BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Teori Stakeholders Perilaku ekonomi dan moral perusahaan dibentuk oleh tindakan manajernya. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban manajer kepada stakeholder perusahaan. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan semua transaksi dan kejadian yang telah dilakukan dan dialaminya selama satu periode tertentu. Manajer harus mengungkapkan semua informasi dan tidak boleh menyembunyikan informasi tertentu sebab informasi ini akan digunakan stakeholder perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomis.1 Pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang timbul dikemudian hari sebagai akibat kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dasar dari teori stakeholders menjelaskan perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan 1

H. Sri Sulistyanto, “Manajemen Laba Teori dan Model Empiris”, (Jakarta: Grasindo, 2010),

hlm. 151.

15

16

perusahaannya saja melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, shareholders, serta masyarakat sekitar.2 Teori ini merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan sosial. Teori ini mendeskripikan faktor Islamic Social Reporting (ISR) dalam penelitian ini. Teori stakeholders menyatakan bahwa operasi perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak lain seperti masyarakat. Diharapkan melalui teori ini, pihak manajemen perusahaan akan memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. 2. Teori Legitimasi Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Teori legitimasi penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh norma-norma, nilai-nilai, dan peraturan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.3 Dalam teori legitimasi, dinyatakan bahwa suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan segala aktivitasya jika itu memang yang diharapkan oleh komunitas untuk menjamin operasi perusahaan berada dalam batas dan norma 2

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, “Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik”, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2008), hlm. 345. 3 Nor Hadi, ”Corporate Sosial Responsibility”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),, hlm. 87.

17

yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat diartikan sebagai alat bagi perusahaan untuk berperilaku dalam koridor-koridor yang secara sosial dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat.4 Legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wacana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Persepsi umum legitimasi atau asumsi yang menjelaskan bahkan tindakan entitas adalah sesuatu yang diharapkan, pantas, dan berkesesuaian dengan sistem norma, nilai, dan keyakinan, definisi yang dibangun didalam masyarakat. Sehingga jika perusahaan telah bertindak bertentangan dengan hal-hal yang diharapkan, pantas, dan berkesesuaian dengan sistem sosial masyarakatnya maka perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya. 5 Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Dalam penelitian ini, teori legitimasi dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan faktor Dewan

4

Rani Widyasari Eko Putri, “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility”, Jurnal Ekonomi, (Universitas Brawijaya), hlm. 23. 5 Lindrianasari,”CEO Dunia, Suatu Bukti Pentingnya Informasi Akuntansi Dalam Isu Pergantian CEO”, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 34.

18

Komisaris,

Dewan

Pengawas

Syariah

dan

Profitabilitas

dengan

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Keterkaitan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dapat mendorong manajemen, selaku pelaksana operasi perusahaan untuk mengungkapkan Islamic Social Reporting (ISR) agar regulasi Bank Indonesia terpenuhi serta menjalankan fungsi bank syariah yang turut mengupayakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Sementara keterkaitan faktor profitabilitas dengan pengungkapan Islamic social reporting berdasarkan teori legitimasi dapat dijelaskan melalui nilai profitabilitas yang tinggi, perusahaan dapat mempunyai peluang untuk membentuk suatu kontrak sosial dengan masyarakat yakni dengan melaksanakan dan melaporkan segala kegiatan CSR dalam sebuah pengungkapan CSR sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan legitimasi atau reaksi positif bagi perusahaan sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik 3. Teori Agensi Teori Agensi menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Agen yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen suatu perusahaan, sedangkan untuk prinsipal adalah pemilik perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa. Pemegang saham merupakan prinsipal dan CEO

19

adalah agen mereka. Salah satu elemen kunci dari teori keagenan adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Teori keagenan mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan.6 Konflik dapat disebabkan karena agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal sehingga hal ini dapat memicu timbulnya biaya keagenan. Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor sedangkan agen adalah orang yang diberi kuasa oleh prinsipal yaitu manajemen yang mengelola perusahaan.7 Teori

ini

berhubungan

dengan

faktor

yang

mempengaruhi

pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang cukup penting untuk meminimalisasi terjadinya agency problem antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu melakukan pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajer.

6 7

Indra Bastian, “Pendidikan Akuntansi”, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), hlm.123. Indra Surya ,”Penerapan Good Corporate Governance”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.65.

20

B. Good Corporate Governance 1. Pengertian Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders), yaitu seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.8 Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memeperhatikan kepentigan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Cadbury Committee mengatakan bahwa good corporate governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.9 Menurut Indra Surya good corporate governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, dan sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur 8

Abdullah, Mal An, 2010, “Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 35. 9 Desy Komalasari dan Yane Devi Anna, “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perbankan yang Listing di BEI”, Jurnal, (Institut Manajemen Telkom, 2012), hlm. 5.

21

organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder.10 Dalam bukunya, Kuat11 menyatakan Good Corporate Governance, merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu : a. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya b. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. 2. Implementasi GCG Dalam PBI No. 11/33/2009 dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan

10

Indra Surya, ”Penerapan Good Corporate… hlm. 25. Kuat Ismanto,“Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 262. 11

22

usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut12: a. Keterbukaan (transparency) adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi

yang material

dan

relevan,

serta

keterbukaan

dalam

melaksanakan proses keputusan. b. Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. c. Pertanggung jawaban (responsibility) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. d. Professional (professional) adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen)

serta

memiliki

komitmen

yang

tinggi

untuk

mengembangkan bank syariah e. Kewajaran (fairness) adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12

Indra Surya, “Penerapan Good Corporate… hlm. 45

23

Dalam perbankan syariah, persoalan governance berbeda dengan governance dalam bank konvensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk mentaati seperangkat peraturan dari hukum syariat Islam yang harus berorientasi pada nilai serta mengembangkan kewajaran dan keadilan dengan memperhatikan seluruh stakeholder perusahaan yang diawasi Dewan Pengawas Syariah dan control internal yang mendukungnya.13 Corporate governance dalam islam bukanlah hal yang asing. Prinsip corporate governance seperti tanggung jawab, transparansi, independensi, keadilan, disiplin, professional, kepedulian adalah nilai yang sudah terintegrasi dengan akhlak Islam dan seorang muslim dalam aktivitasnya. Pemenuhan prinsip syariah merupakan elemen vital konteks corporate governance dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep corporate governance yang lebih luas dari corporate governance konvensional. Dalam Islam kepentingan utama adalah pertanggungjawaban karena merupakan segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukannya.14 Seperti Firman Allah dalam Surat AL-Mudatsir Ayat 38, yang artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.(Q.S.Al-Mudatsir 38). 13

Dwi S. Yunita E, Corporate Governance Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11 No.01, 2012, hlm. 16. 14 M Umar Chapra, “Islam dan Tantangan Ekonomi Cetakan Kedua”, (Surabaya : Risalah Gusti), hlm. 217.

24

Dengan itu, pesan yang disampaikan dalam surat tersebut, bahwa segala sesuatu yang diperbuat baik perseorangan maupun sebuah institusi akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan supaya tidak semena mena dalam melakukan suatu perbuatan, apalagi menyangkut kepentingan berbagai pihak. Good corporate governance yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. Semua variabel tersebut akan diteliti terhadap pengungkapan Islamic social reporting. 1) Dewan Komisaris Dewan komisaris merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam mekanisme corporate governance. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi dengan sebaik-baiknya.15 Terdapat dua sistem manajemen yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yaitu : a) Sistem Satu Tingkat (One Tier System) Sistem ini berasal dari sistem hukum anglo saxon, dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada 15

Susi Susanti, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Resposibility Pada Perusahaan Cosmetics and Household”, Jurnal Fakultas Ekonomi (Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2013), hlm.10.

25

umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan paruh

waktu

(non

direktur

eksekutif).

Negara-negara

yang

menganut One Tier System adalah Amerika Serikat dan Inggris. b) Sistem Dua Tingkat (Two Tier System) Sistem ini berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan komisaris terutama bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara yang menganut system ini adalah Jerman, Jepang, Belanda, dan termasuk Indonesia.16 Fungsi dan peran dewan komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan yaitu direksi. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam pengungkapan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial.

16

Amirul Khorudin, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting”, Skripsi, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm.39.

26

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, namun tidak ada ketentuan untuk batas maksimumnya.17 Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.18 Semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan maka semakin mudah untuk mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Serta banyak memberikan kontribusi dan saran kepada pihak manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya yang lebih luas. 2) Dewan Pengawas Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal 17

Amirul Khorudin, “Pengaruh Good Corporate Governance…hlm.41. Gugik Indra Wibawa, “Pengaruh Elemen Good Corporate Governance terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility”, Jurnal Ekonomi, (Semarang : Universitas Dian Nuswantoro, 2012), hlm.7. 18

27

syariah di bank syariah. Di luar negeri DPS disebut juga sebagai Sharia Supervisoy Board (SSB), atau Sharia Committee, atau Sharia Council, dan sebagainya. Ketentuan mengenai jumlah keanggotaannya berbeda-beda untuk setiap Negara, akan tetapi mengenai fungsi dan tugasnya sama.19 Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah merupakan pembeda dari perbankan konvensional. Kesyariahan sebuah perbankan syariah terletak pada pundak mereka. Fungsi dan peran dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah adalah : a) Mengawasi jalannya lembaga syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. b) Dewan syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan syariah. c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru. d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta’lim, pengajian-pengajian,

19

75

Wirdyaningsih, “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.

28

maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan masyarakat.20 Posisi Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi di perbankan syariah setara dengan dewan komisaris. Di Indonesia DPS bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia. Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting dalam proses pengawasan di bank syariah. DPS mempunyai peran dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah, antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah yang bisa diakui sebagai bentuk ISR perusahaan.21 Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.22 Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat Islam sehingga DPS dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic social reporting bank syariah. 3) Kepemilikan Institusional

20

Kuat Ismanto, ,“Manajemen Syariah Implementasi TQM… hlm. 116. Charles Chariri, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah di Asia”, Jurnal Fakultas Ekonomi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hlm : 6. 22 Amirul Khorudin, “Pengaruh Good Corporate Governance…hlm.59. 21

29

Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual atau campuran keduanya dengan proporsi tertentu. Investor institusional memiliki kelibihan tertentu dibandingkan investor individual, diantaranya a) Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk mendapatkan informasi. b) Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi. c) Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas terjadi dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan institusi lain. Dalam teori agensi dijelaskan akan muncul konflik antara pemegang saham dan manajer karena perbedaan kepentingan. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer.23 Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan

23

Ratna Aditya Ningrum, “Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusonal, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting”, Jurnal Fakultas Ekonomi, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 3.

30

menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kepemilikan institusional menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi-institusi lainnya.24

4) Profitabilitas Salah satu faktor yang disinyalir dapat mempengaruhi luas dari pengungkapan CSR adalah profitabilitas. Secara umum profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan (profit) dalam kurun waktu periode tertentu.

24

Ricky Ivan Anggono dan Jesica Handoko,“Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.Jurnal Akuntansi, (Semarang : Universitas Dian Nuswantoro, 2009), hlm. 73.

31

Menurut Belkoui dan Karpik dalam Ahmad Nurkhin, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba.25 Pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan erat dengan profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat diihat dari perusahaan-perusahaan yang menjalankan dan mengungkapkan aktivitas CSR. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan dan mengungkapkan aktivitas CSR dengan baik dapat meningkatkan reputasinya serta dapat mengurangi biaya atas kemungkinan tuntutan atau protes yang akan terjadi, sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.26 Terdapat

beberapa

ukuran

untuk

menentukan

profitabilitas

perusahaan, yaitu : return of equity, return on assets, earning per share, net profit dan operating ratio. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio dengan proksi return on equity (ROE). ROE dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan

25

Akhamd Nurkhin,“Corporate Governance dan profitabilitas Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, Jurnal Ekonomi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 9. 26 Rani Widyasari Eko Putri, “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan… hlm. 12.

32

kemampuan profitabilitas perusahaan.27 Pengukuran ROE dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

C. Islamic Social Reporting Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga financial intermediary baik itu bagi individu maupun bagi institusi.28 Dalam

Islam

konsep

Corporate

Social

Responsibility

(CSR).

menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur’an dan sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah

27

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin,”Pasar Modal di Indonesia”,(Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.158. 28 Erdhina Putri Riyanti, “Perbandingan Indeks Pelaporan Sosial Keislaman Antar Bank Umum Syariah di Indonesia”, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 28.

33

menerapkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan syariah Islam.29 Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu bentuk pelaporan sukarela bagi perusahaan mengingat perkembangan dan laju perekonomian bangsa Indonesia yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang didirikan, baik perusahaan nasional yang modalnya dari negara, perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, perusahaan gabungan antara pihak swasta nasional dengan negara manapun. Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah Islamic Social Reporting (ISR). Salah satu cara menilai pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan Indeks Islamic Social Reporting (ISR). Islamic Social Reporting (ISR) yang menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan.30 Indeks ISR mengungkapkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti zakat, status kepatuhan syariah, dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh,

29

Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, “Islam dan Tanggung Jawab Sosial Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks”, Jurnal Fakultas Ekonomi, (Purwokerto : Universitas Jendral Sudirman, 2010), hlm. 4 30 Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, “Islam dan Tanggung Jawab Sosial… hlm. 5.

34

waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadatan di lingkungan perusahaan. Terdapat enam tema dalam Indeks ISR : 1. Pendanaan dan Investasi 2. Produk dan Jasa 3. Tenaga Kerja atau Karyawan 4. Sosial 5. Lingkungan Hidup 6. Tata Kelola Perusahaan Tabel 2.1 Item Islamic Social Reportiing Item of Disclosure 1.

Pendanaan dan Investasi (Finance and Investment)

1.

Kegiatan yang mengandung Riba

2.

Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan (gharar)

3.

Zakat (jumlahnya dan penerima zakatnya)

4.

Kebijakan atas pembayaran tertunda dan penghapusan piutang tak tertagih

5.

Current value balance sheet

6.

Value added statement

2.

Produk dan Jasa (Product and Service)

7.

Status halal atau syariah dalam produk

8.

Pengembangan produk

9.

Peningkatan pelayanan

35

10. Keluhan pelanggan/kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku 3.

Karyawan (Employee)

11. Karakteristik pekerjaan 12. Pendidikan dan pelatihan 13. Kesempatan yang sama 14. Kesehatan dan keselamatan kerja 15. Lingkungan kerja 16. Perekrutan khusus 4. Sosial (Community Involvement) 17. Pemberian Donasi (Sodaqoh) 18. Wakaf 19. Pinjaman untuk kebaikan (Qardh Hassan) 20. Sukarelawan dari kalangan karyawan 21. Pendidikan 22. Bantuan kesehatan 23. Pemberdayaan ekonomi 24. Kepedulian terhadap anak yatim piatu 25. Pembangunan atau renovasi masjid 26. Kegiatan kepemudaan 27. Kegiatan sosial lainnya (pemberian buku, mudik bbareng, dan lain-lain) 28. Menyokong kegiatan sosial kemasyarakatan/kesehatan/olahraga 5.

Lingkungan hidup (Environment)

29. Kampanye go green 30. Konservasi lingkungan 31. Perlindungan terhadap flora dan fauna liar atau terancam punah 32. Polusi

36

33. Perbaikan dan pembuatan sarana umum 34. Audit lingkungan 35. Kebijakan manajemen lingkungan 6.

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

36. Profil dan strategi organisasi 37. Struktur organisasi 38. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 39. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 40. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 41. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 42. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 43. Penanganan benturan kepentingan 44. Penerapan fungsi kepatuhan bank 45. Penerapan fungsi audit intern 46. Penerapan fungsi audit ekstern 47. Batas maksimum penyaluran dana 48. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 49. Kebijakan anti pencucian uang dan praktik menyimpang lainnya 50. Etika perusahaan Sumber : Fauziyah31 Pengecekan dan perhitungan ISR menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item ISR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan 31

Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho Jayanto, “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks”, Jurnal Akuntansi, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm.16

37

untuk

memperoleh keseluruhan skor untuk

setiap perusahaan.

Untuk

mendapatkan indeks ISR, total skor untuk setiap perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan dari perusahaan tersebut.32 Rumus penghitingan ISR adalah

Keterangan : ISRDIj

= Islamic Social Reporting Disclosure Indeks perusahaan j

Nj

= Jumlah item yang diungkap oleh perusahaan j

Xij

= Dummy variabel : 1 = jika item i diungkapkan, 0 jika item i tidak diungkapkan

D. Penelitian Terdahulu Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian-penelitan terdahulu yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitianpenelitian nterdahulu tersebut, sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan Amirul33, yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Hasil dari penelitian ini

32

Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho Jayanto, “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial….hlm.15 33 Amirul Khoirudin, “Pengaruh Good Corporate… hlm. 8.

38

menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan Dian34, yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan instutisional, dan kepemilikan asing. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan asing berpengaruh terhadap CSR. Sementara ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Priyesta35, yang menggunakan proksi tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, leverage, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan politik dan pemerintah, penduduk muslim, leverage, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan Septi36, yang menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ISR.

34

Dian Putri Pamungkas, “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Industri Pertambangan dan Penggalian”, Jurnal, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2011), hlm. 12-13. 35 Priyesta Rizkiningsih, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Report Pada Bank Syariah Indonesia Malaysia dan Negara-Negara Gulf Cooperation Council”, Skripsi Program Sarjana Fak.Ekonomi, (Depok : Univesitas Indonesia, 2012), hlm. 63. 36 Septi Widiawati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat Pada Daftar Efek Syariah”, Skripsi Program Sarjana Fak.Ekonomi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 95.

39

Penelitian yang dilakukan Charles37, yang menggunakan variabel keberadaan dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit terbukti berpengaruh, sedangkan komposisi dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan Intan38, yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, kualitaas auditor, dan profitabilitas. Hasil penelitian ini ukuran dewan komsaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif, sementara komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting. 37

Charles Chariri, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance… hlm. 13. Intan Gestari, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Fak.Ekonomi, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm. 16. 38

40

Penelitian yang dilakukan Aldehita39, yang menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. Penelitian yang dilakukan Amalia dan I Made40, yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutisional, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan Yasmin41, yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh, sementara ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR. Berdasarkan pada uraian diatas, maka posisi penelitian ini diantara serangkaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

39

Aldehita Purnasanti Maulida, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Report (ISR) di Jakarta Islamic Index”, Jurnal Fak.Ekonomi, (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 13 40 Amalia Ramadhaningsih dan Imade Karya Utama, “Pengaruh Indikator Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Property di BEI”, Jurnal Fakultas Ekonomi, (Semarang : Universitas Udayana, 2013), hlm : 13. 41 Yasmin Umar Assegaaf, “Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Islami”, Jurnal, (Semarang : Unissula,2012), hlm : 1

41

1. Menindaklanjuti penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility, tetapi masih mengacu pada indeks GRI, pada penelitian ini corporate social responsibility menggunakan indeks ISR yaitu Islamic social reporting. 2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa hal. Pertama, pada penelitian sebelumnya good corporate governance diproksikan ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah. Pada penelitian ini good corporate governance diproksikan dengan ukuran dewan komisaris ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan profitabilitas. Kedua, pada periode penelitian penelitian sebelumnya menggunakan periode 2010-2011, sedangkan dalam penelitian ini menggu nakan periode 2012-2014. Dengan menggunakan periode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian akan lebih mencerminkan keadaan sekarang ini.

42

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu No

Nama Peneliti

Judul

Variabel

Alat Uji Analisis

Hasil Penelitian

Perbedaan

(Tahun) 1.

2.

Amirul Khoirudin (2013)

Dian Putri Pamungkas (2011)

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah

Variable dependen : Islamic Social Reporting

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Industri Pertambangan dan Penggalian

Variabel dependen: Corporate Social Responsibility

Regresi OLS

Variabel independen : ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah

Variabel independen: ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan instutisional, dan kepemilikan asing

Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh.

Variabel independen tidak terdapat variabel kepemilikan institusional dan profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan asing berpengaruh terhadap CSR.

Variabel dependen Islamic Social Reporting

Periode penelitian 2012-2014

Variabel independen tidak terdapat variabel ukuran dewan pengawas syariah dan profitabilitas Objek penelitian perbankan syariah di

43

Indonesia Periode penelitian 2012-2014 3.

Priyesta Rizkiningsih

Faktor-Faktor yang Memepengaruhi

Variabel dependen : Islamic social report.

(2012)

Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia dan negara-negara

Variabel independent : Tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, leverage, dan profitabilitas.

Gulf Cooperation Council. 4.

5.

Septi Widiawati (2012)

Charles Chariri

Regresi OLS

Tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, leverage, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Variabel independen tidak terdapat variabel ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional Objek penelitian perbankan syariah di Indonesia Periode penelitian 2012-2014

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting PerusahaanPerusahaan yang Terdapat pada Daftar Efek Syariah.

Variabel dependen : ISR

Pengaruh Islamic Corporate

Variabel dependen : CSR

Variabel independen : ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank

Regresi Linier Berganda

Ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap ISR

Variabel independen tidak terdapat variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan instituisoanal Periode penelitian 2012-2014

Regresi Linier

Variabel karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran

Variabel dependen Islamic Social

44

(2012)

6.

Intan Gestari (2013)

Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah di Asia

Pengaruh Good Corporate Governance dan profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Report pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berganda Variabel independen : Karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, komite audit, komposisi komite audit independent, frekuensi rapat komite audit, profitabilitas

dewan komisaris, dan rapat komite audit berpengaruh positif terhadap CSR

Variabel dependen : ISR

Hasil penelitian ini ukuran dewan komsaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap islamic social reporting

Variabel independen : Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran dps, frekuensi rapat dps, kualitas auditor, profitabilitas

Regresi Linier Berganda

Reporting Variabel independen tidak terdapat variabel kepemilikan institusional Objek penelitian perbankan syariah di Indonesia Periode penelitian 2012-2014 Variabel independen tidak terdapat variabel kepemilikan institusional Periode penelitian 2012-2014

45

7.

Aldehita Purnasnati Maulida (2012)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Report di JII

Variabel dependen : ISR Variabel independen : ukuran perusahaan, profitabilitas dan kinerja lingkungan.

Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap islamic social reporting.

Variabel independen tidak terdapat variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional Objek penelitian perbankan syariah di Indonesia Periode penelitian 2012-2014

8.

Amalia Ramadhaning sih dan I Made Karya Utama (2013)

Pengaruh Indikator Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Property di BEI

Variabel dependen : CSR Variabel independen : ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutisional, dan profitabilitas

Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh, sedangkan kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

Variabel dependen Islamic Social Reporting Variabel independen tidak terdapat variabel ukuran dewan pengawas syariah Objek penelitian perbankan syariah di Indonesia Periode penelitian 2012-2014

46

9.

Yasmin Umar Assegaaf (2012)

Corporate Governance dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Islami

Variabel dependen : ISR Variabel independen : variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial

Regresi Linier Berganda

Hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh, sementara ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR.

Variabel independen tidak terdapat variabel kepemlikan institusional, profitabilitas Periode penelitian 2012-2014

E. Kerangka Berpikir Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebuah model untuk penelitian ini nampak pada gambar 2.1. Model tersebut terdiri dari variabel independen diantaranya Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas (ROE) serta satu variabel dependen yaitu pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Ukuran Dewan Komisaris (X1)

Ukuran Dewan Pengawas Syariah Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)

(X2)

(Y)

Kepemilikan Institusional (X3)

Profitabilitas (ROE) (X4)

15

48

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Pengembangan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kerangka pemikiran di atas menggambarkan pengaruh antara variabel independen (X), yaitu Ukuran Dewan Komisaris (X1), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X2), Kepemilikan Institusional (X3), dan Profitabilitas (X4) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pengungkapan Islamic Social Reporting. 1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Islamic Social Reporting Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perseroan. Yang berperan melakukan pengawasan baik secara umum atau secara khusus serta juga memberikan nasihat kepada manajer dalam menjalankan perseroan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Charles42 dan Intan43, hasil dari penelitiannya menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh

42 43

Charles Chairi, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance… hlm. 12. Intan Gestari, “Pengaruh Good Corporate Governance… hlm. 16.

49

positif terhadap ISR. Hasil berbeda diperoleh Dian44 dan Dewi45, hasil dari penelitiannya menunjukkan untuk ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ISR. 2. Hubungan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Islamic Social Reporting Tidak hanya dewan komisaris, dewan pengawas syariah juga memegang peranan penting dalam proses pengawasan. DPS mempunyai peran pengawasan dalam perbankan syariah. Hal ini karena DPS mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Semakin banyak jumlah DPS dapat meningkatkan level pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai syariat Islam sehingga karakteristik DPS dapat mempengaruhi pengungkapan CSR bank syariah. Pada penelitian Charles46, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Lain halnya penelitian dari Intan47, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap ISR.

44

Dian Putri Pamungkas, “Pengaruh Good Corporate Governance… hlm. 21. Dewi Yulfaida, “Pengaruh Size, Profitabilitas, Profile, Leverage, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur di BEI, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 6. 46 Charles Chariri, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance… 47 Intan Gestari, “Pengaruh Good Corporate Governance… 45

50

3. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Islamic Social Reporting Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Prinsip GCG untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga otomatis pihak terseut menuntut perusahaan untuk melakukan

pengungkapan

secara

transparan,

sehingga

kepemilikan

institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Hal ini diasumsikan kepemilikan institusional dapat menuntut perusahaan

untuk

meningkatkan

pengungkapan

CSR,

yang

berarti

kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Pada penelitian yang dilakukan Amalia dan Imade48 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 4. Hubungan Profitabilitas terhadap Islamic Social Reporting Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Penelitian Septi49 dan Aldehita50, ketiganya menunjukkan hasil yang serupa bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

48

Amalia Ramadhaningsih dan Imade Karya Utama, “Pengaruh Indikator Good Corporate Governance… hlm. 13 49 Septi Widiawati, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan yang Terdaftar pada Daftar Efek Syariah”, Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 5. 50 Aldehita Purnasanti Maulida, Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social…

51

Sementara Charles51 dan Tria52, menunjukkan hasil berbeda bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. F. Hipotesis Hipotesis

adalah

kesimpulan

sementara

yang

harus

dibuktikan

kebenarannya atau dapat dikatakan proporsi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : H01:

Ukuran

Dewan

Komisaris

tidak

berpengaruh

positif

terhadap

pengungkapan Islamic Social Reporting Ha1:

Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

H02:

Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

Ha2:

Ukuran

Dewan

Pengawas

Syariah

berpengaruh

positif

terhadap

pengungkapan Islamic Social Reporting

51

Charles Chariri, “Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance… hlm. 13. Tria Karina Putri, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social reporing Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia”,Skripsi, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 7. 52

52

H03:

Kepemilikan

Institusional

tidak

berpengaruh

positif

terhadap

pengungkapan Islamic Social Reporting Ha3:

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

H04:

Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

Ha4:

Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting

H05:

Ukuran

Dewan

Komisaris,

Ukuran

Dewan

Pengawas

Syariah,

Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting Ha5:

Ukuran

Dewan

Komisaris,

Ukuran

Dewan

Pengawas

Syariah,

Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting