BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1. Teori Birokrasi Teori birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses didalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Weber (1948) selama

bertahun-tahun

telah

mendukung

model

birokrasi

guna

meningkatkan efektifitas administrasi organisasi, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan enam karakteristik struktural. Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi menggambarkan pengembangan kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktifitas organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktifitas pekerja dalam melaksanakan tugas yang rumit kedalam tugas aktifitas yang khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Ketiga, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

11 Pengaruh Keahlian Independensi..., Ahan Lafdi Munir, FEB UMP 2016

Kempat,

pekerjaan

personil

berkualitas

didasarkan

pada

kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Kelima impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi Keenam, rasionalitas dan predictability dalam aktifitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu stabilitas organisasi. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan. 2. Teori Anggaran Tradisional penganggaran publik telah dipelajari dari tiga perspektif yang berbeda yaitu ekonomi, manajemen, dan ilmu politik (Caiden, 1990). Studi berakar pada ekonomi cenderung berfokus pada sifat barang publik dan terdistribusikan alokatif antara campuran barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. berbagai aturan

dan proses alokasi diperiksa untuk

utilitas relatif mereka dalam hal ini. upaya baru-baru ini telah berusaha untuk

membangun

menggunakan

model

konsep

dari

sektor

publik

ekonomi

pengambilan

mikro.

Momok

keputusan masyarakat

administrator sebagai maximizer anggaran diri tertarik adalah karakter sentral dalam skenario ini. Ekonomi menawarkan logika, keanggunan matematika, dan sederhana bentuk yang menghindari isu-isu mengenai nilai-nilai politik, namun, ekonomi yang ditawarkan sangat sedikit


bimbingan kepada budgeteer dari dunia praktis "(Caiden,1990: 233). Ilmuwan politik secara alami menyoroti dimensi politik dari sumber daya proses alokasi, dan peran anggaran dalam proses pembuatan kebijakan. Itu perspektif politik telah didominasi oleh teori incrementalism, yang dimulai sebagai sebuah teori deskriptif tetapi mencapai status normatif di beberapa kalangan. Di ringkasan singkat, incrementalism menyatakan bahwa anggaran berubah hanya sedikit dari tahun ke tahun, dan besar realokasi dapat mahal dan harus dihindari di cahaya dari negara pengetahuan mengenai isu-isu kebijakan sektor publik; sumber daya proses alokasi adalah proses terfragmentasi, bottom-up yang ditandai dengan rasa hormat keahlian substantif dan alokasi sebelumnya. Teori ini berbasis organisasi proach untuk pengembangan teori anggaran berfokus pada bagaimana sifat organisasi publik mempengaruhi proses alokasi sumber daya dan bagaimana alam dari proses alokasi sumber daya mempengaruhi operasi-organisasi masyarakat

B. Keahlian Independensi Lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shanteau (1987) mendefinisikan keahlian sebagai seorang yang memiliki keterampilan dan kemampuan pada derajad yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah


auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Menurut peraturan Menpan kualitas auditor dipengaruhi oleh : 1. Keahlian, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan

dan

kompetensi

lainnya

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan tanggungjawabnya dengan kriterianya auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu(S1) atau yang setara; memiliki kompetensi di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi: dan telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) 2. Independensi, menyatakan bahwa Auditor APIP harus dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriterianya auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan. Melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika independensi atau objektifitas terganggu baik secara factual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.


3. Kepatuahan kode etik, menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP. Dengan kriterianya kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksaannya dan auditor dengan masyarakat. Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit,

mengidentifikasi

kebutuhan

professional

auditor

dan

untuk

mengembangkan tehnik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen. Aturan tentang pendidikan formal minimal dan pelatihan

yang

diperlukan

harus

dievaluasi

secara

periodik

guna

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan, prosedur dan praktik – praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang


memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal auditor melakukan audit terhadap system keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang akuntansi sektor publik dan ilmu – ilmunya yang terkait dengan akuntabilitas audit APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah. Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan (countring professional education) sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit. Pendidikan professional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengauditan. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan, dimana pimpinan APIP menggunakan arahan dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam


hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan akuratis, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar organisai. Semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta objektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat Penilaian independensi dan objektifitas mencakup dua komponen berikut : 1. Status APIP dalam Organisasi 2. Kebijakan untuk menjaga objektifitas auditor terhadap objek audit Pimpinan APIP bertanggungjawab pelaksanaan audit dapat terpenuh. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerjasama dengan auditan dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditan terutama saling memahami diantara peran masingmasing lembaga. Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus objektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektifitas mensyaratkan agar auditor dalam


melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat

auditor

tidak

mampu

mengambil

keputusan

berdasarkan

pertimbangan profesionalnya. Jika independen atau objektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Auditor harus melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi

adanya

dan

atau

interpretasi

adanya

konflik

kepentingan,

ketidakindenpendenan atau bias. Pimpinan auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut. Dalam hal auditor bertugas menetap untuk beberapa lama di kantor auditan guna membantu mereview kegiatan, program atau aktifitas auditan, maka auditor tidak boleh terlibat dalam pengambil keputusan atau menyetujui hal – hal yang merupakan tanggung jawab auditan. Independensi pada Inspektorat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK, BPKP, atau Akuntan Publik. Inspektorat Kabupaten merupakan bagian dari SKPD pada pemerintah Kabupaten. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten hanya dapat memberikan saran kepada Kepala Daerah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD-SKPD di Pemerintah Kabupaten. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda


dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pusat atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi auditor di Inspektorat Kabupaten.

C. Profesional Aparat Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional menurut Abdul Halim dan Therisia Damayanti (2007) adalah : “Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan APBD yang meliputi BPKP, Itwilprov, Itwikab/kota.” Pengertian Pengawasan Fungsional menurut Sadu Wasistiono (2010) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintahan daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Pengawasan atau penyelenggara pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerntahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dari definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengawasan fungsional yaitu : 1) Pengawasan keuangan dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pelaksanaan

pengawasan

fungsional

diarahkan

untuk

menjamin

terlaksanya tugas umum dan pembangunan pemerintahan. 3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemerintahan baik secara intern maupun ekstern sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 4) Pengawasan fungsional dimaksudkan untuk mencegah tumbuhnya berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. 5) Pengawasan fungsional di Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Pengawasan fungsional ditujukan untuk menjamin sasaran pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Aparatur pengawasan fungsional dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang kebijakan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah : 1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2. Inspektorat

jenderal

Departemen.

Aparat

Pengawasan

Lembaga

Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya


3. Inspekorat Wilayah Propinsi 4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota. Perilaku professional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa professional akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan pekerjaanya. (Arens et al. 2006, Maryandi dan Ludigdo 2001, Wahyudi 2003). Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan professional aparat yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan/keahlian yang disaratkan, (2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik (Arens et al. 2006) dengan demikian secara konseptual profesionalitas aparat pengawasan fungsional mempunyai pengaruh terhadap pelaksaan audit pemerintahan. Menurut Deddy dan Sherly (2010), Pelaksanaan Pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik, yang diperkuat dengan teori “Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi”. (Indra Bastian, 2007). Jadi dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas


dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan 3 LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah sangat mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Selain BPK salah satu instansi yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Instansi ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah, termasuk kecamatan, kelurahan atau desa selain itu juga melakukan pengawasan terhadap tugas departemen dalam negeri di kabupaten atau kota (Askam, 2008). LAN RI (1997 : 160 ), mengemukakan pengertian Pengawasan Melekat (Waskat) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.


Harto (2012) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Waskat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dapat diartikan atasan langsung atau disebut juga pejabat yang karena struktur organisasinya atau kewenangan khususnya termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahan. Bawahan adalah mereka yang bertanggungjawab serta wajib melapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang harus di punyai oleh seorang pimpinan, dalam memberikan tugas atau tanggungjawabnya kepada orang-orang yang dipimpinnya, agar arah, sasaran dan tujuan untuk pelaksanaan tugas atau tanggungjawab tersebut tidak menyimpang dan selesai sesuai dengan perencanaan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan melekat yang dimaksud tentu bermakna luas dan menjadi bagian integral dari konsep dan gaya kepemimpinan seseorang.


D. Hasil Penelitian Terdahulu Table 2.1 Penelitian Terdahulu No 1

2

3

Peneliti dan Judul Penelitian Rosnawati Amasi (2013) - Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo

Hasil Penelitian

Perbedaan

Persamaan

Pengawasan - Variabel - variabel intern memiliki independen dependen pengaruh yang yaitu yaitu positif terhadap Keahlian Akuntabilitas akuntabilitas independensi pengelolaan pengelolaan - Lokasi keuangan keuangan daerah. penelitian daerah

Nurhanifah (2014) - kinerja pegawai - Pengaruh berpengaruh Kinerja Pegawai, terhadap Pengawasan efektifitas Melekat dan pengelolaan Pengawasan keuangan Fungsional daerah Terhadap - pengawasan Efektifitas melekat Pengelolaan berpengaruh Keuangan terhadap Daerah efektifitas pengelolaan keuangan daerah - pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah Dadang Sadeli - Profesionalitas (2012) aparat

- variabel independen yaitu keahlian independens i - Lokasi penelitian - Metode analisis data

- Variabel independen yaitu pengawasan fungsional

- Variabel independen

- variabel independen


No

4

Peneliti dan Judul Hasil Penelitian Penelitian - Profesionalitas pengawasan Aparat fungsional Pengawasan intern Fungsional berpengaruh Intern Terhadap positif terhadap Pelaksanaan tingkat Audit pelaksanaan Pemerintahan audit Dan pemerintahan Implikasinya - pelaksanaan Kepada audit Akuntabilitas pemerintahan Keuangan berpengaruh Instansi positif terhadap Pemerintah kualitas Daerah akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah Putu Septiani Futri - Independensi dan Gede Juliarsa tidak (2014) berpengaruh - Pengaruh terhadap Independensi, kualitas audit Profesionalisme, - profesionalisme Tingkat tidak Pendidikan, berpengaruh Etika Profesi, terhadap Pengalaman, kualitas adit Dan Kepuasan - Tingkat Kerja Auditor pendidikan Pada berpengaruh Akuntabilitas terhadap Audit Kantor kualitas audit Akuntan Publik - Etika profesi Di Bali auditor berpengaruh terhadap kualitas audit - Pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap

Perbedaan

Persamaan

yaitu keahlian independens i - Lokasi penelitian - Metode analisis data

yaitu pengawasan fungsional - variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah

- Variable dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - metode analisis data - Objek penelitian - Lokasi penelitian

- Variabel independen yaitu keahlian independensi dan profesionalis me


No 5

6

Peneliti dan Judul Penelitian

Hasil Penelitian

kualitas audit Agung Puja - kejelasan Laksana dan sasaran Bestari Dwi anggaran Handayani (2014) berpengaruh -Pengaruh terhadap Kejelasan Sasaran akuntabilitas Anggaran, public Pengawasan - Pengawasan Fungsional, Dan fungsional Pelaporan Kinerja tidak Terhadap berpengaruh Akuntabilitas terhadap Publik Di akuntabilitas Kabupaten Batang public - Pelaporan Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas public Nasriana, Hasan, - Kompetensi Syukriy Abdullah berpengaruh (2015) terhadap -Pengaruh signifikan Kompetensi, terhadap Independensi, kualitas audit Obyektivitas, pemeriksa Kecermatan inspektorat Profesional Dan - Independensi Pengalaman Audit tidak Terhadap Kualitas berpengaruh Audit terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat kabupaten - Obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat kabupaten

Perbedaan

Persamaan

- variabel independen yaitu keahlian independens i - Variabel dependen yaitu akuntabilitas publik - Lokasi penelitian

- Variabel independen yaitu pengawasan fungsional

-Variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Variable independen yaitu profesionalitas pengawasan fungsional -Lokasi Penelitian

-Variable independen yaitu keahlian independensi -metode analisi data


No

Peneliti dan Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Perbedaan

Persamaan

- Kecermatan professional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pemeriksa inspektorat kabupaten.

E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut : Gambar 2.1 Model Penelitian Variabel Independen

Variabel Dependen

Keahlian Indepensi H1 (+) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2 (+) Profesionalitas pengawasan F. Hipotesis fungsional Dari gambar kerangka konseptual diatas, dijelaskan bahwa keahlian independensi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan profesionalitas pengawasan fungsional sebagai variabel independen ke


dua. Dari gambar diatas keahlian independensi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profesionalitas pengawasan fungsional dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penambahan profesionalitas pengawasan fungsional

disini untuk

memperkuat hubungan antara keahlian indepedensi dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Profesionalitas pengawasan fungsional merupakan faktor untuk meningkatkan adanya ke akuntabilitasan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan bahwa, semakin sering profesionalitas pengawasan fungsional melakukan pengawasan maka semakin bagus pula akuntabilitas laporan keuangan daerah(Rosnawati, 2013) Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, dapat diambil hipotesis sementara penelitian ini sebagai berikut : 1. Pengaruh keahlian independensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Lastanti (2005:88 ) mengartikan keahlian independensi atau kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedurial yang luas yang ditunjukan dalam pengalaman audit. Sementara itu dalam artikel yang sama, Shenteau ( 1987 ) mendefinisikan keahlian independensi sebagai orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan pada derajad yang tinggi Dalam SPAP ( IAI, 2001: 220.1 ) auditor diharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah depengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut : 28 Pengaruh Keahlian Independensi..., Ahan Lafdi Munir, FEB UMP 2016

(1) Independenci in fact ( independensi dalam fakta ) artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dan objektifitas. (2) Independence in appearance ( independensi dalam penampilan ) artinya pandangan pihak lain terhadap dari auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. (3) Independence in competence ( independensi dari sudut keahliannya ) artinya Independensi dari sudut pandang keahlian terkait dengan kecakapan professional auditor. Menurut Amasi (2013) independensi merupakan sikap netral dan tidak

bias

serta

menghindari

kepentingan

dalam

merencanakan,

melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Yaitu memiliki objektifitas, memiliki kejujuran, tidak mengkompromikan kualitas begitu juga dengan keahlian harus mempunyai pengetahuan, keterampilan,

dan

kompetensi

lainnya

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan tanggungjawabnya. Yaitu latar belakang pendidikan, memiliki kompetensi teknis dan memiliki sertifikasi JFA dan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian secara konseptual keahlian independensi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan professional aparat yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan/keahlian yang disaratkan, (2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara


cermat dan seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik dan akuntabilitas (Arens et al. 2006) dengan demikian secara konseptual keahlian independensi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Independensi pada Inspektorat Kabupaten sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK, BPKP, atau Akuntan Publik. Inspektorat Kabupaten merupakan bagian dari SKPD pada pemerintah kabupaten. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten hanya dapat memberikan saran kepada Kepala Daerah melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD-SKPD di Kabupaten. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pusat atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pebedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi auditor di Inspektorat Kabupaten. Ashari ( 2011 ) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor pada inspektorat provinsi utara penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan keahlian, independensi dan etika secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: HI :

keahlian independensi berpengaruh positif akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

terhadap


2. Pengaruh profesionalitas pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menghadapi perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan adanya derasnya reformasi di dalam negeri ini, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Salah satunya elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegitan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan ( Amasi 2013 ). Perilaku professional yang memadai pada aparat pengawasan fungsional merupakan kebutuhan dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa professional akan meningkat, jika auditor memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan pekerjaannya ( Arens et al. 2006, Maryani dan Ludigo 2001, Wahyudi 2003 ) Dalam Pemerintah Daerah terdapat pengawasan fungsional intern Pemerintah Kabupaten/Kota yang membantu pimpinan Pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan. Pengawaan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan penghusutan (PP NO 20 Tahun 2001).


Kusmayadi (2009) menyimpulkan bahwa pengawasan menjiwai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. Bila pengawasan ini berjalan sebagai mana mestinya, dapat dipastikan bahwa pengawasan menjiwai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah apabila pengawasan ini berjalan sebagai mana mestinya, dapat dipastikan bahwa kelemahan – kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pemerintah dapat diminimalkan, sehingga disiplin dan prestasi kerja yang meningkat, penyalagunaan wewenang berkurang, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan sumber daya manusia lainnya akan meningkat, kualitas pelayanan publik akan meningkat suasana kerja lebih tertib dan teratur

termasuk

akuntabilitasnya

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sadeli (2012) juga melakukan penelitian tentang profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern terhadap pelaksanaan audit pemerintahan dan implikasinya kepada akuntabilitas keuangan pemerintah instansi pemerintah daerah ini membuktikan bahwa aparat

pengawasan

fungsional intern berpengaruh positif terhadap pelaksanaan audit pemerintahan. Maka dirumuskan hipotesissebagai berikut: H2 :

profesionalitas pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents