BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 PENDANAAN INFRASTRUKTUR INDONESIA 2.1.1 Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat (Soekirno, 2005). Beberapa pendapat tentang definisi infrastruktur yang pada dasarnya mempunyai arti yang hampir sama antara lain; “Public works are the physical structures and facilities that are develop or acquired by the public agencies to house governmental function and provide water, power, waste disposal, transportation, and similar services to facilitate the achievement of common social and economic objectives” (American Public Work Association, Infrastructure Management, 1997:7). “The nation”s infrastructure is its sistem of public facilities, both publicly and privately funded, which provide for the delivery of essential services and sustained standard of living….” (Associated General Contractors of America, 1982) “A civilization’s rise and fall is linked to its ability to feed and shelter its people and defend itself. These capabilities depend on infrastructure the underlying, often hidden foundation of a society’s wealth, and quality of life. A society that neglects its infrastructure loses the ability to transport people and food, provide clean air and water, control desease, and conduct commerce” (National Science Foundation, Infrastructure Management, 1997:8). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tersedianya infrastruktur menjadi pendorong bagi peningkatan ekonomi dan sosial sebuah Negara. Namun masih banyak terjadi, sektor infrastruktur kurang mendapat perhatian yang serius terutama masalah sumber pendanaannya karena pembangunan infrastruktur sebagai prasarana kegiatan ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, jalan kereta api, pembangkit listrik serta telekomunikasi, memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Alasan utama tidak dapat terjaminnya infrastruktur yang memadai 10
11
adalah karena tidak adanya dana yang cukup. Akibatnya banyak produk dari berbagai sektor produksi terpaksa terhambat sampai ke tujuan. Terkait dengan proses desentralisasi, kebutuhan akan adanya dana untuk kelancaran proses pembangunan infrasrtuktur ini tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Pusat namum juga oleh Pemerintah Daerah. Di Indonesia, sumber-sumber pendanaan proyek infrastruktur dapat diperoleh dari Pajak dan Subsidi (pusat dan daerah), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Bila diperkirakan Negara membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi anggaran pembangunan yang telah direncanakan maka Negara dapat menerbitkan Surat Hutang Negara untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Dasar hukum dari mekanisme ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 mengenai Surat Hutang Negara. Kewenangan penerbitan Surat Hutang Negara hanya terdapat pada pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pengelolaan surat hutang tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mendanai pembangunan infrastruktur adalah melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (Public-Private Partnership) dan pinjaman luar negeri. 2.1.2 Pinjaman Luar Negeri Oleh karena adanya keterbatasan dana pembangunan dalam negeri, pemerintah berupaya untuk mencari sumber dana pembangunan lain yang berasal dari luar negeri. Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menjadikan peran pinjaman luar negeri sebagai sumber dana tambahan semakin penting dalam pembangunan. Pada tahun 2007, sekitar 35 % dari APBN (Rp. 94,5 Trilyun) berasal dari Loan/Grant (Bappenas, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar
12
kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Pemberi Pinjaman Luar Negeri disingkat PPLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pemberian pinjaman ini dimuat dalam suatu naskah yang disebut dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri, disingkat NPPLN, yaitu naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman luar negeri antara pemerintah dengan pemberi pinjaman luar negeri. A. Sumber dan Jenis Pinjaman Luar Negeri Pemerintah dapat menerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sesuai dengan pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 yang bersumber dari: 1. Negara asing/Lembaga Bilateral (seperti Australia (AIDAB, AusAid), Jepang (JICA, JBIC), Amerika (USAid); 2. Lembaga Multilateral (dari lembaga internasional baik yang bersifat keuangan seperti Bank Dunia, ADB, IDB dan yang bersifat umum seperti United Nations Sistem, Uni Eropa); 3. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan 4. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia. Setiap lembaga pembiayaan mempunyai interest serta rencana kerja masing-masing untuk bekerjasama dengan Indonesia, di samping itu mereka mempunyai aturan, persyaratan, prosedur dan terms and condition yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Jenis Pinjaman Luar Negeri terdiri atas: 1. Pinjaman Lunak, yaitu pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan
13
memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus). 2. Fasilitas Kredit Ekspor, yaitu pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor. 3. Pinjaman Komersial adalah pinjaman luar negeri Pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor. 4. Pinjaman Campuran adalah kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial. Pinjaman resmi pemerintah sesuai dengan tujuan penggunaannya dapat berupa: 1. Pinjaman Program (program loan) Pinjaman yang bertujuan untuk menunjang neraca pembayaran dan anggaran pembangunan dalam usaha memenuhi kebutuhan impor. 2. Pinjaman proyek (project loan) Pinjaman yang diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek pembangunan, baik dalam rangka rehabilitasi,
pengadaan
barang/peralatan
dan
jasa,
perluasan
ataupun
pengembangan proyek baru. B. Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dalam mengajukan pembiayaan pembangunan melalui pinjaman luar negeri, setiap Departemen harus memahami prinsip-prinsip kegiatan peminjaman dana luar negeri yaitu: •
Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
•
Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan DPR dan diatur dengan Undang-Undang.
14
•
Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur serta penghematan pengeluaran.
Berdasarkan prinsip-prinsip pinjaman tersebut, pemerintah mengintegrasikan perihal pembiayaan luar negeri ini ke dalam program pembangunannya dengan menyusun Propenas (Program Pembangunan Nasional) dan Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan). Pada Gambar 2.1 dapat dilihat Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah.
Gambar 2. 1 Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Bappenas, 2007)
Dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Tahunan, masing-masing departemen mengajukan project proposal untuk proyek-proyek yang rencananya akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri kepada Bappenas. Selanjutnya Project Proposal yang diajukan akan dibahas bersama Departemen Teknis, Bappenas dan Departemen Keuangan dan apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan, maka proyek yang bersangkutan akan dimasukkan dalam Buku Biru (Blue Book) Bappenas.
15
Tahap berikutnya proyek-proyek yang telah masuk dalam Blue Book, oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Bappenas dan Departemen Keuangan diajukan kepada pihak donor guna memperoleh pembiayaan. Untuk mebuktikan kebenaran atas faktafakta yang dikemukakan oleh pihak pemerintah atas usulan yang diajukan, pihak donor mengirimkan Fact-Finding Mission-nya ke Indonesia. Apabila bukti atau fakta dimaksud telah diperoleh, selanjutnya Donor akan mengirimkan Appraisal Missionnya ke Indonesia. Hasil dari Appraisal Mission tersebut disusun dalam sebuah laporan penilaian yang dikenal dengan istilah Staff Appraisal Report (SAR). Dokumen SAR ini cukup penting keberadaannya karena akan menjadi acuan/dasar bagi pelaksanaan proyek. Secara terperinci SAR ini merupakan dokumen yang rinci memuat antara lain: •
Latar belakang, tujuan dan target proyek;
•
Ruang lingkup kegiatan, komponen dan rencana kegiatan/jadwal pelaksanaan proyek;
•
Perhitungan biaya dan pendanaan proyek;
•
Organisasi dan manajemen proyek;
•
Aspek lain seperti pengaturan pengadaan barang/jasa serta retroactive financing.
Tahap berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia (Departemen Teknis, Bappenas, Departemen Keuangan) dengan pihak donor berkaitan dengan hal-hal yang terdapat dalam butir-butir dalam SAR di atas. Apabila dalam negosiasi tersebut tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dilakukan penandatanganan Loan Agreement (MoU). Meskipun Loan Agreement telah ditandatangani namun pihak peminjam belum diperbolehkan melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Selanjutnya Bappenas mendaftar/mencatat MoU yang telah disetujui masing-masing pihak ke dalam APBN sebagai sumber penerimaan APBN. Di sisi lain Bappenas juga memasukkan proyekproyek yang telah disetujui untuk dibiayai dengan dana pinjaman ke dalam Daftar isian Proyek (DIP). Selain itu proyek-proyek yang telah masuk dalam APBN dan DIP ini akan dicarikan dana rupiah pendampingnya sebagai persyaratan yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman (kebanyakan donor selalu mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan dana rupiah pendamping kurang lebih sebesar 20%).
16
Oleh pihak donor, MoU yang telah ditandatangani oleh pejabat perwakilan masingmasing akan dibawa oleh Misi Donor untuk dimintakan persetujuan ke Board of Director. Selanjutnya apabila telah disetujui maka MoU tersebut disahkan oleh pimpinan lembaga donor masing-masing (misalnya Bank Dunia kepada Presiden Bank Dunia) guna memperoleh nomor registrasi. Setelah loan effective, donor mulai menyalurkan pinjaman sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati untuk setiap jalur penggunaannya. Sebagai persiapan pelaksanaan proyek, Departemen Teknis, Bappenas dan Departemen Keuangan menunjuk dan menetapkan Executing Agency (EA) proyek. Selanjutnya EA yang telah ditunjuk dan disetujui oleh semua pihak akan menunjuk Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek sebagai pelaksana proyek. Selanjutnya Pimpinan Proyek yang telah diberikan wewenang untuk mengelola proyek tersebut akan melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satunya termasuk melakukan pencairan pinjaman. Dalam melaksanakan proyek tersebut, Pimpinan proyek harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Memorandum of Understanding (MoU), Procurement Guideliness Donor dan juga Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. C. Pinjaman Luar Negeri di Departemen Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum sebagai Badan Pelaksana (executing agency) pembangunan infrastruktur menerima pinjaman dari beberapa donor untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia seperti jalan, irigasi, jembatan, pelabuhan dan lain-lain. Sampai tahun 2007, pinjaman yang diterima oleh Departemen Pekerjaan Umum yang berasal dari Bank Dunia, JBIC, ADB, China, Spanyol dan Australia digunakan untuk mendanai 37 proyek dengan total pinjaman mencapai 4 Milyar USD. Untuk lebih lengkapnya, daftar pinjaman dan proyeknya dapat dilihat pada Tabel 2.1.
17
Tabel 2.1 Daftar pinjaman dan proyek infrastruktur yang dibiayai di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (Oktober, 2007) No
1
SATMINKAL/ Donor
Jumlah Proyek
Jumlah Pinjaman (dalam ribuan USD) Original Netto
Nama Proyek
Ditjen Sumber Daya Air
16
1.643.690,9
1.643.690,9
IBRD
1
84.000,0
84.000,0
Water Resources and Irrigation Sector Management Project
ADB
2
73.800,0
73.800,0
Participatory Irrigation Sector (PISP)
JBIC
12
1.270.275,9
1.270.275,9
Participatory Irigation Sector II (PISP II) - Bali Beach Conversation - Medan Flood Control - Upper Citarum Urgent F.C - Way Sekampung Irrigation - Batanghari Irrigation Project II - Project Type Sector Loan for Water Resources II - Decentralization Irrigation Sistem I.P - Water Resources Existing Facilities Rehabilitation & CI - Lower Solo River Improvement Project, Komering Irrigation Project Stage II Phase II - Urgent Disaster Reduction Project for MT Merapi/Progo - Integrated Water Resources & Flood Management Project for Semarang City
2
3
China Ditjen Bina Marga IBRD
1
215.615,0
215.615,0
12
1.818.462,4
1817.462,4
2
408.000,0
407.000,0
ADB
2
317.775,0
317.775,0
JBIC
5
640.971,2
640.971,2
China Spanyol Australia Ditjen Cipta Karya IBRD
1 1 1
160.200,0 37.123,3 253.392,9
160.200,0 37.123,3 253.392,9
9
785.853,4
784.853,4
4
561.697,8
561.597,8
ADB
3
140.368,0
140.368,0
JBIC
2
83.787,6
83.787,6
Construction of Jatigede DAM Project
Second Eastern Indonesia Region Transport Project Strategic Road Infrastructure Project Road Rehabilitation Sector Project Road rehabilitation II Project - Sumatera East Coast Construction Highway Project, - Urban Arterial Road Improvement Project - North Java Corridor Fly Over - Tjg. Priok Access Road Construction Project - Tjg. Priok Access Road Construction Project-II Suramadu Bridge Road Project Procurement of Steel Truss Bridge Material Spanish Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project
- Urban Poverty Project II - Urban Poverty Project III - Urban Sector Development Reform Project (USDRP) - Third Water Supply & Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Neighbourhood Upgrading Shelter Project Neighbourhood Upgrading Shelter Project Rural Infrastructure Support Project Denpasar Sewerage Sistem Integrated Water Resources & Flood Management Project for Semarang City
Total
37
4.248.006,8
4.245.918,8
18
D. Pedoman Penggunaan Pinjaman Luar Negeri Pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri harus mengikuti ketentuanketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Setiap donor/pemberi pinjaman memiliki aturan-aturan yang berbeda dalam implementasi proyeknya. Misalnya, untuk pinjaman IBRD dari Bank Dunia penggunaannya harus mengikuti pedoman Bank Dunia seperti Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits untuk pengadaan barang/jasa pemborongan dan Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers untuk pengadaan konsultan. Donor pinjaman dan pedoman penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan Pedoman Penggunaan Pinjaman No
1
2
Pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/International Development Association (IDA) Ordinary Capital Resources (OCR)/Asian Development Fund (ADF)
Pemberi Pinjaman
Pedoman Penggunaan Pinjaman Barang dan Jasa Jasa Konsultan Pemborongan
World Bank
Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits
Asian Development Bank
Procurement Guidelines
3
Japan Bank for International Cooperation
Jepang
4
Islamic Development Bank
Islamic Development Bank
Guidelines for Procurement under JBIC ODA Loans (Procurement Guidelines) Guidelines for Procurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing
Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers
Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and its Borrowers Guidelines for the Employment of Consultants under JBIC ODA Loans (Consultant Guidelines) Guidelines for the Use of Consultants under Islamic Development Bank Financing
Penggunaan pinjaman luar negeri dikenakan berbagai biaya seperti front end fee, bunga, commitment fee dan biaya administrasi lainnya. Pada Tabel 2.3 dapat dilihat data persyaratan dan beban pinjaman luar negeri.
19
Tabel 2. 3 Data Persyaratan dan Beban Pinjaman Luar Negeri World Bank No
Beban Pinjaman
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
IDA (International Development Association)
ADB OCR (Ordinary Capital Resources)
1
Front end fee (biaya potongan pinjaman )
2
Interest Rate ( bunga pinjaman selama waktu LIBOR + 0,75 % penggunaan)
LIBOR + Lending Spread
3
Commitment fee (biaya 0,75 % dari sisa target pinjaman yang belum pinjaman yang belum ditarik digunakan)
0,75 % dari sisa target pinjaman yang belum ditarik
4
Administration fee (biaya administrasi)
5
Service Charge (biaya administrasi setiap penarikan pinjaman)
6
Interest During Construction (bunga pinjaman selama konstruksi dari sisa pinjaman yang belum digunakan)
7
Unscheduled Fee
8 9
Grace Period (Masa tenggang) Waktu Pembayaran
JBIC ADF (Asian Development Fund)
Ordinary Loan
STEP Loan (Special Term Economic Loan)
1 % selama Grace Period dan 1,5 % setelah Grace Period atau LIBOR Base
0,40 % - 2,7 %
0,75 %
China
0,5 % dari total pinjaman
1 % dari total pinjaman
0,75 % dari total pinjaman
3 % per tahun
0,75 % dari total pinjaman 0,1 % dari setiap total penarikan pinjaman kategori Civil Work , dan diambil dari kategori Contingency
0,075 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik
0,075 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik
3 % dari sisa pinjaman yang belum ditarik dalam kurun waktu masa perpanjangan loan 5 tahun
10 tahun
5 tahun
8 tahun
10 tahun
10 tahun
7 tahun
20 - 25 tahun
35 - 40 tahun
20 - 25 tahun
32 tahun
20 - 30 tahun
40 tahun
15 tahun
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Oktober 2007
20
E. Pemantauan Penggunaan Pinjaman Luar Negeri Pemantauan penggunaan pinjaman luar negeri dilakukan oleh Biro Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Bappenas berdasarkan informasi atau masukan dari Departemen Teknis atau instansi pelaksana proyek bantuan. Laporan Pemantauan ini disebut dengan Laporan Kinerja Pelaksanaan Proyek Bantuan Luar Negeri. Pemimpin Proyek mencatat dan melaporkan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas cq Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Bappenas, realisasi fisik secara bulanan, penyerapan dana, dan permasalahanpermasalahan dalam pelaksanaan proyek, dan perkembangan penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ). Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan informasi realisasi penyerapan pinjaman berdasarkan naskah perjanjian pinjaman, proyek dan sumber pembiayaan kepada Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri Bappenas secara bulanan. Sedangkan Bank Indonesia melaporkan secara bulanan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas mengenai: a. Jumlah pinjaman luar negeri yang telah direalisasikan berdasarkan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN), proyek, dan sumber dana. b. Realisasi penarikan dana pinjaman. c. Kewajiban pembayaran Pemerintah kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).
21
2.2 PENGADAAN KONTRAKTOR DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI Ketatnya aturan pinjaman luar negeri mengharuskan negara peminjam untuk menggunakannya secara efektif dan efisien. Untuk efektifitas pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri, agar tidak menimbulkan biaya pinjaman yang besar dibutuhkan penyedia jasa/kontraktor yang berkualitas yang mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan ketentuan pinjaman yang mencakup waktu, biaya dan kualitas proyek. Dalam usaha mendapatkan kontraktor yang berkualitas untuk melaksanakan proyek dilakukan proses pengadaan. 2.2.1 Pengadaan dan Pengadaan Kontraktor Pengadaan (procurement) adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mendapatkan barang dan jasa (National Procurement Strategy for the Fire and Rescue Service, 2005). Dalam proyek konstruksi, pengadaan (procurement) merupakan upaya memenuhi semua sumber daya luar yang perlu untuk melaksanakan seluruh atau sebagian proyek konstruksi. Bentuk sumber daya tersebut dapat berupa barang atau jasa (Austen A.D, 1991). Pengadaan bertujuan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan oleh proyek dengan cara yang efektif. Sedangkan pengadaan penyedia jasa konstruksi bertujuan untuk mengadakan berbagai pihak yang berfungsi sebagai penyedia jasa konstruksi pada setiap tahapan proyek konstruksi (Soekirno, Modul Manajemen Konstruksi, 2006, ITB). Menurut Keppres 80/2003, jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa. Maka penyedia jasa pemborongan atau disebut juga dengan kontraktor didefinisikan sebagai pihak yang menyediakan jasa pemborongan tersebut. Kontraktor ialah pihak yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik proyek (owner) dengan pelaksana proyek (kontraktor). Edmonds (2003) mendefinisikan kontraktor sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik yang dituangkan dalam persetujuan kontrak.
22
Pengadaan kontraktor adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan kontraktor yang berkualitas untuk melaksanakan seluruh atau sebagian proyek konstruksi. Pengadaan kontraktor untuk proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan kegunaan konstruksi tersebut dan kepemilikannya (Bjorn J, 2001), yaitu: a. Proyek konstruksi yang digunakan untuk kepentingan umum (public project), sistem pengadaan kontraktor dilakukan berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku seperti kebijakan pemerintah setempat (autonomy regulation), kebijakan negara donor untuk pinjaman atau hibah, dan program-program yang dikembangkan oleh organisasi non pemerintah (NGO). b. Proyek untuk kepentingan pribadi (private project). Pemilik proyek (owner) memiliki otoritas penuh untuk menentukan kriteria yang digunakan untuk pengadaan kontraktor antara lain, pemilik proyek bebas menentukan kontraktor dengan cara apapun, bebas melakukan negosiasi dengan salah satu kontraktor dan dapat membatasi jumlah kontraktor yang diundang/ditawarkan suatu pekerjaan, pengumuman dapat dilakukan secara terbuka (transparan) untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif. Pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri dilaksanakan apabila rencana pengadaan yang diajukan telah disetujui oleh donor setelah perjanjian pinjaman disepakati oleh negara peminjam dan lembaga/negara donor. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri.
Loan Agreement
Procurement Plan
Procurement
Contract Implementation
Disbursement status
Payment
Application
Gambar 2.2 Kedudukan Pengadaan (Procurement) dalam pelaksanaan proyek dengan pinjaman luar negeri
23
2.2.2 Pengadaan Kontraktor dengan Pinjaman Luar Negeri Untuk pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri, donor menyerahkan kewenangan kepada negara peminjam untuk melaksanakannya sesuai dengan kebijakan di dalam negeri peminjam dengan mengikuti pedoman pengadaan dari negara peminjam. Misalnya, untuk pinjaman IBRD dari Bank Dunia, pengadaan kontraktor harus mengikuti pedoman pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yaitu Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits. Pelaksanaan pengadaan untuk proyek-proyek dengan pinjaman luar negeri dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu Pelelangan Kompetitif Internasional (International Competitive Bidding (ICB)), Limited International Bidding (LIB), International Shopping (IS), Pelelangan Kompetitif Nasional (National Competitive Bidding (NCB)), National Shopping (NS), Penunjukan Kontrak Langsung (Direct Contracting), Pembelanjaan (Shopping) dan Swakelola (Force Account). Salah satu metode yang paling dianggap kompetitif dan transparan menurut beberapa pedoman pengadaan donor adalah metode ICB. Prosedur ini dianggap yang terbaik karena memberikan kesempatan yang luas bagi penyedia jasa dan pelaksanaan pengadaan yang efisien, efektif dan transparan. A. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 Pedoman pengadaan diberlakukan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip: •
efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
24
•
efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
•
terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
•
transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
•
adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
•
akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
Berdasarkan Keppres 80/2003, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan umum mengenai pengadaan barang dan jasa sebagai berikut: a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
25
e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain: •
Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
•
Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
•
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
•
Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
•
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
•
Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
•
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
•
Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
26
Pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri di Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti pedoman pengadaan barang/jasa Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tetapi harus sesuai dengan pedoman pengadaan yang ditetapkan oleh donor. Pedoman pengadaan menurut Keppres 80/2003 hanya digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman pengadaan Donor. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri diatur dalam pasal 41 Keppres 80/2003 dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya. 2. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional. 3. Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri. 4. Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakan semaksimal mungkin
penggunaan
barang/jasa
hasil
produksi
dalam
negeri
dan
mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional. Berdasarkan uraian di atas, rencana strategis pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri yang dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil/tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya. 2. Pengadaan yang memberikan kesempatan dan informasi kepada semua peserta lelang yang memenuhi syarat baik dari Negara maju maupun Negara berkembang untuk bersaing dalam penyediaan barang dan pekerjaan.
27
3. Pelaksanaan proyek yang ekonomis dan efisien, termasuk pengadaan barang dan pekerjaan; 4. Pengadaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang berkualitas memuaskan dan sesuai dengan perimbangan proyek; diselesaikan dan diserahkan tepat waktu serta dengan harga yang ekonomis dan reasonable Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri dilakukan melalui pelelangan internasional dan mengutamakan kepentingan nasional dengan mengikutsertakan kontraktor nasional seluas-luasnya dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan kontraktor menurut Keppres 80/2003 dapat dilakukan dengan 4 metode yaitu: 1. Pelelangan Umum yaitu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelelangan umum dapat dilakukan dengan prakualifikasi (proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran) dan pascakualifikasi (proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran). Pada Gambar 2.3 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan metode Prakualifikasi berdasarkan Keppres 80/2003. 2. Pelelangan Terbatas yaitu metoda pemilihan penyedia jasa yang dilakukan dimana jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, yang diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
28
3. Pemilihan Langsung yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang dilakukan jika metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, dimana pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. 4. Penunjukan langsung yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, dimana dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
29
Gambar 2.3 Proses Pengadaan Kontraktor (dengan Prakualifikasi) Berdasarkan Keppres 80/2003
30
Gambar 2.4 Proses Prakualifikasi Pengadaan Kontraktor Berdasarkan Keppres 80/2003
31
B. Bank Dunia (World Bank) Bank Dunia (World Bank) adalah bank dengan dukungan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pembangunan (seperti jembatan, jalan, sekolah, dan lain-lain) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan. World Bank berbeda dengan World Bank Group yang terdiri dari 5 institusi dimana World Bank hanyalah terdiri dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA), sedangkan ketiga institusi lainnya (International Finance Corporation (IFC), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)) bukan sebagai World Bank. IBRD merupakan suatu organisasi internasional yang misi awalnya adalah untuk mendanai rekonstruksi bangsa akibat peristiwa Perang Dunia. Sekarang misinya adalah untuk memerangi kemiskinan dengan mengambil bagian dalam pendanaan. IBRD didirikan secara resmi pada 27 Desember 1945 di Amerika Serikat. IBRD menyediakan pinjaman kepada pemerintah dan perusahaan milik pemerintah dengan jaminan pengembalian oleh pemerintah. Dengan tingkat pemberian jumlah pinjaman yang tinggi, IBRD memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat rendah sehingga menarik bagi Negara-negara berkembang meskipun dengan penambahan 1 % biaya administrasi. Dana pinjaman IBRD ini berasal dari penjualan saham Bank Dunia yang dapat mencapai 12 – 15 Trilyun USD per tahun. Sedangkan IDA memberikan pinjaman jangka panjang dan tanpa bunga (long term and interest-free loans) kepada 80 Negara-negara termiskin di dunia, 39 diantaranya di Benua Afrika. IDA menyediakan hibah dan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 35 tahun sampai 40 tahun. Dana IDA ini berasal dari sumbangan pemerintah Negara-negara terkaya di dunia, tambahan dana dari pendapatan IBRD dan pengembalian kredit IDA. Pedoman Bank Dunia dimaksudkan untuk memberikan informasi pelaksanaan proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau International Development Association (IDA). Bank Dunia menerapkan 4 (empat) unsur strategis dalam penggunaan dananya yaitu
32
mengurangi peluang korupsi, turut menjamin bahwa dana pinjaman Bank Dunia digunakan sesuai untuk tujuannya secara ekonomis dan efisien disamping fokus Bank Dunia yang lebih luas terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan antikorupsi serta kerjasama dengan masyarakat sipil. Keterlibatan Bank Dunia dalam proses pengadaan bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan di dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) dan atau International Development Association (IDA) diselenggarakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Loan Agreement. Persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman itu berguna untuk mengatur dan memastikan bahwa pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pinjaman yang memerlukan perhatian lebih terhadap ekonomi dan efisiensi. Pengaruh-pengaruh politis dan non-ekonomis lainnya harus tidak mempengaruhi pengadaan pada proyekproyek yang didanai Bank Dunia. Kebijakan umum bank dalam hal implementasi proyek mengenai kontrak dan administrasi proyek adalah merupakan tanggung jawab negara peminjam. Dalam partisipasinya, Bank memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa penggunaan pinjaman hanya untuk tujuan pinjaman yang telah disetujui, dengan beberapa pertimbangan ekonomi dan efisiensi tanpa melibatkan pertimbangan politik dan pengaruh non-ekonomi lainnya. Secara umum, ada 4 (empat) pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pinjaman dari Bank Dunia yaitu: (a) Kebutuhan ekonomi dan efisiensi dalam implementasi proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan. (b) Kepentingan bank dalam memberikan informasi dan peluang yang sama bagi penyedia jasa potensial dari negara maju dan negara berkembang untuk bersaing dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. (c) Kepentingan bank dalam meningkatkan pengembangan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara peminjam. (d) Pentingnya transparansi dalam proses pengadaan.
33
Dalam hal pengadaan jasa konstruksi dengan dana luar negeri, sebagai bagian dari persiapan proyek, negara peminjam harus mempersiapkan Rencana Pengadaan (Procurement Plan) yang harus disetujui oleh Bank Dunia sebelum negosiasi pinjaman dimana rencana pengadaan tersebut harus sesuai dengan persyaratan Bank Dunia yaitu: a. Kontrak tertentu untuk barang, pekerjaan, dan atau jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek selama periode awal paling sedikitnya 18 bulan. b. Proposal metode pengadaan yang sesuai dengan kontrak yang telah disetujui berdasarkan perjanjian pinjaman (Loan Agreement). c. Prosedur-prosedur tinjauan bank terkait. Berdasarkan pengalaman dalam banyak kasus, Bank Dunia telah menemukan bahwa pemenuhan akan pertimbangan-pertimbangan di atas akan dapat dicapai dengan baik melalui Pelelangan Kompetitif Internasional (International Competitive Bidding) dengan biaya yang pantas dan memberikan peluang untuk preferensi terhadap barangbarang dalam negeri dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kontraktor untuk bekerja. Oleh karena itu, Bank Dunia menganjurkan Negara peminjam untuk menggunakan metode ICB dalam mengadakan barang dan jasa yang memberikan peluang yang terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang layak. Untuk Pekerjaan Sipil dan Jasa Lainnya di luar Jasa Konsultansi, thresholds (rentang batasan) untuk ICB adalah lebih besar atau sama dengan Satu Juta Dolar (≥ 1 Juta USD). Pada Tabel 2.4 dapat dilihat Tresholds untuk pengadaan Bank Dunia.
34
Tabel 2.4 Tresholds Pengadaan dengan Pinjaman Bank Dunia No
1
2
3
Jenis Pengadaan
Thresholds untuk metode Pengadaan
Thresholds untuk Prior Review
Pekerjaan Sipil dan • Estimasi nilai kontrak > Jasa Lainnya diluar USD 300,000 Jasa Konsultansi • Semua kontrak untuk “Direct Contracting” • Kontrak Pertama NCB pada setiap Tahun Anggaran untuk setiap Unit Pelaksana Pengadaan Pengadaan Barang • Estimasi nilai kontrak > USD 100,000 • Semua kontrak untuk “Direct Contracting” • Kontrak Pertama NCB pada setiap Tahun Anggaran
Jasa Konsultansi Catatan: Untuk kontrak < $ 200,000 Konsultan dlm daftar pendek (short list) seluruhnya dapat berasal dari Konsultan Nasional
Pengadaan
kontraktor
• ICB (>USD 1 million) • NCB (>USD 50,000) • Shopping (
USD 200,000) • NCB (>USD 50,000 ) • Shopping (
• Estimasi nilai kontrak > • QCBS (> USD 100,000 (Firms) USD 200,000) • Estimasi nilai kontrak > USD 50,000 (Individuals) • CQS (
untuk
pekerjaan
sipil
Keterangan
NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: • Dokumen lelang dan format pengiklanan • Hasil/Berita Acara Pembukaan Penawaran NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: • Dokumen lelang dan format pengiklanan • Hasil/Berita Acara Pembukaan Penawaran NOL dari WB diperlukan untuk kontrak prior review pada tahap: • Daftar Pendek (short list) dan RFP; dan HPS (harga perhitungan sendiri) • Hasil/Berita Acara Evaluasi Proposal Teknis • Hasil/Berita Acara Evaluasi Negosiasi & Draft Kontrak
dilaksanakan
dengan
metode
prakualifikasi dan pascakualifikasi. Untuk pengadaan dengan metode prakualifikasi umumnya digunakan untuk proyek dalam ukuran besar dan kompleks yang memerlukan biaya cukup besar dalam mempersiapkan dokumen penawaran. Sistem prakualifikasi ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa undangan penawaran hanya diteruskan kepada penyedia jasa yang potensial yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek dengan mempertimbangkan: 1. Pengalaman pada proyek terdahulu dengan kontrak yang sama 2. Kemampuan dalam hal personil, peralatan dan konstruksi 3. Kondisi finansial
35
Secara umum, tahapan pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman Bank Dunia dengan metode pengadaan International Competitive Bidding adalah sebagai berikut: 1. Undangan prakualifikasi kepada kontraktor (iklan di surat kabar nasional di negara peminjam atau akses bebas elektronik, juga harus dipublikasikan di UNDB online dan dgMarket) 2. Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh kontraktor 3. Evaluasi dokumen prakualifikasi oleh panitia pengadaan 4. Pengumuman kontraktor yang lolos prakualifikasi 5. Undangan Penawaran kepada kontraktor yang lolos prakualifikasi 6. Penyampaian dokumen penawaran oleh kontraktor 7. Evaluasi dokumen penawaran oleh panitia pengadaan 8. Pengiriman hasil evaluasi kepada Bank Dunia 9. Penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak 10. Pengiriman berkas ke Bank Dunia untuk memperoleh lembar disbursement 11. Pelaksanaan kontrak Dalam kondisi tertentu, pengadaan Bank Dunia juga menggunakan metode Limited International Bidding (LIB), National Competitive Bidding (NCB), Shopping, Direct Contracting dan Force Account. Pada Gambar 2.5 di bawah ini dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan Metode Pelelangan Kompetitif Internasional (International Competitive Bidding) dengan prakualifikasi berdasarkan pedoman Bank Dunia.
36
Gambar 2.5 Proses Pengadaan Kontraktor dengan Metode ICB dengan prakualifikasi berdasarkan pedoman Bank Dunia
37
C. Asian Development Bank (ADB) Asian Development Bank (ADB) adalah lembaga keuangan multilateral yang bergerak di bidang pembangunan yang terdiri dari 67 negara anggota yang berpusat di Manila dan memiliki 26 kantor cabang termasuk di Indonesia. Bank ini dipimpin oleh seorang Presiden yang selalu berasal dari Jepang. Visinya adalah sebuah wilayah Asia Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Dengan menyediakan pinjaman, bantuan teknis, hibah, investasi ekuitas, dan jaminan bagi pemerintah dan bisnis swasta di negaranegara berkembang anggota ADB, ADB membantu memperbaiki kualitas hidup manusia dan memberantas kemiskinan melalui berbagai aktivitas pembangunan. ADB menyediakan bantuan kepada negara berkembang dalam bentuk dialog kebijakan, pinjaman, bantuan teknis, hibah, jaminan dan investasi. ADB memperoleh dana dari penerbitan saham dalam pasar modal dan juga kontribusi dari negara anggota, sisa pendapatan dari operasional pinjaman dan pengembalian pinjaman. Pinjaman ADB kepada negara berkembang berupa pinjaman Ordinary Capital Resources (OCR) dan The Asian Development Fund (ADF). OCR adalah kumpulan dana yang digunakan untuk operasional pinjaman. Sumber dana ini berasal dari pinjaman kepada pasar modal. Sedangkan ADF adalah pinjaman konsesi atau pinjaman lunak yang didanai oleh donor negara anggota. Pinjaman ADF memiliki tingkat bunga yang sangat rendah dan diperuntukkan bagi negara yang sangat miskin. Tanggung jawab untuk pelaksanaan proyek dan selanjutnya penetapan pemenang lelang dan pengelolaan kontrak dari proyek yang dibiayai ADB, ada pada peminjam. ADB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pinjaman digunakan hanya untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomis dan efisiensi. Pedoman pengadaan barang dan jasa ADB berlaku untuk proyek-proyek yang dibiayai sebagian ataupun seluruhnya oleh pinjaman ADB, pembiayaan hibah ADB, atau dana yang dikelola oleh ADB. Pedoman ini memberi informasi mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan sipil dan jasa yang terkait (di luar jasa konsultansi) yang dibutuhkan bagi proyek.
38
Perjanjian pembiayaan mengatur hubungan yang berlandaskan hukum antara peminjam dan ADB. Pedoman Pengadaan dibuat untuk diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pekerjaan proyek sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pinjaman. Hak dan kewajiban peminjam dan penyedia barang atau kontraktor pekerjaan untuk proyek diatur dalam dokumen lelang dan kontrak yang ditandatangani oleh peminjam dan penyedia barang atau kontraktor pekerjaan. Walaupun dalam prakteknya peraturan dan prosedur pengadaan tertentu yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu proyek tergantung dari keadaannya, tetapi ADB memberi persyaratan terhadap petunjuk penggunaan pinjaman untuk pengadaan yang terdiri dari lima prinsip dasar yaitu: a. Pembiayaan proyek oleh ADB hanya digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan yang disediakan dari dan diproduksi oleh Negara yang menjadi anggota ADB. b. Perlunya pelaksanaan proyek yang ekonomis dan efisien, termasuk pengadaan barang dan pekerjaan; c. Menjadi kepentingan ADB dalam memberikan kesempatan dan informasi kepada semua peserta lelang yang memenuhi syarat baik dari Negara maju maupun Negara berkembang untuk bersaing dalam penyediaan barang dan pekerjaan yang dibiayai oleh ADB; d. Menjadi kepentingan ADB untuk mendorong pengembangan kontraktor dan industri manufaktur di dalam negeri Negara peminjam; dan e. Pentingnya transparansi dalam proses pengadaan. Sistem kompetisi terbuka merupakan dasar bagi pengadaan publik yang efisien. Peminjam dapat memilih metode yang paling sesuai untuk pengadaan yang khusus. Biasanya Pelelangan Internasional (ICB) merupakan metode yang paling sesuai jika dilaksanakan dengan benar dan dengan dukungan bagi preferensi domestik serta memadai bagi kontraktor negeri/lokal untuk bekerja berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ADB menuntut peminjamnya untuk mengadakan barang dan pekerjaan melalui ICB yang terbuka bagi penyedia barang dan kontraktor yang memenuhi syarat.
39
Selain dengan metode ICB, ADB juga menggunakan metode pengadaan lain berdasarkan kondisi proyek yaitu Limited International Bidding (LIB), National Competitive Bidding (NCB), Shopping, Direct Contracting, Force Account dan pengadaan melalui lembaga-lembaga khusus (Specialized Agencies). Pada Gambar 2.6 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman ADB (Procurement Guidelines, ADB, Februari 2007) National Competitive Bidding (Pelelangan Nasional) dapat dilakukan dengan pertimbangan ADB dapat menerima jika: 1. Kontraktor luar tidak berminat mengikuti pelelangan 2. Produksi lokal atau fasilitas konstruksi tersedia, tawaran harga lebih murah dibandingkan dengan pasaran internasional, dan dengan delivery yang lebih cepat. 3. Prosedur pengadaan domestik dapat diterima oleh ADB 4. Peminjam meminta untuk melaksanakan pengadaan dengan NCB NCB dapat dipertimbangkan untuk digunakan dengan ketentuan: 1. Nilai kontrak kecil (Tresholds $1.0 Juta - $10 juta untuk pekerjaan dan $0.5 Juta dan $1.0 Juta untuk penyediaan barang) 2. Terdiri dari beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil 3. Terletak di lokasi yang berbeda-beda yang letaknya berjauhan di Negara peminjam 4. Akan dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda Melalui pedoman pengadaan ADB, Peminjam harus melaksanakan pengadaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ADB harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang dipakai memenuhi kewajiban peminjam untuk melaksanakan proyek dengan cermat dan efisien, pengadaan barang dan pemberian pekerjaan: a. Berkualitas memuaskan dan sesuai dengan perimbangan proyek; b. Diselesaikan dan diserahkan tepat waktu c. Harganya tidak mempengaruhi secara negatif kelangsungan ekonomis dan keuangan proyek.
40
Gambar 2.6 Proses Pengadaan Kontraktor dengan ICB dengan Prakualifikasi berdasarkan pedoman ADB
41
D. Japanese Bank for International Cooperation (JBIC) Pedoman pengadaan kontraktor oleh JBIC berlaku untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman ODA (Official Development Assistance) yang disediakan oleh Bank JBIC. Pengadaan dengan pinjaman ODA dilakukan dengan metode pelelangan internasional atau International Competitive Bidding (ICB) karena metode ini dianggap paling baik dan memuaskan. Kontrak yang biasa digunakan adalah harga satuan, lump sum, cost plus fee dan kombinasinya sesuai dengan kondisi proyek. Pada Gambar 2.7 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor berdasarkan pedoman JBIC (Handbook for Procurement under JBIC ODA Loans).
Gambar 2.7 Proses Pengadaan Kontraktor berdasarkan pedoman JBIC
42
E. Islamic Development Bank (IDB) Islamic Development Bank atau disebut juga dengan IDB adalah lembaga keuangan multilateral yang berlokasi di Jeddah, Saudi Arabia. Didirikan pada tanggal 18 Desember 1973 berdasarkan konferensi Menteri Keuangan dari Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference (OIC)). Pemegang saham utama berasal dari negara Saudi Arabia,Kuwait, Libya, Turki, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Indonesia dan Pakistan. Bank IDB mengambil bagian di dalam menyediakan modal dan pinjaman untuk proyek-proyek dan perusahaan yang produktif di samping menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Bank bertujuan membantu perkembangan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat Muslim Negara yang bukan anggota secara individu maupun kelompok sesuai asas-asas Shari'ah Islam. Anggota IDB terdiri dari 56 negara dan Negara anggotanya adalah termasuk Negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam penggunaan pinjaman IDB untuk proyek menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh IDB yaitu Guidelines for Procurement of Goods and Works Under Islamic Development Bank Financing untuk pengadaan barang dan pekerjaan. Pedoman pengadaan IDB berdasarkan kepada 4 (empat) prinsip pengadaan yaitu; economy, efficiency, fair opportunity for eligible bidders, and transparency of the bidding process. Negara peminjam maupun negara peserta pengadaan harus merupakan anggota dari IDB. Pengadaan dengan pinjaman IDB dilakukan secara International Competitive Bidding (ICB) karena metode ini dianggap paling baik dan memberikan kesempatan yang sama kepada prospective bidders dari negara anggota IDB. Kontrak yang biasa digunakan adalah harga satuan, lump sum, dan kombinasinya sesuai dengan kondisi proyek. Pada Gambar 2.8 dapat dilihat proses pengadaan kontraktor dengan metode ICB berdasarkan pedoman IDB.
43
Gambar 2.8 Proses Pengadaan Kontraktor dengan metode ICB berdasarkan pedoman IDB
44
2.2.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Kontraktor dengan Pinjaman Luar Negeri
Pemberi Pinjaman Luar Negeri
Pengguna Jasa
PENGADAAN
Lembaga Keuangan Bank/non Bank
Pemerintah negara peminjam
Pejabat/Panitia Pengadaan
Penyedia Jasa (Kontraktor)
Gambar 2.9 Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kontraktor dengan pinjaman luar negeri Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Kontraktor dengan pinjaman luar negeri seperti terlihat pada gambar 2.9 meliputi: •
Pemberi Pinjaman Luar Negeri
Lembaga/negara donor bertanggung jawab atas pembiayaan proyek sesuai kesepakatan dalam loan agreement, menerbitkan form disbursement, memberikan persetujuan pada proses pengadaan. •
Pemerintah Negara Peminjam
Pemerintah Negara Peminjam bertanggung jawab dalam melakukan negosiasi pinjaman untuk pendanaan proyek, mengadakan studi kelayakan proyek, membayar pinjaman beserta biayanya dan melakukan pengadaan berdasarkan peraturan di negara peminjam dengan berpedoman kepada pedoman pengadaan donor. •
Pengguna Jasa/Kepala kantor/satuan kerja/Pemimpin Proyek
Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
45
Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah: 1. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 2. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; 3. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat; 4. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan; 5. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya; 6. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 7. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; 8. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; 9. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 10. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima 11. TNI/Kepala
Polri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; 12. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
46
•
Panitia/Pejabat Pengadaan
Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang memahami : a. tata cara pengadaan; b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya: a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang memahami : a. tata cara pengadaan; b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan; c. hukum-hukum perjanjian/kontrak. Panitia/pejabat pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; 4. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan 5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan; 6. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
47
•
Penyedia Jasa/Kontraktor
Penyedia jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa. Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan harus memiliki persyaratan sebagai berikut : a. memenuhi
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
untuk
menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; h. tidak masuk dalam daftar hitam; i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
48
2.3 SISTEM PENGUKURAN KINERJA Sistem pengukuran kinerja adalah suatu cara sistematik untuk mengevaluasi masukan (input),
keluaran
(output),
transformasi
(transformation)
dan
produktifitas
(productivity) dalam operasi manufaktur ataupun operasi non manufaktur (Globerson, 1985). Menurut Performance Based Management Handbook, “Performance measurement system is the ongoing monitoring and reporting of program accomplishments, particularly progress towards preestablished goals. It is typically conducted by program or agency management. Performance measures may address the type or level of program activities conducted (process), the direct products and services delivered by a program (outputs), and/or the results of those products and services (outcomes). A program” may be any activity, project, function, or policy that has an identifiable purpose or set of objectives.” (The Performance-Based Management Handbook, A Six-Volume Compilation of Techniques and Tools for Implementing the Government Performance and Results Act of 1993, “Establishing an Integrated Performance Measurement System”, Volume 2, 2001). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu cara sistematik dalam mencatat dan melaporkan pencapaian suatu kegiatan yang telah dilakukan yang dibandingkan terhadap tujuan atau target yang telah ditentukan. Sistem pengukuran kinerja terdiri dari beberapa komponen yaitu kinerja, pengukuran kinerja dan indikator kinerja. 2.3.1 Kinerja Kinerja merupakan tingkat pencapaian atas pelaksanaan pekerjaan atau tugas tertentu. Sedangkan Kinerja Organisasi merupakan akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi (penjumlahan kinerja semua orang). Secara umum definisi kinerja dapat dijelaskan berdasarkan pandangan dari beberapa pakar sebagai berikut: 1. Kinerja adalah kontribusi individu terhadap pelaksanaan dari tugas yang harus dikerjakan di dalam menyelesaikan proyek konstruksi (Liu and Walker, 1998).
49
2. Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut (Otley, 1999). 3. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi(Armstrong dan Baron, 1998)) 4.
Sink (1985) dan Tuttle (1989) berpendapat bahwa kinerja dari suatu sistem organisasi merupakan suatu hubungan interaksi yang sangat kompleks yang melibatkan 7 (tujuh) kriteria kinerja sebagai berikut: •
Effectiveness, melakukan hal yang benar (doing the right things), pada saat yang tepat dengan kualitas yang tepat, dan sebagainya.
•
Efficiency, melakukan sesuatu dengan benar (doing things right).
•
Quality, kualitas di sini merupakan suatu konsep yang sangat luas.
•
Productivity, dalam konteks tradisional.
•
Quality of work life
•
Innovation
•
Profitability/budgetability, merupakan sasaran utama setiap organisasi.
5. Bredrup (1994) berpendapat bahwa kinerja, dalam konteks bisnis, ditentukan oleh 3 (tiga) ukuran yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), dan kemampuan untuk berubah (changeability). Menurut Berdrup, ketiga ukuran ini dapat dijelaskan sebagai berikut: •
Efektifitas ditunjukkan dengan sampai sejauh mana kebutuhan konsumen dapat dipenuhi
•
Efisiensi ditunjukkan oleh sampai sejauh mana sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan (utilize) dengan ekonomis
•
Kemampuan untuk berubah (changeability) ditunjukkan dengan sampai sejauh mana perusahaan dapat memperbaiki dirinya terhadap kemungkinan perubahan dimasa yang akan datang.
Kinerja sering sekali disamakan dengan performance yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Padahal kinerja mempunyai makna luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
50
Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam kurun waktu tertentu yang dapat memenuhi sasaran atau tujuan dari suatu proses produksi. Secara umum kinerja selalu berbicara mengenai produktifitas, efektivitas dan efisiensi dari suatu proses. Dilihat dari sisi manufaktur, kinerja selalu dikaitkan dengan utilitas mesin/peralatan dan efisiensi tenaga kerja. 2.3.2 Pengukuran Kinerja Untuk mengetahui baik buruknya kinerja suatu kegiatan, dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk menilai kinerjanya. Pengukuran kinerja dikembangkan dalam suatu kerangka yang utuh dan saling berhubungan yang disebut sistem pengukuran kinerja. Tujuan pengukuran kinerja ini adalah untuk menciptakan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengetahui aliran informasi dari semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses selama kegiatan berlangsung. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan terdapat deviasi dari yang telah ditentukan, atau apakah kegiatan dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan informasi tentang: 1. Seberapa baik kegiatan dilakukan 2. Apakah tujuan telah tercapai 3. Apakah pelanggan mengalami kepuasan 4. Apakah proses dikontrol secara statistik 5. Apakah diperlukan perbaikan dan di bagian mana harus dilakukan.
51
Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Ukuran kinerja/performance measures merupakan suatu nilai atau karakteristik untuk mengukur semua output atau hasil. Menurut Tucker dan Taylor (1990), ukuran kinerja terdiri dari empat komponen yaitu satuan metrik yang digunakan (kesesuaian, efisiensi, efektifitas, biaya dan reaksi), suatu skala (rupiah, jam), suatu rumusan (persentase a terhadap b, rata-rata waktu antara kegagalan) dan suatu kondisi saat penilaian dilakukan. Ukuran kinerja adalah suatu evaluasi kuantitatif dari suatu proses atau produk. Suatu ukuran umumnya terdiri dari suatu angka dan satuannya. Angka tersebut menunjukkan besarnya dan satuan menunjukkan suatu arti atau maksud. Metrik (standar penilaian seperti frekuensi, persentase, dan lain sebagainya) digunakan untuk merefleksikan perkembangan suatu proses atau produk dan untuk menentukan apakah sesuai atau tidak dengan progress yang diharapkan. Pengukuran kinerja berbeda dengan indikator kinerja dimana pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian, sementara indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. 2.3.3 Indikator Kinerja Indikator secara umum dapat diartikan sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk yang baku untuk mengacu pada status yang sedang berjalan, kecenderungan (trend) atau tindak lanjut yang dibutuhkan (Project Management Dictionary, 2006). Ada beberapa sifat yang harus dipenuhi oleh indikator (Pires, Silvio, Aravechia dan Carlos, 2001), yaitu: •
Universality (bersifat umum dan mudah diukur)
•
Measureability (menjamin bahwa data-data yang diperlukan memang dapat diukur)
•
Consistency (menjamin kekonsistenan pengukuran)
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sarana atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan,
52
atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Indikator kinerja juga berperan sebagai pembanding terbaik (benchmark). Hal ini berarti untuk menperoleh kinerja yang terbaik, perlu digunakan standar kinerja organisasi yang terbaik. Indikator kinerja bagi internal organisasi dapat digunakan sebagai sarana melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sedangkan bagi pihak eksternal, indikator kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. Indikator kinerja ini harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan (ex-ante) atau tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post) (Indikator Kinerja Departemen, 2003). Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja atau performance measures, tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja (performance measures) berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Sementara itu, indikator kinerja (performance indicators) dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan) daripada retrospektif (melihat ke belakang). Menurut Hersey et al,.(1996), terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja, dimana dua diantaranya mempunyai peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja. Tetapi selain itu, kinerja juga memerlukan dukungan sarana, kompetensi, peluang, standard dan umpan balik. Dalam pengembangan indikator kinerja, harus memperhatikan berbagai aspek agar indikator kinerja yang dihasilkan dapat memberikan gambaran kinerja yang tidak terdistorsi. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dan tidak terdistorsi diperoleh melalui desain indikator kinerja yang baik. Beberapa syarat indikator kinerja yang baik/ideal antara lain:
53
1. Konsistensi Indikator kinerja yang dikembangkan harus memenuhi prinsip konsistensi, yaitu indikator tersebut harus konsisten antar waktu dan juga konsisten antar unit. Indikator kinerja tidak berubah karena waktu yang berbeda atau untuk unit yang berbeda. Indikator kinerja yang tidak konsisten menyebabkan indikator tersebut tidak dapat diandalkan dan akibatnya gambaran kinerja yang dihasilkan bias dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. 2. Dapat dibandingkan Indikator kinerja harus memenuhi syarat untuk dapat dibandingkan. Syarat keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja tidak bersifat mutlak akan tetapi relatif. Terdapat 5 standar untuk membandingkan kinerja yaitu: a. Perbandingan dengan periode-periode sebelumnya b. Perbandingan dengan organisasi sejenis c. Perkiraan kinerja di masa yang akan datang (ex-ante) d. Kinerja yang telah dicapai (ex-post) e. Perbandingan dengan standar kerja minimal. 3. Jelas Indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami dan menyangkut kejelasan ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur. 4. Dapat dikontrol Indikator yang dikembangkan harus dapat digunakan untuk alat pengendalian. 5. Kontijensi (Contingency) Kinerja bukan merupakan sesuatu yang independen, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal. Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi indikator kinerja harus luwes, fleksibel dan tidak bersifat mutlak dan kaku. 6. Komprehensif Indikator kinerja harus komprehensif dan dapat merefleksikan semua aspek yang akan diukur, termasuk aspek perilaku.
54
7. Fokus Indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur. 8. Relevan Indikator kinerja harus relevan dengan sesuatu yang diukur. Indikator kinerja harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. 9. Indikator kinerja harus bersifat realistis. Target yang ditetapkan harus didasarkan pada harapan yang realistis sehingga memungkinkan untuk dicapai. Indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, antara lain: -
Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
-
Menciptakan konsensus yang dibangun dari berbagai pihak yang terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.
-
Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.
Dalam menetapkan indikator kinerja, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Menyusun dan menetapkan rencana strategis yang meliputi : visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijaksanaan, program dan kegiatan), 2. Mengidentifikasi data/informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini, data/informasi yang relevan, lengkap, akurat dan kemampuan dan pengetahuan tentang permasalahan yang dibahas, 3. Memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/ kegiatan.
55
Terdapat dua proses di dalam menetapkan indikator kinerja yaitu proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja, melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan tingkat pencapaian kinerja kegiatan. Proses transformasi pengukuran kinerja jika diskemakan dalam suatu kerangka logis seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.10 berikut.
Input
Proses Pengukuran
Output
Outcom e
Benefit
Impact
Gambar 2.10 Kerangka logis Proses Penilaian (Sumber : Noor Yasak Manaf, 2005)
Sesuai dengan kerangka logis di atas, untuk melakukan pengukuran kinerja ada beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan, yaitu: •
Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa anggaran, sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.
•
Indikator output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
•
Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
•
Indikator benefit (manfaat) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
•
Indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.
56
2.4 PENGUKURAN KINERJA PENGADAAN 2.4.1 Pengukuran Kinerja Pengadaan Bank Dunia dan ADB Dalam tujuannya untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kapasitas pembangunan di negara-negara berkembang, Bank Dunia dan ADB berusaha agar pinjaman yang diberikan dapat berfungsi efektif sesuai dengan tujuan pinjaman dengan membuat suatu sistem pengadaan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara-negara peminjam untuk implementasi proyeknya. Akan tetapi, setiap negara memiliki sistem pengadaan yang berbeda-beda sehingga dalam penggunaan pinjaman seringkali terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam proses pengadaan (misprocurement). Adanya perbedaan atau ”gap” di dalam prosedur pengadaan ini mengakibatkan kinerja pengadaan yang dilakukan negara peminjam tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan pemberi pinjaman. Latar Belakang Mengukur Kinerja Pengadaan Perbedaan sistem pengadaan di Negara-negara peminjam dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB membuat ADB dan Bank Dunia perlu memastikan bahwa sistem pengadaan yang diusulkan pada proyek yang dibiayainya harus sesuai dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB sebelum diterapkan. Oleh karena itu, Bank Dunia dan ADB melakukan pengukuran kinerja pengadaan di Negara-negara peminjam yang bertujuan untuk mengukur apakah ada ketidaksesuaian atau “gap” antara sistem pengadaan Bank Dunia/ADB dengan sistem pengadaan di Negaranegara peminjam. Pengukuran ketidaksesuaian atau gap ini dilakukan dengan misi untuk menyesuaikan dan menyelaraskan sistem pengadaan di Negara-negara berkembang dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB. Dengan terciptanya keselarasan antara kedua sistem, maka efektifitas pinjaman yang diberikan diharapkan dapat tercapai. Dalam banyak hal, penyesuaian sistem pengadaan terhadap Negara berkembang membutuhkan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar sesuai dengan standar internasional. Negara-negara berkembang membutuhkan pedoman teknis dan dukungan di dalam mengubah sistem yang ada. Usaha ini membutuhkan
57
pengembangan kebijakan dan kerangka hukum serta peningkatan kapasitas institusi. Oleh karena itu, ADB dan Bank Dunia mengembangkan suatu alat pengukuran kinerja yang disebut dengan Public Procurement Model of Excellence (PPME). Alat pengukuran kinerja pengadaan ini dikembangkan bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/Development Assistance Committee (DAC) dan resmi dipublikasikan pada tahun 2005. Prosedur Pengukuran “Gap” Sistem Pengadaan Bank Dunia/ADB dengan Sistem Pengadaan Negara Berkembang Pengukuran kinerja pengadaan Bank Dunia dan ADB dilakukan di Negara-negara berkembang yang mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan ADB. Prosedur pengukuran ini dimulai dengan mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau “gap” antara sistem pengadaan di Negara yang diukur dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB dalam implementasinya. Perbedaan-perbedaan ini diukur dengan menggunakan alat pengukuran kinerja PPME yang terdiri dari indikator-indikator kinerja (Performance Measurement Indicator). Indikator-indikator kinerja PPME ini sangat kompleks dan membutuhkan penilaian professional untuk mencapai pengukuran yang adil dan objektif yang bertujuan untuk memberikan tinjauan yang luas terhadap perbandingan kekuatan dan kelemahan sistem pengadaan dari suatu Negara. Dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, dilakukan pengukuran untuk mengetahui seberapa besar “gap” yang terjadi. Jika tidak terdapat gap, berarti sistem pengadaan yang ada telah sesuai dan yang perlu dilakukan adalah tinjauan terhadap sistem untuk peningkatan kinerja secara kontinu. Tetapi jika terdapat gap antara kedua sistem, maka berdasarkan gap yang ada akan dianalisis langkah apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan sistem agar sesuai dan selaras dengan sistem pengadaan Bank Dunia dan ADB. Untuk lebih jelasnya, prosedur pengukuran kinerja pengadaan Bank Dunia dan ADB ini dapat dilihat pada gambar 2.11.
58
Gambar 2. 11 Prosedur Pengukuran “Gap” Sistem Pengadaan Bank Dunia/ADB dengan Sistem Pengadaan Negara Berkembang
59
Sistem Pengukuran Kinerja Pengadaan Bank Dunia dan ADB Sistem pengukuran kinerja Bank Dunia dan ADB, Public Procurement Model of Excellence (PPME) adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pengadaan terhadap standar yang telah ditentukan dan untuk pengawasan kinerja dalam setiap tingkatan kinerja. Sistem pengukuran kinerja pengadaan PPME terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: •
Baseline Indicator System (BIS), digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan sistem pengadaan di suatu negara dibandingkan dengan sistem pengadaan dengan standar internasional. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagian dalam sistem yang memerlukan perbaikan atau penyelarasan berdasarkan pada sistem standar yang telah ada. BIS ini melihat sistem secara keseluruhan, tetapi tidak mengukur kinerja aktual.
•
Performance Assesment System (PAS), yaitu alat pengawasan dan pelaporan untuk mengukur dan mengatur kinerja yang sedang dilakukan di tingkat nasional.
•
Performance Measurement Indicators (PMI), yaitu alat pengukuran untuk mengevaluasi kinerja pada tingkat entitas pengadaan. PMI ini fokus pada kegiatan dimana data bisa dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dianalisis dan diatur dalam sistem kinerja .
Baseline Indicator System terdiri dari 4 pillar yang seluruhnya memiliki 12 (dua belas) indikator. Masing-masing indikator memiliki sub-indicator dan mandatory indicator. PAS memiliki 4 (empat) area penilaian yaitu Management System, Programme Design, Procurement Process dan Contract Management yang masingmasing area terdiri dari beberapa indikator. Sedangkan Performance Measurement Indicator (PMI) adalah indikator-indikator kinerja proses pengadaan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengukuran kinerja pengadaan. Untuk lebih jelasnya sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan dapat dilihat pada gambar 2.12.
60
Sistem pengukuran kinerja pengadaan PPME ini dirancang untuk mencapai tujuan antara lain: 1. Membantu dalam hal implementasi proses perubahan untuk perbaikan kinerja pengadaan pada tingkat entitas, regional dan nasional. 2. Untuk menyediakan informasi yang objektif dalam mengukur penyesuaian proses pelaksanaan pengadaan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam sistem pengadaan. 3. Untuk mengevaluasi kinerja pengadaan pada setiap tingkatan yang berbeda-beda dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan kinerja proses pengadaan. 4. Untuk digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses sertifikasi entitas pengadaan di suatu Negara.
61
Gambar 2.12 Sistem Pengukuran Kinerja Pengadaan PPME Bank Dunia/ADB
Aplikasi model pengukuran kinerja PPME ini dilakukan ADB untuk mengukur kinerja pengadaan dengan metode ICB (Supporting the Use of Country Procurement Sistems,
Technical Assistance
Report,
ADB,
2006).
Indikator ICB
yang
dikembangkan terdiri dari 14 (empat belas) indikator beserta target dan cara mengukurnya seperti terlihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pengadaan ADB dengan metode Pelelangan Kompetitif Internasional (ICB) Indikator
Uraian/Indikasi
Ukuran
1
No
Advertisement of bids and publication of awards
Transparency and openness of sistem
Number of bids (in %) for which invitation to bid and contract award results are publicly advertised
95% or more
2
Time for preparation of bids
Real opportunity for bidders to submit bids
Number of days between invitation to bid and bid opening
21 days or more for open bidding, 10 days or more for restricted bidding, and 3 days or more for shopping
3
Time for evaluation
bid
Efficiency of bidding process
Number of days between bid opening and publication of award
90 days or less
4
Bidders participation
Level of confidence of private sector in the process
Average number of bidders submitting bid in each bid process
5 bids or more (calculated as the average for the sample of transactions)
5
Method of procurement used
Level of competition
Number of bidding processes using a method less competitive than the process recommended for the estimated contract amount
1% or less
6
Direct contracting
Transparency and level of competition
Percent of contracts (by number and value) awarded on a sole-source basis
10% or less of number of contracts and 5% or less of total value of contracts
7
Processes cancelled
Quality process
bidding
Percent of bid processes declared null before contract signature
5% or less
8
Number of protests
Quality and fairness of process
Not less than 10% and not more than 50%
9
Time to protests
Efficiency and fairness of protest sistem
Ratio (in %) between the number of protests posted and the number of bids submitted Number of days between submission and final response to protests
10
Protest results
Effectiveness of protest sistem
Percent of contracts with award recommendation modified because of a protest
5% or less
11
Late payments
Quality and consistency of payment process
Percent of payments made more than 45 days late
10% or less
12
Contract increase
Quality of bidding and contract management
Percentage increase of final contract amount due to changes and amendments
15% or less (calculated as the average for the sample of transactions)
13
Restricted competition consultants
Quality of advice
Percent of processes for the selection of consultants using open competition instead of a restricted competition or shortlist methodology
5% or less
Weight of quality to price ratio used in selection
Percent of processes for the selection of consultants having price weighted more than 20% of the total scoring points
15% or less
14
answer
amount
of
for
Selection method for consultants
10
Satisfactory Threshold
21 days or less
63
2.4.2 Pengukuran Kinerja Pengadaan di Ghana Salah satu aplikasi PPME untuk mengukur kinerja pengadaan di negara berkembang dilakukan di Ghana. Pada tahun 2002, Badan Pengadaan Publik Ghana (Public Procurement Board of Ghana) bekerjasama dengan Badan Pengadaan Swiss (IDEAS Centre of Geneva-Switzerland) menggunakan alat pengukuran kinerja pengadaan publik PPME dalam mengembangkan indikator kinerja (Performance Measurement Indicator) untuk memonitor sistem pengadaan publik di Ghana yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia dan OECD/DAC (Organisation for Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee). Lingkup aspek penilaian PPME di Ghana terdiri dari aspek hukum pengadaan (procurement law), prosedur (procedures), proses (process) dan aspek sumber daya manusia (human resources). Pada Tabel 2.6 dapat dilihat 14 (empat belas) indikator kinerja pengadaan (Performance Measurement Indicators) yang dikembangkan di Ghana. Menurut Adjei (2002), pengukuran kinerja pengadaan yang dilakukan bermanfaat untuk
mengetahui
kapasitas
perkembangan
pengadaan
dan
meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan nilai. Tetapi pengukuran kinerja ini juga memiliki keterbatasan dalam pengembangan kapasitas pengadaan karena tidak bisa mencakup pengawasan pengembangan kapasitas secara keseluruhan (Adjei, 2002, CEO Public Procurement Board of Ghana).
64
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Pengadaan Bank Dunia yang digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan di Ghana. No
Indikator Kinerja Pengadaan Bank Dunia
Uraian/Indikasi
1
Advertisement of tender (bid) opportunities
Pengumuman adanya kesempatan untuk mengikuti penawaran secara terbuka
% of open procedures advertised
bidding publicly
2
Publication of awards
Pengumuman pemenang secara terbuka
% of contract publicly disclosed
awards
3
Time for bid preparation
Waktu yang ditentukan untuk mempersiapkan dokumen penawaran
Average no. of days between invitation to bid and bid opening
4
Bidder participation
Peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti pelelangan
Average no. of bidders
5
Bid Acceptance
Kelengkapan dan dokumen penawaran
Average no. of responsive bids
6
Method of procurement
Metode pengadaan yang dilakukan
% of contract publicly disclosed
7
Bid processing lead time
Waktu evaluasi penawaran sampai penandatanganan kontrak
Average no. of days between bid opening & contract award
8
Cancelled procedures
Prosedur dibatalkan
pelelangan
% of bid cancelled
9
Protests
Sanggahan pelelangan
terhadap
10
Resolution of protests
Perubahan yang terjadi selama proses penawaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan
% of outcome of bidding process changed
11
Contract amendment
Amandemen kontrak yang bertambah setelah penandatangan kontrak
Average increase contract awarded
per
12
Contract resolution
Perselisihan yang terjadi yang tidak terselesaikan
% of contracts unresolved disputes
with
13
Completion rate
Tingkat penyelesaian kontrak yang kinerjanya bisa diterima.
% of contracts resulting in full and acceptable performance
14
Late payment
Keterlambatan pembayaran terhadap penyedia jasa
% of payments made late
bidding
dispute
Ukuran
kontrak
keabsahan
yang prosedur
awards
procedures
% of bidding procedures with protests
65
2.4.3 Pengukuran Kinerja Pengadaan Inter-American Development Bank Inter-American Development Bank pada tahun 2005 juga mengembangkan indikator kinerja proses pengadaan yang dibiayai pinjaman Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee (OECD/DAC).
Indikator proses pengadaan Inter-American Development Bank dikembangkan berdasarkan tahapan proyek (project phase) yaitu Pre-Procurement, Procurement dan Contract Implementation seperti pada Tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7 Indikator Kinerja Proses Pengadaan Inter-American Development Bank Project Phase
PreProcurement
Procurement
Contract Implementation
Procurement Process Project Selection
Possible Indicators
Ratio of selected projects that meet technical locational criteria Design specifications posted in website including name(s) of Project individuals responsible for the design (yes/no) design/budget % of estimated unit prices exceeding 10% of benchmarks estimation Difference in days b/w bid opening date and date of issuance of the bid documents Ratio of no. of days to complete to the maximum allowable under Invitation to bank rules bid/Advertising # of firms submitting Letter of Intent (LOI) # of firms found eligible or pre-qualified relative to total no. of Pre-qualification submissions # of days to complete bid evaluation and determination of the “winning” bidder # of eligible or pre-qualified bidders submitting proposals Bid Evaluation # of eligible or pre- bidders withdrawing proposals standard deviation of bid prices Ratio of actual # of days to complete post-qualification to maximum allowable under Bank rules Post-qualification Ratio of the winning bid to the budget estimate for the project Ratio of actual # days to issue award of contract to maximum allowable under Bank rules (after post-qualification) Ratio of actual # days to complete the bid to maximum allowable under Bank rules (after post-qualification) Award of Contract Ratio of final contract value (which could be other than the “winning” bid if post disqualification occurs) to budget estimate for the project. Ratio of #of actual days needed to complete the project to the maximum specified in the contract Ratio of actual cost of project upon completion to the contract value Project Presence of variation orders and the extent of variation (in terms of Completion value), Quality of final product as percent of expected quality (as specified in the contract), .e.g value of defects relative to total value of contract # of days it takes for agency to pay contractor after submission of all Disbursement requirements
