BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat (transfer), pemerintah daerah, serta sumber yang berasal dari daerah itu sendiri yang merupakan pendapatan asli daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaran desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu: a.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundan-undangan. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi tiga jenis pendapatan yaitu :

1) Pajak Daerah, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi antara lain : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Kendaraan di

Universitas Sumatera Utara

Atas Air, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. 2) Retribusi Daerah, merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi ini dirinci menjadi : a) Retribusi Jasa Umum, meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persembahan/Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Maya, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan

Pasar,

Retribusi

Pengujian

Kendaraan

Bermotor,

Retribusi

Pemeriksanaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. b) Retribusi Jasa Khusus, meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir danatau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal,

Retribusi

Tempat

Khusus

Parkir,Retribusi

Tempat

Penginapan/Pesangrahan/villa, Retribusi Penyedotan Kakus,Retribusi Rumah potong hewan,Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan diatas Air, Retribusi Pengolahan air Limbah.


c) Retribusi Perijinan Tertentu, meliputi : Retribusi Ijin Mendirikan Bagunan, Retribusi jin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek. 3) Hasil Pengelolan Kekayaan yang dipisahkan, terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah daerah/negara dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi denda keterlambatan pekerjaan, dan lain-lain.

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam ranngka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang bersumber dari APBN dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu dana transfer conditional grant (tansfer bersyarat) yaitu Dana Alokasi Khusus, dan dana transfer unconditional grant (transfer tidak bersyarat) adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. 1) Dana alokasi umum, adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.


Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaanya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi DAU antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antar bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kabupaten/Kota. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antar Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum, Kabupaten dan Kota Tahun 2010, DAU untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula (Darise,2008) DAU =

CF (celah Fiskal) + AD (Alokasi Dasar)

Celah fiskal merupakan selisih antar kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan

fiskal

daerah

merupakan

kebutuhan

pendanaan

daerah

untuk

melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, sehingga rumus yang digunakan : Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah + Dana Bagi Hasil (sumber : Darise,2008).


Kebutuhan fiskal diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Regional Bruto per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. 2) Dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penggali berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). Dasar hukum dana bagi hasil adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Dasar hukum dana bagi hasil dalam undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi DBH pajak yang telah didistribusikan adalah Realisasi DBH pajak dalam bentuk lampiran PMK. Dana bagi hasil pajak yang terdiri dari : Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penetapan alokasinya diatur dalam lampiran PMK No. 05 Tahun 2007, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) penetapan alokasinya diatur dalam lampiran PMK No. 127 Tahun 2006. Bagi hasil yang bersumber daya alam (bukan pajak), terdiri dari: sumber daya Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi, dan Pertambangan panas bumi.


c.

Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal

dari lain-lain milik pemerintah daerah, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut : Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak dan retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.2 Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh Daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : (Darise,2008) : 1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang penganggaranya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai


konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang diperlukan secara periodik. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan, lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal Outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. c) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk dan jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak d) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang danatau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. e) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota

masyarakat, dan partai politik, dan pemberiannya secara

selektif, tidak terus menerus dan tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.


f)

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota pemerintah desa atau pendapatan pemerintah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. h) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup. 2)

Belanja Langsung, merupakan belanja yang penganggaranya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a) Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk mengangarkarn pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan daerah berupa belanja habis pakai, bahan/material, Jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/parker, sewa sarana mobilitas, Sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan


hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah, jasa konsultasi dan lai-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. c) Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2.1.3 Flypaper Effect Masalah utama dalam penelitian ini adalah flypaper effect, yang merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak/boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum daripada menggunakan kemampuan sendiri. Diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah, (Maimunah,2006). Flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Kuncoro,2007). Flypaper effect dapat terkendali dalam dua versi (Kuncoro,2007), yaitu : Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintahan yang berlebihan, dan Kedua mengarah pada elastisitas pegeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Maimunah (2006) untuk dapat dikatakan telah terjadi flypaper effect maka hasilyang diperoleh haruslah menunjukkan : Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD, dan keduanya signifikan, atau PAD tidak signifikan.


1.1.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris (Maimunah,2006). Sebagian studi menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. (Maimunah,2006). Sementara study tentang pengaruh grants dari pemerintah pusat terhadap keputusan pengeluaran atau belanja pemerintah daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Maimunah,2006). Sementara teoritis respon tersebut akan mempunyai efek distribusi alokatif pendapatan pajak daerah (Maimunah,2006), namum dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer (grants) tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (flypaper effect). Maimunah (2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

2.2.

Review Penelitian Terdahulu Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh oleh suatu

daerah baik dari PAD maupun dari dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Penelitian ini melakukan beberapa review dari penelitian terdahulu untuk disajikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian Listiorini (2011)


dengan judul Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Meneliti pengaruh dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terjadi fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, DBH dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara dan secara parsial, terjadi fenomena flypaper effect dimana nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari nilai koefisien PAD dan Keduanya berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota Sumatera Utara, sedangkan variabel DAK dan DBH

tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Daerah, dan riset ini menunjukkan bahwa variabel DAK dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan Belanja Daerah. Maimunah (2006) dengan judul Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini pertama, hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua adalah diterima, artinya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah (pengaruh positif). Kedua, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya flypaper effect pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, hasil pengujian hipotesis alternatif ke empat tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh flypaper effect dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan juga diterima. Keempat, hasil pengujian hipotesis alternatif keempat yang merupakan hasil hipotesis uji beda adalah tidak dapat diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera.


Diah (2007) dengan judul Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Indonesia. Melalui Hasil regresi berganda, diketahui bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. ini diketahui melalui uji F, dimana signifikan F hitung yang diperoleh adalah 0, lebih kecil daripada tingkat kepercayaanya, yaitu 0,05, sehingga belanja tahun berjalan dipengaruhi oleh jumlah PADdan DAU yang diperoleh pada tahun yang sama. Melalui uji t, diketahui bahwa P value t hitung yang diperolehn masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel DAU pada daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengidentifikasi bahwa flypaper effect bukan hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah yang PAD tinggi. Bambang (2004) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perediksi Belanja Deraha (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. dalam model prediksi BJD, Daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi flypaper effect. Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Listiorini 2011

Mutiara Maimunah 2006

Judul Penelitian Fenomena Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap BelanjaDerah Kab/Kota di Sumatera Utara Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada KabupatenKota di Pulau Sumatera

Variabel Yang Digunakan Independen Variabel: DAU, DAK, DBH dan PAD Dependen variabel : Belanja Daerah

Independen Variabel: Dana Alokasi Umum (DAU) Dependen Variabel : Belanja Daerah

Diah Ayu Kusuma dewi 2007

Flypaper Effect pada Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kab/Kota Di Indonesia

Independen variabel : DAU, PAD

Kesit Bambang Prakosa 2004

Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum & PAD Terhadap Predikasi BD (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah & DIY)

Independen Variabel: Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dependen Variabel: Belanja Daerah

Dependen Variabel : Belanja Daerah

Hasil yang dperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial terjadi fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap Belanja Daerah kab/kota di Sumatera Utara

1.Besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai BD (pengaruh+). Ke2,hasil pengujian hipotesis altematif ketiga yang tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi tidaknyaflypaper effect, juga diterima. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada BD pada Kab/Kota di Sumatera. Ke-3, hasil pengujian hipotesis altematif Ke-4,hasil pengujian hipotesis alternatif ke-4 yang merupakan hipotesis uji t adalah tidak dapat diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kab/Kota pulau Sumatera. Dari hasil regresi berganda tersebut, diketahui bahwa variabel DAU pada daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa flypaper effect tidakhanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAU&PAD berpengaruh signifikan terhadap BD. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunnjukkan telah terjadi flypaper effect.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents