini akhirnya menjadi kawasan kumuh. Urbanisasi yang tinggi juga menimbulkan kawasan kumuh bukan saja pada kampung pribumi pada zaman kolonial tetapi juga pada bagian perluasan kota. Para


migran karena keterbatasan dana mendirikan permukiman secara berkelompok. Biasanya 80% dari perumahan penduduk asli atau para migran tidak memliki IMB (izin membangun bangunan) dan tidak mengikuti pola tata kota. (BN. Marbun, SH. 1990), dan karena miskin mereka berusaha memanfaatkan tanah dengan sehemathematnya sehingga tata bangunan menjadi tidak teratur dan jalan-jalan sempit. Pada saat mereka membangun perumahannya, prasarana pemukiman (jalan, drainase, dan lain-lain) belum ada, sehingga setelah pemukiman terbangun, pembangunan jalanjalan ini menjadi sulit karena ruang-ruang untuk pembangunan prasarana itu tidak ada. Hal ini membuat keadaan kawasan ini menjadi benar-benar buruk dan jauh dari standart perencanaan kota yang berlaku. Di samping padat dan tata bangunan yang tidak teratur kondisi rumah juga tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, yaitu bangunan darurat, lantai tanah, sumber air dari sumur, tidak mempunyai WC, atau kakus yang dekat dengan sumur, tidak menerima pelayanan pengangkutan sampah dan lain-lain. 2.6

Kawasan Industri Kawasan industri merupakan satuan areal yang secara fisik didominasi oleh

kegiatan industri, baik dalam bentuk kompleks industri, estate industri, peruntukan lahan industri, lingkungan industri kecil maupun sentra industri kecil yang secara fisik mempunyai batas tertentu. Dalam suatu kawasan industri, walaupun secara fisik didominasi oleh kegiatan industri, namun masih dimungkinkan tumbuhnya kegiatan


sosial ekonomi lain, sepanjang masih bersifat sebagai unsur penunjang kelangsungan kegiatan industri, seperti perumahan karyawan, balai latihan, dsb. Menurut National Industrial Zoning Commitee’s, USA (1967), yang dimaksud kawasan Industri atau sering juga disebut Industrial Estate adalah sebuah kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administrasi dikelola oleh seorang atau sebuah lembaga, karena lokasinya, topografinya, zoning-nya yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi. Definisi lain menurut Industrial Development Handbook dari ULI- The Urban Land Institute, Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri dari atas peralatan-peralatan pabrik (industrial plants), penelitian dan juga laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank dan prasarana lainnya sebagai fasilitas sosial yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, peribadatan, open space dan lainnya. Rumusan dalam Keppres No. 41 Tahun 1996, kawasan industri adalah sebagai kawasan pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri, dan biasanya diisi oleh industri manufaktur. Secara implisit, pemerintah Indonesia mengkategorikan industri manufaktur

sebagai

industri

yang

berorientasi

ekspor

untuk

mengurangi


ketergantungan pada ekspor komoditas primer terutama minyak dan gas bumi (Kuncoro, 2002). Zona industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan geografis, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial (Dirdjojuwono, 3-4, 2003). Keunggulan daya saing wilayah dalam pengembangan kawasan industri adalah: ketersediaan lahan, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur yang disebut sebagai basic factor dan tenaga terampil serta kemajuan teknologi yang disebut advantage factor (Djajadiningrat, 2004). Tujuan pembangunan kawasan industri antara lain untuk mempercepat kawasan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Adapun tujuan pengembangan kawasan industri adalah mengatur tata ruang dan meminimalkan kasus pencemaran (terutama bagi daerah yang iklim investasi industrinya tinggi), sebagai penciptaan iklim investasi bagi daerah-daerah yang terpencil dan menciptakan profit. 2.6.1

Kriteria lokasi kawasan industri Adapun kriteria lokasi kawasan industri harus diperhatikan, yaitu:


1. Jarak ke pusat kota. Pertimbangan jarak ke pusat kota bagi lokasi industri adalah dalam rangka memperoleh kemudahana fasilitas pelayanan, baik prasarana dan sarana maupun dalam kaitannya dengan penyediaan bahan baku yang diperlukan dan kepentingan pemasaran produk yang dihasilkan 2. Jarak ke daerah pemukiman. Pertimbangan jarak ke daerah pemukiman bagi penentuan lokasi industri pada dasarnya adalah untuk kemudahan memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Lokasi industri akan ditempatkan tidak jauh dari jaringan jalan karena pertimbangan pencapaian kemudahan transportasi (aksesbilitas) untuk penyediaan bahan baku, tenaga kerja dan pemasaran hasil produksi. 4. Lokasi industri harus memperhatikan jaraknya terhadap keberadaan fasilitas pelayanan dan prasarana penunjangnya yang memberikan kontribusi terhadap biaya produksi. 2.6.2 Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri Pengambilan keputusan berkenaan dengan penetapan lokasi industri oleh suatu unit pengambil keputusan akan mempengaruhi efisiensi lokasi unit pengambil keputusan lainnya, sehingga konfigurasi tata ruang selalu berubah. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Budiharsono (2001) ada faktor-faktor yang menentukan pemilihan suatu lokasi untuk suatu kegiatan industri yang dikelompokkan menjadi: 1. Input Lokal. Input lokal adalah semua barang dan jasa yang ada pada suatu lokasi dan sangat sukar atau tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain. Contoh


input lokal adalah: lahan, iklim, kualitas udara, kualitas air, keadaan lingkungan, pelayanan umum yang ada pada suatu lokasi, dan sebagainya. Salah satu sifat umum dari input lokal adalah ketersediaannya bergantung pada keadaan lokasi itu sendiri dan ketersediaannya tidak dipengaruhi oleh transfer input dari lokasi lain. 2. Permintaan Lokal. Permintaan lokal atau output yang adalah permintaan yang tidak dapat ditransfer dari suatu lokasi. Contohnya: permintaan tenaga kerja oleh pabrik lokal, permintaan pelayanan lokal seperti mesjid, bioskop, dan sebagainya. 3. Input yang Dapat Ditransfer. Input yang dapat ditransfer adalah persediaan input yang dapat dikirim atau diminta dari sumber-sumber di luar suatu lokasi, yang sampai batas tertentu merupakan pencerminan biaya transportasi dari sumbersumber input ke lokasi tersebut. 4. Permintaan dari Luar. Permintaan dari luar atau output yang dapat ditransfer adalah permintaan bersih yang diperoleh dari penjualan output yang dapat ditransfer ke pasar di luar lokasi, yang merupakan pencerminan dari biaya transfer atau biaya transportasi dari lokasi tersebut ke pasar-pasar.

2.6.3 Perkembangan industri perkotaan Chenery dan Syrquin dalam Tambunan (2001) menemukan bahwa transformasi struktur ekonomi akan berkembang sejalan dengan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian (atau sektor pertambangan) menuju ke sektor industri. Hasil penelitian


Mudrajad Kuncoro (2002) tentang Industri Besar dan Menengah (IBM) di Indonesia menghasilkan ciri-ciri suatu daerah disebut sebagai kabupaten/kota industri. Ciri utama daerah industri adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan industri yang tinggi atau sangat tinggi baik dalam jumlah pekerja maupun nilai tambah. Kriteria kabupaten/kota yang memiliki daerah kepadatan industri tinggi dan sangat tinggi adalah: 1. Tinggi apabila memiliki jumlah tenaga kerja antara 25.000 sampai 125.000 orang, atau sangat tinggi bila jumlah pekerjanya lebih dari 125.000 orang. 2. Tinggi apabila menghasilkan nilai tambah antara Rp. 450 milyar hingga Rp. 2 triliun, atau sangat tinggi apabila menghasilkan nilai tambah lebih dari Rp. 2 triliun. 2.6.4 Pengaruh industri terhadap perubahan fisik kota. Transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri merupakan perubahan karakter perdesaan ke perkotaan sehingga akan membawa efek ganda pada perubahan-perubahan lainnya (multiplier efect). Hal ini akan menuntut pula adanya transformasi alokasi sumber daya lahan dari pertanian ke non-pertanian. Proses alih fungsi ini melibatkan reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya ke arah luar (Pierce dalam Kustiwan, 1997). Industri memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya industri bisa


dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bila suatu kota sangat tergantung hanya kepada satu jenis industri atau perusahaan, perkembangan industri atau perusahan tersebut akan menentukan apakah kota tersebut akan berkembang atau hancur. Kehadiran industri-industri baru dalam suatu wilayah akan berpengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini belum tentu terpenuhi dari penduduk wilayah tersebut, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Wilayah tersebut akan berkembang menjadi kota-kota yang besar dan padat penduduknya. Kota tersebut berkembang menjadi tempat tinggal tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar. Sudah menjadi konsekuensi logis, lahan tak terbangun akan berubah menjadi tempat-tempat permukiman. Akibat lain dari tumbuhnya industri yang dianggap buruk adalah timbulnya polusi yang sering menimbulkan berbagai pendekatan penanganan baik dalam kalangan masyarakat, maupun dalam kalangan industri sendiri. Di samping itu, bertambahnya

penduduk

membawa

mobilitas

yang

semakin

tinggi

yang

menimbulkan keruwetan lalu lintas dan tata kota, harga tanah yang melonjak dan biaya hidup yang terus meningkat. 2.7

Pelabuhan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dan daratan dan perairan di sekitarnya

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas


keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 1992 jo Pasal 1 ayat 1 PP No.69 Tahun 2001). Berdasarkan definisi tentang pelabuhan sebagaimana tersebut di atas ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelabuhan, diantaranya yaitu pelabuhan merupakan tempat kegiatan pemerintahan kegiatan ekonomi. Kegiatan pemerintahan di pelabuhan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan fungsi pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan pengawasan pelabuhan. Dalam penyelenggaraan pelabuhan pemerintah merupakan pemegang fungsi keselamatan pelayaran, bea dan cukai, imigrasi, karantina, keamanan dan ketertiban. Sedangkan pelabuhan sebagai tempat kegiatan ekonomi adalah berhubungan dengan pelabuhan sebagai tempat penjualan atau pelayanan jasa kepelabuhanan, yang dilaksanakan oleh: 1. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.


2.7.1 Pelayanan jasa pelabuhan Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi: 1. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh. 2. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut; 3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan; 4. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan; 5. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri; 6. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran; 7. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro; 8. Penyediaan

jasa

lainnya

yang

dapat

menunjang

pelayanan

jasa

kepelabuhanan.


2.7.2 Lokasi pelabuhan Menurut lokasinya, pelabuhan merupakan suatu daerah yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas kegiatan penunjang pelabuhan. Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi serta wajib memperoleh izin dari Pemerintah dimana lokasi pelabuhan tersebut berada. Selanjutnya dibuatlah rencana induk pelabuhan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan yang berisi rencana peruntukan lahan daratan dan rencana peruntukan perairan, yang batas-batas kebutuhan lahan daratan dan perairan berdasarkan pada pedoman teknis. Rencana peruntukan lahan daratan dan perairan digunakan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi kegiatan jasa kepelabuhan, kegiatan pemerintahan, kegiatan jasa kawasan, kegiatan penunjang kepelabuhanan.. Kebutuhan daerah yang berhubungan dengan kepentingan kerja pelabuhan ditentukan batas-batasnya selanjutnya dinamakan daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah yang berhubungan dengan kepentingan pelabuhan ditentukan batas-batasnya, selanjutnya dinamakan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp).


2.7.3 Fungsi pelabuhan Menurut penggunaanya pelabuhan merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai: 1. Tempat kapal bersandar dan berlabuh. Sehubungan pelabuhan sebagai tempat kapal dan berlabuh maka pelabuhan memliki dermaga sebagai tempat sandar, kolam pelabuhan sebagai tempat manuver kapal untuk sandar, perairan pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh jangkar (anchor) dan alur pelayaran sebagai tempat untuk keluar masuk pelabuhan, serta kapal tunda dan pandu untuk membantu kapal yang keluar masuk alur dan manuver kapal untuk merapat/sandar di dermaga pelabuhan. 2. Tempat naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang. Untuk keperluan naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang diperlukan berbagai peralatan seperti: terminal penumpang/barang, tangga naik turun penumpang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya, crank sebagainya alat bantu bongkar dan muat barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya,dst. 2.7.4 Penunjang kegiatan pelabuhan Usaha kegiatan penunjang pelabuhan terdiri dari: 1. Kegiatan yang tidak termasuk usaha pokok pelabuhan. 2. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan yang dalam keadaan tertentu.


3. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan menggangu kelancaran operasional pelabuhan. 4. Usaha kegiatan penunjang pelabuhan dapat dilaksanakan oleh: a. Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan. b. Badan Hukum Indonesia atas persetujuan Unit Pelaksana Teknis atau Badan Usaha Pelabuhan. Persetujuan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. 5. Tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi Pelabuhan sebagai bagian dari pelayaran merupakan tempat perpindahan angkutan dari moda transportasi laut menuju ke moda transportasi darat atau sebaliknya dari moda transportasi darat ke moda transportasi laut. Pelayaran yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dengan memperlihatkan sifatnya yang padat modal, sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik didalam negeri maupun ke dan dari luar negeri. Mengingat penting dan strategisnya peranan pelayaran yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh negara yang pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah. Sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, pelabuhan merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan,


pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pelabuhan ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhanan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah, serta sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi, klasifikasi, dan jenis pelabuhan. 2.7.5 Kategorisasi pelabuhan Pelabuhan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis menurut sifat dan fungsinya masing-masing: 1. Pelabuhan menurut kegiatannya terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan-kegiatan seperti angkutan laut (pelabuhan laut); angkutan sungai dan danau (pelabuhan sungai dan danau); dan angkutan penyeberangan (pelabuhan penyeberangan). 2. Pelabuhan menurut perannya merupakan simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya; pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional; tempat kegiatan alih moda transportasi; penunjang kegiatan industri dan perdagangan; tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.


3. Pelabuhan

menurut

fungsinya

diarahkan

pada

pelayanan

kegiatan

pemerintahan; kegiatan jasa kepelabuhanan; kegiatan jasa kawasan; kegiatan penunjang kepelabuhanan. 4. Pelabuhan menurut klasifikasinya ditetapkan dengan memperhatikan fasilitas pelabuhan; operasional pelabuhan; peran dan fungsi pelabuhan. 5. Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari: pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents