BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Belanja Daerah Menurut PSAP No.2, “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi: 1. Belanja operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang 9
c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan sosial 2. Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Nilai asset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/ bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.Belanja modal terdiri dari: a. Belanja modal tanah b. Belanja modal peralatan dan mesin c. Belanja modal gedung dan bangunan d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan e. Belanja modal asset tetap lainnya f. Belanja asset lainnya (asset tak berwujud) 3. Belanja lain-lain/belanja tak terduga Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 10
4. Belanja transfer Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah provinsi kekabupaten/kota serta dana bagi hasildari kabupaten/kota ke desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi: 1. Belanja langsung Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja: a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal 2. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung merpakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. Belanja pegawai b. Belanja bunga c. Belanja subsidi 11
d. Belanja hibah e. Belanja bantuan sosial f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
2.1.2. Pajak Daerah Siahaan (2005): Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Prakosa (2003): Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kotamadya) yang diatur berdasarkan masingmasing Peraturan Daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
12
Jenis pajak berdasarkan undang– undang tersebut terdiri dari 16 jenis pajak, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara 13
itu,wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah: 1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. 3. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. 4. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. 5. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. 6. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral 14
Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. 7. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. 8. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 9. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. 10. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 11. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak 15
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Objek pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah: 1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 3. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. 4. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan 16
j. Reklame peragaan. 5. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 6. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 8. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 9. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. 10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 11. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Tarif pajak kabupaten/kota menurut UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi masing-masing sebesar: a. Tarif Pajak Hotel 10% b. Tarif Pajak Restoran 10% c. Tarif Pajak Hiburan 35% 17
d. Tarif Pajak Reklame 25% e. Tarif Pajak Penerangan Jalan 10% f. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% g. Tarif Pajak Parkir 30% h. Tarif Pajak Air Tanah 20% i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet 10% j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3% k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%
2.1.3 Retribusi Daerah Siahaan (2005), ”Retribusi Daerah adalah Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis-jenis retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:
18
a. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikanoleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang,
retribusi
pelayanan
pendidikan
dan
retribusi
pengendalian
menara
telekomunikasi. b. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta,meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat 19
rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek retribusi daerah dan wajib retribusi daerah adalah: a. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. b. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 20
perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu. Ada tiga objek retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009,yaitu: 1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 3. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Siahaan (2005), “tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk 21
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,misalna berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Siahaan (2005),”Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang”. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut: a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
2.1.4 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umun (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep kesenjangan fiskal (fiscal gap). DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu darah, yang merupakan selisih anatara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).
22
DAU merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dana Alokasi Umum bersifat unconditional atau tidak memiliki syarat dalam penggunaannya sehingga bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan
pada
aspek
pemerataan
dan
keadilan
yang
selaras
dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang (pasal 161). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara impilisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
2.1.5 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) atau specific grant merupakan dana transfer yang bersifat kondisional. Sesuai dengan sifatnya, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional pada daerah tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
23
membantu membiayai kebutuhan tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu Sesuai dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah : (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi, prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer, dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK diusulkan oleh Menteri teknis dan baru ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Renja Pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut, disampaikan kepada Menteri Keuangan. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/ PMK.07/2015, ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu:
24
a. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD. b. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. c. Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Rolan Pakpahan (2009) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dengan mengambil sampel penelitian di Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara Parsial dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap belanja daerah. Bagus Bowo Laksono (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengan dan D.I Yogyakarta. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Edy Sarwono melakukan penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
25
Daerah pada Kabupaten/ Kota SeIndonesia Tahun Anggaran 2010-2011. Hasil Penelitiannya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Gomgom Arthur Simamora melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan periode 2009- 2011. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Nugraeni (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota Madya di Indonesia. Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah
No 1.
Peneliti Rolan 1 Pakpahan (2009)
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu Judul Variabel Hasil Pengaruh Pajak Independen: 1. Secara parsial dapat Daerah dan 1.Pajak Daerah diambil kesimpulan, Retribusi 2. Retribusi bahwa Pajak Daerah Daerah terhadap Daerah mempunyai pengaruh Belanja Daerah yang signifikan positif Pemerintahan Dependen: terhadap Belanja Kabupaten/Kota 1. Belanja Daerah, sementara di Sumatera Daerah Retribusi Daerah Utara mempunyai pengaruh
26
yang positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.
2.
3.
Bagus 2 bowo laksono (2014)
Edy 3 Sarwono
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Dan Diy
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota
Independen: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus
2. Secara simultan dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. 1. Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah. 2. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah
Dependen: 1. Belanja Daerah Independen: 1. Pajak Daerah, 1. Pajak Retribusi Daerah, Daerah Pendapatan Lainnya 2. Retribusi yang Sah, Dana Daerah Alokasi Umum 3. Pendapatan berpengaruh terhadap Lainnya Belanja Daerah pada yang Sah Kabupaten/ Kota di 4. Dana Indonesia Alokasi Umum Dependen: 1. Belanja
27
4.
SeIndonesia Daerah Tahun Anggaran 2010-2011 4 Analisis Indepnden : Nugraeni Pengaruh 1. Dana (2011) Dana Alokasi Alokasi Umum Umum, Dana 2. Dana Alokasi Alokasi Khusus, dan Khusus Pendapatan 3. Pendapatan Asli Daerah Asli Daerah terhadap Prediksi Dependen: Belanja 1. Belanja Daerah pada Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia (2007- 2009) Sumber: Review dari beberapa Artikel
1. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/ kota di Pulau Sumatera
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis 2.3.1. Kerangka Konseptual Penelitian Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta satu variabel dependen yaitu belanja daerah.
28
Pajak Pajak Daerah Daerah (X1) (X1)
RetribusiPajak Daerah Daerah (X2) (X1)
BELANJA DAERAH (Y)
Dana Alokasi Umum (X3)
Dana Alokasi Khusus (X4)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Prakoso (2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam Pajak Daerah (X1) akan meningkatkan belanja daerah, fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009) dan Sarwono bahwa pajak daerah berpegaruh terhadap belanja daerah Retribusi Daerah (X2) merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat
29
kemadirian suatu daerah. Jika Retribusi meningkat maka pengalokasian dana belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat juga akan meningkat Dana Alokasi Umum (X3) merupakan dana transfer yang penting, transfer dana dari pemerintah pusat ini merupakan transfer dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah, dimana belanja daerah termasuk kedalam beberapa pengeluaran daerah guna melaksanakan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (X4) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gomgom Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Hal ini disebabkan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat diutamakan
untuk
proses
pembangunan,
sehingga
daerah
tidak
dapat
membelanjakannya untuk kebutuhan lain. Maka pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus saling berkaitan sebagai penerimaan daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang tinggi akan mengakibatkan belanja daerah yang tinggi pula.
30
2.3.2
Hipotesis Penelitian
Erlina (2011) “Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris.” Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya,disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera
31
