BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Asuransi Kesehatan Sosial 2.1.1

Pengertian Asuransi Kesehatan Sosial (Jaminan Kesehatan Nasional-JKN) Sebelum membahas pengertian asuransi kesehatan sosial, beberapa pengertian yang patut diketahui terkait dengan asuransi tersebut adalah:

a. Asuransi Sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No. 40 Tahun 2004). b. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah tata cara penyelenggaraan jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. c. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Dengan demikian, jaminan kesehatan nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Kelebihan sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial antara lain:

Universitas Sumatera Utara

Tabel 2.1 Perbandingan Asuransi Sosial dengan Asuransi Komersial Asuransi Sosial Asuransi Komersial 1. Kepesertaan bersifat wajib (untuk a. Kepesertaan bersifat sukarela semua penduduk)** 2. Non profit b. Profit 3. Manfaat komprehensif c. Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan ** Berpotensi mencakup 100% penduduk (Universal Coverage) dan relative dapat menekan peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Sumber: Peta Jalan Menuju JKN 2012-2019 (2012)

2.1.2

Prinsip-Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional Jamian kesehatan nasional mengacu pada prinsip-prinsip sistem jaminan

sosial nasional berikut: 1. Kegotongroyongan Dalam SJSN, prinsip kegotongroyongan berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, pesrta yang sehat membantu peserta yang sakit atau yang beresiko tinggi. Hal ini terwujud karena kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari keuntungan (for profidd oriented). Sebaliknya, tujuannya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan

peserta

adalah

dana

amanat,

sehingga

hasil

pengembangannya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.


3. Portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kepesertaan bersifat wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat. 5. Dana amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 6. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.


2.1.3 Kepesertaan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. A. Peserta dan Kepesertaan Peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi : 1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar pemerintah. 2. Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu, dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yaitu Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, serta bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 3. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberikan nomor identitas tunggal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Bagi peserta: Askes sosial dari PT. Askes (Persero), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan TNI/POLRI yang belum mendapatkan nomor identitas tunggal peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan),

tetap

dapat

mengakses

pelayanan

dengan

menggunakan identitas yang sudah ada.


1. Anak pertama sampai dengan anak ketiga dari peserta pekerja penerima upah sejak lahir secara otomatis dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 2. Bayi baru lahir dari Peserta pekerja bukan penerima upah, Peserta bukan pekerja, Peserta pekerja penerima upah untuk anak keempat dan seterusnya, harus didaftarkan selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum. B. Pendaftaran Peserta 1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan didaftarkan oleh Pemerintah sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. b. Bayi yang lahir dari peserta PBI dicatat dan dilaporkan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Mekanisme penetapan selanjutnya akan diatur oleh Kementerian Sosial.


2. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) a. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan; b. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik perorangan atau seluruh anggota keluarga. Prosedur pendaftaran peserta dan tata cara perubahan daftar susunan keluarga/mutasi kepesertaan diatur lebih lanjut dalam Panduan Teknis Kepesertaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. 3. Mekanisme Pembayaran 1. Mekanisme Pembayaran Iuran Mekanisme pembayaran iuran peserta kepada BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kepesertaan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. a. Iuran bagi peserta PBI dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan. b. Iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan besaran iuran minimum sama dengan besar iuran untuk peserta PBI. c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar

oleh pemberi kerja dan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Pemberi kerja memungut iuran dari pekerja dan membayar iuran

yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja kemudian iuran disetorkan ke BPJS Kesehatan. 2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja

menyetorkan iuran kepada BPJS Kesehatan melalui rekening kas negara dengan tata cara pengaturan penyetoran dari kas negara kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan. d. Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan

Pekerja dibayarkan oleh peserta sendiri kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas perawatannya. e. Iuran bagi penerima pensiun, veteran, dan perintis kemerdekaan

dibayar oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan. 2. Mekanisme Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan

BPJS Kesehatan akan membayar kepada FKTP dengan Kapitasi dan Non Kapitasi. Untuk FKRTL, BPJS Kesehatan akan membayar dengan sistem paket INA CBG’s dan di luar paket INA CBGs.

2.1.4 Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan


Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional). Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) antara lain: 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat berupa: a. Puskesmas atau yang setara; b. Praktik Dokter; c. Praktik Dokter Gigi; d. Klinik Pratama atau yang setara; dan e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara FKTP

yang

bekerja

sama

dengan

BPJS

Kesehatan

harus

menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif, berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan Pelayanan Kesehatan Darurat Medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bagi Fasilitas Kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang. 2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa: a. Klinik Utama atau yang setara;


b. Rumah Sakit Umum; dan c. Rumah Sakit Khusus. Sistem pembayaran yang dilakukan kepada FKTP yang bekerja sama BPJS Kesehatan dilakukan secara Kapitasi. 2.2 Kapitasi BPJS Kesehatan menghimpun iuran yang dibayarkan oleh masyarakat yang telah mendaftar sebagai peserta program JKN. Selanjutnya BPJS Kesehatan mendistribusikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat secara kapitasi untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Istilah kapitasi berasal dari kata kapital yang berarti kepala. Sistem kapitasi berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu. Dalam hal JKN ini, kepala berarti orang atau peserta atau anggota program BPJS Kesehatan. Pendistribusian dana BPJS Kesehatan secara kapitasi menggunakan suatu metode pembayaran untuk jasa layanan kesehatan dimana pemberi pelayanan kesehatan di FKTP menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta, per periode waktu untuk pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Perpres No.32 tahun 2014 pasal 1 yang mengatakan bahwa Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan (Perpres No.32/2014). Tarif Kapitasi yang diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan: a. Administrasi pelayanan;


b. Pelayanan promotif dan preventif; c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan kondom untuk pelayanan keluarga berencana; f. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. 2.2.1 Tarif Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Kesepahaman Bersama Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLlN), Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan BPJS Kesehatan Divre Sumbagut Tentang Kesepakatan Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maka ditetapkansebagai berikut: a.

Rawat Jalan Tingkat Pertama

Tabel 2.2 Biaya Kapitasi Puskesmas Atau Fasilitas Kesehatan Yang Setara Klasifikasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kapitasi Per Jiwa Puskesmas alau fasilitas kesehatan yang setara dengan : Rp.3.000,- Tanpa Dokter - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara dengan : Rp.3.500,- Tanpa Dokter - Dokter Gigi - Bidan/Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara dengan : Rp.4.500,- 1 (salu) orang Dokter - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara dengan : Rp.5.000,- 1 (salu) orang Dokter


Klasifikasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Dokter Gigi - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang selara dengan : - Minimal 2 (dua) orang Dokter - Bidan/ Perawat - Laborarorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara dengan : - Minimal 2 (dua) orang Dokter - Dokter Gigi - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat

Kapitasi Per Jiwa

Rp.5.500,-

Rp.6.000,-

Tabel 2.3 Biaya Kapitasi pada Klinik dan Dokter Praktek Perorangan Klasifikasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kapitasi Per Jiwa Praktek Dokter Gigi Perorangan : Rp.2.000,- Dokter Gigi - Perawat Gigi - Apotek/ Pelayanan Obat Praktek Dokter Perorangan : Rp.8.000,- 1 (salu) orang Dokter - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Klinik dengan : Rp.8.000,- Minimal 2 (dua) orang Dokter - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Klinik dengan : Rp. 10.000,- Minimal 2 (dua) orang Dokter - Dokter Gigi - Bidan/ Perawat - Laboratorium Sederhana - Apotek/ Pelayanan Obat Tabel 2.4 Biaya Non Kapitasi No Pemeriksaan Pelayanan Rujuk Balik Pemeriksaan GDS 1 Pemeriksaan GDP

Tarif (Rp.)

Keterangan

Rp.10.000 s/d Sesuai indikasi medis Rp.20.000,Rp.10.000 s/d 1 bulan 1 kali Rp.20.000,-


Pemeriksaan GDPP

Rp.10.000 s/d 1 bulan 1 ka Rp.20.000,-

Pelayanan Skrining Pemeriksaan IVA 2

b.

Maksimal Rp. 25.000,Pemeriksaan Papsmear Maksimal Rp. 125.000,Pemeriksaan GDS, GDP, Rp. 10.000,dan GDPP s/d Rp. 20.000,Rawat Inap Tingkat Pertama

Dibayarkan berdasarkan tarif non kapitasi: Tabel 2.5 Biaya Non Kapitasi Pada Rawat Inap Tingkat Pertama No Jenis Pelayan Tarif (Rp) 1 Paket Rawat Inap per Hari Rp.100.000 s/d Rp.120.000,Sumber : Kesepakatan bersama BPJS Kes-ASKLIN SUMUT 2015

2.2.2 Mekanisme Pembayaran dan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Mekanisme Pembayaran Kapitasi oleh BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data BPJS Kesehatan. Pembayaran kapitasi kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan tiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Sebelum diundangkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS ke FKTP Pemerintah Daerah langsung ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah (KASDA)


atau langsung dari BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah. Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan Permenkes 19/2014 dana Kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah Daerah. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah ikut berkontribusi dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang petunjuk teknis penyelenggaraan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD). Di dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana kapitasi tersebut dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP, kemudian kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas kesehatan, kemudian SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja Dana Kapitasi JKN. Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang panjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan


menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD. Untuk melaksanakn fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kpitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut: a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan buktu-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP. b. Berdasarkan buku kas tersebut, bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.


d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD DInas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pertanggunjawaban dana Kapitasi JKN tersebut maka berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsilidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. 2.2.3

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan

dan

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 1. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. 2. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi sebagaimana ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan:


a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. 2.2.3.1 Jasa Pelayanan Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variable, jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran. 1.

Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebagai berikut: a. Tenaga medis, diberi nilai 150; b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100; c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60; d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40; e. Tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15. g. Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

2. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan


b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. c. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran.

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Point Ketenagakerjaan(Jumlah Tidak Masuk Kerja x point per hari Ketenagaan)

+

(Jumlah hari kerja + efektif – jumlah hari tidak masuk kerja)

Variabel daerah

x Jumlah Point Seluruh Ketenagaan

TOTAL JASPEL YANG DITERIMA

Keterangan : 1.

Poin per hari adalah poin sesuai ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.

2.

Jumlah hari tidak masuk kerja adalah jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.

2.2.3.2 Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk: a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan


Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi: 1. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; 2. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan; 3. Operasional untuk Puskesmas Keliling; 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau 5. Administrasi keuangan dan sistem informasi. Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2.3 Puskesmas Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah berupa pusat kesehatan masyarakat, dimana Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai


derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (PMK No. 75 Tahun 2014). Peran puskesmas sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat di wilayah terkecil dan dalam pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. Cara-cara yang ditempuh yaitu merangangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, memberikan bantuan teknis, memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, kerjasama lintas sektoral. Puskesmas merupakan unit pelaksanaan teknis kesehatan di bawah supervise Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, puskesmas harus memberikan Pelayanan Preventif, Promotif, Kuratif sampai Rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Puskesmas biasanya memiliki sub unit pelayanan seperti Puskemas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa maupun Pos Bersalin Desa (Polindes). 2.3.1 Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas Adapun prinsip dalam penyelenggaraan puskesmas yaitu berupa: a. Paradigrama sehat; Berdasarkan prinsip tersebut maka, puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah


dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. b. Pertanggungjawaban wilayah; Berdasarkan hal tersebut maka, puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. c. Kemandirian masyarakat; Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. d. Pemerataan; Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan. e. Teknologi tepat guna; dan Puskesmas

menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

dengan

memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. f. Keterpaduan dan Keseimbangan. Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas.


2.3.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Puskesmas Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, maka puskesmas memiliki tugas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan yaitu pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, dan dalam melaksanakan tugas tersebut maka puskesmas menyelenggarakan suatu fungsi yaitu: A. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dimana puskesmas berwewenang untuk: 1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor terkait; 5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat; 6. Malaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas; 7. Mamantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; 8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan, dan


9. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. B. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, dimana puskesmas berwewenang untuk: 1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu; 2. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; 3. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; 4. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; 5. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; 6. Melaksanakan rekam medis; 7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan; 8. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan; 9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan 10. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.


11. Selain itu, puskemas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan. 2.3.3

Sumber Daya Masyarakat (SDM) Kesehatan Puskesmas Sumber daya manusia meliputi tenaga kesehatan dan non tenaga

kesehatan, dimana Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan

yang

diselenggarakan,

jumlah

penduduk

dan

persebarannya,

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan yang dimaksud paling sedikit terdiri atas: 1. Dokter atau dokter layanan primer; 2. Dokter gigi; 3. Perawat; 4. Bidan; 5. Tenaga kesehatan masyarakat; 6. Tenaga kesehatan lingkungan; 7. Ahli teknologi laboratorium medik; 8. Tenaga gizi; dan 9. Tenaga kefarmasian. Untuk

tenaga

non

kesehatan

harus

dapat

mendukung

kegiatan

ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas.


2.3.4 Upaya Kesehatan Puskesmas melakukan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dilakukan oleh puskesmas meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. 1. Upaya kesehatan masyarakat esensial di Puskesmas dimaksudkan untuk mencapai suatu standar palayanan minimal kabupaten / kota dimana meliputi: a. Pelayanan promosi kesehatan; b. Pelayanan kesehatan lingkungan; c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. Pelayanan gizi; dan e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 2. Untuk upaya kesehatan masyarakat pengembangan

yang merupakan

upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. 3. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan berdasarkan standar prosedur oprasional dan standar pelayanan dan dilaksanakan dalam bentuk: a. Rawat jalan; b. Pelayanan gawat darurat;


c. Pelayanan satu hari (one day care); d. Home care; dan/atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. 2.3.5

Pendanaan Pendanaan di puskesmas bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) yang bersumber dari pendapatan asli daerah baik dari pajak maupun penghasilan dari badan usaha. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat (UU No.14 Tahun 2015). c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


2.4 Landasan Teori Menurut Perpres No. 32 tahun 2014 yang diperkuat oleh SE MENDAGRI No. 900/2280/SJ bahwa Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagai berikut:

APBN

Rp/Dana

BPJS

SP3B

Puskesmas FKTP Ka. Puskesmas Bendahara Kapitasi

Transfer Dana Kapitasi langsung ke rekening Bendahara FKTP 1. Daftar kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Kapitasi. 2. Kepala Puskesmas mengesahkan untuk pembebanan mata anggaran Dana Kapitasi. 3. Bendahara menyetujui dana/membayar lunas. 4. Pengajuan SPJ ke SKPD Kesehatan.

SPJ

Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah

SKPD Kesehatan Ka. SKPD Kesehatan RKA

SP2B

1. Dinas Kesehatan memeriksa apakah tidak terjadi overlap pembayaran antara kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan Dana Kapitasi (Pemeriksaan RKA dan DPA) tanggungjawab ke Dinas Kesehatan sebatas Administratif 2. Ka. Dinas Kesehatan mengajukan Surat permintaan Pengesahan pendapatan dan Belanja/SP3B. 3. Mencatatkan dalam laporan keuangan SKPD Kesehatan sebagai pendapatan untuk Dana Kapitasi tahun yang bersangkutan.

1. PPKD/BUD memeriksa SP3B yang diusulkan dari Ka. SKPD Kesehatan apakah tidak terjadi Double pembiayaan dengan kagiatan yang dibuat oleh APBD pada belanja di SKPD 2. PPKD/BUD menyetujui untuk di masukkan pertanggungjawaban dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai pendapatan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

Gambar 2.1 Skema Aliran Pertanggungjawaban Dana Kapitasi BPJS


Menurut Permenkes No 32 tahun 2014 dan dengan diperkuat oleh SE Mendagri No. 900/2280/SJ menjelaskan mulai dari penganggaran, penatalaksaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. 2.5 Kerangka Pikir Kerangka pikir ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional melalui indikator masukan (input), proses (process), dan luaran (output). Oleh karena itu, kerangka pikir disusun sebagai berikut:

Proses

Output

Input Sumber Dana pada FKTP:

Pemanfaatan pada FKTP:

Dana

JKN

1. Jasa Pelayanan 2. Dukungan Biaya Operasional

KAPITASI

Efektifitas dan Effisiensi Utilisasi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Medan

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 1. Input/ Masukan berupa semua sumber daya yang diperlukan yaitu man, money, materials, market, method, machine. Dalam penelitian ini input yang digunakan yaitu sumber Dana (Money) pada FKTP yang berupa Dana kapitasi. 2. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam hal ini langkah-langkah dalam pemanfaatan

dana

kapitasi

meliputi

perencanaan

penganggaran,

penatalaksaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban yang meliputi jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional. 3. Output/Keluaran adalah hasil dari suatu pekerjaan administrasi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents