BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengertian Pe rsepsi Definisi persepsi secara sempit adalah penglihatan, bagaimana cara
seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978). Rakhmat (2005) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sombowidjojo (1999) mendefinisikan persepsi sebagai pengamatan yang merupakan kombinasi dari penglihatan, penciuman, pendengaran, serta penga laman masa lalu. Setiap individu dapat menafsirkan sesuatu obyek secara berbeda tergantung dari sudut pandang pribadi masing- masing. Hal ini berimpilikasi pada bervariasinya persepsi seseorang terhadap obyek yang sama.
2.2
Organisasi Persepsi Atkinson et. al. (1983: 201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses
dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus di dalam lingkungan. Persepsi berupa proses penggabungan stimulus sederhana (sensasi) yang diterima oleh panca indera manusia sehingga stimulus-stimulus tersebut memberikan makna tertentu bagi manusia. Organisasi persepsi adalah suatu contoh bagaimana satu bagian dari sebuah stimulus muncul sehubungan dengan stimulus lain (Atkinson et. al., 1983: 209). Sarwono (1982) mengemukakan persepsi sebagai kemampuan seseorang untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, atau dapat dikatakan persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisasikan pengamatan. Organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip yaitu: (1) Wujud dan latar: Obyek-obyek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud dengan hal- hal lainnya sebagai latar. (2) Pola pengelompokkan: Hal- hal tertentu cenderung kita kelompokkelompokkan dalam persepsi kita,
dan bagaimana
cara kita
9
mengelompokkannya itu akan menentukan bagaimana kita mengamati hal- hal tersebut. Adanya organisasi persepsi tersebut, dan karena manusia selalu belajar dari pengalaman, maka lambat laun tersusunlah pola pengamatan yang menetap dalam diri kita masing- masing. Dengan adanya ketetapan pola pengamatan ini, sesuatu yang sekarang terlihat sebagai “hitam”, besok juga akan dilihat sebagai “hitam” dan tidak berganti menjadi merah atau hijau. Di lain pihak, organisasi dalam persepsi menyebabkan pula kadang-kadang kita salah menafsirkan obyek yang kita amati. Pengalaman persepsi kita tidak berdiri sendiri; pengalaman tersebut membentuk dunia benda yang dapat dikenali, benda-benda abadi; sehingga kita akan menjumpai benda yang sama. Kita biasanya menghayati benda yang kita kenal sebagai benda yang permanen dan stabil yang tidak terpengaruh oleh kondisi penerangan, posisi darimana kita melihatnya, atau jaraknya dari kita (Atkinson et. al., 1983: 211). Persepsi lebih dari suatu proses menafsirkan pesan, persepsi merupakan suatu proses kognitif untuk membentuk suatu pola pengamatan atas berbagai stimulus yang diterima melalui indera manusia. Persepsi membentuk suatu pola keajegan dalam diri manusia atas suatu obyek. Apabila kita telah mengenal suatu obyek A berdasarkan stimulus yang diterima dan terbentuk persepsi atas obyek tersebut, maka suatu saat kita menemukan obyek A persepsinya tidak akan berubah kecuali ada sesuatu yang mempengaruhi pola keajegan kita atas obyek A. 2.3
Persepsi Sebagai Proses Pengambilan Keputusan dan Tindakan Sarwono (2003) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses
kategorisasi. Organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (obyek-obyek di luar,
peristiwa,
dan
lain- lain)
dan
organisme
itu
berespons
dengan
menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golonga n) obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses yang aktif di mana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dengan demikian, persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).
10
Sarwono (2003) juga mengatakan bahwa persepsi bukan hanya bersifat kategorial- inferensial, melainkan juga persepsi bervariasi dapat dipercaya. Di sini lah pentingnya pengambilan keputusan dalam persepsi. Menurut Bruner, persepsi yang paling sederhana pun menuntut suatu pengambilan keputusan. Keputusan menentukan kategori dan kategori menentukan arti. Selanjutnya, keputusan yang satu menyebabkan harus dibuat keputusan yang berikutnya dan yang berikutnya lagi dan seterusnya sehingga kita akan menemukan serangkaian keputusan dalam suatu persepsi. Rangkaian keputusan ini disebut proses pengurungan (bracketing process) di mana terjadi penyempitan kategori secara bertahap sampai pada akhirnya obyek yang dipersepsikan itu mendapatkan tempatnya yang tepat dalam sistem kategori seseorang. Zimbardo (1975: 232) dalam bukunya mengemukakan bahwa persepsi memberikan suatu makna terhadap hal- hal dan persepsi membuat suatu arahan dalam perilaku orang. Tanpa proses organisasi pada persepsi, kita tidak akan melihat objek, ruang, kejadian-kejadian, gerakan, orang, atau hubunganhubungan, dan akan mengarahkan kita pada suatu dunia yang tidak bermakna, sensasi-sensasi yang acak. “It is our perceptual processes that enable us to find stability and continuity in a world of constant change. Perception is the ordering principle that gives kaleidoscopic sensory input and meaningful unity to separated elements, making possible an organized direction to our behavior. Without the organizing processes of perception, we would not see objects, space, events, movement, people, or relationships, but would drift through a world of meaningless, random sensations” (Zimbardo, 1975: 232). Proses pembentukan persepsi menurut Asngari (1984) diawali dari perolehan informasi kemudian orang tersebut membentuk persepsi dari pemilihan atau penyaringan. Informasi tersebut selanjutnya disusun menjadi suatu kesatuan yang bermakna dan akhirnya diinterpretasikan mengenai fakta dari keseluruhan informasi. Pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam memegang peranan penting guna meningkatkan pengertian dan pemahaman tehadap obyek yang diamati. Informasi yang sampai pada seseorang merupakan suatu stimulus dimana
11
dieruskan ke syaraf sensoris, sehingga orang akan menyadari dan memahami stimulus tersebut. Pada akhirnya, orang tersebut melakukan tindakan. Persepsi merupakan suatu proses dalam pembentukan perilaku karena persepsi merupakan proses kognitif manusia dalam menafsirkan atau mengartikan sesuatu baik berupa obyek fisik maupun obyek sosial. Oleh karena itu, penelitian tentang persepsi penting dilakukan untuk dapat menjelaskan perilaku atau tindakan seseorang.
2.4
Definisi Mangrove Mangrove didefinisikan menjadi dua konsep. Konsep pertama, yaitu sebagai
suatu kesatuan kelompok dari spesies tanaman sepanjang tahun yang berasal dari beberapa famili tumbuhan beserta hubungannya dengan makhluk hidup lain (biotik) dan lingkungannya (abiotik), namun berbagai spesies tumbuhan tersebut memiliki kemiripan karakteristik fisiologis dan kemiripan struktur adaptasi dengan habitatnya. Sementara itu konsep yang kedua, hutan mangrove didefiniskan sebagai suatu kompleks dari komunitas tumbuhan, batas pelindung pantai tropis. Komunitas tumbuhan tersebut umumnya termasuk ke dalam jenis pohon, biasanya spesies dari famili Rhizophoraceae, bersatu dengan pohon lain dan perdu atau semak yang tumbuh dalam daerah pengaruh pasang air laut (IUCN, 1993). Mangrove juga didefinisikan sebagai komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (Avicennia spp.) dan bakau (Rhizophora spp.) (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007). Mangrove adalah suatu komunitas tumbuhan atau semak-semak/rumput-rumputan yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh di laut (Nybakken, 1992). Sementara itu menurut Murdiyanto (2003), hutan mangrove adalah ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut, antara batas air pasang dan surut. Habitat mangrove seringkali ditemukan di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut yang kemudian menjadi pelindung daratan dari gelombang laut yang besar.
12
Berdasarkan beberapa definisi mangrove yang telah dikemukakan, mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks. Mangrove terdiri dari berbagai spesies tanaman (pada sebagian besar daerah di Indonesia d idominasi oleh Rhizophora spp. dan Avicennia spp.) yang memiliki sifat khusus yaitu dapat beradaptasi tumbuh pada air asin (laut), fauna, dan organisme lain (seperti jamur dan mikroorganisme) beserta komponen abiotik (seperti udara, air, tanah) dimana satu sama lain berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang memiliki habitat di perbatasan antara wilayah daratan dan lautan (pesisir) sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dengan melihat definisi tesebut, mangrove bukanlah hanya berisi sekumpulan tanaman, namun lebih dari itu merupakan suatu ekosistem wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu.
Tabel 1. Fungsi Ekologi dan Fungsi Sosial- Ekonomi Hutan Mangrove Fungsi Ekologi - Melindungi garis pantai dari erosi, gelo mbang laut, dan angin topan - Mempercepat pembentukan tanah - Mengendalikan banjir - Menstabilkan tanah dengan menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai ke laut - Sebagai plasma nutfah dan habitat berbagai organisme lain (hewan darat, hewan air, dan mikroorganis me) - Feeding ground, nursery ground, spawning ground, berbagai hewan terutama larva ikan dan udang
Fungsi Sosial-Ekonomi - Hasil kayu-kayu bernilai ekonomi seperti untuk kayu bangunan dan tannin
- Bahan baku pembuatan kertas - Sarana rekreasi - Tempat pemijahan ikan dan
udang merupakan ko moditas tangkapan nelayan)
Sumber: Dikutip dari (Cooper, Harrison, dan Ramm., 1995 dalam Murdiyanto, 2003) dan (Haryadi, 1995)
2.5
Fungsi Mangrove Fungsi mangrove diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fungsi ekologi dan
fungsi sosial ekonomi. Tabel 1 memuat fungsi ekologi dan fungsi sosial ekonomi mangrove. Mangrove tidak hanya memiliki fungsi ekologi namun juga fungsi ekonomi walaupun fungsi ekonomi tersebut tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu singkat. Hal ini karena profibilitas mangrove yang sangat besar baru dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan satu hektar tambak ikan pada hutan mangrove alam akan menghasilkan ikan/udang sebanyak 287 kg/tahun, namun dengan hilangnya setiap
(yang
13
satu hektar hutan mangrove akan mengakibatkan kerugian 480 kg ikan dan udang di lepas pantai per tahunnya (Turner, 1977) 8 . 2.6
Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan (Sylvofishery) Model Empang-Parit Pengelolaan tambak ramah lingkungan (Sylvofishery) model empang-parit 9 adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan, pertanian, dan perikanan dimana bagia n dari andil yang diperuntukkan bagi pemeliharaan ikan (caren) letaknya mengelilingi bagian dari andil yang ditanami tanaman hutan payau (rabak). Dapat dilihat sketsa sylvofishery model empang-parit pada Gambar 1. 10
Keterangan Gambar: a. pintu air untuk pemeliharaan ikan b. saluran air pasang surut bebas untuk hutan c. empang tempat pemeliharaan ikan lebar maksimu m 5 meter d. areal tegakan hutan dengan pasang surut bebas e. tanggul
Gambar 1. Sketsa Gambar Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan Model Empang-Parit
8
http://fppb.ubb.ac.id/?Page=artikel_ubb&&Nama_ menu=&&id=269 diakses pada 24 Mei 2010 pukul 11.35 9 Pasal 2 Bab Pengertian Umu m Naskah Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus) antara Peru m Perhutani KPH Purwakarta dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Mina Wana Lestari” Desa Sedari, Kecamatan CIbuaya , Kabupaten Karawang Tahun 2007. 10 http://library.usu.ac.id/download/fp/06008763.pdf diakses pada tanggal 26 Mei 2010 Pukul 16.55 WIB.
14
Model empang-parit ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) cahaya matahari yang menyinari cukup baik; (2) biaya penyempurnaan empang parit dapat dilaksanakan secara bertahap setiap pemeliharaan. Sementara itu, beberapa hambatannya adalah pemeliharaan ikan kurang terintegrasi dan lebar parit terbatas sehingga cahaya matahari yang menyinari tidak cukup banyak. Model empang-parit yang umumnya dikatakan sistem tradisional ini dalam pelaksanaannya kurang disukai oleh petani. Beberapa alasan yang dikemukakan petani pada saat diskusi pelatihan budidaya tambak sistem wanamina pada tanggal 12 November 2006 antara Universitas Lampung (Unila) dengan petani di Desa Margasari 11 , yaitu: a) Tambak yang ditumbuhi mangrove pada bagian pelatarannya akan menghilangkan fungsi pelataran sebagai tempat pertukaran oksigen. b) Mangrove yang ada di tambak akan menjadi sarang hama, seperti biawak, ular, lingsang, burung elang, dan lain- lain. c) Kawasan budidaya tambak akan menjadi sempit, sehingga mengurangi produksi yang akan dipanen nantinya. Terlihat bahwa menurut petani model empang-parit kurang menguntungkan secara ekonomi. Kebanyakan petani hanya memikirkan keuntungan ekonomi dari tambak ini tanpa melihat sisi ekologi nya. Padahal tujuan dari pengelolaan tambak ramah lingkungan ini sudahlah jelas tidak hanya keuntungan ekonomi semata tetapi bagaimana mempertahankan tegakan hutan mangrove yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.
2.7
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Mina Wana Lestari” LMDH “Mina Wana Lestari” merupakan salah satu LMDH yang aktif
melakukan pengelolaan tambak ramah lingkungan. LMDH ini termasuk ke dalam Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH Cikiong), Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Purwakarta, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Perum Perhutani mempercayakan “LMDH Mina Wana Lestari” untuk mengelola petak hutan mangrove seluas 2.840,95 hektar yang menjadi pangkuan Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, melalui perjanjian kerjasama PHBM 11
http://mangrove.unila.ac.id/ index.php?option=com_content&task=view&id=31 pada tanggal 24 Mei 2010 pukul 15.35 WIB.
diakses
15
Plus. LMDH ini telah melakukan kerjasama dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan dengan model empang-parit selama 3 tahun. Pesanggem didefinisikan sebagai petani yang mengerjakan usahatani dalam kawasan hutan payau yang terkait dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani (Perum Perhutani, 2007). Mereka adalah masyarakat desa-desa di Kecamatan Cibuaya dan Kecamatan Ciwaru yang tergabung dalam LMDH “Mina Wana Lestari” dan menggarap tambak ramah lingkungan model empang-parit. Para pesanggem ini memiliki kewajiban untuk memelihara tanaman payau yang ditanam Perhutani di tambak yang dikelola. Mereka juga diwajibkan membayar uang ganti rugi atas tambak yang mereka kelola dengan masa perjanjian selama satu tahun. Setelah itu, mereka harus memperpanjang masa perjanjian dan membayar lagi uang ganti rugi. Uang ganti rugi tersebut berbeda-beda tiap pesanggem tergantung kelasnya. Kriteria penentuan kelas 12 , yaitu berdasarkan: a) Kerapatan Tegakan b) Luas Pengaruh Pasang-surut c) Lebar parit (5m) dengan memakai pola empang-parit Sementara itu, kelas klasifikasi pesanggem dalam pengelolaan tambak, yaitu: a) Kelas I = Rp60.400 per ha/tahun b) Kelas II = Rp77.200 per ha/tahun c) Kelas III = Rp94.000 per ha/tahun d) Kelas IV = Rp144.400 per ha/tahun
2.8
Pengertian Partisipasi “Participation is a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives, decisions, and resources which affect them.13
Participation can take different
forms, ranging from information-sharing and consultant methods to mechanisms for collaboration
12
and
empowerment that
give
Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Perum Perhutani/K BKPH Cikiong pada tanggal 29 Mei 2010 13 The World Bank (1994) dalam “Participation and Social Assessment: Tools and technique” Compiled by Jennifer Rietbergen-McCracken and Deepa Narayan tahun 1998 h lm. 4.
16
stakeholders more influence and control. 14 Participation means involving local people in the development of plans and activities designed to change their lives. In its most development form, participation is continous process of negotiation and decision making that occurs at various levels and with all stakeholders” (Jennings, 2000 dalam Evans et al., 2006). Partisipasi adalah suatu proses dimana pemangku kepentingan saling mempengaruhi dan berbagi kekuasaan pada inisiatif- inisiatif pembangunan, keputusan-keputusan, dan sumberdaya-sumberdaya yang berpengaruh terhadap mereka. Partisipasi dapat terwujud dalam bentuk-bentuk yang berbeda, dari berbagi informasi dan metode konsultasi hingga mekanisme untuk kolaborasi dan pemberdayaan yang memberikan pemangku kepentingan pengaruh dan kekuasaan yang lebih besar. Partisipasi berarti mengikutsertakan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dirancang untuk merubah hidup mereka. Dalam banyak bentuk pembangunan, partisipasi adalah proses berkelanjutan pada negosiasi dan pengambilan keputusan yang terjadi pada berbagai tingkatan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa definisi partisipasi tersebut pada dasarnya menjelaskan titik utama partisipasi, yaitu: (1) keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian kegiatan pembangunan; (2) masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku
kepentingan
(subyek
pembangunan),
bukan
sebagai
obyek
pembangunan; (3) pemangku kepentingan yang terlibat memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sama; (4) keterlibatan dalam kegiatan pembangunan untuk merubah hidup (memperbaiki kualitas hidup) pemangku kepentingan khususnya masyarakat lokal. Pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Dalam banyak kegiatan pembangunan di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat tersebut umumnya adalah pemerintah, swasta, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun dalam penelitian ini, pemangku kepentingan yang teridentifikasi adalah masyarakat (tergabung dalam LMDH) dan pemerintah baik pusat (Perum Perhutani) maupun daerah (Pemerintahan Desa Sedari). 14
The World Ban k (1996) dalam Mc Cracken and Narayan (1998) Ibid.
17
2.9
Bentuk-bentuk Tahapan Partisipasi dalam Praktek Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan, dimana masyarakat berperan aktif menyelesaikan masalahnya sendiri. 15 Partisipasi dalam prakteknya terdiri dari empat bentuk tahapan (Pamudji, 1997 dalam Asnawati, 2004), yaitu: (1) Partisipasi dalam perencanaan kegiatan, yaitu keterlibatan dalam bentuk kehadiran, menyampaikan pendapat, dan pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu keterlibatan dalam bentuk penyediaan dana, pengadaan sarana, dan berkorban waktu dan tenaga sejak persiapan kegiatan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan yang berupa pemeliharaan hasil- hasil kegiatan. (3) Partisipasi dalam pengendalian kegiatan monitoring, pengawasan, dan evaluasi. (4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Cohen dan Uphoff (1977) dalam Makmur (2005) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: (1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini adalah pada perencanaan suatu kegiatan. (2) Tahap
pelaksanaan
yang
merupakan
tahap
terpenting
dalam
pembangunan, sebab tahapan ini adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
15
Buku 1 Intisari “Seminar Nasional Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” halaman 3. Ed itor: Budhy Tjahjat i Sugijanto Soegijo ko, Gita Chandrika Napitupulu, Wahuyu Mulyana, Frieda Fidi. Yogyakarta, 25-26 Ju li 2008.
18
(3) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan program selanjutnya. (4) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. Partisipasi dalam arti sesungguhnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap bentuk tahapan partisipasi, tidak terkecuali masyarakat lokal. Pada kegiatan pembangunan di Indonesia, partisipasi masyarakat cenderung masih rendah karena masih adanya perbedaan sikap antara masyarakat dengan golongan elit (Utomo, 1984). Utomo (1984) mengemukakan bahwa pengertian mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa paling sedikit mencakup dua aspek yang penting, yaitu bahwa peserta partisipasi (masyarakat lokal) seyogyanya turut menentukan dalam pengambilan keputusan dan turut melaksanakannya; walaupun antara golongan elit dan masyarakat bawahan masih terdapat perbedaan sikap dalam menilai kepentingan mengembangkan partisipasi tersebut sebagai berikut: (1) Ahli dari golongan elit menganggap diri mereka paling tahu dan merasa harus menggurui masyarakat. (2) Rakyat atau masyarakat golongan bawah belum terbiasa dengan pola hidup moderen, sehingga partisipasi mereka rendah tingkatannya bahkan lebih menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam kegiatan ritus kolektif yang tradisionil. (3) Ada kontradiksi antara usaha mengembangkan partisipasi dengan usaha mencapai target secepat-cepatnya. Akibatnya maka ada gejala umum pada masyarakat pedesaan hanya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mereka mengerti saja, atau berpartisipasi secara semu, yaitu hanya mengikuti kehendak atasan yang tidak sepenuhnya mereka mengerti kegunaannya.
19
2.10 Hubungan Persepsi dan Partisipasi Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, persepsi dan partisipasi memiliki hubungan. Susiatik (1998), Haryanto (2003), Zulfarina (2003), Erwina (2005), dan Kholiq (2009) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa persepsi masyarakat berhubungan positif dengan tingkat partisipasinya.
Hal ini
menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi dalam beberapa kegiatan pembangunan memiliki hubungan. Namun, berbeda halnya dengan penelitian Amrijono (1993), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi dan sikap masyarakat dalam menanggapi keberadaan taman lingkungan berkorelasi negatif pada tumbuhnya partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan lingkungan. Hal ini menurutnya karena ada variabel luar yang tidak ikut diteliti namun berpengaruh pada partisipasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan persepsi dan partisipasi masih perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kedua konsep ini berhubungan. Persepsi masyarakat mengenai hutan mangrove perlu dikaji untuk dilihat hubungannya terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit. Hutan mangrove cenderung masih dipersepsikan salah karena hutan mangrove sering diklasifikasikan sebagai lahan kosong yang tidak memiliki manfaat sehingga lebih baik dikonversi menjadi pertambakan (Murdiyanto, 2003). Pemerintah dan masyarakat cenderung tidak memikirkan aspek ekologi dalam mengelola wilayah pesisir. Pemerintah memilik i persepsi terhadap penentuan prioritas penggunaan wilayah pesisir pada kegiatan industri (aspek ekonomi). Sementara itu, masyarakat lebih dominan dalam kegiatan tambak karena aspek sosial dimana tambak merupakan tradisi turun temurun (Sugiarti, 2000) ditambah lagi dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin sulit dan udang menjadi primadona pada tahun 1980an sehingga tambak menjadi marak dan yang menjadi korbannya adalah hutan mangrove. Pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit merupakan pengelolaan tambak yang mengutamakan kelestarian mangrove karena proporsi rabak (bagian yang ditanami hutan payau) lebih besar dari bagian caren (bagian pemeliharaan ikan) sesuai pada Gambar 1. Tujuan dari pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit ini pun adalah menuju suatu tegakan hutan yang
20
berbasis ekosistem, yaitu kondisi hutan yang memiliki manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Oleh karena itu, kajian persepsi pesanggem mengenai hutan mangrove penting dilakukan untuk menjelaskan partisipasi pesanggem dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis hubungan korelasi antara variabel tersebut.
2.11 Kerangka Pe mikiran Persepsi pesanggem mengenai hutan mangrove dalam penelitian ini didefinisikan menjadi tiga, yaitu: (1) persepsi pesanggem mengenai ekosistem hutan mangrove; (2) persepsi pesanggem mengenai fungsi ekologi hutan mangrove; dan (3) persepsi pesanggem mengenai fungsi sosial-ekonomi hutan mangrove. Masing- masing variabel tersebut dirinci lagi indikator- indikatornya agar dapat diukur dan pada akhirnya dapat menilai apakah persepsi mereka mengenai hutan mangrove adalah negatif atau positif. Persepsi pesanggem mengenai hutan mangrove ini diduga memiliki hubungan korelasi dengan partisipasi pesanggem dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit. Persepsi Pesanggem Mengenai Hutan Mangrove 1. Persepsi Mengenai Ekosistem Hutan Mangrove 2. Persepsi Mengenai Fungsi Ek ologi Hutan Mangrove 3. Persepsi Mengenai Fungsi Sosial-ekonomi Hutan Mangrove
Keterangan:
Partisipasi Pesanggem dalam Pengelolaan Tambak Ramah Lingkungan Model Empang-Parit 1. 2. 3. 4.
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Monitoring/evaluasi Tahap Menik mati Hasil
= A lur Berhubungan
Gambar 2. Kerangka Pe mikiran Partisipasi masyarakat dalam prakteknya terdiri dari empat bentuk tahapan (Pamudji, 1997 dalam Asnawati, 2004; Cohen dan Uphoff, 1977 dalam Makmur, 2005), yaitu: (1) tahap perencanaan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap monitoring/evaluasi; (4) tahap menikmati hasil. Masing- masing bentuk tahapan tersebut dirinci lagi indikator- indikatornya agar dapat diukur dan pada akhirnya
21
dapat menilai apakah partisipasi pesanggem dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit adalah rendah atau tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tiap tahapan partisipasi berasal dari Naskah perjanjian kerjasama PHBM Plus antara Perum Perhutani KPH Purwakarta dengan LMDH “Mina Wana Lestari” (2007) tentang pelaksanaan pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit. Persepsi pesanggem mengenai ekosistem hutan mangrove, persepsi pesanggem mengenai fungsi ekologi hutan mangrove, dan persepsi pesanggem mengenai fungsi sosial ekonomi hutan mangrove dilihat hubungan korelasinya dengan partisipasi pesanggem dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang parit. Analisis hubungan variabel ini penting dilakukan bagi peningkatan partisipasi pesanggem dalam kegiatan pembangunan yang diadakan Perum Perhutani. Apabila memang berhubungan, maka salah satu usaha yang dapat ditempuh oleh Perum Perhutani agar pesanggem berpartisipasi aktif dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan dan melestarikan mangrove adalah dengan memperbaiki
persepsi
pesanggem
terhadap
hutan
mangrove.
Dengan
berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit, yaitu mengikuti setiap bentuk tahapan dengan baik, pesanggem mendapatkan manfaat ganda, yaitu mendapatkan manfaat langsung dari hutan mangrove dan dapat memelihara ikan atau udang di tambak.
2.12
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2. yang telah dibuat,
penelitian ini memiliki hipotesis: Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pesanggem mengenai hutan mangrove dengan partisipasi pesanggem dalam pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit.
2.13 Definisi Operasional Definisi operasional adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengukur suatu variabel dalam penelitian. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Persepsi Mengenai Hutan Mangrove dan Partisipasi dalam Pengelolaan Tambak Mangrove Ramah Lingkungan Model Empang-Parit Variabel/Indikator
Definisi
Kategori (Skor)
Jumlah Pernyataan Skala Pengukuran
1. Persepsi Mengenai Ekosistem Hutan Mangrove
Penilaian dan pandangan responden mengenai ekosistem hutan mangrove.
1. Negatif (8-19) 2. Positif (20-32)
8
a. Hutan mangrove terdiri dari berbagai spesies tunbuhan.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove terdiri dari berbagai spesies tumbuhan yang unik.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
b. Hutan mangrove terdiri dari berbagai spesies hewan.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove terdiri dari berbagai spesies hewan.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
3
c. Hutan mangrove terdiri dari ko mponen abiotik.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove terdiri dari tanah, air, dan udara yang memiliki fungsi tertentu.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
1
d. Hutan mangrove Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove memiliki habitat hanya di memiliki habitat hanya di wilayah pesisir. wilayah pesisir.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
2. Persepsi Mengenai Fungsi Eko logi Hutan Mangrove
1. Negatif (18-44) 2. Positif (45-72)
18
Penilaian dan pandangan responden mengenai fungsi ekologi hutan mangrove.
Ordinal
Ordinal
22
24
Variabel/Indikator
Definisi
Kategori (Skor)
Jumlah Pernyataan
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove melindungi garis pantai dari erosi, gelo mbang laut, dan angin topan.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
6
b. Mempercepat pembentukan tanah.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove mempercepat pembentukan tanah.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
c. Mengendalikan banjir.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove dapat mencegah terjadinya banjir.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
d. Menstabilkan tanah
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove menangkap dan memerangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai ke laut.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
e.Sebagai plasma nutfah dan habitat berbagai organisme.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove sebagai tempat keanekaragaman hayati bagi berbagai makhlu k hidup.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
3
f. Feeding ground, nursery ground, spawning ground berbagai hewan terutama larva ikan dan udang.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove sebagai tempat mencari makan, pemeliharaan, pemijahan, perlindungan berbagai hewan terutama ikan dan udang.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
3
3. Persepsi Mengenai Fungsi Sosial-ekonomi Hutan Mangrove.
Penilaian dan pandangan responden mengenai fungsi sosialekonomi hutan mangrove.
1. Negatif (6-15) 2. Positif (16-24)
6
a. Hasil kayu-kayu bernilai ekonomi.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove menghasilkan kayu-kayu bernilai ekonomi.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
Ordinal
23
a. Melindungi garis pantai dari erosi, gelo mbang laut, dan angin topan.
Skala Pengukuran
25
Variabel/Indikator
Definisi
Kategori (Skor)
Jumlah Pernyataan
b. Bahan baku pembuatan kertas.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove penghasil bahan baku pembuatan kertas.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
1
c. Sarana rekreasi.
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove dapat dijadikan tempat rekreasi.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
1
d. Tempat pemijahan ikan dan udang
Penilaian dan pandangan responden bahwa hutan mangrove merupakan tempat berkembang biak benih ikan dan udang yang dapat digunakan untuk benih di tambak.
SS (4); CS (3); KS (2); STS (1)
2
4. Partisipasi Tahap Perencanaan Pengelolaan Tambak Mangrove.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses perencanaan pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit .
1. Rendah (10-25) 2. Tinggi (26-40)
10
a. Penentuan ketua dan pengurus LMDH sebagai lembaga pengelola tingkat masyarakat.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan ketua dan pengurus LMDH sebagai lembaga pengelola tambak ramah lingkungan tingkat masyarakat.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
b. Keikutsertaan setiap pertemuan.
pada
Tingkat keterlibatan responden dalam pertemuan awal tahun membahas naskah perjanjian.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
c. Penentuan luas tambak, letak parit, rabak, dan jenis ikan yang dibudidayakan.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan luas tambak, letak parit, rabak, dan jenis ikan yang dibudidayakan.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
4
Skala Pengukuran
Ordinal
24
26
Variabel/ Indikator
Defin isi
Kategori (Skor)
Ju mlah Pernyataan
d. Penentuan spesies tanaman payau yang ditanam.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan jenis tanaman payau yang ditanam pada rabak.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
e. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan tambak.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
f. Penentuan sanksi.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan sanksi, denda, atau hukuman yang diberikan kepada pesanggem apabila melakukan pelanggaran.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
g. Penentuan sistem bagi hasil.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penentuan sistem bagi hasil antara pesanggem dan Peru m Perhutani.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
5. Part isipasi Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Tambak Mangrove. a. Pemberantasan organisme pengganggu tanaman.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pelaksanaan pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit .
1. Rendah (8-20) 2. Tinggi (21-32)
8
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pemberantasan hama dan penyakit tanaman payau.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
4
b. Penyulaman tanaman payau yang mati.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penyulaman tanaman payau yang mati.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
c. Pencegahan/pelarangan perlakuan yang dapat merusak/memat ikan tanaman payau.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pencegahan/pelarangan kepada setiap pihak yang akan merusak/memat ikan tanaman payau.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
Skala Pengukuran
Ordinal
1
2
25
27
Variabel/Indikator
Definisi
Kategori (Skor)
Jumlah Pernyataan
d. Pembayaran bagi hasil kepada pihak pertama sesuai kesepakatan awal.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pembayaran bagi hasil kepada Peru m Perhutani.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
6. Part isipasi Tahap Monitoring Pengelolaan Tambak Mangrove.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses monitoring/evaluasi pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit .
1. Rendah (10-25) 2. Tinggi (26-40)
10
a. Pemantauan jalannya pengelolaan tambak.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pemantauan jalannya pengelolaan tambak.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
b. Pelaporan masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan tambak.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses pelaporan apabila ada masalah-masalah di lapangan berkaitan pengelolaan tambak.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
3
c. Pemberian kritik dan saran terhadap pihak Peru m Perhutani.
Tingkat keterlibatan responden dalam memberikan krit ik dan saran kepada Perum Perhutani sebagai perbaikan pengelolaan tambak.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
6
7. Part isipasi Tahap Menikmati Hasil Pengelolaan Tambak Mangrove. a. Penerimaan andil garapan.
Tingkat keterlibatan responden dalam proses menikmat i hasil pengelolaan tambak ramah lingkungan model empang-parit .
1. Rendah (2-5) 2. Tinggi (6-8)
2
Tingkat keterlibatan responden dalam proses penerimaan luas lahan garapan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
b.
Tingkat keterlibatan responden dalam menerima seluruh hasil panen dari tambak yang dikelola.
S (4); Sr (3); Jr (2); TP (1)
1
Penerimaan tambak
hasil
panen
Ordinal
Ordinal
26
Keterangan Skala Likert: SS (Sangat Setuju); CS (Cukup Setuju); KS (Kurang Setuju); STS (Sangat Tidak Setuju); S (Selalu); Sr (Sering); Jr (Jarang); TP (Tidak Pernah)
Skala Pengukuran
