BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Landasan Teori Teori merupakan gambaran secara umum mengenai peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena - fenomena yang mungkin akan terjadi dimasa depan. Teori dan topik yang mendasaripenelitian ini sangat berhubungan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah teori yang melandasi penelitian “Pengaruh Belanja di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur 2006 -2010”. 2.1.1. PeranPemerintah dalam Pemerintahan Pemerintah memiliki peran dalam kehidupan bernegara yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam kelompok peran (Dumairy,1997: 56) yaitu : 1. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Kegagalan pasar dan eksternalitas mengundang pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian. Pemerintah harus merencanakan peraturan dan mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar teralokasi secara efisien. Peran alokatif ini tidak cukup sekedar melibatkan pemerintah selaku pelindung masyarakat, tapi juga menuntut pengeluaran biaya. Keterlibatan peran dan 15 SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL ...

NUR AZIZAH ANJARWATI


16

pengeluaran pemerintah biasanya cukup besar di negara - negara sedang berkembang termasuk Indonesia, karena pemerintah bertindak pula sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. 2. Peran distribusi, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumberdaya, kesempatan dan hasil - hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya, kesempatan dan hasil - hasil ekonomi secara adil dan wajar. Pemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi di setiap negeri acap kali tidak setara, baik di antara wilayah - wilayah negara yang bersangkutan maupun diantara sektor - sektor ekonomi, begitu pula dengan kecenderungan pembagian hasil - hasilnya. Kesenjangan pemilikan sumber

daya

dan

kesempatan

ekonomi

akan

cenderung

mengkonsentrasikan kekuatan dan kekuasaaan ekonomi di tangan segelintir “pihak” tertentu.Daya tawar (bargaining posisition) antar pelaku ekonomi menjadi tidakseimbang. Disisi lain ketidakseimbangan daya tawar dapat melemahkanpasar. Peran distribusi pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalurpenerimaan maupun lewat jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan,pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber sumber

pendapatan

lain

yang

sah,

lainnya

untuk

kemudian

diredistribusikan secara adil dan proporsional.Dengan pola serupa pula pemerintah membelanjakan pengeluarannya. 3. Peran stabilisasi, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian

dan

memulihkannya

jika

berada

dalam

keadaaan

disequlibrium. Peranan ini bertolak dari kenyataan objektif sering tidak

SKRIPSI




17

berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah masalah yang timbul, bahkan kadang - kadang tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Namun kadang kala ketidakberdayaan pihak swasta itu justru diciptakan sendiri secara subjektif oleh pemerintah, dalam arti pemerintah secara apriori berpandangan pihak swasta tidak mampu mengatasi masalahnya. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat adalah pemerintahan yang realistis. Pengelolaan pemerintahan menjadi bagian dari kehidupan rakyat sehari – hari.Teori – teori modern, baik yang berkenaan dengan konsep pemerintahan maupun tentang pembangunan, sekaligus dapat menyatu dengan nilai - nilai tradisional dalam masyarakat setempat. Sebaliknya, pemerintahan yang jauh dari rakyat cenderung menjadi tidak realistis atas dasar pertimbangan tersebut, dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Butir (5) tentang Pemerintah Daerah, pengertian tentang otonomi daerah dikaitkan dengan keperluan masuknya aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan” Menurut, Adisasmita (2011:13) Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan dan

SKRIPSI

daerah.Pemberian

otonomi

yang

luas


kepada

daerah

otonom



(Kabupaten/Kota)

merupakan

upaya

untuk

mempercepat

18

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber – sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desetralisasi.Oleh karena itu harus diupayakan untuk mengoptimalkan sumber – sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, baik yang bersumber dari luar daerah (negeri) maupun daerah itu sendiri untuk mendanai pengeluaran negara. Sumber – sumber pembiayaan dan alokasi berasal dari dalam negeri adalah : 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 2. Dana Perimbangan, yaitu : a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Pinjaman Daerah 4. Lain – lain penerimaan yang sah.

SKRIPSI




19

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran menyatakan bahwa Y = C + I + G + NX (Net Export). Formula ini dikenal dengan identitas pendapatan nasional. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (goverment expenditures). Pengeluaran pemerintah terbagi 2 kelompok, (Boediono, 1982: 50) yaitu : 1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Operasional) Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran yang manfaatnya untuk satu tahun anggran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Belanja langsung terdiri dari : 1.1

Belanja Administrasi Umum a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Belanja perjalanan dinas, dan d. Belanja pemerliharaan

1.2

Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 2. Belanja Langsung/ Investasi/ Pembangunan Belanja

langsung

atau

belanja

pembangunan

untuk

membiayai

penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode tertentu dan merupakan investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional melalui pembangunan berbagai proyek sehingga produk domestik bruto meningkat sesuai yang direncanakan (Departemen Keuangan RI, 1996: 25). Sejak diberlakukannya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengeluaran pembangunan

SKRIPSI




20

yang selama ini berlaku dalam APBN berganti nama menjadi belanja modal. Pengeluaran pembangunan antara lain digunakan untuk membiayai proyek – proyek fisik seperti pembangunan proyek – proyek overhead dan public utilities, proyek – proyek non fisik seperti up-grading, penataran pimpinan, dan proyek pembinaan mental masyarakat. Belanja investasi atau belanja pembangunan terdiri dari belanja publik, belanja aparatur, dan pengeluaran transfer. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secra langsung. Belanja publik merupakan belanja modal (capital expenditure) yang berupa investasi fisik yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan dapat menambah aset daerah. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode mendatang. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah, dengan kriteria seperti tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan, tiak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi (Statistik Keuangan,BPS). Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan sebagai berikut :

SKRIPSI




21

a) Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan ketahanan ekonomi di masa – masa yang akan datang. b) Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. c) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. d) Menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan menciptakan pasar yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian tersebut dapat dibedakan bermacam – macam pengeluaran negara seperti (Suparmoko, 2003 : 45) 1. Pengeluaran self liquiditing sebagian dan seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa – jasa atau barang – barang yang bersangkutan Misalnya pengeluaran untuk jasa – jasa perusahaan negara atau untuk proyek – proyek produktif barang ekspor. 2. Pengeluaran – pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan – keuntungan eknomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran di bidang pengairan, pendidikan dan kesehatan masyarakat (public health). 3. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang tidak langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk bidang – bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek – obyek wisata.

SKRIPSI




22

4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat yang sama ketika pengeluaran terjadi, penghasilan perorangan yang menerima akan baik. 5. Pengeluaran yang merupakan penghematan masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak – anak yatim piatu. Hal ini harus segera dijalankan, karena kebutuhan – kebutuhan pemeliharaan bagi mereka yang akan datang pada usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar. 6. Pengeluaran – pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan – keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran di bidang pengairan, pendidikan dan kesehatan masyarakat (public health). Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi menurut Suparmoko (2003:19) dalam buku Pembiayaan Pembangunan Daerah yang ditulis olehAdisasmita tahun1983, diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pengesahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi yang pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur atau Bupati Kepala Daerah sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau perangkat pusat didaerah.Pasal 18A (2) Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan daerah diatur

SKRIPSI




23

serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi dikembangkan pula sistem keuangan daerah yang mendukung (Adisasmita : 2011) : 1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat didaerah atas beban APBN. 2. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai atas beban APBD. 2.1.2. Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) adalah penggunaan barang – barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang dan pengeluaran pemerintah juga menggambarkan kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat digunakan sebagai ukuran besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko,2003:22). Pemerintah melakukan banyak tugas sebagai tanggapan terhadap kekurangan – kekurangan mekanisme pasar dalam perekonomian modern. Sedangkan dalam hal output nasional, pemerintah dikatakan sebagai pembeli terbesar, baik dalam pembelian barang – barang konsumsi maupun barang – barang investasi (Samuelson, 2004 : 40). Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar (Nicholson,2002:12). Menurut Mangkoesoebroto (2001:45) secara

SKRIPSI

mikroekonomi

teori

perkembangan

pemerintah


bertujuan

untuk



24

menganalisis faktor- faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini: 1. Perubahan permintaan akan barang publik. 2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. 3. Perubahan kualitas barang publik 4. Perubahan harga faktor.faktor produksi Teori

makro

mengenai

perkembangan

pengeluaran

pemerintah

dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman. Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave dalam

Mangkoesoebroto

(2001:45)

adalah

untuk

menganalisis

ukuran

pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut (Mangkoesoebroto,2001:170-171).

SKRIPSI




25

Pertama, pada tahap awal prosentase investasi pemerintah dalam perkembangan ekonomi terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kedua, tahap menengah pembangunan ekonomi, pada tahap ini investasi pemerintah masih tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap ini selain investasi pemerintah yang besar, investasi swasta pun juga semakin besar sehingga terjadi kegagalan pasar, hal ini membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang lebih banyak. Pada tahap ini juga perkembangan ekonomi menyebabkan hubungan antar sektor yang rumit (complicated). Ketiga, tahap ini merupakan tahap lanjut dimana pada tahap ini menurut Rostow pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beraih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Adolf

Wagner

mengemukakan

bahwa

ukuran

dari

peningkatan

pengeluaran pemerintah relatif semakin besar dibanding Gross National Product (GNP). Pada suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka pengeluaran pemerintah pun juga ikut meningkat (Mangkoesoebroto,2001:172). Dari penelitian beberapa negara – negara maju ternyata bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun baik dalam arti uang atau secara riil, penelitian yang dilakukan Adolf Wagner terjadi di abad 19 sehinga ada beberapa hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintahnya meningkat, misalnya perang,kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat, dan juga perkembangan

SKRIPSI




26

demokrasi. Terjadinya peristiwa tersebut menimbulkan ketidakefisiensian, pemborosan, dan birokrasi serta adanya berbgai program kesejahteraan. Adolf Wagner pun memiliki kelemahan dalam hukum atau teori yang beliau kemukakan, hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pilihan – pilihan barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut dengan teori organis mengenai pemerintah (organic theory of state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum wagner dapat diformuulasikan sebagai berikut: PkPPn PkPP1 PkPP2 < <⋯ PPK2 PPKn PPK1

Keterangan : PkPP

: pengeluaran pemerintah per kapita

PPK

: pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,... n

: jangka waktu (tahun)

Sumber: Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, 2001: 172 Gambar 2.1 menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan

oleh

Wagner.

Hukum

Wagner

menunjukkan

pengeluaran

pemerintah memounyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh Kurva 1, dan bukan sepeti yang ditunjukkan oleh Kurva 2. Kurva 2 menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif, yakni apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Kurva 1

SKRIPSI

menjelaskan

perkembangan

eksponensial,

karena

Wagner

pengeluaran menyadari

pemerintah bahwa


yang

dengan

berbentuk

bertumbuhnya



27

perekonomian hubungan antara industri dengn industri, hubungan industri dnegan masyarakat, dan sebagainya semakin rumit. Peranan pemerintah semakin besar disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan dan sebagainya. PkPP PPK

Kurva 1

Kurva 2 Z=kurva perkembangan pengeluaran pemerintah Waktu 0

1

2

3

4

5

Sumber : Mangkosesoebroto, Ekonomi Publik, 2001: 175 Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Peacock dan Wiseman memiliki pandangan yang berbeda dengan Wagner,perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman menerangkan bahwa keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan penerimaan sekaligus pengeluaran pemerintah, apabila terjadi sebaliknya maka pemerinah akan memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Bentuk kurva perkembangan pengeluaran pemerintah menurut

SKRIPSI




28

Wagner dan kurva perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman : Pengeluaran Pemerintah/GDP Wagner, Solow, Musgrave

Peacock dan Wiseman

0

Tahun

Sumber : Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, 2001 : 175 Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Pada tahun 1977 Clarke dalam bukunya yang berjudul The Scope and Limits of Taxation menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit tersebut dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya (Mangkoesoebroto, 2001:176) 2.1.3. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Asumsi yang digunakan dalam teori human development adalah bahwapendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan

SKRIPSI




masyarakat

berpotensi

tinggi.

Teori

human

development

29

dapat

diaplikasikandengan syarat adanya fasilitas secara efisien dan adanyasumber daya manusia yang dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Teori inipercaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalammeningkatkan potensi masyarakat. Belanja pemerintah dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka, pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Belanja pembangunan pada bidang pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Menurut Setiawan (2006) implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju

SKRIPSI




30

dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut (Achsanah dalam Amanda, 2010) : 1. Pengeluaran pendidikan sebagai investasi 2. Eksternalitas 3. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik. 4. Rate of return pendidikan 2.1.4. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa potensi manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006). Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemeritah.Menurut penelitian yang dilakukan Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan

SKRIPSI




31

persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secarasignifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya

upaya

secara

bertahap

dari

pemerintah

untuk

meningkatkan

pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah

untuk

meningkatkan

alokasi

anggaran

dalam

sektor

kesehatan

menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan. Kesehatan merupakan fenomena yang penting untuk pembangunan manusia, sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah potensi manusia, atau sebagai suatu sasaran dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu kesehatan dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat

SKRIPSI




32

menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia yang selanjutnya selanjutnya dapat meningkatkan IPM. 2.1.5. Hubungan Pendapatan Penda Per Kapita apita dengan Indeks Pembangunan Manusia Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan nasional dapat dilihat dari beberapa pendekatan.Konsep pendapatan nasional yang bisa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita oleh pemerintah suatu negara umumnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan salahsatu rumus berikut.

Dimana : IPCn GNPn Pn

= Income Per Capita (Pendapatan Per kapita) tahun n = Gross National Product (Produk Nasional Bruto) ruto) tahun n = Population (Jumlah Penduduk) tahun n..

Pendapatan per kapita memiliki hubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia anusia melewati indeks PPP (Purchasing Power Parity). Lazimnya, nya, perhitungan pendapatan perkapita kapita mengacu pada produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. Namun, ada juga acuan yang jarang dipakai yaitu istilah purchasing

SKRIPSI




33

power parity (PPP) untuk menentukan nilai pendapatan per kapita.Teori PPP yang biasa disebut ''paritas daya beli'' itu kali pertama dikemukakan Gustav Cassell pada 1922. Teori ini bersandar pada metode keseimbangan jangka panjang dari perubahan kurs dua mata uang untuk menyamakan kekuatan pembelian mata uang. Dengan kata lain, ia mengacu pada hukum satu harga. Perubahan kurs, menurut teori paritas daya beli, menyetarakan kekuatan pembelian dari mata uang berbeda di masing-masing negara. Pamuji dalam blog “ Menghitung Pendapatan Perkapita ala Gustav Cassel mengatakan : “...sebagai contoh, pada 2005 Bank Dunia mengestimasi US$ 1 setara dengan kira-kira 1,8 yuan Cina dengan teori paritas daya beli. Tapi kurs nominal pasar menilai US$ 1 sama dengan 7,9 yuan. Implikasinya, PDB per kapita rakyat Cina diperkirakan US$ 1.800. Namun, jika diukur berdasarkan basis PPP, daya beli menjadi kira-kira US$ 7.204.” Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dari teori paritas daya beli. Pertama, masalah dasar PPP adalah proporsionalitas tingkat harga dan nilai tukar hanya terjadi jika penyebab guncangan yang mengubah nilai tukar adalah guncangan moneter. Kedua, teori paritas daya beli tak bekerja seketika. Ia perlu waktu panjang untuk menunjukkan hubungan keseimbangan antara nilai tukar dan tingkat harga. 2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia (IPM) atau yang dikenal dengan sebutan Human Development Index (HDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil – hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposit yang mencakup 3 bidang kehidupan (BPS-Bappenas-

SKRIPSI




34

UNDP,2001) yaitu masa hidup (longetivity) yang diukur dengn usia harapan hidup, pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa tertimbang (dua pertiga) dan rata – rata tahun bersekolah (sepertiga), dan standar kehidupan (decent living) yang diukur dengan pendapatan riil perkapita disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) untuk mencerminkan biaya hidup untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan (Todaro,2005: 68). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditulis oleh Zuhaifah (2012) dalam artikel Konsep Indeks Pembangunan Manusiamerupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu. Schultz dalam jurnal Rahim 2011, pendidikan memiliki beberapa manfaat dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut melakukan pendidikan riset untuk meningkatkan

perekonomian,

menunjukkan

ketrampilan/kemampuan

yang

tersembunyi, meningkatkan kemampuan individual untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan, merekrut murid – murid dan memberi pendidikan untuk

SKRIPSI




35

mengajar (teacher training), dan mengkonfirmasikan keperluan – keperluan pengetahuan dan ketrampilan tiap orang. Schultz mempercayai apabila persyaratan tersebut terpenuhi maka manfaat yang di dapat dapat dirasakan oleh berbagai level kalangan masyarakat terutama masyarakat yang miskin.Kesehatan adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia. Hanushek and Dongwook dan Schultz dalam jurnal Rahim 2011 berpendapat bahwa kesehatan dapat meningkatkan mental dan kemampuan intelektual tiap orang, mengarahkan pada hasil pendidikan yang lebih baik. Dengan melihat jangka panjang, perkembangan manusia menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan kesehatan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dampak dari investasi di bidang kesehatan dan pendidikan dalam pandangan Schultz kedua hal tersebut sangat penting yang dapat dijadikan standar atau indikator dalam melihat kinerja daerah dalam meningkatkan sumber daya manusianya. 2.1.6.1. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) (Kintamani, 2008: 426 - 429) adalah rata – rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam suatu mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya dan dinyatakan dalam persentase. Idealnya, AHH dihitung dengan menggunakan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun – tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk

SKRIPSI




36

menghitung AHH digunakan cara tidak langsung yaitu dengan Mortpack Lite (Software untuk menghitung Angka Harapan Hidup) 2.1.6.2. Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan (Kintamani, 2008: 426-429) sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dan mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari – hari dengan jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dan dinyatakan dalam prosentase. AMH15+th =

୎୳୫ ୪ୟ୦୑ ୣ୪ୣ୩ୌ ୳୰୳୤ଵହ୩ୣୟ୲ୟୱ

x 100

௃௨௠ ௟௔௛௉௘௡ௗ௨ௗ௨௞ଵହା௧௛௞௘௔௧௔௦

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan (Kintamani, 2008: 426-429) sebagai perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan prosentase. Dengan demikian, gabungan APKadalah perbandingan antara jumlah siswa SD, SMP,SMA, dan Perguruan Tinggi dengan penduduk usia 7-24 tahun. Siswa SD yang dimaksud adalah siswa SD dan MI untuk pendidikan formal, Paket A setara SD untuk PNF(Pendidikan Non Formal)dan pondok pesantren khusus wajar dikdas dikelola oleh Depag. SMP yang dimaksud disini adalah siswa SMP dan MTs untuk pendidikan formal, Paket B setara SMP untuk PNF dan pondok pesantren atau Wustho khusus wajar dikdas yang dikelola oleh Depag. Sekolah Menengah dalah sekolah SMA, SMK, dan MA untuk pendidikan formal, Paket C setara SMA untuk PNF sedangkan PT adalah mahasiswa PT dan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) serta PTK (Perguruan Tinggi Kedinasan). Rumus yang

SKRIPSI




37

digunakan untuk menghitung gabungan APK disajikan berikut ini (Kintamani, 2008: 25) : APKgab =

௃௨௠ ௟௔௛ௌ௜௦௪ ௔ீ௔௕௨௡௚௔௡

௃௨௠ ௟௔௛௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞଻ିଶସ௧௛

x 100

2.1.6.3.Indeks Paritas Daya Beli

Ida Kintamani dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan, No.72 Tahun ke14 yang berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)” tahun 2008 mengatakan PDB (Produk Domestik Brutodiartikan sebagai nilai keseluruhan) merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut sedangkan PDB hanya menghitung jumlah produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal – usul faktor produksi yang digunakan. PDB dikaitkan dengan PPP (Purchasing Parity Power) dan dinyatakan dalam Rupiah. 2.1.6.4. Rumus Perhitungan IPM Untuk menghitung ke empat jenis indikator IPM tersebut maka digunakan jenis indikator, nilai indikator, indeks, indeks gabungan, dan nilai IPM. Indeks gabung hanya diperuntukkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai indeks pendidikan. Indeks pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendapatan masing - masing indikator memiliki nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai indikator dapat dihitung dari rumus yang terdapat dari

SKRIPSI




38

indikator IPM. Indeks masing – masing indikator dapat dihitung dengan cara dan rumus tertentu. Untuk indeks AHH dihitung dari nilai AHH dikurangi dengan nilai AHH minimal kemudian dibagi dengan AHH maksimal dikurangi AHH minimal. Rumus untuk menghitung AHH : Indeks AHH =

ே ௜௟௔௜஺ுு ି஺ுு ௠ ௜௡௜௠ ௔௟

஺ுு ௠ ௔௞௦௜௠ ௔௟ି஺ுு ௠ ௜௡௜௠ ௔௟

Indeks AMH dihitung dari nilai AMH dikurangi nilai AMH minimal yang kemudian dibagi dengan AMH maksimal. Rumus untuk menghitung indeks AMH disajikan berikut ini : Indeks AMH =

ே ௜௟௔௜஺ெ ு ି஺ெ ு ெ ௜௡௜௠ ௔௟ ஺ெ ு ெ ௔௞௦௜௠ ௔௟

Indeks APK dihitung dari nilai APK dikurangi minimal yang kemudian dibagi dengan APK maksimalkan dikurangkan dengan APK minimal. Rumus untuk menghitung indeks APK disajikan berikut ini : Indeks APK =

ே ௜௟௔௜஺௉௄ ି஺௉௄ ௠ ௜௡௜௠ ௔௟

஺௉௄ெ ௔௞௦௜௠ ௔௟ି஺௉௄ெ ௜௡௜௠ ௔௟

Indeks PPP dihitung dari nilai PPP dikurangi PPP minimal kemudian dibagi dengan PPP maksimal dikurangi PPP minimal. Rumus untuk menghitung indeks APK disajikan berikut ini : Indeks PPP =

ே ௜௟௔௜௉௉௉ି௉௉௉௠ ௜௡௜௠ ௔௟

௉௉௉௠ ௔௞௦௜௠ ௔௟ି௉௉௉௠ ௜௡௜௠ ௔௟

Kemudian, indeks gabungan yang khusus pada gabungan AMH dan APK yang kemudian disebut dengan Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan dihitung dari dua per tiga indeks AMH ditambah satu per tiga indek APK. Rumus untuk menghitung Indeks Pendidikan disajikan berikut ini :

SKRIPSI




39

Indeks Pendidikan (AMH+APK) = 2ൗ3 Indeks AMH + 1ൗ3Indeks APK.

Jadi, jelas bahwa tiga unsur diatas (pendidikan, kesehatan dan pendapatan

per kapita) ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi. Masing – masing dari ketiga komponen tersebut mendapatkan bobot yang sama yaitu sepertiga. Persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut: ଵ

IPM = (X1 + X2 + X3) ଷ

Keterangan: X1

: Indeks

konsumsi perkapita yang disesuai (PPP)

X2

:

Indeks angka harapan (AHH)

X3

:

Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama bersekolah) (AMH + APK)

2.1.7. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Perkembangan tingkatan status IPM, dibedakan 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua, yakni (BPS, 2004 : 18) Rendah dengan nilai IPM < 50, Menengah ke bawah dengan nilai antara 50 hingga 66, Menengah atas nilainya antara 66 hingga 80, dan Tinggi dengan nilai IPM > 80. Jika indeks pembangunan manusia masih berada pada kriteria menegah ke bawah dan rendah, maka kinerja pembangunan manusia di daerah tersebut masih memerlukan perhatian agar tidak terjadi ketertinggalan. Begitu juga apabila indeks pembangunan suatu daerah masih berada pada kriteria menengah ke atas maka masih perlu ditingkatkan. Apabila daerah tersebut berada pada kriterian Tinggi,

SKRIPSI




40

maka pembangunan daerah tersebut sudah baik atau optimal maka perlu dipertahankan agar kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) tetap terjaga. 2.2.Penelitian Sebelumnya No. 1.

2.

3.

Judul Stephen dan Oluranti Jurnal Contemporary Reasearh of Bussiness: Goverment Expenditure on Human Capital Development:Implication for Economic Growth in Nigeria. 2011 Moh. Rosyid. 2011 pengaruh desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur periode 2002 – 2008. Rahim dan Atefeh .2011 Jurnal Contemporary Researcf odf Bussiness Impact of HumanCapital Expenditures On Economic Growth of Provinces in Iran by Means of Panel Data 2001-2007

Variabel Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria

Metode Unit Root Test and Johansen Cointegration

Desentralisasi fiskal, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Fixed Effect Model (FEM) dengan metode tertimbang

Pengeluaran Pendidikan dan kesehatan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Granger Causality

Hasil Analisis ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan dengan output riil, sementara pengeluaran modal (belanja modal) berhubungan negatif dengan output riil. pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran bidang kesehatan pengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

pengeluaran di bidang kesehatanlah yang paling mempengaruhi human capital kemudian baru mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Iran.

2.3. Hipotesis dan Model Analisis 2.3.1. Hipotesis Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan adalah : 1. Belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita secara parsialberpengaruhsignifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab/Kota Daerah Provinsi Tapal Kuda Jawa Timur.

SKRIPSI




41

2. Belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapitasecara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kab/Kota Daerah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur. 2.3.2. Model Analisis Analisis dalam penelitian pengaruh Belanja Pemerintah pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini terdapat 4 (empat) variabel yaitu satu variabel dependen (IPM) dan tiga variabel independen (Belanja Bidang Pendidikan, Belanja Bidang Kesehatan, dan Pendapatan Per Kapita). Sedangkan, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untukmelihat pengaruh antara variabel dependen dan independen. Model persamaan yang akan diestimasi dalam penelitian ini ialah model yang diadopsi dari jurnal Rahim (2011) yang menggunakan Logaritma pada modelnya . Adapun model tersebut sebagai berikut: ipmi,t = βlogpendgovi,t + logkesegovi,t + logpdrb_pkapitai,t+ i,t Dimana : ipm

: Indeks Pembangunan Manusia

pendgov

: Belanja pemerintah di bidang pendidikan

kesegov

: Belanja pemerintah di bidang kesehatan

pdrbpkp

: Pendapatan perkapita

β

Intersep / konstanta regresi



 

SKRIPSI

Koefisien regresi






: error term

I

: Indikasi data cross section

t

: Indikasi data time series

42

2.4. Kerangka Konseptual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal ini dipengaruhi oleh belanja pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pendapatan per kapita. Hipotesis awal menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hipotesis kedua menyatakan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel belanja pemerintah di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pendapatan per kapita. Belanja pemerintah pada bidang pendidikandapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Tapal Kuda. Saat jumlah alokasi

belanja pemerintah di bidang pendidikan

semakin banyak, maka tingkat IPM di daerah Tapal Kuda semakin meningkat. Hal ini dikarenakan perhatian pemerintah dalam peningkatan pendidikan di daerah Tapal Kuda yang semakin baik sehingga dapat meningkatkan IPM di daerah tersebut. Berdasarkan sisi belanja pemerintah di bidang kesehatan,dapat menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikarenakan apabila warga memiliki tubuh yang sehat pasti dapat meningkatkan mental dan kemampuan intelektual tiap orang, mengarahkan pada hasil pendidikan yang lebih baik. Dari segi ekonomi, faktor pendapatan perkapita yang menggunakan data PDRB perkapita berhubungan dalam peningkatan

SKRIPSI




43

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat yang timbul oleh peningkatan tersebut (Eko,2009 : 37), dalam hal ini pembangunan yang dimaksud salah satunya adalah pembangunan manusia. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan

dia atas, maka kerangka

berfikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Simultan Parsial Belanja di bidang kesehatan Belanja di bidang pendidikan

Pendapatan Perkapita

IPM Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

SKRIPSI



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents