BAB II TINJAUAN PUSTAKA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B.

Ciri Pajak Menurut Erly Suandy (2014), ciri – ciri yang terdapat pada pajak secara garis besar yaitu sebagai berikut : 1.

Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.

2.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3.

Dalam

pembayaran

kontraprestasi

langsung

pajak

tidak

dapat

secara

individual

ditunjukkan yang

adanya

diberikan

oleh

pemerintah. 4.

Pajak dipunggut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .

commit to user

47

48 digilib.uns.ac.id


5.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

6.

Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

7.

C.

pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Fungsi Pajak Siti Resmi (2013) mengemukakan ada 2(dua) fungsi pajak yaitu: 1.

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah

untuk

membiayai

pengeluaran

baik

rutin

maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. 2.

Fungsi Regularend (Pengatur) Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

commit to user



D.

Jenis Pajak Jenis-jenis pajak yang dikenakan dapat digolongkan dalam tiga golongan (Mardiasmo, 2011), antara lain: 1. Menurut gologannya; a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2. Menurut sifatnya; a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 3. Menurut lembaga pemungutannya. a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

E. Sistem Pemunggutan Pajak Menurut Mardiasmo (2011), sistem pemunggutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

commit to user



1.

Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya yaitu : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang epada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri–cirinya yaitu : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

commit to user



F.

Asas Pemungutan Pajak Terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak (Suandy,2013), yaitu : 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tingal) Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh peghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 2. Asas Sumber Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajjak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tingal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperolah penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. 3. Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertemmpat tinggal di Indonesia.

G. Syarat Pemungutan Pajak Agar Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau commit to user



perlawanan (Mardiasmo,2011), maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Pemungutan Pajak Harus Adil Sesuai dengan tujuan, yakni mencapai keadian, undang – undang dan peaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranyaa mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasar Undang – undang Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3. Tidak Menganggu Perekonomian Pemungutan tidak boleh menganggu kelancara kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4. Pemungutan Pajak harus Efisien Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5. Sisem Pemungutan PajakHarus Sederhana

commit to user



Sistem pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H. Surat Setora Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pos. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut: 1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 3. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

commit to user



4. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 6. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 7. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15(lima belas)bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 8. PPh Pasal 22,PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saaat pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. 9. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ,harus disetor dalam jangka waktu 1(satu) hari kerja setelah dilakukaon pemungutan pajak. 10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau Belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. 11. PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industry yang dipungut oleh wajib pajak commit to user



badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak,gas,dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh)bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 12. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10(sepuluh)bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 13. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahua masa PPN disampaikan. 14. PPN atau PPN dan PPnBM yang pmungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintahan atau institusi pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama 7 (tujuh)bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. 15. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 16. PPh Pasal 25 bagi wajib pajak dengan criteria tertentu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporakan beberapa Masa Pajak dalam suatu Surat Pemberitahuan Masa ,harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terahir. 17. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi wajib pajak dengan criteria tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(3b) Undang-Undang KUP commit to user



yang melporakan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

I. Elektronik Billing (e-Billing) Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (Billing system). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali: 1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final commit to user



yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui Bank atau Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents