BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Kompetensi Sumber Daya Manusia
2.1.1 Pengertian Kompetensi Menurut Badan Kepegawaian Negara (2003) dalam Sudarmanto (2014:49) mendefinisikan kompetensi sebagai: “kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.” Menurut Watson Wyatt yang dikutip oleh Ahmad S. Ruky (2004:106) mendefinisikan kompetensi sebagai: “Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Lalu menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2014:46) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah “ karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan atau efektif di dalam pekerjaan”. Menurut Spencer and Spencer yang dikutip Moeheriono (2014:5) mengartikan:
11
12
“A competency is an underlying characteristic of an individual that is causually related to criterian referenced effective and or superrior performance in a job or situatuion.” “Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.” Berdasarkan uraian di atas maka kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang baik dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 2.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia Schultz dalam Moeheriono (2014:296) menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, atau energi saja atau sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan (knowledge) dari para karyawannya. Menurut Wiley (2002) dalam
Febriady Leonard Sembiring (2013)
mendefinisikan bahwa: “Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.” Menurut Rudolf Wennemar Matindas (2002:89) mendefinisikan Sumber Daya Manusia sebagai: "Satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.”
13
Menurut Emilda Ihsanti (2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah “kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.” Dari uraian definisi Sumber Daya Manusia di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan Salah satu sumber daya yang membentuk satu kesatuan manusia yang ada di dalam sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia juga dijelaskan oleh Suparno Suhaenah (2001:27) yaitu kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Maksud di sini adalah kecakapan, keterampilan, dan kebiasaan yang diperlukan seseorang dalam kehidupannya baik sebagai pribadi ataupun karyawan (termasuk di dalamnya pimpinan) (Nana Syaodih Sukmadinata, 2012:18). Nana Syaodih Sukmadinata menjelaskan bahwa suatu kompetensi dengan tahap tinggi minimal mencakup beberapa aspek yaitu: Pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap, dan nilai-nilai. Meskipun hal-hal tersebut sukar diamati atau diukur tetapi manifestasinya atau penerapannya dalam berbagai situasi dapat diamati atau diukur. Moeheriono (2014:297) menjelaskan bahwa human capital terdiri dari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kemampuan (ability) seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (KKBKN) No. 46 A Tahun 2003
14
menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Boyatzis (1982) dalam Sudarmanto (2014:51) komponenkomponen kompetensi sumber daya manusia terdiri dari: 1. Motive (Dorongan); “ perhatian berulang terhadap pernyataan tujuan, atau kondisi, yang muncul dalam bayangan yang mendorong, memerintahkan atau menyeleksi perilaku individu. Motive juga termasuk pemikiranpemikiran yang berhubungan dengan pernyataan tujuan atau tema tertentu. Motive ini hadir dalam level kesadaran dan ketaksadaran setiap orang. Contoh dari motive ini adalah ; kebutuhan atau dorongan berprestasi, kebutuhan atau dorongan berkuasa. 2. Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan); merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian. Contohnya adalah seseorang yang berani mengambil risiko. 3. Self Image (citra diri); merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut. 4. Social role (peran sosial); merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh sekelompok sosial atau organisasi yang memilikinya.
15
5. Skills (Keterampilan); merupakan kemampuan yang menunjukan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapabilitas seseorang secara fungsional dapat efektif atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari skill adalah sesuatu yang dapat dilihat dan diukur. Sedangkan, menurut Spencer (1993) dalam Sudarmanto (2014:53) komponen-komponen kompetensi sumber daya manusia mencakup beberapa hal berikut: 1. Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang
yang
menyebabkan
tindakan.
Motif
menggerakan,
mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain. 2. Traits
adalah
karakteristik-karakteristik
fisik
dan
respons-respons
konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 3. Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 4. Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. 5. Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Komponen pembentukan kompetensi sumber daya manusia juga diungkapkan oleh Parulian Hutapea dan Nurrianna Thoha (2008) yaitu:
16
1. Pengetahuan (knowledge) adalah Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). 2. Keterampilan (skill) adalah merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. 3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Menurut Zwell (2000) dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 7 determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi sumber daya manusia, yaitu: 1. Kepercayaan dan nilai Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru dan menantang bagi dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. Maka demikian, hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, karena nilai dan kepercayaan sering klai telah menjadi karakter, pandangan, atau identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan dan
nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak
signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada
17
budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan kepercayaan seseorang. 2. Keahlian/keterampilan Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk kompetensi. Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu. 3. Pengalaman Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan jumlah pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang kompleks akan berbeda penguasaan potensi manajerialnya dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengalaman. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman menyatu dalam diri orang akan menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang. 4. Karakteristik personal Karakteristik
kepribadian
seseorang
turut
berpengaruh
terhadap
kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen konflik dan negosiasi dari orang yang memiliki sifat penyebar. Kompetensi membangung hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat
18
ekstrovert. Karakteristik kepribadian betapapun dapat diubah, tetapi cenderung lebih sulit. 5. Motivasi Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang cenderung dapat diubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan, dan perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi seseorang. 6. Isu-isu emosional Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan komptensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, perasaan tidak suka, selalu berpikir negatif terhadap seseorang, pengalaman masa lalu yang selalu negatif sangat berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, terapi, dan mendorong seseorang agar mengatasi hambatan dan blok-blok tersebut. 7. Kapasitas Intelektual Kapasitas Intelektual seseorang berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan kemampuan berpikir konseptual dan berpikir analitis antara satu sama lain akan membedakan
19
kompetensi
seseorang dalam pengambilan keputusan,
kompetensi
perencanaan, dan lain-lain. Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang baik dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien, dengan karakteristik (Sumber: Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003): 1. Keterampilan (Skill) a) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. b) Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. 2. Pengetahuan (Knowledge) a) Pendidikan formal. b) Pendidikan dan pelatihan. c) Pengalaman kerja. 3. Sikap (Attitude) a) Pola tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas. b) Tanggung jawab pegawai terhadap peraturan perusahaan. 2.2
Sistem Akuntansi Instansi
2.2.1 Pengertian Sistem Menurut Jerry Fitzgrald et al (1981) dalam Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) mengungkapkan bahwa:
20
“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.” Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:1) sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, definisi sistem dijelaskan oleh Azhar Susanto dan La Midjan (2003:2) yaitu suatu kumpulan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan penjelasan definisi di atas dapat disimpulkan Sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen atau elemen yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2.2.2
Pengertian Akuntansi Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:38) mendefinisikan
akuntansi sebagai: “Proses yang terdiri dari identifikasi , pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, dari informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.” Lalu, definisi akuntansi dijelaskan pula oleh Azhar Susanto dan La Midjan (2003:10) sebagai: “Akuntansi adalah merupakan proses pencatatan, pengolahan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran atas hasilnya.” Menurut Indra Bastian (2010:3) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah:
21
“mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah,BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta. Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli, akuntansi adalah pengukuran,penjabaran, atau pemberian kepastian informasi yang membantu pihak-pihak berkepentingan untuk membuat alokasi sumber daya di dalam perusahaan atau lembaga pemerintah. 2.2.3 Pengertian Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah: “Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.” Sistem Akuntansi Instansi terdiri atas tiga subsistem berikut (Deddi Nordiwan dan Hertianti, 2010:197): 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Subsistem dari SAI yang merupakan menghasilkan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan miliki kementerian/instansi. 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
22
Subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerian lainnya menurut ketentuan yang berlaku. 3. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SABAPP) Subsistem
dari SAI yang merupakan prosedur manual
terkomputerisasi,
mulai
dari
pengumpulan
data,
dan
pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pada pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada kementerian/lembaga dan menteri keuangan sebagai pengguna anggaran. Dalam
melaksanakan
Sistem
Akuntansi
Instansi,
Kementerian
Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari: 1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B). a) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. b) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). 2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W).
23
a) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah adalah unit akuntansi instansi yang melakukan laporan,
kegiatan
penggabungan
baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran yang berada dalam wilayah kerjanya. b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah adalah unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai
Unit
Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) dan melakukan kegiatan
penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang, penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. 3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang- Eselon 1 (UAPPA/B-E1). a) Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 adalah unit akuntansi instansi yang melakukan laporan,
kegiatan
penggabungan
baik keuangan maupun barang seluruh Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah yang berada di wilayah kerjanya serta Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang langsung berada di bawahnya. b) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Eselon 1 adalah unit akuntansi Barang Milik Negara(BMN) pada tingkat eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran-wilayah,
dan
Unit
24
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I. 4. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) a) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan keuangan
penggabungan
laporan,
baik
maupun barang seluruh Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran – Eselon 1 yang berada di bawahnya. b) Unit Akuntansi Pengguna Barang adalah unit akuntansi Barang Milik Negara(BMN) pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Akuntansi
Pembantu
Pengguna
BMN
Anggaran-Eselon
dari
Unit
1,
yang
penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga, dengan karakteristik (Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 59 tahun 2005): 1. Proses verifikasi dokumen sumber 2. Input dokumen sumber 3. Cetak dan verifikasi RTH 4. Proses posting data 5. Verifkasi dan rekonsiliasi LK dan ADK dengan data KPPN 6. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 7. Pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan
25
8. Proses backup data 2.3
Kualitas Laporan Keuangan
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut S. Munawir (2004:2) Laporan keuangan adalah: “Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.” Sedangkan menurut Sofiyan Syafri Harahap (2002:7) mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan: “Pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan Informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuan.” Sedangkan, dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009:2) menjelaskan bahwa: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” Menurut Mardiasmo (2009:159) Laporan keuangan organisasi sektor publik adalah : “komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan”.
26
Sedangkan, pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut Indra Bastian (2010:297) adalah “representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah “bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode”. Selanjutnya, definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilakn informasi akunansi bagi paraa pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2009:161), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 2. Akuntabilitas
dan
Pelaporan
retrospective reporting)
Retrospektif
(Accountability
and
27
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and authorization information): Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 4. Kelangsungan organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
28
5. Hubungan Masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfunsgi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah: “Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”. Sedangkan, menurut Indra Bastian ( 2010:297) menjelaskan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan
29
mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71 tahun 2010 dalam standar akuntansi pemerintahan adalah : 1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan. 3.
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya. 5. Menyediakan informasi mengenai cara etitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6. Menyediakan
informasi
mengenai
potensi
pemerintah
untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 7. Menyediakan
informasi
yang
berguna
untuk
mengevaluasi
kemampuan etitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya. Menurut Mardiasmo (2009:172) para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan igin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin
30
mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaranpengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan /investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntanis sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. 2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013 komponen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan
31
Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran. 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi,
dan
pemakaian sumber daya
keuangan yang
dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 2. Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapanungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2.3.3 Kualitas Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
32
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (PP 71 tahun 2010): 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, dengan demikian, informasi laporan keuangan
yang
relevan
dapat
dihubungkan
dengan
maksud
penggunaannya. Informasi yang relevan: 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk mempredikisi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Tepat Waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
33
4. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta perisitiwa lainnya yag seharusnya disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 2. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keungan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas
34
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan
keuangan
entitas
pelaporan
lain
pada
umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksteranl. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
35
Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilakn informasi akunansi bagi paraa pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, dengan karakteristik (sumber: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010): 1.
2.
3.
4.
Relevan a)
Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).
b)
Memiliki manfaat prediktif (Perdictive value).
c)
Tepat Waktu.
d)
Lengkap.
Andal a)
Penyajian jujur.
b)
Dapat diverifikasi.
c)
Netral.
Dapat dibandingkan a)
Konsistensi.
b)
Dapat dibandingkan.
Dapat dipahami a)
Dinyatakan dengan batas pemahaman para pengguna.
36
2.4
Kerangka Pemikiran
2.4.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Kadek Desiana Wati dkk (2014) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kemudian menurut Emilda Ihsanti (2014) Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laoran keuangan SKPD kabupaten Lima Puluh Kota, semakin berkompeten maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan, menurut Indra Kesuma dkk (2014) Kompeensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut didukung Teguh Wahyono (2004:12) yang menyatakan bahwa informasi yang andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi, keterandalan di sini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Teguh Wahyono menjelaskan lebih lanjut bahwa Sumber Daya Manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dn mengasah akuntansi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Teguh Wahyono bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
37
2.4.2 Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menurut Aulia Rahman dkk (2012) Penearpan Sistem Akuntansi Instansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan dekonsentrasi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Selanjutnya, menurut Moni Gusfin Siahaan dan Fachrizamman (2013) Implementasi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, menurut Ardan Abidin (2013) Penerapan Sistem Akuntansi Instansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. Hal tersebut didukung oleh Muhammad Gade (2000:83) yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mngembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah, agar pemerintah dapat menyjaikan informasi keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya Muhammad Gade menjelaskan dengan Sistem Akuntansi diharapkan proses pengolahan data transaksi akan lebih cepat, lengkap, akurat, lebih tertib dan lebih terpadu. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
38
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) (Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun 2003) Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (X2)
(Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)
(Peraturan Menteri Keuangan No. 59 tahun 2005)
2.5
Hipotesis Penelitian Menurut Umma Sekaran (2007:135) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai
hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentu pernyataan secara logis. Ha
:Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Ha
:Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
