BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 meliputi: 1. Laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan b. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) 2. Laporan Keuangan , yang terdiri dari: a. Neraca b. Laporan Operasional (LO) c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan d. Laporan Arus Kas (LAK) e. Catatan atas laporan keuangan (CaLK) Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Struktur LP-SAL baik pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya; 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurangkurangnya mencantumkan pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas; b. Investasi jangka pendek; c. Piutang pajak dan bukan pajak; d. Persediaan; e. Investasi jangka panjang; f. Aset tetap;
g. Kewajiban jangka pendek; h. Kewajiban jangka panjang; i. Ekuitas dana Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasiona, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah; b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yakni menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan, mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2004) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Publik. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). DPRD selaku wakil rakyat yang diserahi untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, wajib memberikan penilaian atas laporan keuangan yang disampaikan kepala daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, tentunya untuk menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap standar akuntansi, penilaian terhadap tingkat ekonomi dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja organisasi. Sementara itu untuk menilai kinerja organisasional, DPRD memerlukan informasi tambahan yang dapat digali dari laporan kinerja kebijakan, program dan kegiatan, serta informasi yang digali langsung dari masyarakat, mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan, program/kegiatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan itu dapat diketahui dari tingkat kepuasannya. Dalam hal masyarakat merasakan puas terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, berarti mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut telah mampu memecahkan permasalahannya, demikian pula sebaliknya, ketidakpuasan masyarakat atas pelaksanaan suatu kebijakan, menggambarkan tingkat kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan, atau disebabkan oleh kebijakannya sendiri yang salam.
Atas dasar informasi yang lengkap sebagaimana diuraikan di atas, DPRD memberikan rekomendasi atas perbaikan kinerja manajerial dan kinerja organisasional di masa yang akan datang. Rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah, harus dimonitor terus perkembangannya, sehingga temuan-temuan pemeriksaan, dan ketidakefektifan suatu kebijakan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan satu (1) tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut. Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun angggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan. 2.1.2. Teori Keagenan (Agency Theory) Mengacu pada teori agensi (agency theory), laporan keuangan pemerintah daerah
mempunyai
kewajiban
untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kepada pihak berkepentingan yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah
yang
bertindak
sebagai
agen
mempunyai
kewajiban
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (agency relationship). 2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusankeputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut. a) Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai.
b) Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. c) Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap. d) Keandalan (reliable), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya
sebagai
penyajian
yang
tulus
dan
jujur
(faithful
representation). e) Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. f) Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. g) Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Prinsip-prinsip pengelolaan daerah menurut Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17 adalah: Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Taat adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman padaperaturan perundang-undangan,
Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target
yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil, Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yangluas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dankewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka diterbitkanlah PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP digunakan sebagai suatu standar dan prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem ini harus ditaati dan digunakan oleh semua badan dan lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Pergantian sistem pencatatan akuntansi yang berawal dengan basis kas sampai dengan basis akrual sekarang memerlukan proses yang cukup panjang. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasi akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah harus menggunakan sistem pencatatan berbasis akrual tahun 2015. Banyak hambatan yang muncul terkait dengan kebijakan baru ini.
2.1.5 Standar Akuntansi Berbasis Akrual Basis Akrual menurut PSAP Nomor 01 adalah “basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau atau setara kas diterima atau dibayar.” Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sIstem akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU Nomor 17
Tahun
2003
yang
mengamatkan
bahwa
bentuk
dan
isi
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tantangan baru yang
muncul dari penetapan basis akrual ini
membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan system akuntansi pemerintah an berbasis akrual ini secara lebih detail agar dapat berjalan dengan baik.
Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam unsur laporan keuangan yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan di pemerintah, jika dibandingkan antara PP 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.1 Perbedaan PP 71 Tahun 2010 dan PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 71 Tahun 2010 1. Laporan keuangan pokok, yang
3. Laporan pelaksanaan anggaran yang
terdiri dari:
terdiri dari:
a.
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) b.
Laporan Arus Kas (LAK);
(LRA); dan b.
Laporan Perubahan Sisa Anggaran
dan c.
Lebih (SAL) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
4. Laporan Keuangan , yang terdiri dari: a. Neraca b. Laporan Operasional (LO) c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan d. Laporan Arus Kas (LAK) e. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
Catatan :
Catatan :
Entitas pelaporan diperkenankan
Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan
menyajikan laporan kinerja
lain dan/atau elemen informasi akuntansi
keuangan dan laporan perubahan
yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan
ekuitas.
perundang-undangan.
2.1.6 Akuntabilitas Pemerintah dituntut tidak hanya menyajikan laporan keuangan namun diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik. Komponen akuntabilitas dalam suatu laporan sangatlah penting. Akuntabilitas pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas juga menentukan tingkat kepercayaan pihakpihak yang menilai laporan keuangan tersebut, seperti donor, investor, dan kreditor (Mardiasmo, 2006). Informasi yang diperoleh melalui suatu laporan keuangaan pemerintah dapat berupa informasi-informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil kegiatan atau kinerja pemerintah. Menilai dan membandingkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan pemerintah antara realisasi dengan yang direncanakan/dianggarkan
dapat
membantu
penentuan
tingkat
kepatuhan
pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan serta dapat membantu mengevaluasi pengelolaan keuangan pemerintah dengan prinsip value for money (efektivitas dan efisiensi). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik
tersebut
telah
dibelanjakan
secara
ekonomis,
efisien
dan
efektif.Akuntabilitas dapat dicapai dengan menerapkan konsep ekonomis, efisien dan efektif. Ketiga unsur tersebut berkaitan dengan bagaimana pemerintah memanfaatkan, menggunakan dan membelanjakan uang dari berbagai sumber untuk mendukung operasional pemerintah Mardiasmo, 2006).
Ekonomis berfokus pada penekanan biaya serendah-rendahnya untuk pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Pemerintah akan dituntut untuk tidak melakukan
pemborosan
dana
anggaran.
Pemerintah
diharapkan
dapat
memaanfaatkan dana yang ada dengan tepat sasaran untuk tujuan pembangunan nasional. Efisien berfokus pada membandingkan antara masukan dengan keluaran. Bagaimana
dengan
input
nilai
(dana)
yang
serendah-rendahnya
dapat
menghasilkan output yang maksimal. Pemerintah dituntut untuk dapat dengan bijaksana mengalokasiakan setiap dan yang dimilikinya. Efektivitas berfokus pada membandingkan antara output yang dihasilkan dengan dampak (outcome) dari suatu aktivitas. Outcome memiliki tingkatan yang lebih besar dibandingkan output. Hal ini karena output hanya menilai hasil sedangkan outcome menilai pengaruh/dampak terhadap suatu aktivitas. Salah satu bentuk nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 2.1.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. SDM yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik pula. Sementara SDM yang kurang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang kurang baik pula.
Evicahyani (2013) menjelaskan SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau dari disiplin ilmu akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang berkompeten dalam menyusun dan menghasilkan laporan Keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas diperlukan atau dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi
keuangan
Pemerintah
Daerah
serta
organisasional
tentang
pemerintahan. Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. 2.1.8 Sistem Pengendalian Intern PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Ada lima komponen pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pengawasan Pemantauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2
menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah situs resmi BPK dikatakan bahwa sistem pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang positif juga terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan ini juga terlihat dalam PP No. 60 Tahun 2008 terkait tujuan SPIP. Namun yang menjadi masalah peserta yang mengikuti pelatihan terkait SPIP di daerah terus menerus mengalami penurunan. Dalam berita di sebuah surat kabar dikatakan bahwa penurunan opini yang diterima pemko Medan juga salah satu disebabkan oleh masih buruknya sistem pengendalian intern.
2.2 Review Penelitian Terdahulu Table 2.2 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti
Judul Penelitian
Variabel
Hasil Penelitian
Penelitian Azlim Darwanis (2012)
Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh
Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Informasi Keuangan Daerah
Bambang Pengaruh Pamungkas (2012) Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan terhadap kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penerapan Akuntansi Publik, Kualitas Peraturan Perundangan, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Dyah Puri Suristiani (2015)
Analisi FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern
Baik secara parsial dan simultan penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan daerah Penerapan Akuntansi Publik dan kualitas peraturan perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan, pemanfaatan
Dewi Andini (2015)
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan
Dianne Natalia Christanti (2015)
Pengaruh Standar Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi
Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan
Niken Nur Anjani (2014)
Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Laporan
sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan Komptensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Baik secara parsial dan simultan Standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Baik secara parsial dan simultan
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Sensus Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)
Keuangan Pemerintah Daerah
Sagung Inten Evicahyani (2013)
Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Siti Masita (2015)
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan
Tantriani Sukmaningrum (2012)
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan
akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan siginikan terhadap kualitas laporan keuangan Semakin baik SDM maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik begitu juga sebaliknya
Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)
Keuangan serta Faktor Eksternal sebagai Variabel Moderating
Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. (1984)
Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure
Administrative Powers dan Management Incentive
Ijeoma, N. B. (2014)
The Impact Of International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) On Reliability, Credibility And Integrity Of Financial Reporting In State Government Administration In Nigeria
International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) On Reliability, Credibility And Integrity Of Financial Reporting
pemerintah daerah, SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan Administrative Powers dan Management Incentive Memberi Pengaruh terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah IPSAS Dapat Menambah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Nigeria
