BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Profesi Akuntan Publik Akuntan publik adalah profesi yang dihadapkan pada suatu lingkungan
yang benar-benar baru. Kondisi lingkungan ini akan terus berubah yang mau tidak mau harus dihadapi. Dengan keadaan ini profesi akuntan publik akan terus hidup sesuai dengan seleksi alam, yaitu apabila profesi ini dapat mengimbangi perubahan keadaan yang sangat drastis, profesi ini akan bertahan. Saat ini profesi akuntan publik memang banyak dipertanyakan banyak pihak, apalagi setelah krisis ekonomi melanda indonesia. Hal yang paling tidak mengenakan adalah adanya tudingan dari berbagai kalangan bahwa yang menyebabkan krisis ekonomi ini adalah profesi akuntan publik. Dengan kata lain, akuntan publik adalah orang yang paling bertanggung jawab sehingga terjadinya krisis ekonomi ini. Ada beberapa alasan mengapa mereka menuding akuntan publik, antara lain: 1. Akuntan publik hanya melakukan audit berdasarkan bukti formal bukan bukti materiil, sehingga praktik mark up tidak dapat ditemukan atau diprediksi selama proses audit berlangsung. 2. Opini yang diberikan akuntan publik sehingga bukti banyaknya perusahaan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian beberapa bulan kejadian dari tanggal laporan audit perusahaan yang bersangkutan jatuh bangkrut atau pailit. Beberapa argumentasi telah ditemukan menanggapi hal itu, mulai dari argumentasi yang menyatakan bahwa “Audit kami telah sesuai dengan SPAP” sampai dengan argumentasi yang menyatakan bahwa: “Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan sesuai dengan surat representasi manajemen yang telah diberikan kepada kami”. Namun inti permasalahannya adalah telah hilangnya atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik lokal.
8
9
Selama ini peran dan posisi akuntansi menjadi sasaran kritik masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya, yang menjadi sasaran utama adalah profesi akuntan publik sehubungan dengan keterlibatannya dalam mekanisme pengendalian sosial yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Kritik-kritik tampaknya tidak terhindarkan karena profesi akuntan publik tidak dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya. Posisi para akuntan publik akan selalu berada di ujung tanduk dan akan mencapai titik nadir pada masa depresi serta resesi ekonomi, terutama juga kalau kejadiannya juga dipicu oleh skandal korporasi. Kesadaran mereka akan memuncak pada masa-masa sulit tersebut karena semua telinga akan tertutup bagi para auditor. Penderitaan profesi akuntan publik tampaknya tidak akan pernah berakhir dan akan mereda pada masa kemakmuran. Dengan keadaan ini akuntan publik perlu menunjukkan bahwa dirinya adalah akuntan publik yang profesional. Menurut Abdul Halim (2003;13) arti akuntan publik yang profesional adalah akuntan publik yang selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas dan independensi. Integritas adalah unsur karakter yang paling mendasar bagi pengakuan profesional.
Integritas
merupakan
kualitas
yang
menjadikan
timbulnya
kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan akuntan publik dalam segala hal harus jujur dan terus terang dalam batas kerahasiaan objek pemeriksaan. Objektivitas adalah keyakinan, kualitas yang memberikan nilai jasa bagi auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. Setelah mengetahui dengan jelas apa itu profesionalisme dalam profesi akuntan publik, akuntan publik dan calon akuntan publik perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi tuntutan profesionalisme. Hanya dengan profesionalisme ini, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik lokal akan pulih kembali.
10
Akuntan Publik Sebagai Suatu Profesi Profesi akuntan publik seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Kanaka (1998;24) merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia. Suatu profesi adalah suatu pekerjaan yang ada di masyarakat yang memerlukan syaratsyarat kecakapan dan kewenangan. Untuk menghindari adanya praktik-praktik akuntan publik yang tidak semestinya, pemerintah telah mengatur pemakaian gelar akuntansi dalam UU No. 34 tahun 1954. Undang-undang inilah yang mengatur syarat-syarat kecakapan dan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik. Ada tiga hal yang perlu dicatat dari UU No. 34 tahun 1954 yaitu: 1. Akuntan harus sarjana lulusan fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan. Pertimbangan persamaan ini berada di tangan panitia ahli pertimbangan persamaan akuntan. 2. Akuntan tersebut harus terdaftar dalam register negara yang diselenggarakan oleh departemen keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar akuntansi dari departemen tersebut. 3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan, biro akuntan, atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi hanya diijinkan jika pemimpin kantor atau biro dipegang oleh seseorang atau beberapa orang akuntan. Di samping akuntan harus telah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti yang diatur dalam UU No. 34 tahun 1954 tersebut, standar umum pertama yang mensyaratkan akuntan publik dan pengalaman kerja dalam profesinya merupakan hal yang sangat melengkapi. Oleh karena itu apabila seseorang memasuki profesi akuntan publik, ia harus terlebih dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan dunia usaha dan profesinya. Agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya.
11
Karena dunia usaha selalu mengalami perubahan dan perkembangan, akuntansi yang merupakan penyedia informasi keuangan bagi masyarakat bisnis tidak bisa harus selalu mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Akuntan publik perlu juga mengikuti perubahan dan perkembangan di bidang akuntansi agar dapat menyediakan jasa yang bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Ada beberapa kriteria akuntan publik sebagai suatu profesi, seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan No. 43/KMK/017/1997 tentang jasa akuntan publik, bahwa: 1.
Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.
2.
Kantor akuntan publik, selanjutnya disebut KAP adalah lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk menjalankan pekerjaannya, KAP dapat berbentuk usaha sendiri atau usaha kerja sama.
3.
Akuntan publik menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa audit umum, audit khusus, atestasi, dan review.
4.
Akuntan publik dapat pula menjalankan pekerjaan bebas dalam bidang jasa konsultasi, perpajakan, dan jasa-jasa lain yang ada hubungannya dengan akuntansi.
5.
Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam point 1 akuntan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan up, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan memenuhi syarat-syarat berikut: a. Berdomisili di wilayah Indonesia. b. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI. c. Menjadi anggota IAI. d. Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit
12
Timbul dan Berkembangnya Profesi Akuntan Publik Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;1-3), profesi akuntan publik yang dikenal masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi para pemakai informasi keuangan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang di suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan perusahaan tersebut. Begitu juga jika sebagian besar perusahaan berbadan hukum selain PT yang bersifat terbuka, di negara tersebut jasa audit profesi akuntan publik belum diperlukan oleh masyarakat usaha. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindar dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi terbatas pada para pemimpin perusahaan tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur. Manajemen
perusahaan
memerlukan
jasa
pihak
ketiga
agar
pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak ketiga dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan, bahwa yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang akan diambil oleh mereka. Baik manajemen perusahaan maupun
pihak luar perusahaan yang berkepentingan terhadap
perusahaan memerlukan pihak ketiga yang dapat dipercaya tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak dapat meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen mempunyai kepentingan yang baik kepentingan keuangan maupun kepentingan yang lain.
13
Karena pihak luar memerlukan jasa pihak ketiga untuk menilai keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangannya, keadaan ini memacu timbulnya kebutuhan jasa profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi inilah masyarakat dapat memperoleh penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.
2.2
Pendidikan Akuntan Publik Menurut Bambang Budi Tresno dalam sebuah artikelnya di majalah
Akuntan yang berjudul “Profesi Akuntan Publik: peluang dan tantangan karier di masa depan” (1999;9) persiapan yang diperlukan guna menjawab tantangan yang ada dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jalur. Jalur-jalur tersebut adalah Jalur Pendidikan Formal, Jalur Pendidikan Informal, dan Jalur Profesi. 1. Jalur Pendidikan Formal, dalam Jalur Pendidikan Formal setiap calon akuntan publik dapat dipersiapkan dengan matang. Namun kesuksesan ini tergantung dari pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kampus. Artinya tidak dapat mengandalkan sepenuhnya kurikulum yang ada, lebih dari itu kreativitas dosen sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya. 2. Jalur Pendidikan Informal, sejalan dengan jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Informal dapat dilakukan dalam sebagai penunjang dalam melakukan persiapan untuk menjadi akuntan publik yang siap bersaing pada era globalisasi. Pendidikan Informal antara lain dapat ditempuh dengan cara: kursus bahasa, kursus brevet, mengikuti berbagai seminar. 3. Jalur Profesi, jalur ini ditempuh oleh setiap akuntan publik yang serius akan menggeluti bidang profesinya dan pesertanya minimal telah menempuh sarjana strata satu jurusan akuntansi. Jalur ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: a. Menempuh pendidikan profesi akuntan, program ini merupakan syarat seorang akuntan memperoleh nomor register akuntan negara dan kepadanya diberikan gelar sebutan akuntan, waktu yang dibutuhkan sekitar satu atau dua semester.
14
b. Menempuh ujian sertifikasi akuntan publik, dan kepada akuntan yang lulus SAP diberikan gelar BAP (Bersertifikasi Akuntan Publik) Menurut IAI yang dituangkan dalam buku profesi abad 21, USAP diselenggarakan untuk mengukur kemampuan dan kompetensi seorang akuntan (baik gelar maupun sebagai sebutan) dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan, auditing dan bidang yang terkait dengan itu. Ujian ini merupakan standar kualifikasi akuntan dan sekaligus sebagai saringan bagi yang akan berpraktik sebagai akuntan publik atau bagi yang ingin diakui kemampuannya dalam bidang akuntansi, setara dengan akuntan publik. Ujian sertifikasi sekaligus merupakan bukti yang menunjukkan kemampuan dari seorang akuntan dalam rangka memasuki perdagangan bebas di bidang jasa. Dengan ujian ini para pemegang sertifikat akuntan publik di Indonesia dapat disetarakan dengan pemegang sertifikat sejenis di negara lain, termasuk dari negara maju dan sekaligus dapat menjadi landasan dalam rangka pengakuan timbal balik antar profesi akuntansi di Indonesia dan di negara lain. Untuk dapat mengikuti ujian ini para peserta harus telah memiliki nomor register negara. Saat ini Departemen Pendidikan Nasional telah memberlakukan peraturan baru berdasarkan SK Mendiknas No.179/U/2001 tertanggal 21 November 2001. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa seseorang berhak menggunakan gelar akuntan (sebutan profesi bukan gelar) apabila yang bersangkutan telah lulus dari suatu pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Pendidikan profesi tersebut dapat diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan program S1 baik negeri maupun swasta, sehingga Ujian Negara Akuntansi (UNA) sekarang telah dihapus. Nomor register akuntan hanya akan diberikan oleh Departemen Keuangan kepada mereka yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Akuntansi. Mendengar namanya, timbul kesan bahwa ujian sertifikasi ini hanya penting bagi mereka yang akan memasuki profesi akuntan publik, seperti yang terjadi di negara maju, sebetulnya ujian ini tidak hanya dimaksudkan bagi para akuntan yang akan memasuki profesi akuntan publik, tetapi juga untuk semua
15
akuntan yang ingin memperoleh pengakuan atas kompetensinya dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan, auditing dan bidang lain yang terkait. Dengan mengikuti ujian dan memiliki sertifikat, seorang auditor memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar dan mempunyai kesempatan menjadi partner pada kantor akuntan publik yang bersangkutan, pada kantor akuntan publik lain atau membuka kantor sendiri. Bagi akuntan internal, dosen jurusan akuntansi, akuntansi pemerintahan dan akuntansi pada umumnya, termasuk individu yang baru menyelesaikan pendidikannya, ujian sertifikasi ini merupakan nilai tambah yang sangat berarti. Adanya pengakuan akan kompetensi di bidang akuntansi ini akan menambah rasa percaya diri dan menambah kemampuan untuk dapat bersaing dengan akuntan publik lain bagi pemegang sertifikat baik dalam memasuki dunia kerja maupun dalam pengembangan karir. Bagi dunia usaha tentu dengan sertifikasi ini akan tersedia tenaga profesional dalam bidang akuntansi telah tersaring dengan kriteria baku. Hal ini akan menjadikan tersedianya lebih banyak varian tenaga profesional dalam bidang akuntansi.
2.3
Definisi Auditing Terdapat beberapa pengertian auditing yang ditemukan oleh para penulis
buku auditing antara lain menurut ASOBAC (A statement of Basic of Auditing Concept) yang dikutip oleh Abdul Halim (2003;3) menyatakan bahwa: “Auditing adalah proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”. Menurut Arens dan Loebbecke (2000;9) : “Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.
16
Auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk ditetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Menurut Miller dan Bailey seperti yang dikutip Abdul Halim (2003;3) : “An audit is methodical review and objective examination of item, including the verification of specific information as determine by the auditor or established by general practice. Generally, the purpose audit is to express on audit is to express an opinion or reach a conclusion about what was audited”. Audit adalah metode yang objektif terhadap item, termasuk pengesahan informasi spesifik yang telah ditetapkan oleh auditor atau praktisi umum lain. Secara umum, tujuan dari audit adalah memberikan pendapat atau membantu memberikan keputusan tentang suatu hal yang telah diaudit. Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;7): “Secara umum auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan- pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” Berdasarkan pengertian di atas Mulyadi dan Kanaka mendefinisikan auditing sebagai berikut : 1. Suatu proses sistematik, auditing merupakan proses sistematik yang berupa suatu rangkaian langkah atau suatu prosedur yang logis dan terorganisasi. 2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, proses sistematik tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh para individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang.
17
4. Menetapkan tingkat kesesuaian bukti, pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Kriteria yang telah ditetapkan, kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar yang menilai pernyataan yang berupa peraturan yang ditetapkan badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang telah ditetapkan manajemen, prinsip akuntansi yang berlaku umum. 6. Penyampaian hasil, penyampaian auditing sering disebut dengan atestasi. Penyampaian ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit. 7. Pemakai
yang
berkepentingan
dalam,
dunia
bisnis
pemakai
yang
berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan seperti : pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Sedangkan menurut Abdul Halim (2003;3) bahwa definisi auditing sedikitnya mempunyai tiga elemen fundamental, yaitu : 1. Seorang auditor harus independen. 2. Auditor bekerja mengumpulkan bukti (evidence) mendukung pendapatnya. 3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan (report) 2.4
untuk
Jenis-jenis Audit Menurut Sukrisno Agoes (2003;8) berdasarkan luasnya, audit dibedakan
menjadi: 1. Audit Umum (general audit) Yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Standar Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
18
2. Audit Khusus (special Audit) Yaitu permintaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Arens dan Loebbecke (2003;4-6) mengelompokkan audit ke dalam tiga jenis audit yaitu, audit operasional (operational audit), audit ketaatan (compliance audit), dan audit atas laporan keuangan (financial statement audit). 1. Audit Operasional (operational audit) Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Karena lingkup evaluasi efektivitas operasi begitu luas, tidak mungkin untuk menentukan ciri pelaksanaan audit operasional dengan pasti. Dalam audit operasional tinjauan yang dilakukan tidak terbatas pada masalah-masalah akuntansi, tetapi juga meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, pemanfaatan komputer, metode produksi, pemasaran dan bidang-bidang lain sesuai dengan keahlian auditor. Pelaksanaan audit operasional dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan dari pada jenis audit lainnya. Efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi jauh lebih sulit pengevaluasiannya secara objektif dibandingkan dengan penerapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi informasi teknis dalam audit operasional cenderung subjektif, pada praktiknya audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit.
19
2. Audit Ketaatan (compliance audit) Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau peraturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otorisasi lebih tinggi. Suatu audit pada perusahaan swasta, dapat termasuk penentuan apakah pelaksanaan akuntansi telah mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan pihak yang lebih tinggi. Dalam audit atas badan-badan pemerintah makin banyak audit ketaatan yang dilakukan oleh karena banyaknya aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang . Dihampir semua organisasi swasta dan nirlaba, selalu terdapat kebijaksanaan khusus, perjanjian hukum dan kewajiban hukum yang membutuhkan audit ketaatan. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi pada pihak tertentu dalam organisasi, pimpinan organisasi adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu mereka saling memperkerjakan auditor untuk melaksanakan tugas itu. 3. Audit Laporan Keuangan (financial statement audit) Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, umumnya kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku namun sering juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dengan maksud berbeda, oleh karenanya jauh lebih efisien untuk memperkerjakan satu kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit dan membuat kesimpulan yang dapat diandalkan semua pihak dari pada membiarkan masing-masing pihak melakukan audit sendiri-sendiri. Jika ada satu pihak yang merasa bahwa audit umum yang dilakukan tersebut tidak sanggup memberikan informasi yang memadai, ia tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh data tambahan.
20
2.5
Jasa yang Diberikan Kantor Akuntan Publik Jasa yang diberikan oleh para staf operasional menurut Abdul Halim
(2003;17-19) dapat dibagi menjadi dua, yaitu jasa atestasi dan jasa non atestasi. 1. Jasa Atestasi Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, auditor memberikan jasa atestasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ada empat jenis jasa yang diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu: a. Audit Contoh utama audit ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit atas laporan keuangan klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. b. Pemeriksaan (examination) Auditor dalam melaksanakan jasa ini akan memberikan pendapat mengenai asersi-asersi suatu pihak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Contoh jasa pemeriksaan antara lain pemeriksaan proyeksi bisnis atau laporan keuangan prospektif dan pemeriksaan sesuai pengendalian internal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. c. Penelaahan (review) Jasa review terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Lingkup kerjanya lebih sempit dari pada audit maupun examination.
21
d. Prosedur yang Disepakati Bersama (agree upon procedures) Lingkup jasa ini lebih sempit dari pada audit maupun examination. Sebagai contoh auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan. Kesimpulan yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan negatif atau keduanya. 2. Jasa Non Atestasi Ada tiga jenis jasa non atestasi yang diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu jasa akuntansi, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui perancangan sistem akuntansi klien dan penyusunan laporan keuangan klien. Jasa perpajakan meliputi pengisian laporan surat pajak, dan perencanaan pajak. Jasa konsultasi manajemen merupakan jasa pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknik kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Akuntan publik dengan kapasitasnya tidak dibenarkan membuat ataupun menentukan keputusan manajemen.
2.6
Pengertian Independensi Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang mengharuskan
anggotanya memiliki tanggungjawab yang besar terhadap informasi yang dihasilkannya, itu menyebabkan independensi menjadi hal yang sangat penting bagi tenaga ahli yang bekerja disatu kantor akuntan publik. Dengan adanya independensi mereka mampu memberikan kesimpulan yang tidak memihak mengenai laporan keuangan yang mereka audit. Para pembaca laporan keuangan merasa yakin akan independensi auditor akan mempercayai laporan keuangan yang mereka audit. Menurut Abdul Halim (2003;46) konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri auditor secara individual (practitioner independence) dan independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi (profession independence).
22
1. Practitioner Independence Merupakan
pikiran,
sikap
tidak
memihak
dan
percaya
diri
yang
mempengaruhi pendekatan
auditor dalam pemeriksaan. Untuk itu auditor
harus
menggunakan
independen
(programming
dalam
independence),
berhubungan secara personal,
harus
teknik
independen
dan
prosedur
memilih
audit
aktivitas,
dan kebijakan manajemen yang akan
diperiksanya (investigative independence) dan harus independen dalam mengemukakan fakta hasil pemeriksaan yang tercermin dalam pemberian pendapat dan rekomendasi yang diberikannya. 2. Profession Independence Merupakan persepsi yang muncul dari masyarakat keuangan atau bisnis dan masyarakat umum profesi akuntan dianggap sebagai kelompok. Adapun beberapa pengertian independen menurut para ahli antara lain menurut Arens dan Loebbecke (2000;86) : “A number in public practice shall be independent in the performance of professional service as required by standards, promulgated by bodies, designated by council”. Anggota akuntan publik harus bersikap independen dalam melaksanakan pelayanan kinerjanya sebagai tuntutan dari standar yang ditetapkan oleh dewan yang berwenang. Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;25) : “Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan adanya fakta yang objektif, tidak memihak, dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.
23
Menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2001 melalui Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa: “Independen
artinya
tidak
mudah
dipengaruhi,
karena
ia
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun”.
2.7
Pentingnya Independensi Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak
memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jas audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan pembuat serta pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap kedua hal tersebut tidak independen, hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali. Dalam sikap independen, seorang akuntan publik harus mandiri dan tidak terikat dari kewajiban dan kepentingan perusahaan yang diauditnya, di samping itu seorang akuntan publik berkewajiban mempertahankan sikap mental independen dan menghindarkan keadaan-keadaan yang menyebabkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian di samping akuntan publik harus independen ia juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.
2.8
Aspek-aspek Independensi Independensi menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;49) mempunyai tiga
aspek: 1. Independensi dalam diri auditor yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam auditnya. Aspek independensi ini disebut dengan istilah: independensi dalam kenyataan atau independence in fact. 2. Independensi dipandang dari sudut pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor. Aspek independensi ini disebut dengan istilah : independensi dalam penampilan atau perceived independence atau independence in appearance.
24
3. Independensi
dipandang
dari
sudut
keahliannya.
Seseorang
dapat
mempertimbangkan fakta dengan baik jika mempunyai keahlian mengenai audit atas fakta tersebut. Kompetensi auditor menentukan independen atau tidaknya auditor tersebut dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya. Jika auditor tidak memiliki kecakapan profesional yang diperlukan untuk mengerjakan penugasan audit yang diterimanya, berarti ia melanggar kode etik yang bersangkutan dengan independensi dan yang bersangkutan dengan kecakapan profesional.
2.9
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Seorang Akuntan Publik Menurut Mulyadi dan Kanaka (1998;50), independensi ini merupakan hal
yang unik dalam profesi akuntan publik. Auditor dituntut untuk memenuhi keinginan kliennya, karena klienlah yang membayar fee jasa yang diberikan auditor tersebut. Dilain pihak auditor harus independen dari klien. Petunjuk pelaksanaan independensi ini telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan etika No.1 integritas, objektivitas dan independensi. Oleh karena itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik adalah sebagai berikut: 1.
Hubungan keluarga akuntan berupa suami atau isteri, saudara sedarahsemenda dengan klien Hubungan seperti ini bisa membuat auditor diragukan independensinya. Adapun uraian dari pengaruh hubungan tersebut adalah sebagai berikut: a. Hubungan keluarga dengan pribadi dapat mempengaruhi objektivitas. Oleh karena itu auditor harus menghindari penugasan audit atas laporan keuangan kliennya jika ia memiliki hubungan keluarga atau hubungan pribadi. b. Hubungan keluarga yang pasti akan mengancam independensi akuntan publik yang bersangkutan, atau staf yang terlibat dalam penugasan itu merupakan suami atau isteri, keluarga sedarah semenda dengan klien sampai garis kedua. Termasuk dalam pengertian klien di sini adalah pemilik perusahaan, pemegang saham, direksi dan eksekutifnya
25
c. Hubungan yang dapat mempengaruhi independensi adalah seperti usaha kerja sama antara akuntan publik dengan kliennya di perusahaan yang diaudit. 2.
Besarnya audit fee yang dibayar klien tertentu Besarnya audit fee dapat berbeda-beda tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Dalam penentuan audit fee terdapat hal-hal yang harus dijaga supaya tidak merusak independensi antara lain: a. Fee jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil atau temuan pelaksanaan jasa tersebut. b. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang lain dengan menawarkan atau dengan menjanjikan fee yang lebih rendah dari fee yang diterima kantor akuntan publik sebelumnya. c. Seorang akuntan publik tidak boleh memberikan jasa profesionalnya tanpa menerima fee, kecuali untuk yayasan. d. Jika akuntan belum membayar fee jasa seorang akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun) dapat dianggap bahwa akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya. Hal tersebut melanggar independensi. e. Jika akuntan bertindak sebagai konsultan keuangan dalam suatu perusahaan yang akan go public, akuntan publik tersebut tidak boleh menentukan fee jasa profesionalnya berdasarkan persentase tertentu dari emisi saham. f. Akuntan publik tidak boleh menerima komisi dari penjualan produk langganan atau barang dan jasa yang dijual kliennya pada saat ia melakukan audit.
26
3. Lamanya hubungan audit dengan klien tertentu Beberapa pihak menganggap bahwa seorang akuntan publik
terlalu lama
menjadi auditor klien tertentu bisa merusak independensinya. International Federation of Accountants (IFAC) mengeluarkan exposure draft yang isinya menyatakan bahwa akuntan publik yang mengaudit keuangan suatu entitas yang terlalu lama (5 tahun ke atas) menjadi tidak independen akibat hubungan erat yang kontinyu dengan klien. 4. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan atau kerugian yang terikat dengan usaha klien Dengan adanya hubungan usaha dan keuangan dengan klien dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi seorang auditor. Adapun uraian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: a. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan menyebabkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas tidak dapat dipertahankan. Contoh hubungan keuangan antara lain : 1) Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien. 2) Pinjaman dari atau kepada klien, karyawan, direktur, atau pemegang saham dalam perusahaan klien. b. Dengan
adanya
kepentingan
keuangan
seorang
auditor
jelas
berkepentingan dengan laporan audit yang diterbitkan. Hubungan keuangan tidak langsung mencakup kepentingan keuangan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah- semenda sampai garis kedua auditor yang bersangkutan c. Jika saham yang dimiliki merupakan bagian yang material dari: 1) Modal saham perusahaan klien tertentu. 2) Aktiva yang dimiliki pimpinan atau rekan pimpinan atau kantor akuntan publik suami atau isteri, keluarga sedarah- semenda sampai garis kedua. Kondisi ini bertentangan dengan integritas objektivitas dan independensi auditor tersebut. Konsekuensinya auditor harus menolak atau melanjutkan penugasan audit yang bersangkutan, kecuali hubungan tersebut diputuskan.
27
3) Pemilikan saham di perusahaan klien secara langsung atau tidak langsung, mungkin diperoleh melalui warisan, perkawinan dengan pemegang saham atau pengambilalihan. Dalam hal seperti ini, pemilik saham harus dihilangkan atau secepat mungkin auditor yang bersangkutan menolak penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan yang tersebut. 5. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gift) oleh klien Akuntan publik, suami atau isterinya dan keluarga sedarah-semenda sampai garis kedua tidak boleh menerima barang atau jasa yang dapat meragukan independensinya, yang diterima dengan syarat yang tidak wajar, tidak lazim dalam kehidupan sosial. Seorang klien yang memberikan fasilitas dan gift kepada akuntan publik yang melakukan audit di perusahaannya bisa mempengaruhi independensinya, pihak lain yang mengetahui hal tersebut menganggap bahwa akuntan publik tersebut berada di bawah pengaruh kliennya sehingga independensinya diragukan. 6. Persaingan antar Kantor Akuntan Publik Kebutuhan jasa akan seorang akuntan publik saat ini masih merupakan hal yang penting. Dalam memenuhi kebutuhan jasa audit yang diperlukan akuntan publik yang beregister. Oleh karena itu antar akuntan publik yang ada akan bersaing untuk mendapatkan klien, mereka akan berusaha menjadi akuntan publik yang berguna bagi kliennya. 7. Besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik Menurut Supriyono (1998;58) dalam penelitian di Amerika Serikat bahwa yang melaksanakan audit pada perusahaan go public dikategorikan sebagai kantor akuntan yang besar, sedangkan kantor akuntan yang kecil cenderung melaksanakan audit pada perusahaan yang tidak go public, selain itu dia berpendapat bahwa kantor akuntan yang kecil kemungkinan kurang independen. Kantor akuntan yang kecil kemungkinan juga dapat menjadi lebih independen dari kantor akuntan yang besar untuk itu diperlukan biaya overhead yang lebih besar sehingga mereka cenderung untuk mempertahankan kliennya untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan.
