BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. DASAR-DASAR PERPAJAKAN 1.
Dasar Hukum Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada tatanan hukum, oleh karena itu segala sesuatu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar hukum tentang pajak hotel adalah sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. b) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Definisi Pajak Di bawah ini merupakan pengertian pajak menurut undang-undang dan beberapa ahli : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan immbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
b. Prof. Dr. MJH. Smeeths Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual.Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya. c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. d. Prof. Dr. PJA Andriani Pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada Negara yang bias dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan UU dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bias ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah. e. Sommerfeld Ray M. & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. f. Siti Resmi (2011) Pajak secara luas dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan hasil yang digunakan demi pembiayaan pengeluran umum pemerintah demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa dan ditunjuk secara langsung agar dapat berfungsi mensejahterahkan masyarakat. 3. Fungsi Pajak Berdasarkan pada definisi pajak, fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011)yaitu : a. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (Budgetair) Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah
dan
bermanfaat
untuk
membiayai
pengeluaran-
pengeluaran. Contoh : dimasukannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penerimaan dalam negeri. b. Fungsi Mengatur (Regularend) Pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.
4. Syarat Pemungutan Pajak Agar
pemungutan
pajak
tidak
menimbulkan
hambatan
atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Suandy 2011) : a. Syarat Keadilan Pemungutan yaknimencapai
pajak
harus
keadilan,
sesuai
dengan
undang-undang
tujuan
dan
hukum,
pelaksanaan
pemungutanharus adil. b. Syarat Yuridis Pemungutan
pajak
harus
berdasarkan
undang-undang.
DiIndonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. c. Syarat Ekonomis Pemungutan
pajak
tidak
boleh
mengganggu
kelancaran
kegiatanproduksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d. Syarat Finansial Sesuai
fungsi
budgetir,
biaya
pemungutan
pajak
harus
dapatditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem
pemungutan
danmendorong
yang
masyarakat
kewajibanperpajakannya.
sederhana
akan
dalam
memudahkan memenuhi
5. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak Teori yang mendukung pemungutan pajak (Mardiasmo 2011) adalah sebagai berikut : a. Teori asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hakhakrakyatnya.Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungantersebut. b. Teori Kepentingan Pembagian
beban
pajak
kepada
rakyat
didasarkan
padakepentingan (misalnya: perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yangharus dibayar. c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajakharus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan pendekatan yaitu : 1) Unsur
objektif,
dengan
melihat
besarnya
penghasilan
ataukekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 2) Unsur
Subjektif,
dengan
memperhatikan
kebutuhanmateriil yang harus dipenuhi.
besarnya
d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyatdengan negaranya.Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harusselalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatukewajiban. e. Teori Asas Daya Beli Dasar
keadilan
terletak
pada
akibat
pemungutan
pajak.Maksudnyamemungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakatuntuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannyakembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraanmasyarakat.
Dengan
demikian
kepentingan seluruh masyarakat lebihdiutamakan. 6. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak (Waluyo 2007) adalah sebagai berikut : a. Menurut Golongannya 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajibpajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapatdibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut Sifatnya 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan padasubjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpamemperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutnya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat yangpenyelenggaraannya
dilaksanakan
oleh
Departemen
Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negarapada umumnya. 2) Pajak
Daerah,
yaitu
pajak
yang
dipungut
oleh
daerah
sepertiprovinsi, kabupaten, maupun kotamadya berdasarkan peraturandaerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaanrumah tangga daerah masing-masing. Contoh : a) Pajak Tingkat Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah. b) Pajak tingkat Kabupaten: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak potong hewan.
7. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2011) adalah sebagai berikut : a. Official Assesment System Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adapada fiskus. 2) Wajib Pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajakoleh fiskus. b. Self Assesment System Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adapada Wajib Pajak sendiri. 2) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor danmelaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
8. Tarif Pajak Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan tarif pajak.Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Jenis tarif pajak adalah sebagai berikut(Siti Resmi2011) : a.
Tarif Tetap Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun dasar pengenaan pajak.
b.
Tarif Proporsional Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.Semakin besar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.
c.
Tarif Progresif Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin
meningkat
dengan
semakin
meningkatnya
dasar
pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1) Tarif Progresif – Proporsional Tarif
berupa
presentase
tertentu
yang
semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap.
2) Tarif Progresif – Progresif Tarif
berupa
presentase
tertentu
yang
semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase tersebut juga semakin meningkat. 3) Tarif Progresif – Degresif Tarif
berupa
presentase
tertentu
yang
semakin
meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun. d. Tarif Degresif Tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 9. Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2011) pajak dibedakan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. a. Menurut golongannya dibedakan menjadi : 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Menurut sifatnya dibedakan menjadi : 1) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 2) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. c. Menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi : 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 10. Timbulnya Utang Pajak Menurut Siti Resmi (2011), timbulnya utang pajak memiliki peran yang sangat penting karena bersamaan dengan pembayaran pajak, memasukkan surat keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materil dan ajaran formil. a. Ajaran Materill Ajaran materill adalah bahwa dengan utang pajak timbul karena diberlakukan undang-undang perpajakan. Dalam ajaran materill ini
akan secara efektif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini sangat konsisten dengan penerapan self assessment system. b. Ajaran Formil Ajaran Formil berarti bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menunjukkan apakah seorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. B. PAJAK DAERAH 1. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Suandy, 2011). Pengertian lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada pada pemerintah daerah baik tingkat propinsi, kabupaten dan kota praja yang hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), Pajak Daerah yaitu iuran pajak wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dipakai untuk biaya penyelenggarahan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan
pendapat-pendapat
tersebut,
maka
dapat
disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut : a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang penyerahannya berdasarkan undang-undang. b. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, dan c. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan Undangundang atau peraturan lainnya. 2. Tingkat Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu : a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) Jenis-jenis pajak daerah tingkat I (propinsi) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, antara lain : 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4) Pajak Air Permukaan, 5) Pajak Rokok.
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Beberapa pajak yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II (Kabupaten) adalah sebagai berikut : 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Hiburan, 3) Pajak Reklame, 4) Pajak Penerangan Jalan, 5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, 6) Pajak Air Tanah, 7) Pajak Parkir, 8) Pajak Restoran, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 11) Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.
C. PAJAK HOTEL 1. Pengertian Pajak Hotel Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel (Perda Nomor 4 Tahun 2011 Bab III pasal 3). Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel yaitu pajak yang dipungut dari pembayaran atas semua pelayanan yang disediakan oleh hotel tersebut.
Sedangkan hotel itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 poin 11, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar sama atau lebih dari 10 (sepuluh). 2. Obyek dan Subjek Pajak Hotel Dalam Pasal 4 Perda Surakarta Nomor 4 tahun 2011 disebutkan bahwa Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang tidak termasuk obyek pajak hotel adalah : a.
jasa
tempat
tinggal
asrama
yang
diselenggarakan
olehPemerintah atau Pemerintah Daerah; b.
jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c.
jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d.
jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e.
jasa
biro
perjalanan
atau
perjalanan
wisata
yang
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Sedangkan Subyek pajak hotel sebagaimana disebutkan dalam pasal 11Perda Nomor 4 tahun 2011 adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 adalahjumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Sedangkan tarif pajak restoran sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011, tarif pajak hotel ditetapkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : a. tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. tarif Pajak Hotel lainnya ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
4. Cara Menghitung Besaran Pokok Pajak Hotel yang Terutang Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% untuk pajak hotel atau 5% untuk pajak lainnya, dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah yang dibayarkan konsumen terhadap hotel atau hotel lainnya. 5. Rumah Kos Rumah kos atau indekos merupakan sebuah jasa yang dapat menyewakan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan pembayaran
tertentu
untuk
setiap
waktu
tertentu
(umumnya
pembayaran perbulan). Rumah kos atau indekos yang termasuk objek pajak atau yang dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 adalah rumah kos (indekos) yang memiliki sama atau lebih dari 10 (sepuluh) kamar, dengan dikenakan tarif 5% dari jumlah yang dibayarkan konsumen. 6. Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos (indekos) dilakukan dengan Self Assesment System, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya itu sendiri. 7. Sanksi Keterlambatan dalam membayar pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan.
