BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Parkir Parkir adalah keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak (Abubakar, 1998). Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang ingin dituju oleh pemarkir. Antara 300-400 m adalah jarak berjalan yang pada umumnya masih dianggap dekat (Warpani, 1990).

2.2

Penentuan Kebutuhan Lahan Parkir Parkir di pusat perdagangan dikelompokkan dalam kelompok pekerja yang

bekerja di pusat perdagangan dan pusat pengunjung pada pusat perdagangan tersebut. Karena tekanan penyediaan ruang parkir adalah untuk pengunjung, maka kriteria yang digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan ruang adalah luas areal perdagangan.

Tabel 2.1 Penentuan kebutuhan ruang parkir Luas areal

50

75

100

200

300

400

500

1000

185

240

300

520

750

970

1200

2300

total (100 m2) Kebutuhan (SRP) Sumber: Dirjen No. 272/HK.105/DRJD/96

2.3

Satuan Ruang Parkir Satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk kebutuhan satu

kendaraan termasuk ruang bebas dan bukaan pintu mobil. Penentuan SRP didasarkan pada pertimbangan dimensi kendaraan dan ruang bebas parkir. Untuk ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal

3

kendaraan. Ruang bebas lateral ditetapkan pada saat posisi pintu mobil terbuka yang diukur dari ujung paling luar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya. Sedangkan ruang bebas longitudinal diberikan di depan kendaraan untuk menghindari dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang. Pada tempat dimana parkir dikendalikan maka ruang parkir harus diberi marka pada permukaan jalan. Karakteristik pengguna kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir dapat dilihat pada Tabel 2.2, sedangkan penentuan satuan ruang parkir disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Lebar bukaan pintu kendaraan Jenis Bukaan Pintu

Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir

Gol.

Pintu depan belakang

Karyawan/pekerja kantor, tamu/pengunjung

I

terbuka tahap awal 55 cm

pusat

kegiatan perkantoran,

perdagangan,

pemerintahan, universitas Pintu belakang terbuka

Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan

penuh 75 cm

atau

rekreasi,

hotel,

pusat

II

perdagangan

eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop Pintu belakang terbuka

Orang cacat

III

penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda Sumber: Dirjen No. 272/HK.105/DRJD/96

Tabel 2.3 Penentuan satuan ruang parkir (SRP) Jenis Kendaraan

Satuan Ruang Parkir

1. a. Mobil penumpang untuk gol. I

2,30 x 5,00

b. Mobil penumpang untuk gol. II

2,50 x 5,00

c. Mobil penumpang untuk gol. III

3,00 x 5,00

2. Bus/Truk

3,40 x 12,50

3. Sepeda Motor

0,75 x 2,00

Sumber: Dirjen No. 272/HK.105/DRJD/96

4

2.4

Karakteristik Parkir Karakteristik parkir merupakan sifat suatu parkir yang mendasar yang

memberikan penilaian terhadap pelayanan parkir dan permasalahan parkir yang terjadi di wilayah studi. Berdasarkan karakteristik parkir akan dapat diketahui kondisi perpakiran yang terjadi pada daerah studi yang mencangkup volume parkir, lama waktu parkir, pergantian dan kapasitas parkir.

2.4.1 Volume Parkir Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir, yaitu jumlah kendaraan per periode waktu tertentu (umumnya per hari). Waktu yang digunakan untuk parkir dihitung dalam menitan atau jam-jaman, menyatakan lamanya parkir. Perhitungan volume parkir dapat digunakan sebagai petunjuk apakah ruang parkir yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan parkir kendaraan atau tidak. Berdasarkan volume tersebut maka dapat direncanakan besarnya ruang parkir yang diperlukan apabila akan dibuat pembangunan ruang parkir baru. Rumus yang digunakan: Volume = Nm + X (kendaraan)

(2.1)

Dimana: Nm

: jumlah kendaraan yang masuk

X

: kendaraan yang sudah ada sebelum waktu survai

2.4.2 Akumulasi Parkir Adalah jumlah total dari kendaraan yang parkir selama periode tertentu (Hobbs, 1995). Akumulasi ini dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis atau maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir). Akumulasi parkir ini dapat dijadikan ukuran kebutuhan ruang parkir di lokasi studi.

5

2.4.3 Lama Waktu Parkir Lama waktu parkir atau durasi adalah waktu rata-rata yang digunakan oleh setiap kendaraan berada pada suatu ruang parkir tertentu. Menurut waktu yang digunakan untuk parkir maka parkir dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 1. Parkir waktu singkat Yaitu pemarkir yang menggunakan ruang parkir kurang dari satu jam. 2. Parkir waktu sedang Yaitu pemarkir yang menggunakan ruang parkir antara 1 – 4 jam. 3. Parkir waktu lama Yaitu pemarkir yang menggunakan ruang parkir lebih dari 4 jam. Waktu rata-rata lama parkir dari seluruh kendaraan selama waktu survai dapat diketahui dari rumus berikut (Hobbs, 1995): D=

∑(𝑁𝑥 )𝑥(𝑋)𝑥(𝐼)

(2.2)

𝑁𝑡

Dimana: D

: waktu rata-rata lama parkir (jam/kendaraan)

Nx

: jumlah kendaraan yang parkir selama irisan waktu x interval

X

: jumlah irisan waktu interval

I

: lamanya waktu tiap interval

Nt

: jumlah total kendaraan selama waktu survai (kendaraan)

Tabel 2.4 Durasi Parkir Jumlah penduduk (ribuan jiwa)

Lama waktu parkir (jam) tiap maksud perjalanan Belanja dan

Bekerja

Lain-lain

Perjalanan

bisnis <50

0,6

3,3

0,9

1,2

50-250

0,9

3,8

1,1

1,5

250-500

1,2

4,8

1,4

1,9

>500

1,5

5,2

1,6

2,6

Sumber: Hobbs, 1995

6

Pada tabel tersebut diperlihatkan pengaruh maksud tujuan dan ukuran kota terhadap lama (durasi) parkir. Durasi akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kota. Dari hasil perhitungan durasi dapat diketahui rata-rata lama penggunaan ruang parkir oleh pemarkir. Durasi ini mengidentifikasikan apakah diperlukan suatu pembatasan waktu parkir (dilihat dari rata-rata durasi waktu parkirnya).

2.4.4 Tingkat Pergantian Parkir Tingkat pergantian parkir atau parking turnover menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dari pembagian antara jumlah total kendaraan yang parkir dengan jumlah petak parkir yang tersedia selama waktu pengamatan. Persamaan yang digunakan (Oppenlender, 1976) untuk menyatakan pergantian parkir adalah 𝑁𝑇

TR = 𝑆 𝑥 𝑇𝑆

(2.3)

Dimana: TR

: angka pergantian parkir (kend/SRP jam)

NT

: jumlah total kendaraan selama waktu survai

S

: jumlah total petak (stall) resmi yang ada (SRP)

TS

: lamanya perioda survai (jam)

2.4.5 Penyediaan Parkir (Parking Supply) Parking supply adalah batas ukuran banyaknya kendaraan yang dapat ditampung selama perioda waktu tertentu (lama waktu survai). Dihitung dengan persamaan: P=

𝑆 𝑥 𝑇𝑠 𝐷

xF

(2.4)

Dimana: P

: penyediaan parkir (kendaraan)

S

: kapasitas/jumlah stall (SRP)

Ts

: perioda analisis/lamanya survai (jam)

D

: waktu rata-rata lama parkir (jam/kendaraan)

F

: insufficiency factor = 0,85-0,90 7

2.4.6 Kapasitas Parkir Kapasitas parkir merupakan kemampuan maksimum ruang tersebut dalam menampung kendaraan, dalam hal ini adalah volume kendaraan pemakai fasilitas parkir tersebut. Kendaraan pemakai fasilitas parkir di tinjau dari prosesnya yaitu datang, parkir dan meninggalkan fasilitas parkir. Tinjauan dari kejadian itu akan memberikan besaran kapasitas dari fasilitas parkir. Masing-masing dari proses akan menghasilkan suatu besaran yang tidak sama satu sama lain, karena masing-masing proses akan sedang mempengaruhi. Volume di ruang parkir akan sangat tergantung dari volume kendaraan yang datang dan pergi. Rumus untuk menyatakan kapasitas parkir adalah 𝑆

KP = 𝐷

(2.5)

Dimana: KP

: kapasitas parkir (SRP. kend )/jam

S

: jumlah total stall (SRP)

D

: waktu rata-rata lama parkir (jam/kend)

4.4.7 Indeks Parkir (IP) Indeks Parkir adalah perbandingan antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Nilai indeks ini dapat menunjukkan seberapa besar kapasitas parkir yang telah terisi. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung indeks parkir adalah IP = -

𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

(2.6)

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟

IP < 1 artinya bahwa fasilitas parkir tidak bermasalah, dimana kebutuhan parkir tidak melebihi daya tampung/kapasitas normal.

-

IP

= 1

artinya

bahwa

kebutuhan parkir

seimbang

dengan daya

tampung/kapasitas normal. -

IP > 1 artinya bahwa fasilitas parkir bermasalah sebab kebutuhan parkir melebihi daya tampung/kapasitas normal. Besaran indeks parkir tertinggi didapat dari perbandingan antara

akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Besaran indeks parkir ini akan

8

menunjukkan apakah kawasan parkir tersebut bermasalah atau tidak (Warpani, 1990).

4.5

Pola Parkir Untuk melakukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan parkir, terlebih

dahulu perlu dipikirkan pola parkir yang akan diimplementasikan. Pola parkir tersebut akan baik apabila sesuai dengan kondisi yang ada. Pola parkir tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pola parkir paralel Pola parkir ini menampung kendaraan lebih sedikit dibandingkan dengan pola parkir bersudut. 2. Pola parkir bersudut -

Membentuk sudut 900 Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel. Tetapi kemudahan serta kenyamanan pengemudi dalam melakukan manuver masuk dan keluar ruang parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan sudut parkir yang lebih kecil dari 300.

-

Membentuk sudut 300, 450, 600 Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel. Sedangkan kemudahan dan kenyamanan manuver parkir bagi pengemudi lebih besar, jika dibandingkan dengan pakir bersudut 900.

Gambar 2.1 Pola Parkir Paralel Sumber: (Depatemen Pekerjaan Umum, 1997)

9

Gambar 2.2 Pola Parkir Sudut 300 Sumber: (Depatemen Pekerjaan Umum, 1997)

Gambar 2.3 Pola Parkir Sudut 450 Sumber: (Depatemen Pekerjaan Umum, 1997

Gambar 2.4 Pola Parkir Sudut 600 Sumber: (Depatemen Pekerjaan Umum, 1997)

10

Gambar 2.5 Pola Parkir Sudut 900 Sumber: (Depatemen Pekerjaan Umum, 1997)

2.6

Perencanaan Fasilitas Parkir Untuk menentukan parkir pada suatu lokasi, diperlukan suatu perencanaan

yang baik agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Untuk merencanakan suatu fasilitas parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Tingkat Motorisasi Tingkat motorisasi adalah pengelompokan kelas menurut tinggi rendahnya angka kepadatan mobil, yaitu banyaknya mobil penumpang yang terdapat pada setiap 100 penduduk. Untuk setiap kota tingkat motorisasinya berbedabeda tergantung dari tingkat kemakmuran penduduk. Tingkat motorisasi dikelompokkan menjadi: -

Kelas I (daerah pinggiran) Mempunyai tingkat motorisasi 0-10 mobil/100 penduduk.

-

Kelas II (daerah kota bagian luar) Mempunyai tingkat motorisasi 10-20 mobil/100 penduduk.

-

Kelas III (daerah kota bagian dalam) Mempunyai tingkat motorisasi 20-30 mobil/100 penduduk.

-

Kelas IV (daerah pusat kota) Mempunyai tingkat motorisasi lebih dari 30 mobil/100 penduduk.

11

2. Faktor Sirkulasi Faktor sirkulasi terutama aksesbilitasnya, baik secara sistem maupun dari kondisi fisiknya, merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan parkir. Pertimbangan tidak hanya pada sistem sirkulasi lalu lintas di sekitar lingkungan saja, tetapi juga pada sistem transportasi kota. Beberapa hal yang mempengaruhi sirkulasi adalah: -

Jumlah pengunjung, macam barang yang diperjualbelikan, dsb.

-

Rute-rute yang ramai dan disenangi pengunjung.

-

Jumlah kendaraan yang ada dilokasi pada saat itu terutama pada jam sibuk.

-

Bercampurnya kendaraan pengunjung dan kendaraan yang bongkar muat.

3. Faktor perkembangan Tingkat laju dan gerak masyarakat kota selalu berkembang diikuti dengan semakin meningginya tingkat motorisasi. Karena itu harus diikuti dengan peningkatan penyediaan fasilitas transportasi antara lain fasilitas parkir. Dengan adanya perkembangan ini maka harus ada pertimbangan dalam jangka pendek (1-5 tahun) maupun jangka panjang (10-20 tahun). Hal-hal yang mempengaruhi faktor perkembangan adalah perkembangan aktivitas, tingkat motorisasi, perkembangan luas lahan dan perkembangan sistem transportasi.

2.7

Pengendalian Parkir Pengendalian parkir bertujuan untuk mengurangi masalah parkir seperti

kemacetan serta berkurangnya sistem jaringan jalan. Pada jalan menuju pusat kota akan lebih besar hambatan akibat parkir dan kebutuhan parkir, dibandingkan dengan di luar pusat kota. Bila permintaan parkir (demand) melampui penyediaan ruang parkir (supply), maka peranan ruang, waktu dan biaya parkir (tarif) sebagai wacana pengendalian parkir sangat pengaruh. Pengendalian parkir pada tempat rawan macet lebih ditekankan pada: 1. Pembatasan lokasi/ruang parkir, dimaksudkan untuk pengendalian arus lalu lintas kendaraan pribadi ke suatu daerah tertentu, atau untuk membebaskan koridor/kawasan tertentu dari pengaruh parkir untuk tujuan kelancaran arus lalu lintas.

12

2. Pembatasan dan pengendalian waktu parkir, dilakukan pada jam-jam sibuk. 3. Penetapan tarif parkir optimal, dilakukan dengan menaikkan tarif parkir. 4. Pembatasan wilayah parkir pada sistem jaringan jalan.

2.7.1 Alat Pengendali Parkir Pembatasan-pembatasan parkir khusunya di jalan biasanya menurut lokasi dan waktunya, tetapi ini hal ini memerlukan penegakan dan penindakan yang tegas. Metode-metode pengendalian yang umum dilakukan adalah: 1. Sistem karcis Para pengemudi yang akan memarkir kendaraannya mendapatkan karcis dari juru parkir, para karcis dituliskan jam masuk ke ruang parkir dan nomor polisi kendaraan. 2. Alat pengukur parkir Terdiri dari jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir. 3. Sistem kartu dan disk Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk menyerahkan kartu/disk yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan.

2.7.2 Peraturan Luas Areal Parkir Ukuran kebutuhan ruang parkir tidak hanya diperoleh dengan cara menghitung jumlah permintaan parkir, tetapi masih ada peraturan yang dipakai acuan untuk menentukan luas areal parkir yang tersedia. Kebutuhan ruang parkir berdasarkan rasio luas lantai dan penggunaan bangunan adalah sebagai berikut.

13

Tabel 2.5 Kebutuhan Ruang Parkir Guna Lahan 

Luas Untuk Parkir

Kawasan tempat kerja, usaha, daerah ¼ dari luas lantai bangunan perdagangan, jasa



Kawasan industri ringan, industri 1/8 dari luas lantai bangunan berat



Bangunan pasar



Tempat tinggal untuk umum: hotel, Tiap kamar ada 1 (satu) petak parkir

Sama dengan luas lantai bangunan

losmen dan sejenisnya Sumber: Pemda NO 251/SK 015/PD - Tk. I Bali, 1997

2.8

Kebijakan Parkir Perparkiran merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas, untuk

itu diperlukan dukungan kebijakan perparkiran yang harus dilakukan secara konsisten dan teratur. Sasaran utama kebijakan tersebut adalah pengendalian wilayah, meningkatkan fungsi dan peranan jalan serta keselamatan lalu lintas. Bila permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya

maka

sudah

tentu

mempertimbangkan

penerapan

suatu

kebujaksanaan untuk mengendalikannya. Adapun kebijakan parkir tersebut antara lain: 1. Kebijakan melarang parkir. 2. Kebijakan membatasi parkir. 3. Manajemen parkir.

2.8.1 Kebijakan Larangan Parkir Ada dua macam larangan parkir yaitu larangan parkir berdasarkan tempat dan larangan parkir berdasarkan waktu. Tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk dijadikan tempat parkir adalah: 1. Pada daerah dimana kapasitas lalu lintas diperlukan dan lebar jalan secara keseluruhan dibutuhkan untuk mengalirkan arus lalu lintas. 2. Pada daerah dimana akses jalan masuk ke lahan sekitarnya diperlukan.

14

3. Di daerah persimpangan dengan jarak minimum absolut 10 meter. Jarak ini dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap: -

Keselamatan (dalam hal ini jarak pandangan).

-

Pembatasan kapasitas (pengurangan lebar jalan).

-

Lintasan membelok dari kendaraan-kendaraan besar.

4. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengijinkan parkir hanya pada satu sisi jalan saja untuk jalan-jalan dengan lebar 6-9 meter. 5. Dalam jarak 6 meter dari suatu penyebrangan pejalan kaki. 6. Pada jembatan dan terowongan. 7. Dalam jarak 5 meter dari sumber air (hydrant) pemadam kebakaran. 8. ‘parkir ganda’ atau parkir di atas trotoar tidak diperbolehkan. 9. Pada tempat-tempat rawan macet. Sedangkan untuk larangan parkir berdasarkan waktu ditetapkan pada daerah-daerah yang terjadi kemacetan pada jam-jam tertentu, sehingga pada jamjam tersebut larangan parkir benar-benar harus diberlakukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan.

2.8.2 Kebijakan Membatasi Parkir Menetapkan pembatasan kegiatan perparkiran merupakan salah satu dari kebijakan parkir. Pembatasan kegiatan parkir ini dilakukan terhadap parkir di badan jalan ataupun pada parkir di luar badan jalan, yang diterapkan terutamadi jalan-jalan utama dan di pusat-pusat kegiatan serta di jalan-jalan yang bermasalah akibat adanya parkir. Adapun kebijakan parkir yang diambil yang erat kaitannya dengan pembatasan lalu lintas antara lain: 1. Pengendalian penyediaan tempat parkir swasta dan pemerintah. 2. Mengendalikan penetapan biaya parkir swasta dan biaya parkir pemerintah. 3. Mengurangi penggunaan fasilitas parkir dalam jangka waktu panjang dan mendorong penggunaan parkir dalam waktu singkat. 4. Membangun gedung atau taman parkir di lokasi yang ideal. 5. Melarang parkir, terutama pada periode sibuk pada jalan-jalan tertentu. 6. Mewajibkan bangunan-bangunan umum untuk menyediakan fasilitas parkir.

15

2.8.3 Manajemen Parkir Arti manajemen secara umum adalah pengaturan. Jadi manajemen parkir berarti pengaturan di bidang perparkiran. Aktivitas parkir di badan jalan akan membawa konsekuensi penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan, dimana pengelolaan fasilitas parkir di luar badan jalan tersebut akan diusahakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Di sisi lain, aktivitas parkir baik yang berada di badan jalan ataupun di luar badan jalan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial apabila dikelola secara baik. Bila permintaan terhadap parkir meningkat dan tidak mungkin untuk memenuhinya atau parkir yang dilakukan di pinggir jalan mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas ataupun untuk membatasi arus lalu lintas menuju kawasan tertentu, maka perlu untuk mempertimbangkan penerapan suatu manajemen parkir guna mengendalikannya. Dari Modul Perancangan Pelatihan Manjemen Parkir (2002), yang termasuk dalam manjemen pengelolaan parkir adalah pengadaan dan pengaturan fasilitas parkir serta retribusi parkir. 1. Pengadaan dan Pengaturan Fasilitas Parkir Pengadaan fasilitas parkir kendaraan dapat dikelompokkan sebagai berikut. a. Fasilitas Parkir di badan jalan Aktivitas parkir dapat dilaksanakan di badan jalan yang disediakan untuk parkir kendaraan dengan pola pengaturan parkir dilakasanakan oleh pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dishud/DLLAJ. b. Fasilitas parkir di luar badan jalan Pengadaan fasilitas parkir di luar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, maupun pemerintah daerah yang bekerjasama dengan swasta. Sistem

pengadaan

fasilitas

di

luar

badan

jalan

tersebut

akan

mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah (dari sektor parkir) yang akan didapat. 2. Retribusi Parkir Kebijakan ini diberlakukan pada parkir badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalam (off street parking). Manajemen parkir dilakukan

16

dengan menerapkan kebijakan tarif parkir. Penerapan kebijakan ini dimaksudkan untuk menentukan tarif parkir yang tepat, sehingga retribusi parkir merupakan alat untuk pengendalian pemakaian kendaraan pribadi serta mengurangi kemacetan lalu lintas, misalnya dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut: a. Level tarif parkir pada jaringan jalan yang rawan macet lebih tinggi dari jaringan jalan lain yang tidak rawan macet. b. Penerapan level tarif parkir didasarkan pada zona, artinya tarif parkir di pusat kota lebih besar daripada zona wilayah antara dan di luar kota.

2.9

Model Prediksi Kebutuhan Ruang Parkir Model kebutuhan parkir yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah

suatu bentuk atau gambaran yang nyata, melainkan suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai dasar penentuan kebutuhan parkir (jumlah petak parkir yang harus disediakan). Untuk keperluan merencanakan model kebutuhan parkir dilakukan dengan menggunakan metode peramalan secara matematis dan statistik. Peramalan adalah suatu perkiraan masa yang akan datang dengan memperhatikan data masa lalu yang diketahui serta dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Sehingga peramalan dapat dikatakan sebagai dasar dari suatu perkiraan, tetapi dengan teknik tertentu peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Dalam situasi yang tidak pasti, peramalam dalam periode tertentu tentu saja memepunyai resiko kesalahan, walupun hasilnya akan lebih baik daripada tanpa meramalkannya. Untuk memprediksi kebutuhan parkir di pasar swalayan Tiara Gatzu pada masa yang akan datang ada beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode berdasarkan faktor pertumbuhan dan metode regresi.

2.9.1 Model Faktor Pertumbuhan Dalam perencanaan transportasi kota model faktor pertumbuhan seringkali diterapkan untuk memperkirakan besarnya pergerakan di masa yang akan datang. Teknik ini memerlukan data seperti jumlah pergerakan pada masa sekarang dan faktor pertumbuhan dari faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya adalah

17

tingkat kepemilikan kendaraan, tingkat pendapatan dan populasi. Besarnya pergerakan pada masa yang akan datang dapat dicari dengan menggunakan rumus: Tn = T0 x (1 + r)n

(2.7)

Dimana: Tn

: pergerakan pada masa yang akan datang

T0

: pergerakan pada masa sekarang

r

: faktor pertumbuhan r = ( 𝑛√𝑟1 . 𝑟2 … . 𝑟𝑛 )

n

: tahun rencana

dengan melihat data yang ada yaitu lokasi studi yang hanya terdiri atas satu lokasi saja, maka model ini dapat dipakai untuk memperkirakan kebutuhan parkir pada masa yang akan datang

18